batampos – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta memperbanyak program yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Itulah diantara kesepakatan rapat antara Komisi VII DPR dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Jakarta kemarin (18/1).

Rapat yang diawali dengan sesi pertemuan intern dan tertutup itu, dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. “Mendekati tahun politik, BRIN harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya. Politisi Partai NasDem itu mengatakan, sebagai lembaga baru BRIN perlu sosialisasi yang intensif kepada masyarakat.

Pada rapat tersebut disepakati realokasi anggaran dari tujuh program senilai Rp 801 miliar. Anggaran tersebut digeser untuk kegiatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. “Contohnya ada program Masyarakat Bertanya, BRIN Menjawab,” kata dia. Kegiatan seperti itu, kata Sugeng, akan ditingkatkan intensitasnya.

Dia menjelaskan interaksi antara BRIN dengan masyarakat penting, untuk menjawab isu-isu strategis secara ilmiah. Dia mencontohkan soal kondisi dunia oasca Covid-19 yang disebut-aebut bakal memicu dinamika global. Termasuk isu-isu penting soal iklim, energi ramah lingkungan, sampai bidang teknologi pertanian dan kesehatan. Isu-isu seperti itu perlu dijelaskan lebih detail dan mendalam, supaya bisa membangun ketangguhan masyarakat.

“Kemudian juga memperbanyak kegiatan pemberdayaan dan pengayaan serta keterampilan masyarakat,” jelasnya. Inovasi-inovasi yang ada di BRIN, banyak yang bisa langsung diajarkan kepada masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Hasil rapat lainnya adalah BRIN tetap melakukan program pendampingan Perusahaan Pemula atau Startup Berbasis Riset. Kemudian juga program Riset Indonesia Maju. Hanya saja sumber pendanaan program tersebur tidak dari APBN BRIN. Melainkan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sugeng mengatakan rapat akan dilanjutkan pada 30 Januari depan dengan pembahasan yang lebih mendalam.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko tidak banyak komentar dalam rapat tersebut. Dia mengatakan rapat lebih detail akan dibahas pada akhir Januari nanti. Saat ditanya soal realokasi anggaran Rp 801 miliar apakah tidak mengganggu kegiatan riset dan inovasi, Handoko tidak menjawab.

Tahun ini anggaran BRIN mencapai Rp 6,3 triliun. Anggaran ini terbagi untuk fungsi layanan umum Rp 2,2 triliun, fungsi pendidikan Rp 32,8 miliar, dan program dukungan manajemen Rp 4,1 triliun.

Sementara tahun lalu anggaran BRIN mencapai Rp 10,5 triliun. Anggaran 2022 cukup tinggi, karena BRIN baru rampung melakukan integrasi sebanyak 39 lembaga riset dan unit eselon yang membidangi riset di kementerian-kementerian. Meskipun nominalnya besar, Kepala BRIN mengklaim anggaran mereka di 2022 yang sudah pasti adalah Rp 6,1 triliun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Keluarga korban peristiwa Kanjuruhan, Malang terus menuntut keadilan. Kali ini, bersama anggota DPRD Kota Malang, mereka mengadu ke DPR RI. Ketua Umum PSSI yang baru nanti diminta menuntasakan masalah tersebut.

Mereka langsung diterima Komisi X DPR RI yang membidangi olah raga dan pendidikan itu. Syaiful Huda, selaku ketua Komisi X langsung memimpin rapat dengan pendapat umum (RDPU) itu. Huda pun mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasinya.

Djoko Hirtono, perwakilan keluarga korban yang juga anggota DPRD Kota Malang mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari tragedi Kanjuruhan sangat berat bagi para korban. “Hampir setiap minggu, mereka datang ke kantor kami,” terang Djoko.

Mereka mengeluhkan berbagai persoalan yang belum tuntas, baik terkait pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan proses penegakan hukum. Mendengar aduan itu, kata Djoko, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena masalah itu sudah berskela nasional.

Dia betul-betul sedih melihat penderitaan para korban yang sampai sekarang belum sembuh. Menurutnya, jumlah korban mencapai 712 orang. Rinciannya, 135 meninggal dunia, 96 luka berat, san 484 luka ringan. “Ini hasil koordinasi kami dengan dinas kesehatan,” tutur dia.

Djoko pun meminta Komisi X untuk membantu para korban,dengan menekan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam tragedi memilukan itu. Dia berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

Perwakilan keluarga korban juga menuntut keadilan dalam proses peradilan. Arif Wahyudi, perwakilan korban mengatakan, sampai saat ini para korban belum mendapatkan keadilan.

Apalagi, kata Arif, sidang untuk lima tersangka kasus tersebut dilakukan tertutup. Seharusnya, sidang yang dilakukan di PN Surabaya itu dilakukan secara terbuka. “Kami menyesalkan hal itu,” ungkapnya.

Selain sidang dilakukan tertutup, lanjut anggota DPRD Kota Malang itu, ada pihak yang ingin membenturkan Aremania dengan warga Surabaya. Menurut dia, upaya adu doma itu tidak boleh terjadi lagi.

Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tragedi Kanjuruhan. “Masalah ini harus segera dituntaskan. Jangan ada yang lepas tangan,” ucapnya.

Menurut Huda, ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam masalah tersebut. Pertama, aspek proses hukum yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan, sebagaimana yang sudah direkomendasikan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

Dia menegaskan, harus ada pertanggungjawaban dari beberapa pihak atas persoalan itu. Huda menyatakan, pihaknya akan melakukan evalusi terhadap pelaksanaan rekomendasi TGIPF.

Yang kedua, aspek skema bantuan kemanusiaan. Sebab, masalah ini masuk kategori tragedi kemanusiaan. “Bahkan saya mengusulkan seharusnya ada kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban,” bebernya.

Kompensasi itu harus diberikan, baik korban meninggal, luka ringan, maupun luka berat. Huda mengatakan, saat ini ada banyak korban yang tidak mendapat bantuan pelayanan kesehatan. Artinya, mereka menanggung sendiri biaya pengobatan. Seharusnya pemerintah menanggung biaya pengobatan sampai tuntas.

Huda menyatakan bahwa secara moral etik, PSSI harus ikut bertanggungjawab, karena hal itu menyangkut kelalaian dan ketidakprofesionalan. Seperti yang disebutkan dalam rekomendasi TGIPF.

Politisi PKB itu menegasakan, siapa pun yang nanti terpilih sebagai ketum PSSI harus ikut bertanggungjawab menuntaskan masalah tragedi Kanjuruhan. “Kami titip kepada ketum PSSI baru agenda penuntasan kasus Kanjuruhan,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kemarin (18/1) Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati ke Istana Merdeka. Kepala Negara memberikan intruksi agar pemerintah terus mendorong penetapan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera dipercepat. Ini demi melindungi PRT.

Menurut Jokowi, hingga saat ini hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang PRT. RUU PPRT ini sudah 19 tahun dan belum juga disahkan. “RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR,” imbuhnya.

Jokowi menilai, para PRT rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. “Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan bahwa saat ini payung hukum terkait PRT baru berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Dia menilai perlunya aturan yang lebih tinggi dari Permenaker.

RUU PPRT sebenarnya RUU yang sudah lama digagas dpr, diinisiasi oleh dpr menjadi undang-undang dari periode 2004-2009 dst hingga akhirnya kembali menjadi priority prolegnas di tahun 2019-2024. Selama ini memang belum ada payung hukum dalam bntuk uu. Yang ada permenaker 2/2015. Kami memandang bahwa peraturan yg lebih tinggi di atas permenaker diperlukan dan sudah saatnya memang permenaker ini diangkat lebih tinggi menjadi UU.

“Bicara rancangan UU PPRT yang pertama adalah pengakuan terhadap pekerja rumah tangga ini. Kemudian kedua perlindungan,” kata Ida. Dia menjlentrehkan, perlindungan yang dimaksud bersifat komperhensif. Tidak hanya terkait diskriminasi, kekerasan, atau perupahan. “Perlindungan dan jaminan sosial baik perlindungan jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara itu, Menteri PPPA Bintang menjelaskan bahwa masuknya RUU PPRT menjadi prioritas DPR menjadi angina segar setelah 19 tahun tak ada kabar. “Yang dibutuhkan tidak ahnaya kerja substansi saja, tapi perlu namanya kerja politik,” katanya. Dia menagih komitmen seluruh pihak untuk mengesahkan RUU ini menjadi UU.

Terpisah, Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta agar RUU PRT nantinya memposisikan PRT sebagai pekerja yang memiliki hak layaknya pekerja formal lainnya. Sebab, ada unsur upah, perintah, da pekerjaan yang dijalani oleh PRT.

Dengan begitu, lanjut dia, PRT bakal mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. ” Termasuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Dalam substansi jaminan sosial, Timboel mendesak, agar pola perhitungannya pun sama seperti yang diperoleh pekerja formal. Misalnya, untuk iuran jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, yakni sebesar 5,7 persen dari upah. Di mana, besaran tersebut dibayarkan oleh pekerja sebesar 2 persen dan 3,7 persen dibayarkan oleh pemberi kerja.

Kemudian, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang nantinya saat PRT diputus hubungan kerjanya maka bisa mendapat manfaat dari program tersebut. Adapun manfaat yang diberikan antara lain bantuan uang tunai maksimal 6 bulan, pelatihan, dan informasi pasar kerja. Lalu, dia beserta keluarga masih bisa mendapat layanan dari jaminan kesehatan nasional (JKN) ketika PHK maksimal 6 bulan tanpa membayar iuran.

”Termasuk soal jam kerja, 8 jam sehari atau maksimal 40 jam seminggu,” tegasnya.

Selain itu, Timboel juga menyinggung soal ketentuan upah bagi PRT yang harus terstandar. Dalam formulanya, pemerintah bisa mengacu pada aturan upah minimum yang terdapat dalam PP 36 Tahun 2021 seperti yang diterapkan untuk pekerja pada usaha kecil dan mikro.

Diakuinya, pada formula ini, upah minimum yang diterima PRT akan berbeda dengan upah minimum propinsi biasanya. Sebab, termasuk dalam skalanya kecil. Hanya 1 orang pekerja.

Dalam PP tersebut, upah usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan dua ketentuan. Yaitu, paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan provinsi.

”Kemudian, diberikan (upah, red) lembur kalau lebih dari 8 jam sehari (jam kerjanya, red),” ungkapnya. Guna memastikan semua ketentuan tersebut dipenuhi, Timboel meminta agar ada poin khusus yang membahas mengenai pengawasan. Hal ini dapat dimandatkan pada pengawas ketenagakerjaan yang sudah eksis saat ini. (*)

Reporter: JP Group