batampos- Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Usaha Mikro (UMi) adalah bidang yang paling terdampak pendemi, namun di sisi lain, sektor ini telah terbukti menjadi sektor potensial bagi upaya pemulihan pascapandemi.

Topik ini merupakan salah satu topik utama yang didiskusikan oleh forum parlemen dunia yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) pada sidang Komite Pembangunan Berkelanjutan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana di Kigali, Rwanda.

Dalam sidang yang dihadiri oleh lebih dari 165 parlemen dari berbagai belahan dunia ini, Putu yang juga merupakan anggota Komisi VI membidangi sektor UMKM ini berbagi pengalaman bagaimana sektor UKM, UMKM, dan UMi berkontribusi bagi perekonomian nasional Indonesia, dengan menghasilkan 61 persen dari PDB

Menurut politikus Partai Demokrat itu, UKM, UMKM, dan UMi memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara karena telah berhasil menyerap hampir 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Bahkan, Putu menambahkan, sektor pariwisata, industri kreatif, dan budaya Bali sangat terdampak pandemi COVID-19. Dalam merespon situasi ini, masyarakat Bali mengedepankan prinsip gotong royong, melalui kerjasama yang tangguh antar pemangku kepentingan baik di tingkat daerah maupun nasional, melalui serangkaian program penguatan kapasitas dan stimulus finansial bagi sektor UKM, UMKM, dan UMi yang terdampak.

Sehingga, saat ini dapat dilihat bersama bahwa perekonomian Bali mulai merangkak naik menuju normal seperti sedia kala. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran UKM, UMKM, dan UMi yang menjadi penggerak bagi roda ekonomi di daerah.

“Di masa pandemi, sektor ini menjadi tulang punggung bagi ekonomi nasional. Maka, kita harus berupaya memperkuat upaya melalui kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi bukan hanya di tingkat nasional namun juga internasional, untuk melakukan penguatan kapasitas bagi komunitas lokal penggerak UKM, UMKM, dan UMi di daerah karena pembangunan ekonomi adalah hak bagi seluruh individu,” ungkap legislator asal daerah pemilihan Bali tersebut.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, telah berupaya memberikan stimulus finansial sebagai wujud dukungannya bagi sektor UKM, UMKM, dan UMi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang realisasinya telah mencapai Rp 112, 84 triliun.

Lebih lanjut, Putu juga menegaskan bahwa literasi adalah hal yang paling utama dalam mendorong terwujudnya pemulihan ekonomi berkelanjutan melalui peran sektor UKM, UMKM, dan UMi.

“Secara khusus, literasi di bidang digital, keuangan, dan strategi pemasaran sangat dibutuhkan dalam menyiapkan setiap individu agar mampu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi semua,” pungkasnya. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan upaya penyidikan terkait kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tim penyidik lembaga antirasuah telah melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap 14 lokasi di lingkungan Pemkab Bangkalan sejak 24-28 Oktober 2022.

Langkah penyidikan ini telah menjerat Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron dan lima pihak lainnya sebagai tersangka. KPK belum mengumumkan secara resmi kelima pihak yang turut terseret sebagai tersangka.

“Secara maraton dari tanggal 24-28 Oktober 2022, tim penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di antaranya kediaman pribadi pihak terkait dan berbagai kantor dinas yang ada di Pemkab Bangkalan, Jatim,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (1/11).

Ke-14 lokasi yang di geledah tim penyidik di antaranya rumah pribadi yang beralamat di Jalan Raya Langkap Burneh, Bangkalan; kantor DPRD Pemkab Bangkalan; Dinas PUPR; Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Dinas Kesehatan Pangan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Badan Pendapatan Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan; Dinas Pendidikan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Sosial Pemkab Bangkalan.

Hasil penggeledahan tersebut, kata Ali, tim penyidik berhasil mengamankan berbagai dokumen dan bukti elektronik yang nantinya diharapkan mampu mengungkap peran dari para tersangka dan pihak terkait lainnya. KPK melakukan penyitaan terhadap berbagai alat bukti yang diamankan dari hasil penggeledahan tersebut.

“Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk melengkapi pemberkasan perkara,” tegas Ali.

Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini mengakui, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima pihak lainnya turut terjerat dalam langkah penyidikan ini. Meski demikian, KPK tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sejauh ini ada 6 orang tersangka, namun uraian perbuatan dan pasal yang disangkakan akan kami informasikan secara lengkap tentunya setelah proses penyidikan ini kami anggap cukup,” ucap Ali.

Oleh karena itu, KPK meminta masyarakat turut mengawal setiap prosesnya, dan berharap dapat turut aktif apabila memiliki informasi yang diduga terkait dengan perkara yang dapat di sampaikan kepada Tim Penyidik maupun sarana aduan yang dimiliki KPK lainnya.

“KPK sangat terbuka untuk selalu memberikan perkembangan informasi dari kegiatan penanganan perkara ini,” ujar Ali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap senilai Rp 3,9 miliar, terkait jual beli jabatan di lingkunga Pemkab Bangkalan. Selain itu, orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan itu diduga menerima gratifikasi senilai kurang lebih Rp 70 miliar.

Abdul Latif Amin Imron diduga menerima sejumlah duit sogokan dari berbagai pihak calon pejabat di Pemkab Bangkalan, seperti para kepala dinas yang sedang mengikuti lelang jabatan. Sebagai imbalannya, Abdul Latif Amin Imron pun meminta ‘mahar’ dengan tarif tertentu.

Adapun tarif menjadi seorang pejabat eselon dua, tiga hingga empat dipatok bervariasi antara Rp 150 juta sampai dengan Rp 250 juta.

Abdul Latif diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tengan Pemberantasan Tipikor, Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Sebuah fakta baru diungkapkan ajudan Ferdy Sambo, Dasen Mifatul Haq terkait anak keempat Sambo dan Putri Candrawathi. Ia menyebut anak tersebut adalah anak angkat atau adopsi.

Pernyataan ini berbeda dengan asisten rumah tangga Sambo, Susi yang menyebut anak balita tersebut merupakan anak kandung yang dilahirkan Putri.

“Dari tahun 2019 dia pernah hamil melahirkan?” tanya hakim ke Daden saat menjadi saksi di sidang Bharada Eliezer di PN Jaksel, Senin (31/10/2022). Sidang ini digelar terbuka untuk umum.

“Setahu saya tidak, Yang Mulia,” jawab Daden.

Hakim kemudian mengulangi ucapan Susi bahwa balita tersebut dilahirkan oleh Putri. Daden sempat ragu karena ini menyangkut masa depan anak tersebut.

“Lho, ini menyangkut kasus, bukan untuk merusak masa depan,” ujar hakim.

“Siap, Yang Mulia, untuk anak Ibu PC dan Bapak yang paling kecil itu (sebut nama), itu anak adopsi, Yang Mulia. Untuk prosesnya kami tidak tahu, Yang Mulia,” ucap Daden.

Sebelumnya, pertanyaan yang sama dilontarkan Ketua majelis hakim Wahyu Iman Santosa soal anak Sambo.

“Anaknya siapa yang lahirkan? Ibunya siapa yang lahirkan?” tanya hakim Wahyu ke Susi.

“Ibu Putri Candrawathi,” kata Susi.

Hakim kemudian mengingatkan Susi bahwa dia sudah disumpah sehingga tidak boleh berbohong.

“Saudara bohong, saudara sudah disumpah, lho. Saudara jangan bohong. Siapa yang lahirkan?” kata hakim. Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Susi.

“Banyak bohong dia di sini! Kok diam?” cecar hakim.

“Ibu Putri,” kata Susi.

“Saudara tetap (katakan) Ibu Putri yang melahirkan? Jawab yang serius! Siapa yang melahirkan?” tanya hakim dan lagi-lagi dijawab Susi ‘Ibu Putri’ dengan suara pelan.  (*)

Sumber : KanalNews.co

batampos- Kakak Ferdy Sambo, Leonardo Sambo dihadirkan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J untuk terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Namun, saat ditanyaka oleh Majelis Hakim, Leonardo tak mengetahui kasus pembunuhan tersebut.

“Apa yang anda ketahui soal perkara ini?,” tanya Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kepada Leonardo dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/10).

“Saya tidak tahu yang mulia,” jawab Leonardo.

Leonardo mengaku tidak mengetahui sama sekali pembunuhan Yosua karena berada di Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 Juli 2022. Dia memang bekerja di sana sebagai konsultan.

Lalu, Hakim menanyakan kepentingan Leonardo dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Dia pun menceritakan jika oernah disuruh oleh Putri Candrawathi mengantarkan senjata api (senpi) milik Ferdy Sambo ke Bareskrim Polri.

“Saya cuma saat Pak Ferdy Sambo diamankan di Mako Brimob, saya diminta bu Putri mengamankan senjata beliau ke Bareskrim karena sudah tidak ada polisi di rumah Saguling. Jadi saya bawa ke Bareskrim,” ucap Leonardo.

Sebelumnya, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E terancam hukuman berat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, sama seperti terdakwa lainnya Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/10).

Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudihuang Lumiu dianggap memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana subsidair Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (*)

Reporter : JP GROUP