batampos – Presiden Brazil ke 35, Luiz Inacio Lula da Silva berhasil mengalahkan petahana sayap kanan Jair Bolsonaro dalam pemilihan presiden Brazil pada Minggu (30/10).

Lula akan menjadi presiden ke-39 Brazil pada 1 Januari 2023 setelah sebelumnya menjabat sebagai presiden ke-35 negara itu pada 2003-2010.

“Saya menganggap bahwa saya memiliki proses kebangkitan dalam politik Brazil. Mereka mencoba mengubur saya hidup-hidup, dan sekarang saya di sini untuk memerintah negara. Dalam situasi yang sangat sulit, tetapi saya yakin bahwa dengan bantuan rakyat, kita akan menemukan jalan keluar dan memulihkan perdamaian,” tulisnya di Twitter.

Selama masa jabatan sebelumnya, Lula membantu mengangkat sekitar 30 juta warga Brazil keluar dari kemiskinan dengan sejumlah program sosial.

Mantan presiden sayap kiri itu tetap menjadi pemimpin populer yang pernah mencatatkan ekonomi kuat dengan tingkat persetujuan publik yang tinggi, ketika dia meninggalkan kantor kepresidenan pada 31 Desember 2010.

BACA JUGA: Resto Flambo Brazilian Grill Diresmikan Atraksi Mengiris Daging di Depan Tamu

Lula, mantan pemimpin serikat pekerja, mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2018 sampai hukuman korupsi dan pencucian uang membatasi aspirasi politiknya. Dia dikirim ke penjara dan Bolsonaro, mantan kapten tentara, memenangi kursi kepresidenan.

Pada 2019, Lula dibebaskan dari penjara setelah vonis terhadapnya dibatalkan Mahkamah Agung, yang memungkinkan dia untuk mencalonkan diri lagi.

Dengan 99,55 persen suara selesai dihitung, Lula telah unggul 50,88 persen dengan mengumpulkan 60.048.560 suara, menurut data dari Mahkamah Agung Pemilihan.

Sementara itu, Bolsonaro memperoleh 49,12 persen atau 57.976.538 suara.

Sekitar 156 juta pemilih memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden di negara itu, di mana mencoblos adalah kewajiban.

Lebih dari 697.000 warga Brazil yang tinggal di luar negeri juga berhak memilih, menurut kantor berita publik nasional Agencia Brasil. (*)

reporter: antara

batampos – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memaparkan ringkasan kejadian bencana dalam satu minggu terakhir, 24-30 Oktober 2022. Berdasar catatan BNPB, dalam kurun waktu tersebut, setidaknya masih ada 67 kali kejadian bencana di Indonesia. Di mana, bencana hidrometeorologi basah berupa banjir masih mendominasi.

“Sebenarnya ini berkurang dari minggu-minggu sebelumnya yang rata-rata di atas 70 kali kejadian bencana,” ungkap Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari secara virtual, Senin (31/10).

Hanya saja, dikatakan Aam, sapaan akrab Abdul Muhari, pihaknya masih belum bisa secara optimal mengurangi jumlah korban meninggal dunia. Di mana, untuk minggu ini, setidaknya masih ada sebanyak delapan orang meninggal dunia akibat bencana. Kemudian, dua luka-luka dan 13.093 rumah terdampak dengan total mengungsi 60.000 jiwa.

“Jadi, dalam satu bulan berturut-turut setiap minggu ada 13 orang, 10 orang, dan 7 orang. Kemudian, di minggu terakhir ini ada 8 saudara kita yang meninggal dunia akibat bencana,” ucapnya.

Satu di antara korban meninggal tersebut, dikatakan Aam, merupakan korban kejadian bencana cuaca ekstrem. Sedangkan, lainnya korban bencana banjir dan tanah longsor. Menurut Aam, di akhir November, frekuensi kejadian cuaca ekstrim dan intensitasnya memang sedikit bertambah. Sehingga dampak ke infrastruktur rumah cukup mendominasi.

Dikatakan Aam, kejadian bencana hidrometeorologi basah dalam sepekan terakhir masih banyak terjadi di Jawa dan Sulawesi. Sedangkan, di Sumatera sudah berkurang signifikan, kecuali di Sumatera bagian selatan dan sedikit di utara. Bahkan, untuk di Tanggamus dan Lampung Selatan, banjir masih belum surut.

“Lampung Selatan ini yang cukup signifikan, ada 4 jiwa meninggal dunia. 2 di antaranya itu adalah anak-anak yang terseret arus waktu bermain di tempat terbuka,” jelasnya.

Banjir yang terjadi di Lampung Selatan, dikatakan Aam, tidak ada menunjukkan tren seperti di tempat lain. Kemudian, untuk tinggi air juga antara 80-100 cm. Hanya, memang air lambat surut. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor lingkungan. Yakni kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai dan daerah hulunya.

“Kalau misalkan dulu banjirnya satu, dua jam atau maksimal 6 jam surut, tapi sekarang dua hari tiga hari enggak surut-surut, kita harus lihat ke hulunya, pasti itu sangat dipengaruhi oleh kondisi di hulu,” terangnya.

Hanya, untuk cuaca ekstrem, lanjut Aam, Lampung Selatan memang memiliki tren yang cukup tinggi. Di mana, pada awal tahun, Januari hingga April memang menunjukkan tren yang sangat dominan terjadi. Bahkan, Lampung Selatan adalah Kabupaten dengan cuaca ekstrim cukup tinggi lebih dari banjirnya. Karena itu, dia pun mengingatkan agar waspada di awal tahun.

“Dari kajian awal, kita lihat dari kondisi lingkungan, daerah terdampak banjir di Lampung Selatan itu sebenarnya bukan kawasan berisiko banjir. Lalu tiba-tiba terjadi banjir dengan intensitas cukup tinggi. Nah, pasti ada yang salah di situ,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Berkali-kali pemerintah menunda penerapan analog switch off (ASO) atau mematikan TV analog. Sampai akhirnya batas pelaksanaan ASO jatuh pada 2 November besok. Pemerintah tidak akan menunda lagi penerapan migrasi dari TV analog ke TV digital itu.

Keterangan dari pemerintah soal perkembangan pelaksanaan ASO itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. “Menurut saya (ASO) sudah tidak perlu ditunda lagi. Harus dilaksanakan,” katanya saat menghadiri Peringatan Hari Santri 2022 yang digelar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan OJK di Kota Depok kemarin (31/10).

Ma’ruf menjelaskan migrasi dari TV analog ke TV digital itu sudah menjadi perintah undang-undang. Dia juga menyebut Kementerian Kominfo sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menjalankan program ASO itu. Termasuk penerapan migrasi secara bertahap untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia.

Selain itu Ma’ruf mengatakan iklan atau sosialisasi ASO sudah dijalankan di banyak tempat. Sehingga dia berharap pelaksanaan ASO secara nasional per 2 November besok bisa berjalan lancar. Termasuk masyarakat sudah memahami soal migrasi itu. Terkait dengan penyediaan perangkat STB bagi masyarakat miskin, akan terus diupayakan pemenuhannya. “Saya kira memang sudah harus (dijalankan), sudah lama, sudah tertinggal,” jelas mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang masif terkait ASO yang akan dilaksanakan bulan ini. “Masalah sosialisasi ini perlu ditingkatkan agar tidak salah persepsi di tengah masyarakat,” katanya.

Menurut Kharis, masyarakat masih belum mengerti terkait program ASO yang dijalankan pemerintah. Masih ada persepsi bahwa program tersebut berbayar tiap bulan sehingga masyarakat merasa terbebani.

Saat melakukan reses, dia bertanya langsung kepada masyarakat terkait program tersebut, ternyata banyak yang belum sadar terkait adanya kebijakan peralihan siaran televisi analog ke digital. “Ketika saya tanya, mereka terkejut kalau bulan November 2022 siaran televisi analog akan berhenti dan diganti dengan siaran televisi digital,” ungkapnya.

Karena itu, dia mendorong Kemenkominfo gencar melakukan sosialisasi terkait program ASO. Jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkannya untuk menciptakan kegaduhan menjelang Pemilu 2024.

Politisi PKS itu berharap masyarakat mendukung program tersebut. Menurutnya, siaran TV Digital akan memberikan banyak keuntungan dan merupakan teknologi yang membuat penonton di rumah mendapatkan gambar yang jernih, suara yang berkualitas, serta gratis dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Program ASO diatur dalam Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan bahwa proses peralihan siaran televisi analog ke digital telah ditetapkan pada 2 November 2022 sebagai batas terakhir. “Harus dilakukan 2 November sesuai amanat UU,” paparnya.

Sementara itu Kementerian Kominfo menyebutkan ada 222 wilayah yang menjalankan ASO sesuai jadwal per 2 November 2022. Sebanyak 222 wilayah ini termasuk Jakarta dan sekitarnya. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, pemerintah sudah membagikan STB untuk 479 ribu keluarga miskin ekstrem atau 98,44 persen dari sasaran. Sebanyak 76 persen perangkat STB disediakan pemerintah, sisanya oleh swasta.

Kemudian ada 292 kabupaten/kota yang masih menunggu kesiapan. Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, salah satu tantangan ASO di 292 kabupaten atau kota itu adalah pendistribusian perangkat STB. Perangkat ini berguna untuk menangkap siaran digital.

Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pembagian STB gratis. Program ini dikhususkan untuk masyarakat kategori miskin ekstrem. Acuannya sesuai dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Syarat lainnya berada di wilayah terdampak ASO, memiliki TV analog, dan memiliki identitas atau KTP. (*)

Reporter: JP Group