batampos – Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin daerah untuk turut menyukseskan program nasional. Kemarin (17/1) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023 Jokowi membeberkan harga bahan yang mulai naik hingga kesulitan beribadah untuk agama minoritas.

Di sektor ekonomi, Jokowi minta gubernur, bupati, dan walikota untk terjun ke lapangan. Ini untuk mendeteksi problem yang ada sedini mungkin. “Situasi global masih sangat tidak mudah dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi,” ungkapnya.

Presiden mengingatkan soal kenaikan harga bahan pangan di beberapa daerah. Dari pantauannya, saat ini harga beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit di 79 daerah. Selain beras, telur juga mengalami kenaikan harga di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras naik di 75 daerah. Selain itu penetapan tarif yang menjadi kewenangan daerah juga harus dihitung secara cermat. Jangan sampai kenaikan tarif tersebut memicu inflasi naik. “Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan. Kalau tidak kuat, naik tidak apa-apa tapi tapi jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen,” ujar Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi minta pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Dia menargetkan tahun depan kemiskinan ekstrem akan turun hingga 0 persen dan stunting 14 persen. Sayangnya, angka stunting nasional masih pada 2 persen. Sementara prevalensi stunting masih 21 persen. “Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada,” ucapnya.

Jokowi juga memberikan arahan terkait investasi. “Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pada kesempatan itu, Jokowi menjlentrehkan dua masalah yang menghambat investasi, yakni tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu membangun tata kota daerahnya dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam menyusun rencana induk atau masterplan penataan kota harus dapat menunjukkan keunggulan dari setiap wilayah sebagai sebuah keunikan. “Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing. Bisa misalnya kota pisang, kota ikan, kota musik, kota mebel, kenapa tidak?” ucap Presiden. Dengan memberikan diferensiasi antar kota maka banyak potensi yang bisa digali. “Kalau di Jepang ada Tsukiji yang memiliki fish market yang betul-betul terkenal, kenapa di Ambon tidak ada yang menyiapkan branding ini?,” kataya.

Dia mengingatkan dengan adanya branding sesuai dengan identitas wilayah harus juga dibangun infrastruktur yang mendukung. Misalnya industri, pariwisata, hingga kebudayaan.

Pemerintah juga telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia. Dana abadi tersebut diharapkan dapat menghasilkan investasi yang lebih tinggi setelah dimasukkan ke INA.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan total APBD daerah yang mengendap di bank sampai akhir tahun 2022 mencapai angka Rp123 triliun. Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan sehingga anggaran yang telah diberikan tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). “Saya ingatkan untuk mendesain program sebelum tahun berjalan,” sarannya.

Stabilitas keamanan dan politik juga mendapat sorotan Jokowi. Apalagi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jokowi meminta TNI dan Polri untuk memetakan potensi kerawanan. “Tahun ini sudah masuk tahun politik. Harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil segera diredakan,” ungkapnya.

Selain itu, berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kehidupan sosial, Kepala Negara juga menegaskan bahwa semua agama memiliki hak yang sama dalam beribadah. Menurut Kepala Negara, kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah,” tegasnya. Agama minoritas masih sulit untuk beribadah di beberapa wilayah.

KENAIKAN HARGA PANGAN

menanggapi soal harga beras yang melambung naik di sejumlah daerah, seperti yang disinggung oleh Presiden, Kepala Humas Bulog Tomi Wijaya menjelaskan bahwa hal tersebut biasa terjadi pada saat menjelang panen raya dimana ketersediaan stok di sejumlah daerah relatif menurun. ”Fenomenanya kalau sebelum panen raya itu kecenderungan harga naik karena ketersediaan barang gak banyak, makanya program SPHP kita lakukan secara masif,” ujar Tomi, saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (17/1).

Menurut Tomi, Bulog per tanggal 17 Januari atau kemarin, sudah menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 78 ribu ton. Diketahui juga bahwa Indonesia sedang mendatangkan impor beras yang akan masuk bertahap hingga pertengahan bulan Februari 2023. ”Stok Beras CBP yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 700 ribu ton,” tambahnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengkonfirmasi bahwa Bulog ditugaskan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Pada Desember 2022 lalu, ditargetkan impor beras yang masuk bisa mencapai 200 ribu ton. Namun, karena beberapa kendala, impor beras yang masuk hingga kini masih sebanyak 120 ribu ton. ”Salah satu kendalanya tentu adalah cuaca saat itu, karena kapal laut tidak bisa berangkat bila cuaca buruk,” beber Buwas.

Meski terlambat, Buwas yakin Bulog dapat menyelesaikan seluruh penugasan impor beras sebanyak 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. ”Paling lambat 16 Februari,” tegas Buwas. Beras impor tersebut akan didatangkan dari Thailand, Pakistan, Myanmar hingga Vietnam.

Pelaku usaha penggilingan gabah di Jawa Barat, Banua Hasibuan mengatakan pemerintah harus turun ke lapangan untuk mengatasi tingginya harga beras di sejumlah daerah. Banua mengatakan kenaikan harga beras bisa disebabkan praktik kotor dari spekulan atau penimbun.

Dugaan tersebut muncul dikarenakan harga jual gabah di tingkat petani landai alias tidakada kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. ’’Ada petani yang jual gabah basah Rp 5.000/kg dan gabah kering Rp 6.200/kg,’’ tuturnya kemarin. Banua mengatakan harga tersebut adalah harga standar di tingkat petani.

Dia mengaku wajar jika kemudian Presiden Jokowi menegur Perum Bulog lantaran harga beras naik. Dari catatan Jokowi, harga beras mengalami kenaikan di 79 daerah. Bahkan tingkat kanaikan harga jual beras menurut Jokowi tidak sedikit.

Lebih lanjut Banua berharap kepolisian dan Bulog turun ke lapangan. Apalagi pemerintah sudah membentuk satgas yang menangani kelangkaan pangan. Banua mengatakan di lapangan, kepolisian juga mengalami kendala untuk memantau harga beras. Sebab tidak ada patokan harga jual beras di tingkat pedagang eceran.

’’Pemerintah harusnya membuat aturan harga beras di pasaran,’’ katanya. Dengan adanya harga acuan tersebut, bisa dijadikan kontrol oleh aparat kepolisian dalam memantau di lapangan. Melalui harga acuan tersebut, kenaikan harga beras juga bisa dikontrol.

Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, stunting dan penanganan kemiskinan ekstrim masih jadi fokus utama pemerintah di tahun ini hingga 2024. Di mana, pada tahun depan ditargetkan prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen sementara kemiskinan eksrim nasional 0 persen.

Kedua persoalan ini, menurutnya, kerap berisisan erat. Sebab seringkali stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem. Seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini pun harus dilakukan bersama-sama. Pemerintah daerah diminta untuk ikut intervensi lantaran masyarakat yang masuk dalam ketegori ini merupakan warganya.

”Semua sudah tertarget, jadi dalam menangani SDM Indonesia sudah jelas siapa penaggungjawabnya, targetnya apa, dan isunya,” ungkapnya.

Selain itu, ia turut menyinggung soal bonus demografi yang bakal dihadapi Indonesia. Menurutnya, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030-2035. Sehingga, ketika masuk Indonesia emas di 2024, Indonesia bukan lagi negara dengan bonus demografi tapi aging population. Hal ini menjadi tantangan sendiri, pasalnya jika Indonesia tak mampu memanfaatkan momentum bonus demografis maka yang dipanen adalah malapetaka. Di tahun itu, masyarakat usia tua tidak memiliki pengasilan dan tabungan. ”Kita masuk the middle income trap itu,” ujarnya.

Oleh karenanya, beragam program disusun oleh pemerintah saat ini guna mendorong perbaikan SDM Indonesia. Termasuk, menyiapkan betul para usia kerja. Dengan mereka bekerja, maka mereka dapat membiayai diri sendiri, membiayai mereka yang tidak bekerja, dan menabung. Menurut Muhadjir, tabungan agregat seluruh penduduk yang produktif ini dapat disebut tabungan nasional. Di mana, bisa kapitalisasi menjadi investasi nasional. ”Besar kecilnya investasi nasional yang dimiliki suatu negara akan menentukan apakah suatu negara tersebut menjadi negara maju atau tidak,” jelasnya.

Yang jadi masalah, dari 144 juta usia produktif atau kerja ini, ada sekitar 7 juta yang pengangguran. Padahal, tiap tahunnya sebanyak 1,3 juta mahasiswa lulus dari perguruan tinggi dan 3,5 juta lulusan sekolah menengah, yang 49 persennya memilih langsung masuk dunia kerja. Artinya, setiap tahunnya, pemerintah pemerintah harus menyediakan lapangan kerja minimum 3 juta. ”Berarti butuh lapangan kerja baru. Dan itu lah bapak presiden selalu menekankan pentingnya investasi. Bahkan undang-undangnya disebut cipta kerja karena kita ingin memastikan betul lulusan bisa masuk dunia kerja,” papar Mantan Mendikbud tersebut.

Selain menyiapkan lapangan kerja, pemerintah juga berupaya merevitalisasi pendidikan maupun pelatihan vokasi. Saat ini, terdapat lebih dari 14 SMK, 2136 perguruan tinggi vokasi, dan 6479 lembaga pelatihan di bawa Kemenaker dan pemda. Diharapkan, sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas para lulusan sehingga bisa langsung diterima di dunia kerja. (*)

Reporter: JP Group