batampos – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kantor DPP Partai Golkar Jl. Anggrek Neli Murni, Jakarta, Rabu (18/1). Pertemuan tersebut terkait dengan akan bergabungnya orang nomor satu di Jawa Barat itu ke Partai Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono membenarkan informasi tersebut. Dave menyebut, pertemuan itu akan berlangsung pada sore ini.

“Sore nanti jam 17.00 WIB di Kantor DPP Partai Golkar,” kata Dave dikonfirmasi.

Dave mengaku senang dengan bergabungnya Ridwan Kamil menjadi kader Partai Golkar. “Kami senang dan bangga dengan dengan masuknya beliau ke Golkar,” tegas Dave.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan akan mengumumkan parpol pilihannya pada Desember 2022. Namun, ia masih enggan memberi bocoran parpol yang dipilihnya itu.

“Ya nanti, pokoknya masih di bulan ini. Insya Allah ini waktu imsak sudah dekat,” ucap Ridwan Kamil di Jakarta, Jumat (9/12).

Pria yang karib disapa Emil itu tidak menjawab kapan pastinya ia akan mengumumkan hal tersebut. Ia juga irit bicara soal partai mana yang akan menjadi pelabuhan politiknya.   (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, komitmen dan upaya keras pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Karena itu, Jokowi mendorong jajaran terkait untuk mendorong percepatan penetapan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

“Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/1).

Menurut Jokowi, sudah lebih dari 19 tahun UU PPRT belum disahkan.

Terlebih, hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga.

“UU PPRT sudah masuk dalam daftar UU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR.” ucap Jokowi.

Jokowi menyampaikan, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai empat juta jiwa, sehingga rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Keberadaan UU PPRT diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada para pekerja rumah tangga tersebut.

“Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja,” pungkasnya. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Terdakwa Putri Candrawathi telah dutuntut 8 tahun penjara. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meragukan bila Putri telah menjadi korban kekerasan seksual oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Bahkan, suami Putri, Ferdy Sambo seperti tak peduli istrinya menjadi korban pelecehan.

“Suami dari korban kekerasan seksual atau pemerkosaan, malah tidak mempermasalahkan dan terkesan biasa saja dan cuek, seperti tidak terjadi kekerasan seksual atau pemerkosaan kepada terdakwa Putri Candrawathi, yang tidak lain adalah istrinya atau cinta pertamanya,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

“Karena saudara Ferdy Sambo tidak mencegah atau mencoba menjauhkan istrinya sebagai korban kekerasan seksual atau pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa Putri Candrawathi,” imbuhnya.

Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Adzan Romer, Prayogi, Daden, Chuck Putranto, di mana mereka dalam persidangan menerangkan Ferdy Sambo sebelum ke rumah Duren Tiga mempunyai niat untuk main bulu tangkis di Depok, Jawa Barat.

“Hubungan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap korban Nofriansyah tidak didukung alat bukti ilmiah seperti alat bukti surat visum et revertum,” ucap Jaksa.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Putri Candrawathi dengan hukuman penjara 8 tahun. Putri dianggap bersalah terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

“Kami penuntut umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Terdakwa Putri Candrawathi agar menyatakan terdakwa Putri Candrawathi secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidana turut serta dalam pembunuhan berencana sebagaimana Pasal Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

Hal-hal yang memberatkan Putri yakni perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban dan duka bagi keluarga yang mendalam, terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Sedangkan hal yang meringankan, yakni Putri Candrawathi belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama jalannya persidangan. (*)

Reporter: JP Group