Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad (kiri) saat mengunjungi salah seorang pensiunan BP Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Dalam rangka Hari Bakti BP Batam ke 51, BP Batam melaksanakan bakti sosial kepada pensiunan dan pegawai BP Batam, Selasa (25/10/2022).
Kegiatan ini merupakan rangkaian hari bakti BP Batam ke 51 dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Dimana hari ini, santunan diberikan kepada 3 orang pensiunan BP Batam dan 1 orang pegawai yang sedang sakit.
Santunan diserahkan oleh Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, kepada pensiunan dan pegawai BP Batam yang saat ini sedang sakit.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, mengatakan, agar tidak melupakan para pendahulu yang telah mengukir sejarah.
“Dengan kunjungan tali silaturahmi ini diharapkan antara pejabat dan pegawai yang telah pensiun dengan generasi sekarang terjalin dengan baik, karna kita tidak bisa menghilangkan sejarah”, kata Sudirman Saad.
Dalam kesempatan ini juga, Sudirman Saad, mengucapkan terima kasih atas jasa dan dedikasi semasa menjalankan tugas di BP Batam dan tak lupa mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, serta pengharapan agar pegawai yang sedang sakit segera diberikan pemulihan.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Pengelolaan Pertanahan, Ilham Eka Hartawan; Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, Denny Tondano serta Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait.(*)
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad (kiri) saat mengunjungi salah seorang pensiunan BP Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Dalam rangka Hari Bakti BP Batam ke 51, BP Batam melaksanakan bakti sosial kepada pensiunan dan pegawai BP Batam, Selasa (25/10/2022).
Kegiatan ini merupakan rangkaian hari bakti BP Batam ke 51 dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Dimana hari ini, santunan diberikan kepada 3 orang pensiunan BP Batam dan 1 orang pegawai yang sedang sakit.
Santunan diserahkan oleh Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, kepada pensiunan dan pegawai BP Batam yang saat ini sedang sakit.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, mengatakan, agar tidak melupakan para pendahulu yang telah mengukir sejarah.
“Dengan kunjungan tali silaturahmi ini diharapkan antara pejabat dan pegawai yang telah pensiun dengan generasi sekarang terjalin dengan baik, karna kita tidak bisa menghilangkan sejarah”, kata Sudirman Saad.
Dalam kesempatan ini juga, Sudirman Saad, mengucapkan terima kasih atas jasa dan dedikasi semasa menjalankan tugas di BP Batam dan tak lupa mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, serta pengharapan agar pegawai yang sedang sakit segera diberikan pemulihan.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Pengelolaan Pertanahan, Ilham Eka Hartawan; Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, Denny Tondano serta Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait.(*)
batampos – Pencuri nyaris dihajar massa saat mencuri motor di warung bakso Barokah Jalan Raja Haji Fisabililah Tanjungpinang, Selasa (25/10). Kepergok mencuri motor, pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Tanjungpinang.
AKP Ronny Burungudju
Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang AKP Ronny Burungudju membenarkan kejadian pencurian tersebut. Saat itu, korban memarkirkan motornya di depan warung. Tidak lama kemudian, korban dan temannya melihat pelaku mendorong motor tersebut. Korban pun langsung mengejar pelaku.
“Pelaku pun kabur meninggalkan sepeda motor korban,” ungkap Ronny.
Pelaku, lanjut Ronny, kabur ke semak-semak tidak jauh dari tempat kejadian. Korban bersama warga melakukan pencarian dan menemukan pelaku inisial S. “Pelaku diamankan warga. Kini ditetapkan tersangka,” katanya.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. “Tersangka sudah ditahan di Mapolresta Tanjungpinang,” jelas Ronny. (*)
PM Inggris yang baru, Rishi Sunak. Dalam KTT G-20 di Indonesia rencananya Sunak akan bertemu presiden AS Joe Biden membahas kerja sama dua neagar. (f.jawapos.com)
batampos – Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris yang baru dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Indonesia. Menurut juru bicara Downing Street pertemuan tersebut direncanakan pada rangkaian acara KTT G20 di Indonesia.
Mengawali pertemuan, masih kata Juru bicara kantor PM Inggris itu, Sunak pada Selasa (25/10) petang sudah berbicara dengan Biden.
Dalam kesempatan itu, kata jubir melalui pernyataan dikutip Reuters, kedua pemimpin juga membahas kerja sama antara Inggris dan AS, baik dalam kerangka bilateral maupun kawasan, seperti Indo-Pasifik.
Indo-Pasifik merupakan kawasan tempat pakta pertahanan tiga negara AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) difokuskan menjadi bagian upaya untuk melawan pengaruh China.
Menurut pernyataan itu, Sunak dan Biden juga sepakat bahwa penting untuk memastikan rakyat Irlandia Utara mendapat keamanan melalui Perjanjian Belfast. (*)
batampos – Event Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) Kepri Bike Festival 2022 yang digelar di Mall Botania 2 pada 28-30 Oktober 2022 tinggal menghitung hari. Puluhan bikers dipastikan akan turut serta touring mengelilingi destinasi di Batam-BintanTanjungpinang.
Ketua Pengda HDCI Kepri dan penanggung jawab acara Kepri Bike Festival 2022, Taba Iskandar, mengatakan, kegiatan ini bukan hanya sekadar gathering atau ajang silaturahmi saja. Kegiatan tersebut, lanjutnya, akan dimanfaatkan untuk mengangkat kebangkitan ekonomi dan pariwisata.
“Kegiatan HDCI Kepri Bike Festival ini menjadi momentum menampilkan sisi kebangkitan ekonomi, UMKM dan kegiatan sosial oleh HDCI di Kepri,” ujar Taba Iskandar, Selasa (25/10/2022).
Ketua Panitia Kepri Bike Festival 2022, Andri Wongki, menjelaskan, salah satunya akan ada bazar UMKM yang turut memeriahkan pada acara pembuka touring rider HDCI.
“Bazar murah dengan menghadirkan makanan tradisional khas Kepri. Adanya bazar tersebut diharapkan dapat menjadi pendongkrak ekonomi UMKM dan pariwisata di Kepri,” jelasnya.
Ketua Pengda HDCI Kepri dan penanggung jawab acara Kepri Bike Festival 2022, Taba Iskandar, memberikan pengarahan kepada anggota HDCI. Foto-foto: Istimewa untuk Batam Pos
Pada Jumat malam kata dia, akan dilaksanakan pelantikan pengurus HDCI Pengda Kepri dan Pengcab Batam di Turi Beach Nongsa. Lalu, pada Sabtu dilanjutkan rally wisata.
Berkolaborasi juga dengan Dinas Pariwisata Kepri. Dalam tour tersebut, nantinya para rider akan mengunjungi berbagai tempat. Tujuannya untuk promosi pariwisata yang dalam dua tahun kemarin lesu akibat pandemi COVID-19.
“Hari sabtu nanti, rute touringnya dari Batam- Bintan dan Tanjungpinang. Di Bintan kita singgah di Pantai Dugong dan Pantai Madu 3 dibarengi dengan bakti sosial berupa santunan kepada anak yatim,” jelasnya.
“Terus kita lanjut keliling Kota Tanjungpinang melewati Mesjid Dompak, Tugu Sirih dan Gedung Gonggong dan kembali pulang ke Batam. Minggu penutupan di Mall Botania 2,” ujarnya lagi.
Plt Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Luki Zaiman Prawira, sangat mendukung adanya kegiatan tersebut. Menurut dia, sektor pariwisata akan bangkit dengan dorongan event yang ada di Kepri.
“Masyarakat harus siap menangkap peluang itu,” katanya.
Luki mengatakan, Usaha Kecil Menegah (UKM) saat ini merasakan dampak positif pasca melandainya kasus COVID-19. Hal itu terbukti dengan ramainya pusat perbelanjaan. Dinas pariwisata pun tak jemu-jemunya memfasilitasi para pelaku UMKM untuk berkembang.
“Kami sudah punya rencana yang sudah tersusun untuk pariwisata Kepri,” kata dia.(*)
batampos – Organisasi yang menangani pengungsi PBB, UNHCR mendesak Pemerintahan Malaysia supaya tak memulangkan dengan paksa para pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Pasalnya, negara tersebut masih berkonflik dan nyawa para pengungsi ini akan terancam apabila dipulangkan.
Juru Bicara UNHCR, Shabia Mantoo. F AFP
Berdasarkan keterangan UNHCR, Malaysia telah memulangkan para pencari suaka di Malaysia asal Myanmar ke negaranya sejak April 2022 lalu. Lebih 2.000 pengungsi dipulangkan secara paksa. “Sebanyak ratusan warga Myanmar dikirim kembali ke negara asalnya bukan atas kemauan mereka,” ujar Juru Bicara UNHCR Shabia Mantoo seperti dilansir dari AFP, Rabu (26/10/2022).
Kejadian terbaru, kata Mantoo, terjadi Jumat (21/10/2022) lalu dimana pihak Malaysia menentang upaya UNHCR dengan memulangkan secara paksa pencari suaka yang ditahan.
“Malaysia telah melanggar prinsip non-refoulment sebagai landasan hukum internasional untuk pengungsi. Mereka memulangkan secara paksa para pengungsi yang mencari perlindungan internasional kembali ke Myanmar. Malaysia di sini berperan aktif menyebabkan para pengungsi menanggung bahaya,” tegas Mantoo.
Menurut UNHCR, saat ini situasi di Myanmar memaksa warganya mengungsi ke luar negeri guna mencari keselamatan. Mereka berjuang dan bertarung nyawa melintasi perbatasan. “Kami sebenarnya tidak memiliki informasi tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang dipulangkan itu begitu mereka tiba. Itulah sebabnya kami terus mendesak agar mereka tidak dikembalikan ke Myanmar di luar kehendak mereka,” ujar Mantoo.
UNHCR mencatat, ada sebanyak 183 ribu pencari suaka di Malaysia. Jumlah ini diantaranya 106.000 jiwa warga Rohingya, dan 52 ribu jiwa berasal dari etnis lainnya. Mereka melarikan diri akibat konflik dan penganiyaan yang terjadi di Myanmar.
Pengamat seperti dilansir dari Voice of America (VOA) mengatakan, setidaknya 17.500 orang ditahan di 21 pusat penahanan imigrasi di seluruh negara bagian Malaysia, termasuk anak-anak lebih dari 1.500 jiwa. (*)
batampos – Penempatan guru honorer yang mengikuti seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) bakal diprioritaskan di sekolah asal. Hal itu mencegah adanya kekosongan guru di sekolah lama seperti yang terjadi setelah seleksi PPPK tahun lalu.
”Sekarang kita prioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri untuk dapat diangkat di sekolah tempatnya mengabdi selama ini,” ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kemarin (25/10).
Tidak hanya mengantisipasi adanya kekosongan guru, lanjut dia, kebijakan itu sekaligus menjadi upaya mengakomodasi masukan dari para guru honorer. Termasuk soal perubahan pada aturan seleksi guru ASN PPPK ini. Mulai penyesuaian passing grade hingga afirmasi bagi guru sepuh. Perubahan itu diharapkan dapat menghadirkan seleksi yang semakin berkeadilan.
Nadiem mendorong pemda untuk bisa menyampaikan usulan formasi sesuai dengan kebutuhannya. ”Guru honorer akan menjadi ASN PPPK jika pemerintah daerah (pemda) mengizinkan ajuan formasi dari daerahnya,” sambungnya.
Tahun ini, kata dia, sudah 319 formasi yang diajukan pemda untuk PPPK guru. Jika seluruhnya terpenuhi, tahun depan bakal ada sekitar 600 ribu guru honorer yang menjadi PPPK. Mengingat, pada 2021 ada sekitar 300 ribu guru yang dinyatakan lolos seleksi. ”Ini akan terus kita lakukan sampai memenuhi kebutuhan guru kita,” katanya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt Dirjen GTK) Nunuk Suryani menambahkan, selain guru, formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan telah diusulkan untuk 2023. Misalnya, pustakawan, laboran, dan kepala laboratorium.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai usulan tersebut. ”Kami upayakan tahun depan akan diusulkan formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan. Setelah kami berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto mengatakan, hingga kini banyak guru honorer yang tak mengetahui jadwal pendaftaran seleksi PPPK guru. Mereka juga masih bingung dengan tahapannya. Terlebih dengan adanya pemisahan antara pelamar prioritas I dan II. ”Mau tes gimana, jadwalnya belum tahu. Pemisahan P-1 dan P-2 saja seperti apa belum ada penjelasan,” keluhnya.
Dia mengatakan, banyak honorer di daerah yang masih terombang-ambing soal jadwal. Sebab, ada pemerintah daerah yang menyebut seleksi dimulai 9 November 2022. Padahal, jika merujuk laman resmi PPPK Kemendikbudristek, tanggal tersebut merupakan batas akhir seleksi administrasi untuk semua kategori pelamar.
Karena itu, pemerintah diharapkan betul-betul menyosialisasikan seleksi PPPK guru secara masif hingga ke akar rumput. Dengan begitu, tidak ada guru honorer yang tertinggal untuk mengikuti seleksi. (*)
batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membuka layanan cek urine gratis sebagai deteksi dini pencegahan gagal ginjal pada anak dibawah 10 tahun.
Pelaksanaan cek urine gratis ini akan dilaksanakan pada Sabtu (29/10/2022) mendatang di Restoran Puas Hati One Batam Mal.
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, layanan cek urine ini tidak ada batasan kuota. Apindo kata dia, sesuai dengan kemampuan tenaga yang dimiliki Apindo bisa mencapai 3.000 hingga 5.000.
“Tapi nanti kita lihat lagi antusiasme masyarakat. Tapi sampai saat ini masih kita buka (pendaftarannya),” kata Rafki, Selasa (25/10/2022).
Sementara, mengenai anak-anak yang belum bisa mendaftar, Rafki akan segera mengecek kembali ke bagian panitia pelaksana. Sebab untuk pelaksanaannya masih jauh dari saat ini.
“Mungkin akan dibuka lagi. Nanti saya tanyain lagi ke panitianya,” katanya.
Ia menjelaskan, untuk tujuan dari dilaksanakan cek urine gratis ini karena saat ini banyak pemberitaan terkait dengan anak yang mengalami gagal ginjal setelah mengkonsumsi obat sirup. Sehingga banyak orang tua yang khawatir dengan kesehatan anaknya.
“Takutnya terminum obat sirup yang punya kandungan sebagaimana dikatakan Kemenkes sebagai penyebab dari gagal ginjal akut itu,” katanya.
Sehingga, untuk mengantisipasi hal serupa terjadi pada anak-anak di Kepri, Apindo berinisiatif untuk membuka layanan pengecekan urine secara gratis. Sehingga, jika ada kandungan yang berbahaya, bisa terdeteksi dengan cepat.
“Jadi kalau anak bersih orangtua juga tenang. Ini juga sebagai bentuk Apindo peduli untuk menenangkan warga Batam yang mungkin saat ini masih khawatir tentang gagal ginjal ini. Jadi sebagai bentuk bakti sosial juga dari Apindo,” tuturnya.
Ia menambahkan, untuk tenaga dokter akan disiapkan dari Apindo Lab. Sementara untuk hasil pemeriksaannya, ada kemungkinan tidak bisa keluar dan akan diinformasikan secepatnya.
“Nanti akan diinfokan bagaimana hasilnya agar orangtua juga bisa tenang,” imbuhnya.(*)
batampos – Pemerintah Indonesia dan Pemerintahan Selandia Baru sepakat memperkuat kerjasama antar dua negara di bidang pendidikan.
Menteri Pendidikan Selandia Baru Chris Hipkins dalam konferensi pers di jakarta, Selasa (25/10/2022). F Aria Cindyara via Antara.
“Saya di sini menyampaikan pesan sederhana. Pemerintah Selandia Baru berkomitmen kuat untuk pendidikan internasional dan khususnya, hubungan pendidikan bilateral dengan Indonesia,” ujar Menteri Pendidikan Selandia Baru, Chris Hipkins saat kunjungannya ke Jakarta, Selasa (25/10/2022) kemarin.
Kunjungan tersebut merupakan yang pertama bagi Hipkins sebagai Menteri Pendidikan Selandia Baru. Menurutnya, masih banyak potensi yang harus dijajaki dalam mengembangkan kerjasama pendidikan ini.
“Ada banyak potensi di Indonesia untuk sektor pendidikan internasional Selandia Baru. Saya bangga dengan banyaknya kemitraan dan koneksi pendidikan yang telah dimiliki institusi Selandia Baru di Indonesia dan saya tertarik untuk mengeksplorasi kemungkinan kemitraan atau koneksi lain di kemudian hari,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini Hipkins mennyatakan, Selandia Baru telah resmi membuka perbatasan sejak 31 Juli 2022 lalu. Setelah hampir dua tahun ditutup akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia.
“Kami siap kembali menyambut warga negara asing untuk masuk ke Selandia Baru, termasuk pelajar internasional,” jelasnya.
Dalam kunjungannya ke Jakarta, yang berlangsung dari 24 hingga Rabu, 26 Oktober 2022 hari ini, Hipkins akan melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan dari berbagai kementerian, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Menteri Koordinator Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, serta Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto.
Kunjungan resmi tersebut mencerminkan posisi penting Indonesia bagi sektor pendidikan internasional Selandia Baru, di mana 2021, Indonesia menjadi pasar terbesar ke-10 untuk Selandia Baru dengan 722 pendaftaran siswa internasional di semua sub-sektor.
Melalui LPDP, Selandia Baru sudah menerima 125 penerima beasiswa dari tahun 2013 hingga 2020, menurut Kedubes Selandia Baru.
Pada Agustus lalu, Selandia Baru telah menandatangani Perjanjian Kerja sama Pendidikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di mana ASN kementerian tersebut akan dikirim untuk menempuh pendidikan tingkat magister dan doktoral dalam bidang Energi Terbarukan mulai 2023 mendatang. (*)
Ilustrasi kawasan industri di Kota Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data terbaru mengenai realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia. Diketahui untuk di Provinsi Kepri realisasinya anjlok atau keluar dari 10 besar, provinsi yang dilirik oleh para investor.
Dari data terbaru tersebut, pada triwulan III tahun 2022, Provinsi Kepri berada di posisi 25 untuk investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan nilai investasi sebesar Rp 850,9 miliar dari 1.152 proyek.
Sementara investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA), posisi Provinsi Kepri sedikit lebih baik. Yakni menempati peringkat 13 dengan nilai investasi sebesar USD 227,2 juta untuk 698 proyek.
Jika ditarik mulai dari Januari hingga September 2022, Provinsi Kepri berada di peringkat 22 untuk investasi dari PMDN. Dengan nilai investasi sebesar Rp 3.756,0 miliar dengan proyek sebanyak 1.830.
Dan untuk investasi PMA selama 2022, Kepri berada di peringkat 14 dengan nilai investasi sebesar USD 660,1 juta untuk 930 proyek.
Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Tjaw Hioeng, mengatakan, saat ini harus disadari bahwa provinsi lain di Indonesia sedang giatnya merebut hati investor. Terutama yang berasal dari luar negri atau Foreign Direct Invesment.
“Melalui rilis yang disampaikan oleh Kemeninvest/BKPM, untuk Triwulan III, Kepri hanya menempati urutan 13 dengan total investasi sebesar USD 2.272 juta. Sedangkan untuk PMDN hanya menempati urutan 25 dengan nilai realisasi Rp 860.9 miliar,” katanya.
Ia melanjutkan, secara nilai investasi, terjadi kenaikan dibandingkan dengan triwulan II 2022. Dimana posisi Kepri pada triwulan II berada di peringkat 14 dengan nilai investasi sebesar USD 151,4 juta dan PMDN di urutan 27 dengan nilai investasi Rp 670,1 miliar.
Menurutnya, sebagai daerah diberikan fasilitas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan Kawasan Ekonomi Khusus, realiasi investasi ini harus lebih baik.
“Tetapi kita lihat sendiri, seolah-olah masih tertinggal dengan saudara tua kita yaitu Riau yang mampu masuk sebagai 5 besar dalam pencapaian realisasinya,” tuturnya.
Sehingga, menurut Tjaw ada kendala-kendala yang dapat menghambat lajunya realisasi investasi tersebut. Perlu dilakukan duduk bersama lagi antara BP Batam, Pemko dan Pemkab, Pemrov Kepri dengan asosiasi atau himpunan pengusaha untuk mencari tau apa yang menjadi persoalan utamanya.
Sebab tambah dia, dari dulu Kepri selalu masuk dalam 5 besar atau setidaknya 10 besar sebagai daerah tujuan investasi. Namun fakta yang terjadi saat ini, Provinsi Kepri justru terlempar dari 10 besar.
Sehingga diperlukannya invetaris kembali persoalan, hambatan dan hal lainnya yang menyebabkan investasi tidak dapat direalisasikan.
“Ataukah provinsi lainnya memang lebih menarik dan ‘seksi’ bagi Investor baik FDI maupun PMDN. Agak membingungkan juga ekspor Kepri sepanjang 2022 ini menjadi yanh terbaik semenjak 5 tahun terakhir. Tapi justru, realisasi investasi yang semakin menurun dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid, mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarnya Kepri dari 10 besar sebagai tujuan investasi. Baik itu dari PMDN maupun PMA.
Ia menjelaskan, faktor pertama adanya kemungkinan investor yang melihat Kepri sudah tidak lagi kompetitif sebagai daerah tujuan investasi. Sehingga para investor lebih memilih daerah Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi.
“Penyebab tidak kompetitifnya ini salah satunya kemungkinan karena sudah terlalu tingginya upah minimum di Batam sehingga bagi perusahaan padat karya Batam menjadi tidak menarik untuk investasi,” ujarnya.
Kemudian, penyebab lainnya mengenai tarif kontainer yang masih relatif mahal dari Batam ke luar negeri. Sehingga jika barang diproduksi di Batam akan menjadi lebih mahal akibat mahalnya tarif kontainer tersebut.
“Unjuk rasa yang relatif sering terjadi di Kepri juga menjadi salah satu sebab menurunnya daya kompetitif Kepri sebagai daerah tujuan investasi,” tuturnya.
Adapun untuk faktor selanjutnya adalah, adanya kemungkinan investor asing yang akan masuk tersebut lebih mengincar pasar Indonesia yang relatif besar. Ketimbang pasar luar negeri yang mengalami perlambatan permintaan akibat Pandemi Covid-19.
“Jadi lebih memilih berinvestasi di Jawa karena berbagai macam tax holiday yang ditawarkan,” beberenya.
Sementara Jika berinvestasi di Kepri tentunya ketika menjual barang ke wilayah lain di Indonesia akan dikenakan berbagai macam pajak. Sehingga akan lebih menguntungkan jika berinvestasi di Jawa kalau target pasarnya adalah konsumen dalam negeri.
Sementara faktor terakhir yang ia lihat saat ini adalah mengenai aturan perizinan dan investasi yang belum pasti. Sehingga membuat investor juga masih wait and see untuk berinvestasi di Kepri.
Sebagai salah satu contohnya adalah masih adanya tarik menarik kewenangan antara beberapa Kementerian di Pusat dengan Badan Pengusahaan di Kepri.
“Seharusnya sesuai amanah PP 41/2021 seluruh kewenangan perizinan harus diserahkan ke BP Kawasan yang ada, namun masih ada kementerian yang belum mau melepas kewenangan tersebut,” katanya.
Dengan masih adanya permasalahan dalam perizinan seperti Amdal yang sampai saat ini masih terkendala. Hal ini tentunya dipandang sebagai hambatan oleh para investor yang akan masuk ke Kepri.
Dengan demikian, tentunya semua pihak yang ada, lanjut Rafki, harus lebih bekerja lebih keras lagi bagaimana bisa mendatangkan lebih banyak investor dengan nilai investasi yang besar ke Kepri. Dengan tujuan, pertumbuhan ekonomi Kepri bisa tetap terjaga tinggi dan lapangan pekerjaan dapat terus terbuka untuk para pencari kerja.
Baik itu pencari kerja yang ada di Kepri maupun pencari kerja yang datang dari daerah lainnya.
“Kepri dengan fasilitas FTZ dan KEK yang diberikan oleh pemerintah pusat, seharusnya bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.(*)
