batampos – Ombudsman RI Perwakilan Kepri mulai melaksanakan proses penilaian terhadap penyelenggara pelayanan publik tahun 2025. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, masyarakat kini dapat terlibat langsung melalui survei yang disediakan Ombudsman RI.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri, Adi Permana, mengatakan, penilaian tahun ini bertransformasi dari sekadar kepatuhan pada standar pelayanan menjadi Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik.

“Transformasi ini bertujuan menggambarkan mutu layanan, tingkat kepercayaan masyarakat, dan memetakan potensi maladministrasi pada unit layanan yang dinilai,” katanya, Kamis (20/11).

Sebagai bagian dari perubahan tersebut, metode penilaian pun berbeda. Tahun ini Ombudsman menambahkan dua instrumen survei kepada masyarakat, yaitu Survey Persepsi Maladministrasi dan Survey Kepercayaan Masyarakat.

Menurut Adi, kedua survei ini memiliki fokus yang berbeda. Survey Persepsi Maladministrasi digunakan untuk memetakan potensi maladministrasi yang mungkin terjadi pada unit layanan. Survei ini hanya bisa diisi oleh masyarakat yang pernah menerima layanan dari instansi yang dinilai dan harus disertai dokumen pendukung.

Sementara itu, Survey Kepercayaan Masyarakat terbuka bagi seluruh masyarakat umum tanpa syarat pengalaman layanan.

Adi mengajak publik, termasuk mahasiswa, kelompok masyarakat, pemerhati layanan publik, media, akademisi, dan profesional untuk berpartisipasi dengan mengisi survei melalui tautan: https://pmkm.ombudsman.go.id/#/.

“Suara masyarakat sangat penting bagi upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kepri,” ujarnya.

Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik berlangsung pada Oktober hingga November 2025. Adapun unit layanan yang menjadi objek penilaian meliputi Dinas Sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, satuan pendidikan, rumah sakit umum daerah, lapas dan rutan, kepolisian resor, serta kantor pertanahan di wilayah Kepri. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Penilaian Maladministrasi 2025 Dimulai, Ombudsman Ajak Warga Isi Survei pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Komitmen Pemerintah Kota Batam untuk memperkuat ekonomi nelayan kembali dibuktikan. Tahun ini, Pemko melalui Dinas Perikanan menggelontorkan bantuan sarana perikanan tangkap senilai Rp 6,78 miliar kepada nelayan kecil. Penyerahan bantuan digelar Kamis (20/11) di Fisherism Tanjung Riau, Sekupang, dan dipimpin langsung Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, bersama Wakil Wali Kota, Li Claudia Candra.

Di hadapan para nelayan, Amsakar menegaskan bahwa sektor perikanan tetap menjadi perhatian penting pemerintah. Ia menyebut alokasi anggaran tahun ini memang diprioritaskan untuk membantu nelayan meningkatkan produktivitasnya.

“Alat tangkap untuk nelayan-nelayan Batam ini kita floating anggaran di angka 6,7 miliar. Untuk penyerahan hari ini ada 45 kelompok nelayan yang terlibat,” kata Amsakar.

Ia menekankan bahwa bantuan yang diberikan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat pesisir. Menurutnya, nelayan harus mendapatkan ruang, dukungan, dan jaminan agar dapat terus berkembang.

“Bantuan ini, Insya Allah, menjadi bukti bahwa pemerintah selalu memberi atensi bagaimana agar nelayan Batam bisa tumbuh. Kami ingin mereka mendapat bantuan yang benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Amsakar juga mengingatkan pentingnya ketepatan bantuan. Ia mencontohkan bahwa kebutuhan nelayan berbeda tergantung lokasi dan teknik tangkapnya.

“Jangan sampai yang membutuhkan jaring malah dikasih ketinting. Semua harus disesuaikan dengan tipologi nelayannya. Nelayan dekat pantai mungkin cukup ketinting lempar kail, tapi yang melaut ke tengah tentu berbeda kebutuhannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, pola pembangunan Pemkot kini mulai bergeser. Infrastruktur tetap berjalan, namun pemberdayaan masyarakat mendapat porsi lebih besar.

“Tata kelola pemerintahan sekarang juga bergerak ke arah pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur tidak kita abaikan, tetapi transformasi menuju pemberdayaan harus terus dilakukan,” ujarnya.

Amsakar pun mengajak masyarakat nelayan untuk menjaga kekompakan, memanfaatkan bantuan secara optimal, dan terus berkolaborasi dengan pemerintah.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, menjelaskan bahwa total bantuan sebesar Rp 6,78 miliar itu berasal dari dua sumber yakni Rencana Kerja Dinas dan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Batam.

“Bantuan ini kita berikan untuk meningkatkan kemampuan produksi nelayan kecil. Semua sarana sudah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Yudi.

Melalui Rencana Kerja Dinas, bantuan yang disalurkan antara lain 51 unit mesin tempel 15 PK, 25 unit boat slodang 17 kaki, 190 pcs jaring karang tiga lapis, 1.303 unit bento, 64 roll kawat bubu, 40 pcs jaring tenggiri dan 150 kg jaring ramban dengan total nilai bantuan dari pos ini mencapai Rp 2,591 miliar.

Sementara bantuan melalui Pokir DPRD mencakup 5 unit mesin tempel 40 PK, 63 unit mesin tempel 15 PK, 117 pcs jaring bawal, 185 pcs jaring apollo, 233 gulung kawat bubu, 50 pcs jaring tenggiri, 50 pcs jaring lobster serta berbagai jenis boat pancung dan slodang. Dengan total nilai bantuan dari Pokir DPRD mencapai Rp 4,188 miliar.

Jika digabungkan, total keseluruhan nilai bantuan mencapai Rp 6,78 miliar.

Yudi berharap penyerahan bantuan ini dapat membantu nelayan meningkatkan hasil tangkap dan mengurangi biaya operasional.

“Kami ingin nelayan Batam semakin produktif dan sejahtera. Pemerintah terus berupaya hadir melalui program yang tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu perwakilan nelayan, Ramadhan, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemko Batam terhadap kebutuhan nelayan kecil. Ia menyebut jarak penangkapan ikan kini semakin jauh, sehingga dukungan sarana perikanan sangat berarti bagi mereka.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota Batam. Memang area penangkapan ikan kami semakin jauh. Alhamdulillah, perhatian dari Pak Wali dan Ibu Wali sangat membantu kami dengan sarana ini,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pemko Gelontorkan Rp6,78 Miliar Bantuan Sarana Perikanan Tangkap, Amsakar: Nelayan Harus Bisa Tumbuh pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Keluarga almarhum Ahmad Solihun (47), pengemudi ojek online yang meninggal dunia saat menunggu orderan di kawasan Legenda Malaka, Batam Kota, dikabarkan telah menerima perhatian dan kompensasi dari pihak Grab. Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Satgas Komunitas Andalan Driver Online (Komando) Batam, Okka, yang mewakili Ketua Umum Komando, Feryandi Tarigan, dan seluruh anggota komunitas.

“Infonya sudah proses kompensasinya, tadi langsung dikonfirmasi ke ketua umum kita. Ketum mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Grab atas perhatian dan tanggung jawabnya,” ujar Okka, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, langkah Grab ini memberikan sedikit kelegaan bagi keluarga korban di tengah duka mendalam yang mereka hadapi. Namun, di balik peristiwa itu, Komando Batam menilai perlindungan bagi para pengemudi transportasi online di Batam masih jauh dari cukup. Okka berharap seluruh pengemudi ojol maupun taksi online di Batam dapat segera terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, jaminan sosial sangat penting bagi pekerja informal yang bekerja siang dan malam di jalan raya.

Baca Juga: Driver Ojol Meninggal Saat Istirahat, Kapolsek Batam Kota Sebut Korban Sempat Keluhkan Panas Dingin

“Harapan kami semua mitra online bisa terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Ini penting sebagai jaminan kalau terjadi sesuatu,” ujarnya.

Menurut data Komando, jumlah pengemudi transportasi online di Batam mencapai sekitar 1.600 orang, dengan 1.200 di antaranya aktif bekerja setiap hari. Saat ini, Pemerintah Kota Batam telah meminta komunitas dan asosiasi untuk mendata anggotanya guna percepatan program BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pengemudi online. “Sekarang sedang berproses. Pak Amsakar minta data kembali. Semoga ke depan semua mitra bisa terdaftar segera,” kata Okka.

Ia juga menegaskan bahwa komunitas selama ini menjadi garda terdepan untuk mengurus kebutuhan anggota ketika terjadi musibah, mengingat tidak semua kejadian dijamin oleh aplikator.

“Saat ini komunitas yang menjadi garda terdepan untuk mencapai hak-hak driver,” tegasnya. Karena itu, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dianggap penting untuk memberi perlindungan jangka panjang yang tidak bergantung pada kebijakan aplikator.

Kepada seluruh driver online di Batam, Okka berpesan agar menjaga kondisi tubuh dan tidak memaksakan diri bekerja ketika tidak sehat. Ia juga meminta target orderan ke depan dapat dievaluasi demi keselamatan para pengemudi. “Perhatikan keselamatan. Kalau lelah, istirahat dulu. Apalagi saat ini Polda dan Polresta tengah melaksanakan Operasi Seligi, jadi pastikan atribut dan kelengkapan aman,” pesannya.

Sementara itu, Kapolsek Batam Kota Kompol Anak Agung Made Winarta menjelaskan kronologi lengkap meninggalnya Ahmad Solihun. Korban diketahui mengeluhkan badan panas dingin kepada rekannya saat menunggu orderan sekitar pukul 13.10 WIB. Rekan tersebut kemudian membelikan obat paracetamol sebelum korban meminta izin salat di warung, makan bubur, lalu berbaring di kursi depan ruko.

Upaya membangunkan korban sekitar pukul 15.00 WIB tidak berhasil, namun pemilik warung menduga korban hanya tertidur pulas. Hingga pukul 16.45 WIB, korban kembali dibangunkan tetapi tidak menunjukkan respons. “Saksi memegang tangan korban dan terasa dingin,” kata Kompol Anak Agung. Ketua RT kemudian dihubungi, yang selanjutnya menghubungi Polsek Batam Kota.

Petugas Polsek tiba di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB untuk mengamankan TKP. Tim Identifikasi Polresta Barelang beserta RS Bhayangkara tiba pukul 18.10 WIB dan melakukan olah TKP. Pada pukul 18.52 WIB, jenazah korban dibawa ke RS Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan sosial bagi pengemudi ojol yang bekerja tanpa henti demi keluarga mereka. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Driver Ojol Meninggal di Legenda Malaka, Grab Beri Kompensasi, Komunitas Minta Jaminan Sosial Diperkuat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pekerja rentan di kota ini. Ia memastikan bahwa tahun depan Pemko Batam menambah 1.000 penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, khusus untuk kalangan nelayan.

“Hari ini sudah 5.000 orang yang kita cover BPJS. Tahun depan, bersama Ibu Wakil, kita tambah lagi 1.000 orang menjadi total 6.000 nelayan,” ujar Amsakar usai penyerahan bantuan sarana perikanan tangkap kepada nelayan kecil. di Fisherism Tanjung Riau, Sekupang, Kamis (20/11).

Ia menyebut perlindungan ini penting agar keluarga nelayan tetap mendapat kepastian bantuan bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja atau musibah lain.

Amsakar menegaskan bahwa langkah ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap kelompok nelayan. “Pemerintah Kota Batam memandang nelayan itu penting. Setiap kebijakan selalu memberikan atensi dan perhatian untuk memastikan mereka mendapat ruang, bantuan, dan jaminan,” tambahnya.

Selain perlindungan sosial untuk nelayan, Amsakar menjelaskan bahwa arah kebijakan Pemko Batam kini mulai bergeser dari fokus pembangunan infrastruktur semata menjadi pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Transformasi itu sedang berjalan. Infrastruktur tetap kita jalankan, tapi kini fokus kita tambah yakni pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Menurut Amsakar, sejumlah program pemberdayaan tersebut meliputi seragam gratis untuk anak sekolah. Beasiswa bagi pelajar hinterland yang lolos ke universitas negeri. Bantuan Rp300 ribu per bulan bagi warga lanjut usia di atas 60 tahun serta pinjaman modal hingga Rp20 juta untuk UMKM tanpa bunga.

“Untuk urusan bunganya, biar Amsakar dan Buk Li Claudia Candra yang selesaikan,” ujarnya sambil menegaskan komitmen membantu pelaku usaha kecil.

Pemko Batam juga memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan seperti ojek online, penambang pancung, dan pekerja sektor informal lainnya. Totalnya diperkirakan mencapai 10.000 orang.

“Inilah bentuk keberpihakan kita kepada masyarakat Batam,” tegas Amsakar.

Amsakar menutup dengan ajakan menjaga kekompakan antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai kolaborasi yang baik antara warga, camat, lurah, kepala dinas, dan tokoh masyarakat penting untuk memperkuat pembangunan Batam.

“Ayo kita jaga kekompakan. Kita saling memberikan doa yang terbaik, saling memperkuat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pemko Tambah 1.000 Nelayan Penerima BPJS, Amsakar: Perlindungan Sosial Harus Diperluas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Barelang kembali melaksanakan kegiatan terpadu dalam rangka Operasi Zebra Seligi 2025 dengan menempatkan edukasi dan pencegahan pelanggaran sebagai fokus utama. Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga selesai, menyasar berbagai titik jalan protokol di Kota Batam. Kamis, (20/11).

Kegiatan yang digelar di lima ruas jalan strategis yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Yos Sudarso, Jalan Gajah Mada, Jalan R. Suprapto, dan Jalan Ahmad Yani, ditujukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat pengguna jalan. Pemilihan titik-titik tersebut didasarkan pada tingginya volume kendaraan serta potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang cukup menonjol dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam kegiatan ini, sejumlah personel Satlantas Polresta Barelang diturunkan, yakni Ipda Yudhi Patra, Aipda Yoga Indromiko, Aipda Hulk Hogan, dan Brigpol Dwi Andi. Mereka bertugas memberikan edukasi langsung, mengingatkan pengendara terkait aturan lalu lintas, sekaligus melaksanakan tindakan kepolisian secara humanis sesuai prosedur Operasi Zebra Seligi 2025.

Edukasi menjadi prioritas utama dengan penyampaian imbauan tertib berlalu lintas kepada seluruh pengguna jalan. Personel membagikan brosur keselamatan berisi informasi penting terkait etika berkendara, penggunaan helm SNI, dan larangan perilaku berkendara berbahaya. Upaya ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri pengendara, bukan semata karena takut ditilang.

Selain memberikan brosur, Satlantas juga membagikan helm SNI kepada pengendara roda dua yang dinilai membutuhkan perlengkapan keselamatan tambahan. Langkah ini menjadi bentuk dukungan sekaligus motivasi agar masyarakat mau dan terbiasa menggunakan helm saat berkendara, terutama dalam perjalanan jarak dekat yang sering diabaikan.

Sejalan dengan fokus pencegahan, petugas turut melakukan survei kondisi jalan, khususnya jalan berlubang dan titik rawan kemacetan. Kolaborasi ini dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan penanganan dilakukan cepat sehingga potensi kecelakaan dapat ditekan. Pendekatan ini diharapkan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan mengurangi risiko kecelakaan yang kerap terjadi akibat infrastruktur yang kurang memadai.

Kasat Lantas Polresta Barelang menegaskan bahwa Operasi Zebra Seligi 2025 bukan hanya operasi penegakan hukum, tetapi juga operasi edukasi yang menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas. Dengan mengedepankan pencegahan dan penyadaran kolektif, Polresta Barelang berupaya membangun budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan.

Hasil awal menunjukkan adanya peningkatan respon positif masyarakat terhadap imbauan yang diberikan. Banyak pengendara yang antusias menerima brosur dan helm keselamatan, serta menyatakan komitmen untuk lebih disiplin di jalan raya. Satlantas menilai hal ini sebagai indikator keberhasilan pendekatan edukatif pada operasi tahun ini.

Operasi Zebra Seligi 2025 juga menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi Operasi Lilin serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama menjelang periode mobilitas tinggi tersebut, sehingga edukasi dan pencegahan pelanggaran dilakukan secara intensif.

Satlantas Polresta Barelang menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan akan terus dilanjutkan secara konsisten selama operasi berlangsung. Dengan mengutamakan pendekatan humanis, edukatif, dan persuasif, Polresta Barelang berharap mampu menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Batam. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Operasi Zebra Seligi 2025, Satlantas Barelang Beri Edukasi dan Helm SNI untuk Pengendara pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Eksekusi sebuah rumah di Perumahan Rosedale Blok E2 Nomor 3, Teluk Tering, Batam Kota, Kamis (20/11), berlangsung tegang setelah pihak ahli waris menolak pengosongan dan menilai proses eksekusi menyalahi aturan. Mereka menyatakan kepemilikan rumah tersebut sah berdasarkan dokumen lengkap yang dimiliki sejak 1994. Penolakan ini memicu aksi dorong-dorongan sebelum akhirnya polisi dari Polresta Barelang dan Polsek Batam Kota meredam situasi.

Ahli waris Johnson Napitupulu, melalui Gebhard P. Napitupulu, menyatakan bahwa tindakan eksekusi ini prematur dan cacat administrasi. Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan pemilik sah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB), dokumen UWTO yang masih aktif hingga 2040, serta izin peralihan hak (IPH) dari BP Batam. “Semua dokumen kami lengkap dan sah. UWTO masih berlaku sampai 2040. Justru pihak yang mengeksekusi tidak punya dokumen PL maupun UWTO,” tegas Gebhard.

Ia menyebut kejanggalan lain adalah dasar eksekusi yang menggunakan SHGB milik pihak pemohon, yang menurutnya telah kedaluwarsa sejak 2020. Berdasarkan aturan ATR/BPN, perpanjangan minimal harus dilakukan dua tahun sebelum masa berlaku berakhir. “Mereka tidak bisa memperpanjang karena tidak memiliki rekomendasi dari BP Batam. Bagaimana mungkin SHGB seperti itu dijadikan dasar eksekusi?” ujarnya.

Ahli waris juga menilai klaim bahwa rumah tersebut merupakan bagian dari bundel pailit PT Igata tidak berdasar. Mereka mengaku memiliki bukti bahwa Blok E2 Nomor 3 tidak pernah masuk dalam daftar aset pailit perusahaan tersebut. “Kami sudah verifikasi langsung. Bundel pailit PT Igata tidak mencantumkan rumah kami. Ini sangat aneh,” kata Gebhard. Keluarga juga menyebut tidak pernah mengenal pihak yang mengajukan eksekusi maupun pihak-pihak yang disebut membeli rumah itu dari kurator.

Ketidakjelasan historis kepemilikan yang diklaim pemohon eksekusi menambah kecurigaan ahli waris akan adanya dugaan permainan oknum. Gebhard menilai keluarga menjadi korban praktik mafia tanah yang memanfaatkan celah administrasi lama. “Rumah ini tidak pernah kami jual kepada siapapun. Tiba-tiba ada pihak yang mengaku membeli dari kurator. Kami juga tidak pernah dilibatkan atau diberi tahu tentang perkara awalnya,” ujarnya.

Meski demikian, tim Pengadilan Negeri Batam tetap hadir dan melakukan pembacaan surat eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 38/PDT.EKS/2025/PN Batam atas permohonan Mulyadi Grandi. Penetapan tersebut merujuk pada putusan PN Batam, Pengadilan Tinggi Kepri, dan Mahkamah Agung yang memerintahkan ahli waris mengosongkan rumah tersebut. Petugas datang dengan pengawalan aparat dan membawa peralatan pendukung.

Kuasa hukum pemohon eksekusi, Agus Cik, menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi adalah bentuk kepastian hukum bagi pemenang lelang. Ia menegaskan bahwa aset tersebut masuk bundel pailit PT Igata dan telah melalui proses lelang resmi. “Setiap pemenang lelang wajib dilindungi undang-undang. Apapun yang terjadi, eksekusi harus dilaksanakan. Inilah jaminan hukum,” kata Agus.

Namun ahli waris membantah keras pernyataan tersebut dan menilai dasar-dasar hukum yang digunakan pemohon perlu diuji ulang. Mereka juga sudah mengajukan gugatan baru terkait keabsahan dokumen pemohon, dan prosesnya kini memasuki sidang ketiga. “Kami mengejar kepastian hukum. Ada banyak hal yang tidak sinkron dalam berkas-berkas mereka, dan itu sedang kami buktikan di pengadilan,” kata Gebhard.

Ketegangan sempat meningkat ketika sejumlah petugas mulai mengarahkan derek ke kendaraan milik keluarga. Ahli waris berdiri menghadang sambil menyerukan keberatan atas proses yang mereka anggap tidak transparan. Polisi kemudian menenangkan situasi dan memastikan tidak ada kekerasan selama eksekusi berlangsung. Setelah pembacaan penetapan selesai, pihak ahli waris tetap bertahan dan menolak meninggalkan rumah.

Sengketa rumah Rosedale ini kembali menyoroti persoalan tumpang tindih lahan dan sertifikat ganda yang masih marak di Batam. Kasus tersebut juga memperlihatkan bagaimana perbedaan tafsir antara dokumen UWTO dan sertifikat hak atas tanah dapat memicu konflik berkepanjangan. Ahli waris berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat membuka fakta sebenarnya. “Kami hanya ingin hak kami diakui dan diputuskan secara adil,” ujar Gebhard. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Ahli Waris Tolak Eksekusi Rumah di Rosedale, Klaim Dokumen Sah dan Tuduh Ada Kejanggalan Proses Hukum pertama kali tampil pada Metropolis.