batampos – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho, mengatakan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Bengkong, Batam harus disegerakan. Karena Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sudah memberikan persetujuan.

“Menko Perekonomian sudah memberikan penegasan dukungan untuk pembangunan pelabuhan tersebut lewat surat resmi ke Pemprov Kepri, tertanggal 16 Januari 2023,” ujar Widiastadi Nugroho, Selasa (17/1/2023) di Graha Kepri, Batam.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, keputusan yang diberikan Menko Perekonomian tersebut, berdasarkan pertimbangan peningkatan ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepri. Karena pembangunan pelabuhan dilakukan di wilayah FTZ Batam.

“Selain itu, pertimbangannya adalah untuk menjadikan sistem pelabuhan di Batam menjadi lebih tertata dengan baik,” jelas Widiastadi.

Lebih lanjut, pria yang merupakan Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Provinsi Kepri ini menegaskan, jangan ada ego sektoral atau kepentingan politik yang dikedepankan, sehingga menghambat rencana pembangunan strategis daerah.

“Kita tidak bicara kepentingan politik, tetapi murni untuk menjadikan sistem kepelabuhanan di Batam memiliki fungsi masing-masing,” jelasnya lebih lanjut.

Ditambahkannya, terkait ini, Pemprov Kepri sudah menyelesaikan apa yang menjadi kewenangan mereka, yakni terkait pengelolaan ruang laut. Semula, terkait rencana ini, sisi darat menjadi wilayah kerja dari BP Batam.

Namun, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, semua yang berkaitan dengan perizinan di bawah kendali Provinsi Kepri.

“Tentunya, dengan terbitnya surat dari Menko Perekonomian, bisa mempecepat proses pembangunan infrastruktur tersebut,” tutupnya.

Setuju Pelabuhan Baru

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung langkah Pemprov Kepri membangunan Pelabuhan Regional Bengkong, Batam.

Dalam surat resmi dengan Nomor IPW- 14 /M.EKON/01/2023, tertanggal 16 Januari 2023, Menko Airlangga memberikan beberapa catatan untuk Pemprov Kepri.

Surat yang ditujukan ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, tersebut adalah sebagai bentuk respon atas surat yang disampaikan Pemprov Kepri belum lama ini.

Adapun substansi surat tersebut adalah, Menko Perekonomian mendukung rencana pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional di Kawasan Bengkong, Batam.

Ditegaskan Menko Perekonomian, pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poin kedua, proses pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Bengkong yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Percepatan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Bengkong diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mendukung rencana pembangunan Pelabuhan Regional Bengkong. Menurutnya, setiap pelabuhan harus ada spesialisasi pelayanannya.

“Pembangunan Pelabuhan Regional Bengkong adalah rencana strategis. Karena akan memberikan beberapa dampak,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad akhir pekan kemarin di Tanjungpinang. (jpg)

batampos – Pemerintah yang dalam hal ini Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana untuk menaikkan tarif air bersih di Batam. Rencana ini, langsung mendapatkan penolakan dari masyarakat hingga pengusaha di Kota Batam.

Menurut pandangan pakar hukum, Ampuan Situmeang, terkait dengan adanya kenaikan tarif air bersih di Batam merupakan sesuatu yang wajar. Namun, yang terpenting, harus ada keterbukaan mengenai naiknya tarif air di Batam.

Sebab, kenaikan tarif air ini harus mempunyai alasan dan penyebab yang jelas. Selain itu, harus ada proses analisis dan evaliasi yang dikakukan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga: Pertamina Pastikan Stok BBM Aman Jelang Imlek

“Seperti DPRD, Pemko Batam dan lembaga lain, yang terkait dengan proses dalam merencanakan kenaikan itu,” katanya.

Ia melanjutkan, bila kenaikan tarif air bersih ini sudah melalui proses analisa dan evaluasi sesuai dengan prosedur, serta tidak dapat dihindari, maka kenaikan tarif itu dapat dilakukan untuk perbaikan pelayanan itu sendiri.

Namun sebaliknya, jika perbaikan semua pipa di bebankan ke pelanggan sebagai alasan untuk menaikkan tarif, hal ini tentunya perlu dibahas bersama dengan pemangku kepentingan.

Baca Juga: Lapor Kehilangan Emas Puluhan Juta Rupiah di Polsek Sekupang, Ternyata…

“Apakah alasan perbaikan pipa dapat menjadi alasan untuk menaikkan tarif?,” katanya.

Sebab, harga atau pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan perawatan dan perbaikan.

“Apakah biaya perawatan atau perbaikan menjadi alasan untuk menaikkan satuan harga? Ini semua ada ahlinya yang menganalisis sebelum membuat keputusan,” imbuhnya.(*)

Reporter: Eggi Idriansyah

batampos – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) mencatat ada 3.328 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Kota Batam.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, merinci dari jumlah tersebut 1.824 merupakan TKA di tahun 2022 dan 1.504 lainnya merupakan TKA perpanjangan.

“Hingga saat ini ada 3.328 TKA di Batam. Paling banyak asal Cina dan India, ” ujarnya, Selasa (17/1/2023).

Ia menjelaskan ada TKA yang paling banyak di Kota Batam. Yakni dari Cina 729 orang, India 678 orang dan Malaysia 443 orang.

Baca Juga: Lapor Kehilangan Emas Puluhan Juta Rupiah di Polsek Sekupang, Ternyata…

Para TKA ini umumnya pekerja galangan kapal. Sebagian ada di industri lainnya yang mengisi formasi teknisi.

Selain tiga negara ini ada juga TKA asal Singapura sebanyak 413 orang. TKA asal Philipina sebanyak 268 orang dan TKA Jepang 180 orang serta TKA asal Inggris 67 orang.

Rudi menambahkan, setiap tahunnya para TKA didata oleh Disnaker Batam terkait dokumen izin tinggal ataupun kerja di tanah air. Aktivitas mereka juga diawasi agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga: Ojek Online Diimbau untuk Tidak Gunakan Identitas Orang Lain

“Kita terus awasi, baik dokumen maupun aktivitasnya, ” tambah Rudi.

Disisi lain, keberadaan TKA selain dapat mengimplementasikan kemampuan di lapangan dan dapat pula mentransfer ilmu kepada warga atau pekerja lokal. Sehingga ilmu yang mereka serap berguna untuk keberlangsungan perusahaan serta tambahan ilmu bagi pekerja lokal.

“Mereka izin bekerja dan ada sarat termasuk salah satunya mentransfer ilmu mereka,” katanya.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) baik jenis Gasoline dan Gasoil aman jelang perayaan Tahun Baru imlek 2023.

Hal ini diungkapkan Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, di Batam, Selasa (17/1/2023).

“Menjelang Tahun Baru Imlek Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus melakukan koordinasi baik secara internal dan eksternal agar stok dan penyaluran BBM dapat berjalan lancar dan aman,” ujar Satria.

Baca Juga: Lapor Kehilangan Emas Puluhan Juta Rupiah di Polsek Sekupang, Ternyata…

Menurutnya, sebagai informasi rata-rata harian penyaluran BBM jenis Gasoline adalah sebesar 1.139 Kilo Liter (KL) per hari. Adapun BBM jenis Gasoil adalah sebesar 390 KL per hari.

Pertamina lanjutnya, memproyeksikan peningkatan konsumsi BBM baik gasoline atau gasoil akan meningkat sekitar 3 persen hingga 5 persen selama perayaan Tahun Baru Imlek 2023.

“Kami memastikan sarfas Fuel Terminal kami pun beroperasi secara normal dan optimal dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi energi di masyarakat menjelang atau pada saat perayaan Tahun Baru Imlek 2023,” tambah Satria.

Baca Juga: Restoran Liu Yi Shou Chong Qing Hot Pot Buka di One Batam Mall, Jadi Destinasi Wisata Kuliner Baru di Batam

Berkaitan dengan bahan bakar avtur di Kepri selama masa satgas Nataru 2022-2023 terjadi peningkatan sebesar 1516 persen, atau dari rata-rata penyaluran harian sekitar 10,5 KL menjadi 169,2 KL.

“Peningkatan permintaan konsumsi Avtur selama Nataru sangat baik bagi Pertamina, semua dapat tersalurkan dengan baik dan optimal. Kami memproyeksikan jelang dan saat perayaan Tahun Baru Imlek akan terjadi kenaikan konsumsi avtur di Kepulauan Riau dan kami memastikan sarfas kami siap untuk mengantisipasi kenaikan demand tersebut,” tutup Satria.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra