batampos – UNESCO melaporkan sebanyak 86 jurnalis terbunuh di seluruh dunia sepanjang 2022. Jumlah ini meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya.

“Setengahnya ditargetkan saat para pekerja media tidak bertugas,” ujar Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay dalam rilisnya pagi ini.

Azoulay menyoroti risiko besar dan kerentanan yang terus menerus dihadapi para jurnalis di seluruh dunia, khususnya di kawasan konflik. “Satu setiap empat hari, jurnalis terbunuh,” jelasnya.

BACA JUGA:
Iran Bebaskan 8 Jurnalis Peliput Protes Tewasnya Mahsa Amini

UNESCO mencatat Angka Observatorium Jurnalis, lonjakan pembunuhan di 2022 menandai pembalikan dramatis dari tren positif yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 99 kasus di 2018, jumlahnya turun menjadi rata-rata 58 pembunuhan per tahun dari 2019-2021. “Angka-angka ini adalah pengingat akan tumbuhnya celah dalam sistem supremasi hukum di seluruh dunia, dan kami menyoroti kegagalan negara untuk memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi jurnalis dan mencegah serta mengadili kejahatan terhadap mereka,” ungkap Azoulay.

Adalah Amerika Latin dan Karibia menjadi negara paling mematikan bagi jurnalis. Terjadi 44 kasus pembunuhan atau lebih dari setengah dari jumlah yang terbunuh di seluruh dunia di 2022 ini. Asia dan Pasifik mencatat 16 kasus, sementara 11 tewas di Eropa Timur. Negara individu paling mematikan adalah Meksiko (19 kasus), Ukraina (10 kasus) dan Haiti (9 kasus).

“Setelah beberapa tahun mengalami penurunan berturut-turut, peningkatan tajam jumlah jurnalis yang terbunuh pada tahun 2022 sangat mengkhawatirkan. Pihak berwenang di berbagai negara harus meningkatkan upaya mereka untuk menghentikan kejahatan ini dan memastikan pelakunya dihukum. Ketidakpedulian merupakan faktor utama dalam iklim kekerasan terhadap para pekerja media ini,” tegas Azoulay. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Ribuan kepala desa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR dalam rangka menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu tuntutannya adalah terkait perubahan masa jabatan, dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Merespons ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah mengapresiasi aspirasi para kepala desa, yang menghendaki perubahan masa jabatan dari enam tahun menjadi sem tahun. Said tak memungkiri, proses pemilihan kepala desa dalam banyak kasus menimbulkan ketegangan bahkan fragmentasi sosial yang dalam beberapa kasus memuncak secara eksesif.

“Terkadang pembelahan sosial akibat pilkades berlangsung lama dan butuh waktu untuk pemulihan. Dengan masa jabatan kepala desa yang relatif singkat hanya enam tahun, memudahkan pembelahan sosial yang belum sembuh, justru akan mengeras kembali dan berpotensi menganggu kerukunan warga desa,” kata Said kepada wartawan, Selasa (17/1).

“Saya mendukung aspirasi kepala desa untuk direvisi dari semula enam tahun menjadi sembilan tahun agar jarak kontestasi pilkades lebih lama, agar tidak menguras energi sosial warga desa akibat dampak pembelahan sosial karena pilkades,” sambungnya.

Said mengutarakan, dukungannya terhadap revisi UU Desa bukan tanpa alasan. Melainkan, untuk memberikan kesempatan kepada kepala desa terpilih dalam merealisasikan janji kampanyenya dengan kecukupan waktu, tanpa terganggu segera memikirkan kembali untuk mengikuti kontestasi berikutnya di pilkades, karena singkatnya masa jabatan.

“Sehingga kepala desa terpilih bisa lebih fokus bekerja merealisasikan janji janji kampanyenya,” tegas Said.

Menurut Said, dalam mengakselerasikan pemerintahan desa, maka masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengikuti masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Akselerasi ini diperlukan, agar kontrol BPD bisa berjalan efektif dan pararel secara waktu dengan periode masa jabatan kepala desa, di mana dapat dipilih kembali untuk dua periode masa jabatan.

Selain itu, perubahan masa jabatan kepala desa yang lebih lama diperlukan kontrol lebih efektif, tidak saja dari kelengkapan struktural, baik melalui BPD sebagai mitra kerja kepala desa, tetapi juga pemerintah daerah sebagai organisasi pembina pemerintah desa. Namun, juga kontrol yang aktif dari segenap kekuatan sipil di desa seperti ormas kepemudaan, tokoh masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

“Maka PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh kepada para Kepala Desa untuk menyampaikan aspirasinya merevisi secara terbatas UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagaai bentuk komitmen nyata dari PDI Perjuangan, mendorong proses registrasi prioritas yang akan kami lakukan pada tahun 2023 ini,” ucap Said.

Sebelumnya, ribuan massa aksi unjuk rasa dari unsur kepala desa mendesak agar Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2023. Para kepala desa menginginkan agar UU Desa direvisi oleh Pemerintah dan DPR.

“Hari ini, 17 Januari 2023 merupakan sejarah awal UU Desa masuk prolegnas 2023,” kata Kepala Desa Buloh, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Joko Priyanto saat menyampaikan orasi di depan gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (17/1).

Joko menjelaskan, alasan para kepala desa mendesak adanya revisi UU Desa, karena menginginkan para kepala desa berdaulat memimpin wilayahnya. Dia menyebut, kades merupakan ujung tombak pemerintah pusat melakukan berbagai program pemerintahan.

“Tuntutan kita adalah bahwa kedaulatan desa dikembalikan ke desa, selama ini kita merupakan ujung tombak dari pemerintahan pusat, akan tetapi aturan yang ada di daerah masih bergantung pada kebijakan di pusat,” pungkas Joko.    (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada korban gempa bumi Cianjur, bertempat di Desa Cibulakan, Cianjur Jawa Barat, pada Selasa (17/1/2023).

Ketua DWP Kemnaker Istiqomah Anwar Sanusi mengatakan, bantuan yang diberikan oleh DWP Kemnaker ke Cianjur bertujuan untuk meringankan beban masyarakat Cianjur yang terdampak bencana gempa.

“Alhamdulillah, setelah mendengar adanya bencana di Cianjur, seluruh anggota DWP Kemnaker telah menggalang dana untuk membagikan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan,” kata Istiqomah.

Istiqomah menambahkan, pemberian bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan dana yang melibatkan para pejabat dan pegawai serta ibu-ibu DWP Kemnaker.

“Kami berharap bantuan ini dapat digunakan serta dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang menjadi korban gempa,” ujarnya.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi, uang tunai untuk membuat 10 hunian darurat, 65 unit perlengkapan memasak berupa kompor dan wajan, serta 100 paket makanan kering dan susu.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada korban gempa bumi Cianjur, bertempat di Desa Cibulakan, Cianjur Jawa Barat, pada Selasa (17/1/2023).

Ketua DWP Kemnaker Istiqomah Anwar Sanusi mengatakan, bantuan yang diberikan oleh DWP Kemnaker ke Cianjur bertujuan untuk meringankan beban masyarakat Cianjur yang terdampak bencana gempa.

“Alhamdulillah, setelah mendengar adanya bencana di Cianjur, seluruh anggota DWP Kemnaker telah menggalang dana untuk membagikan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan,” kata Istiqomah.

Istiqomah menambahkan, pemberian bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan dana yang melibatkan para pejabat dan pegawai serta ibu-ibu DWP Kemnaker.

“Kami berharap bantuan ini dapat digunakan serta dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang menjadi korban gempa,” ujarnya.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi, uang tunai untuk membuat 10 hunian darurat, 65 unit perlengkapan memasak berupa kompor dan wajan, serta 100 paket makanan kering dan susu.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan TNI-Polri untuk segera memetakan peta kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini penting, agar pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan kondusif, aman dan nyaman.

“Masalah stabilitas politik keamanan menuju 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif,” kata Jokowi dalam sambutan pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Kepala negara menyebut, politik identitas perlu diwaspadai jelang Pemilu 2024. Hal ini penting, agar masyarakat tak menjadi korban politik.

“Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, utamanya politik identitas,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, memasuki tahun politik unsur keamanan harus memiliki sensitivitas tinggi. Sehingga, apabila sudah terjadi mengatasinya tidak rumit.

“Petakan yang namanya potensi kerawanan, jangan pas kejadian pontang panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini salah siapa ini,” cetus Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi juga mengingatkan TNI-Polri untuk bisa menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Aparat keamanan diimbau tidak melakukan politik praktis.

“Perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis,” tegas Jokowi. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan TNI-Polri untuk segera memetakan peta kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini penting, agar pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan kondusif, aman dan nyaman.

“Masalah stabilitas politik keamanan menuju 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif,” kata Jokowi dalam sambutan pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Kepala negara menyebut, politik identitas perlu diwaspadai jelang Pemilu 2024. Hal ini penting, agar masyarakat tak menjadi korban politik.

“Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, utamanya politik identitas,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, memasuki tahun politik unsur keamanan harus memiliki sensitivitas tinggi. Sehingga, apabila sudah terjadi mengatasinya tidak rumit.

“Petakan yang namanya potensi kerawanan, jangan pas kejadian pontang panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini salah siapa ini,” cetus Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi juga mengingatkan TNI-Polri untuk bisa menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Aparat keamanan diimbau tidak melakukan politik praktis.

“Perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis,” tegas Jokowi. (*)

Reporter : JP GROUP