Jumat, 3 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 660

Fakta Baru KDRT Intan: Ancaman, Rekayasa Kesaksian, hingga Penyiksaan Berulang

batampos
-
0
Fakta Baru KDRT Intan: Ancaman, Rekayasa Kesaksian, hingga Penyiksaan Berulang
Merliyati membuka tabir tekanan, ancaman, dan ketakutan yang dialaminya selama bekerja di rumah Roslina saat siding di PN Batam. Foto. Aziz Maulana/ Batam Pos

batampos — Fakta-fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami pekerja rumah tangga bernama Intan.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (20/11), menghadirkan keterangan terdakwa Merliyati sepupu korban yang diduga turut terlibat dalam rangkaian penyiksaan yang dilakukan majikan, Roslina.

Di hadapan majelis hakim Andi Bayu, Douglas, dan Dina Puspasari, Merliyati membuka tabir tekanan, ancaman, dan ketakutan yang dialaminya selama bekerja di rumah Roslina.

Kesaksiannya sekaligus memperkuat dugaan bahwa kekerasan terhadap Intan dilakukan secara sistematis dan berlangsung dalam jangka waktu panjang.

Merliyati mengaku dipaksa melakukan kekerasan terhadap Intan atas perintah langsung dari Roslina. Ia mengatakan tidak mampu menolak karena takut mendapat perlakuan yang sama.

“Saya disuruh Roslina. Dia juga ada membenturkan kepala Intan. Roslina bilang: kau mau jadi korban kedua setelah Intan? Saya takut,” ujar Merliyati dengan suara bergetar.

Ia juga menyebut Roslina sering mengancamnya dengan raket listrik. Ancaman itu membuatnya mengikuti semua perintah, termasuk memukul Intan.

“Saya menyesal karena sudah jahat sama Intan,” tambahnya.

Dalam persidangan, Merliyati mengungkap upaya Roslina untuk mengatur kesaksian mereka berdua agar tampak konsisten di hadapan hakim.

“Roslina ajak saya supaya keterangan kami sinkron. Sebelumya dia bahkan menawarkan pengacara ,” ujarnya.

Merliyati juga menyatakan Roslina kerap memutarbalikkan fakta dengan menyebut Intan sebagai pelaku yang berkedok korban.

Selain itu, ia membantah pengakuan Roslina sebelumnya yang menyebut dirinya mendapat perlakuan istimewa selama bekerja.

Majelis hakim memastikan proses hukum terhadap Merliyati tetap berjalan.

“Untuk tuntutan kepada Merliyati dijadwalkan 1 Desember oleh JPU,” kata hakim ketua, Andi Bayu.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) turut memutar rekaman video berisi adegan kekerasan yang dialami Intan. Video tersebut menjadi alat bukti penting untuk menguatkan dakwaan terhadap Roslina dan Merliyati.

Sidang-sidang sebelumnya menghadirkan pengakuan memilukan dari Intan. Selama hampir satu tahun bekerja sejak Juni 2024, ia mengalami penyiksaan fisik dan psikis yang intens.

Di hadapan hakim, Intan menceritakan bagaimana ia dipukul, dijambak, dan disiram air pel kotor, tidur di lantai dekat kamar mandi tanpa kasur, bekerja sejak pukul 4 pagi hingga dini hari, dipaksa memakan kotoran anjing dan meminum air kloset, dikurung dan tidak diberi makan,diancam akan dibunuh jika mencoba kabur.

“Roslina pernah bilang, kalau saya dibunuh dan dikubur di sini, tidak akan ada yang tahu,” ungkap Intan dalam sidang sebelumnya sambil menahan tangis.

Selain itu, setiap kesalahan kecil dicatat dalam “buku dosa” yang kemudian menjadi dasar pemotongan gaji.

Pengakuan terbaru Merliyati membuka gambaran lebih jelas mengenai pola kekerasan yang terjadi di rumah Roslina.

Dengan kombinasi bukti video, kesaksian korban, serta pengakuan terdakwa, persidangan ini menjadi sorotan publik karena menggambarkan praktik eksploitasi ekstrem terhadap pekerja rumah tangga.

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap Merliyati pada 1 Desember. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Fakta Baru KDRT Intan: Ancaman, Rekayasa Kesaksian, hingga Penyiksaan Berulang pertama kali tampil pada Metropolis.

Pemko Tambah 1.000 Nelayan Penerima BPJS, Amsakar: Perlindungan Sosial Harus Diperluas

batampos
-
0
Pemko Tambah 1.000 Nelayan Penerima BPJS, Amsakar: Perlindungan Sosial Harus Diperluas
Ilustrasi. Nelayan menarik perahunya usai pulang melaut di belakang Restoran Sri Rejeki, Batubesar, Nongsa. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos — Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pekerja rentan di kota ini. Ia memastikan bahwa tahun depan Pemko Batam menambah 1.000 penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, khusus untuk kalangan nelayan.

“Hari ini sudah 5.000 orang yang kita cover BPJS. Tahun depan, bersama Ibu Wakil, kita tambah lagi 1.000 orang menjadi total 6.000 nelayan,” ujar Amsakar usai penyerahan bantuan sarana perikanan tangkap kepada nelayan kecil. di Fisherism Tanjung Riau, Sekupang, Kamis (20/11).

Ia menyebut perlindungan ini penting agar keluarga nelayan tetap mendapat kepastian bantuan bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja atau musibah lain.

Amsakar menegaskan bahwa langkah ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap kelompok nelayan. “Pemerintah Kota Batam memandang nelayan itu penting. Setiap kebijakan selalu memberikan atensi dan perhatian untuk memastikan mereka mendapat ruang, bantuan, dan jaminan,” tambahnya.

Selain perlindungan sosial untuk nelayan, Amsakar menjelaskan bahwa arah kebijakan Pemko Batam kini mulai bergeser dari fokus pembangunan infrastruktur semata menjadi pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Transformasi itu sedang berjalan. Infrastruktur tetap kita jalankan, tapi kini fokus kita tambah yakni pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Menurut Amsakar, sejumlah program pemberdayaan tersebut meliputi seragam gratis untuk anak sekolah. Beasiswa bagi pelajar hinterland yang lolos ke universitas negeri. Bantuan Rp300 ribu per bulan bagi warga lanjut usia di atas 60 tahun serta pinjaman modal hingga Rp20 juta untuk UMKM tanpa bunga.

“Untuk urusan bunganya, biar Amsakar dan Buk Li Claudia Candra yang selesaikan,” ujarnya sambil menegaskan komitmen membantu pelaku usaha kecil.

Pemko Batam juga memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan seperti ojek online, penambang pancung, dan pekerja sektor informal lainnya. Totalnya diperkirakan mencapai 10.000 orang.

“Inilah bentuk keberpihakan kita kepada masyarakat Batam,” tegas Amsakar.

Amsakar menutup dengan ajakan menjaga kekompakan antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai kolaborasi yang baik antara warga, camat, lurah, kepala dinas, dan tokoh masyarakat penting untuk memperkuat pembangunan Batam.

“Ayo kita jaga kekompakan. Kita saling memberikan doa yang terbaik, saling memperkuat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pemko Tambah 1.000 Nelayan Penerima BPJS, Amsakar: Perlindungan Sosial Harus Diperluas pertama kali tampil pada Metropolis.

Operasi Zebra Seligi 2025, Satlantas Barelang Beri Edukasi dan Helm SNI untuk Pengendara

batampos
-
0
Operasi Zebra Seligi 2025, Satlantas Barelang Beri Edukasi dan Helm SNI untuk Pengendara
Personel Satlantas Polresta memberikan edukasi langsung ke pengendara agar tertib berlalu lintas. Foto. Satlantas Polresta untuk Batam Pos

batampos — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Barelang kembali melaksanakan kegiatan terpadu dalam rangka Operasi Zebra Seligi 2025 dengan menempatkan edukasi dan pencegahan pelanggaran sebagai fokus utama. Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga selesai, menyasar berbagai titik jalan protokol di Kota Batam. Kamis, (20/11).

Kegiatan yang digelar di lima ruas jalan strategis yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Yos Sudarso, Jalan Gajah Mada, Jalan R. Suprapto, dan Jalan Ahmad Yani, ditujukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat pengguna jalan. Pemilihan titik-titik tersebut didasarkan pada tingginya volume kendaraan serta potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang cukup menonjol dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam kegiatan ini, sejumlah personel Satlantas Polresta Barelang diturunkan, yakni Ipda Yudhi Patra, Aipda Yoga Indromiko, Aipda Hulk Hogan, dan Brigpol Dwi Andi. Mereka bertugas memberikan edukasi langsung, mengingatkan pengendara terkait aturan lalu lintas, sekaligus melaksanakan tindakan kepolisian secara humanis sesuai prosedur Operasi Zebra Seligi 2025.

Edukasi menjadi prioritas utama dengan penyampaian imbauan tertib berlalu lintas kepada seluruh pengguna jalan. Personel membagikan brosur keselamatan berisi informasi penting terkait etika berkendara, penggunaan helm SNI, dan larangan perilaku berkendara berbahaya. Upaya ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri pengendara, bukan semata karena takut ditilang.

Selain memberikan brosur, Satlantas juga membagikan helm SNI kepada pengendara roda dua yang dinilai membutuhkan perlengkapan keselamatan tambahan. Langkah ini menjadi bentuk dukungan sekaligus motivasi agar masyarakat mau dan terbiasa menggunakan helm saat berkendara, terutama dalam perjalanan jarak dekat yang sering diabaikan.

Sejalan dengan fokus pencegahan, petugas turut melakukan survei kondisi jalan, khususnya jalan berlubang dan titik rawan kemacetan. Kolaborasi ini dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan penanganan dilakukan cepat sehingga potensi kecelakaan dapat ditekan. Pendekatan ini diharapkan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan mengurangi risiko kecelakaan yang kerap terjadi akibat infrastruktur yang kurang memadai.

Kasat Lantas Polresta Barelang menegaskan bahwa Operasi Zebra Seligi 2025 bukan hanya operasi penegakan hukum, tetapi juga operasi edukasi yang menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas. Dengan mengedepankan pencegahan dan penyadaran kolektif, Polresta Barelang berupaya membangun budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan.

Hasil awal menunjukkan adanya peningkatan respon positif masyarakat terhadap imbauan yang diberikan. Banyak pengendara yang antusias menerima brosur dan helm keselamatan, serta menyatakan komitmen untuk lebih disiplin di jalan raya. Satlantas menilai hal ini sebagai indikator keberhasilan pendekatan edukatif pada operasi tahun ini.

Operasi Zebra Seligi 2025 juga menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi Operasi Lilin serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama menjelang periode mobilitas tinggi tersebut, sehingga edukasi dan pencegahan pelanggaran dilakukan secara intensif.

Satlantas Polresta Barelang menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan akan terus dilanjutkan secara konsisten selama operasi berlangsung. Dengan mengutamakan pendekatan humanis, edukatif, dan persuasif, Polresta Barelang berharap mampu menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Batam. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Operasi Zebra Seligi 2025, Satlantas Barelang Beri Edukasi dan Helm SNI untuk Pengendara pertama kali tampil pada Metropolis.

Ahli Waris Tolak Eksekusi Rumah di Rosedale, Klaim Dokumen Sah dan Tuduh Ada Kejanggalan Proses Hukum

batampos
-
0
Ahli Waris Tolak Eksekusi Rumah di Rosedale, Klaim Dokumen Sah dan Tuduh Ada Kejanggalan Proses Hukum
Ahli waris Johnson Napitupulu, Gunter Napitupulu berdiri menghadang sambil menyerukan keberatan atas proses eksekusi yang mereka anggap tidak transparan. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos – Eksekusi sebuah rumah di Perumahan Rosedale Blok E2 Nomor 3, Teluk Tering, Batam Kota, Kamis (20/11), berlangsung tegang setelah pihak ahli waris menolak pengosongan dan menilai proses eksekusi menyalahi aturan. Mereka menyatakan kepemilikan rumah tersebut sah berdasarkan dokumen lengkap yang dimiliki sejak 1994. Penolakan ini memicu aksi dorong-dorongan sebelum akhirnya polisi dari Polresta Barelang dan Polsek Batam Kota meredam situasi.

Ahli waris Johnson Napitupulu, melalui Gebhard P. Napitupulu, menyatakan bahwa tindakan eksekusi ini prematur dan cacat administrasi. Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan pemilik sah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB), dokumen UWTO yang masih aktif hingga 2040, serta izin peralihan hak (IPH) dari BP Batam. “Semua dokumen kami lengkap dan sah. UWTO masih berlaku sampai 2040. Justru pihak yang mengeksekusi tidak punya dokumen PL maupun UWTO,” tegas Gebhard.

Ia menyebut kejanggalan lain adalah dasar eksekusi yang menggunakan SHGB milik pihak pemohon, yang menurutnya telah kedaluwarsa sejak 2020. Berdasarkan aturan ATR/BPN, perpanjangan minimal harus dilakukan dua tahun sebelum masa berlaku berakhir. “Mereka tidak bisa memperpanjang karena tidak memiliki rekomendasi dari BP Batam. Bagaimana mungkin SHGB seperti itu dijadikan dasar eksekusi?” ujarnya.

Ahli waris juga menilai klaim bahwa rumah tersebut merupakan bagian dari bundel pailit PT Igata tidak berdasar. Mereka mengaku memiliki bukti bahwa Blok E2 Nomor 3 tidak pernah masuk dalam daftar aset pailit perusahaan tersebut. “Kami sudah verifikasi langsung. Bundel pailit PT Igata tidak mencantumkan rumah kami. Ini sangat aneh,” kata Gebhard. Keluarga juga menyebut tidak pernah mengenal pihak yang mengajukan eksekusi maupun pihak-pihak yang disebut membeli rumah itu dari kurator.

Ketidakjelasan historis kepemilikan yang diklaim pemohon eksekusi menambah kecurigaan ahli waris akan adanya dugaan permainan oknum. Gebhard menilai keluarga menjadi korban praktik mafia tanah yang memanfaatkan celah administrasi lama. “Rumah ini tidak pernah kami jual kepada siapapun. Tiba-tiba ada pihak yang mengaku membeli dari kurator. Kami juga tidak pernah dilibatkan atau diberi tahu tentang perkara awalnya,” ujarnya.

Meski demikian, tim Pengadilan Negeri Batam tetap hadir dan melakukan pembacaan surat eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 38/PDT.EKS/2025/PN Batam atas permohonan Mulyadi Grandi. Penetapan tersebut merujuk pada putusan PN Batam, Pengadilan Tinggi Kepri, dan Mahkamah Agung yang memerintahkan ahli waris mengosongkan rumah tersebut. Petugas datang dengan pengawalan aparat dan membawa peralatan pendukung.

Kuasa hukum pemohon eksekusi, Agus Cik, menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi adalah bentuk kepastian hukum bagi pemenang lelang. Ia menegaskan bahwa aset tersebut masuk bundel pailit PT Igata dan telah melalui proses lelang resmi. “Setiap pemenang lelang wajib dilindungi undang-undang. Apapun yang terjadi, eksekusi harus dilaksanakan. Inilah jaminan hukum,” kata Agus.

Namun ahli waris membantah keras pernyataan tersebut dan menilai dasar-dasar hukum yang digunakan pemohon perlu diuji ulang. Mereka juga sudah mengajukan gugatan baru terkait keabsahan dokumen pemohon, dan prosesnya kini memasuki sidang ketiga. “Kami mengejar kepastian hukum. Ada banyak hal yang tidak sinkron dalam berkas-berkas mereka, dan itu sedang kami buktikan di pengadilan,” kata Gebhard.

Ketegangan sempat meningkat ketika sejumlah petugas mulai mengarahkan derek ke kendaraan milik keluarga. Ahli waris berdiri menghadang sambil menyerukan keberatan atas proses yang mereka anggap tidak transparan. Polisi kemudian menenangkan situasi dan memastikan tidak ada kekerasan selama eksekusi berlangsung. Setelah pembacaan penetapan selesai, pihak ahli waris tetap bertahan dan menolak meninggalkan rumah.

Sengketa rumah Rosedale ini kembali menyoroti persoalan tumpang tindih lahan dan sertifikat ganda yang masih marak di Batam. Kasus tersebut juga memperlihatkan bagaimana perbedaan tafsir antara dokumen UWTO dan sertifikat hak atas tanah dapat memicu konflik berkepanjangan. Ahli waris berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat membuka fakta sebenarnya. “Kami hanya ingin hak kami diakui dan diputuskan secara adil,” ujar Gebhard. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Ahli Waris Tolak Eksekusi Rumah di Rosedale, Klaim Dokumen Sah dan Tuduh Ada Kejanggalan Proses Hukum pertama kali tampil pada Metropolis.

Bayer Ajak Masyarakat Pahami Pengendalian Hipertensi untuk Cegah Komplikasi Serius

batampos
-
0
Bayer Ajak Masyarakat Pahami Pengendalian Hipertensi untuk Cegah Komplikasi Serius

batampos– Hipertensi masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Saat ini 1 dari 3 orang dewasa hidup dengan tekanan darah tinggi, hanya 18,9 persen pasien yang mencapai tekanan darah terkontrol. Kondisi ini menempatkan jutaan orang pada risiko komplikasi serius seperti strok, serangan jantung, hingga gagal ginjal yang sering kali tanpa gejala apa pun.

Dalam momentum Hari Kesehatan Nasional, Bayer Indonesia kembali menekankan pentingnya edukasi publik mengenai manajemen hipertensi melalui sesi “The Science Behind: The Importance of 24-hour Hypertension Management.” Program ini membahas pendekatan ilmiah dalam pengendalian tekanan darah sepanjang 24 jam, termasuk risiko morning surge, lonjakan tekanan darah tajam yang terjadi pada pagi hari.

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa dari 1,4 miliar penyandang hipertensi berusia 30-79 tahun di seluruh dunia. Meskipun banyak yang telah terdiagnosis dan menjalankan pengobatan (sekitar 44%), hanya 320 juta (23%) yang mengontrol hipertensi mereka. Di Indonesia prevalensinya mencapai 30,8% pada penduduk berusia 18 tahun atau lebih. Artinya, hampir 1 dari 3 orang dewasa Indonesia hidup dengan tekanan darah tinggi. Namun hanya 8,6 persen pasien yang terdiagnosis oleh Dokter, dan dari jumlah itu pun tak sampai separuhnya yang rutin mengonsumsi obat anti hipertensi (46,7%). Bahkan, dari pengonsumsi rutin pun hanya 18,9% yang berhasil mencapai tekanan darah terkontrol.

BACA JUGA: Ini Minuman yang Terbukti Ampuh Menurunkan Hipertensi, Cepat dan Alami

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi, dr. Tunggul D. Situmorang, Sp.PD-KGH, menegaskan bahaya tekanan darah tinggi yang sering terabaikan.

“Hipertensi dijuluki ‘the silent killer’ bukan tanpa alasan. Kondisi ini sering tidak bergejala, tetapi diam-diam dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital seperti jantung, ginjal, otak, dan pembuluh darah. Bahkan, sebagian besar pasien baru menyadari mereka mengidap hipertensi setelah mengalami komplikasi serius, seperti strok, kerusakan ginjal, dan serangan jantung. Sayangnya, proporsi pasien hipertensi di Indonesia yang belum terkendali masih sangat besar – mencapai 81,1%. Salah satunya disebabkan rendahnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan hipertensi, dan minimnya pemantauan tekanan darah secara mandiri,” ujarnya.

Tekanan darah manusia mengikuti ritme sirkadian tubuh. Salah satu fase paling kritis adalah morning surge yaitu lonjakan tekanan darah tajam antara pukul 06.00–10.00 pagi.

dr. Tunggul D. Situmorang, Sp.PD-KGH menjelaskan,” Morning surge adalah momen paling berisiko. Lonjakan tekanan darah setelah bangun tidur dapat memicu strok atau serangan jantung, terutama pada pasien hipertensi derajat 2 dan 3. Inilah mengapa pasien perlu melakukan pengecekan tekanan darah secara mandiri dan teratur di pagi dan malam hari. Selain itu penting untuk patuh menjalankan pengobatan agar tekanan darah terkendali selama 24 jam untuk melindungi pasien dari komplikasi serius.”

Hipertensi terjadi ketika tekanan darah arteri secara konsisten berada di atas 130/85 mmHG dan berlangsung secara kronis (terus-menerus). Guna mencapai kontrol tekanan darah yang optimal, pengelolaan hipertensi memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan gaya hidup sehat dan penggunaan obat-obatan sesuai rekomendasi dokter. Pasien perlu menjaga berat badan ideal melalui pola makan seimbang dengan memperbanyak sayur, buah, dan protein sambil membatasi asupan garam, serta dibarengi aktivitas fisik rutin minimal 30 menit per hari selama 3 – 5 hari per minggu, seperti jalan kaki, berenang atau bersepeda. Tak kalah penting, pasien harus membatasi konsumsi alkohol dan menghentikan kebiasaan merokok sebagai faktor risiko utama penyakit kardiovaskular.

Pasien Memegang Peran Utama dalam Manajemen Hipertensi

Pengelolaan hipertensi tidak hanya bergantung pada dokter, pasien memegang peranan utama. Pemantauan mandiri, kepatuhan mengonsumsi obat, dan pencatatan tekanan darah harian menjadi dasar bagi dokter untuk mengevaluasi terapi.

“Dokter hanya dapat menilai kondisi dan menyesuaikan terapi berdasarkan data yang diberikan pasien, mulai dari catatan tekanan darah, kepatuhan obat, hingga keluhan harian. Semakin lengkap data tersebut, semakin tepat keputusan klinis yang dapat diambil. Data mandiri inilah yang memungkinkan dokter menentukan apakah pasien membutuhkan intensifikasi terapi, pergantian obat, atau perubahan gaya hidup tertentu,” ungkap dr. Tunggul.

dr. Tunggul juga menekankan pentingnya komunikasi aktif antara pasien dan tenaga medis. “Manajemen hipertensi membutuhkan konsistensi, termasuk kepatuhan konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Sebab, tidak semua obat anti hipertensi sama. Obat yang ideal harus memenuhi karakteristik berbasis ilmiah, terjangkau dan mudah diakses, dapat ditoleransi baik oleh pasien, serta memiliki bukti manfaat nyata pada populasi yang dituju.”

Penelitian klinis menunjukkan penurunan 10 mmHg tekanan darah sistolik dapat mengurangi risiko strok hingga 27%, kejadian kardiovaskular mayor hingga 20%, dan gagal jantung hingga 28%. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan konsumsi obat dan memantau tekanan darah dapat berdampak besar.

Pendekatan 24 Jam: Pentingnya Kepatuhan Terapi

Pedoman WHO 2021 Guidelines dan PERHI 2021, batasan normal apabila tekanan darah sistolik <130 mmHg dan/atau diastolik <85 mmHg. Untuk mencapainya, pengendalian tekanan darah harus berlangsung stabil selama 24 jam, tidak hanya saat kunjungan ke fasilitas kesehatan.

Sebagai perusahaan global berbasis sains, Bayer menyediakan obat inovatif yang dirancang menjaga kestabilan tekanan darah sepanjang hari. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi Osmotic-controlled Release Oral Delivery System (OROS) pada Nifedipine GITS yang memungkinkan pelepasan obat secara stabil selama 24 jam, melindungi pasien dari morning surge dan menjaga tekanan darah tetap terkontrol. Nifedipine GITS (OROS) tergolong sebagai Calcium Channel Blocker (CCB) – 1 dari 5 kelompok obat terapi hipertensi yang sangat efektif, terutama bagi populasi Asia dan lanjut usia.

dr. Irawan Septian Nugroho, MBBS, MMed (Int. Med), Medical Lead Bayer Indonesia, menjelaskan, “Teknologi OROS bekerja dengan memanfaatkan tekanan osmotik untuk mendorong kandungan dalam Nifedipine keluar dari tabletnya secara perlahan dan konsisten sepanjang hari. Hasilnya, kadar obat dalam darah tetap datar dan stabil selama 24 jam. Ini membantu pasien mencapai kontrol tekanan darah yang lebih konsisten dengan konsumsi hanya sekali sehari. Manfaat lanjutannya, kepatuhan pasien cenderung meningkat.”

Studi klinis berskala besar seperti INSIGHT dan ACTION menunjukkan bahwa Nifedipine GITS (OROS) memiliki profil keamanan dan efektivitas tinggi. Dalam studi jangka panjang lebih dari 5 tahun, Nifedipine GITS terbukti memberikan penurunan tekanan darah yang stabil tanpa menyebabkan hipotensi atau peningkatan detak jantung.

“Melalui edukasi berbasis sains dan penyediaan obat inovatif seperti Nifedipine GITS berteknologi OROS di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bayer berkomitmen mendukung manajemen hipertensi yang optimal untuk melindungi pasien Indonesia dari komplikasi serius dan membantu mereka menjalani hidup yang lebih sehat dan produktif,” tutup dr. Irawan.

Tentang Bayer
Bayer adalah perusahaan global dengan kompetensi inti di bidang Life Science terkait kesehatan dan pertanian. Sesuai dengan misinya Health for all Hunger for none, produk dan layanan perusahaan dirancang untuk membantu manusia dan planet yang terus berkembang, mendukung upaya mengatasi tantangan utama yang dihadapi oleh populasi dunia yang semakin bertambah dan menua. Bayer berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan dampak positif melalui bisnisnya. Pada saat yang sama, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan daya hasil dan menciptakan nilai melalui inovasi dan pertumbuhan. Merek Bayer melambangkan kepercayaan, keandalan, dan kualitas di seluruh dunia. Pada tahun fiskal 2024, perusahaan mempekerjakan sekitar 93.000 karyawan dan memiliki penjualan sebesar 46,6 miliar euro. Biaya riset dan pengembangan (R&D) mencapai 6,2 miliar euro. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.bayer.com atau www.bayer.co.id. (*)

 

Artikel Bayer Ajak Masyarakat Pahami Pengendalian Hipertensi untuk Cegah Komplikasi Serius pertama kali tampil pada Lifestyle.

Jaga Keterbukaan Informasi, Bupati Anambas: OPD Tak Boleh Hindari Wartawan

batampos
-
0
Jaga Keterbukaan Informasi, Bupati Anambas: OPD Tak Boleh Hindari Wartawan
Bupati Anambas, Aneng foto bersama dengan wartawan usai sarapan bersama di Rumah Dinas, Kamis, (20/11). F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.

batampos – Bupati Anambas, Aneng, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib bersikap terbuka dan tidak menghindari wartawan yang membutuhkan data maupun keterangan resmi.

Arahan itu disampaikan Aneng saat sarapan bersama awak media di Rumah Dinas Bupati, Kamis (20/11). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan wartawan untuk memperkuat sinergi dalam penyebaran informasi publik.

Menurut Aneng, keterbukaan informasi merupakan kewajiban pemerintah sekaligus kebutuhan masyarakat. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui program, kebijakan, serta perkembangan pembangunan yang tengah dijalankan Pemkab Anambas.

“Jangan sampai ada wartawan datang ke OPD tetapi tidak dilayani. Mereka datang mencari informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat,” ujar Aneng.

Ia menekankan pelayanan kepada wartawan harus dilakukan secara baik, cepat, dan profesional agar penyampaian informasi tetap akurat.

Bupati Anambas itu menjelaskan pemerintah daerah ingin membangun hubungan yang sehat dengan media, yang dianggap sebagai mitra strategis dalam menyampaikan capaian dan program daerah. Keterbukaan informasi juga dinilai berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.

Menurutnya, setiap OPD harus menyiapkan pejabat pengelola informasi yang dapat memberikan data secara cepat dan tepat. “Saya sudah berkali-kali menekankan pentingnya koordinasi internal agar tidak terjadi keterlambatan dalam memberikan keterangan,” kata Aneng.

Ia juga meminta OPD tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan media. Kritik, kata dia, merupakan bagian dari pengawasan publik dan proses perbaikan kinerja pemerintah.

“Setiap pejabat harus memahami bahwa transparansi adalah kewajiban moral dan hukum. Jangan menghindari wartawan ketika diminta penjelasan,” tegasnya.

Aneng mengapresiasi kinerja wartawan yang selama ini membantu menyebarkan informasi pemerintah kepada masyarakat. Ia menilai media memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Jaga Keterbukaan Informasi, Bupati Anambas: OPD Tak Boleh Hindari Wartawan pertama kali tampil pada Kepri.

Shin Tae-yong Terbuka Latih Klub Malaysia, Tapi Pilih Rehat Dulu

Ahmadi Sultan
-
0
Shin Tae-yong Terbuka Latih Klub Malaysia, Tapi Pilih Rehat Dulu
Eks pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. (Michael Siahaan/Antara)

batampos – Mantan pelatih timnas Korea Selatan dan Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan dirinya terbuka melatih klub atau tim mana pun di Malaysia jika menerima tawaran resmi.

Pelatih 55 tahun itu kini tidak terikat kontrak setelah berpisah dengan klub Ulsan HD pada bulan lalu. Shin mengaku ingin beristirahat lebih dulu sebelum menentukan langkah karier berikutnya.

“Saya belum punya tim, ingin istirahat dulu dan belum ada rencana. Saya selalu terbuka, baik untuk tim nasional maupun klub profesional,” ujar Shin Tae-yong, dikutip dari media Malaysia, Berita Harian, Kamis (20/11).

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Kejuaraan Piala Belia Internasional Asosiasi Sepak Bola Korea (KFAM) 2025 di Subang, Malaysia, baru-baru ini.

Shin Tae-yong memiliki rekam jejak panjang di level internasional. Ia pernah menangani timnas Korea Selatan, termasuk skuad U-23 dan U-20. Pada 2020–2025, ia memimpin timnas Indonesia dan membawa perubahan signifikan, termasuk mengantarkan Garuda lolos ke Piala Asia 2023 di Qatar.

Setelah itu, Shin kembali ke Korea Selatan dan ditunjuk menakhodai Ulsan HD pada Agustus 2025, menggantikan eks pelatih Harimau Malaya, Kim Pan-gon.

Ketika dimintai pandangan soal perkembangan sepak bola Malaysia, terutama kelompok umur, Shin mengatakan belum bisa memberi penilaian.

“Saya belum punya pengalaman melatih tim mana pun di Malaysia, jadi saya tidak bisa berkomentar. Tapi saya punya pengalaman di Indonesia, di mana tim U-17, U-20, U-23, dan senior memiliki sistem dari bawah ke atas,” ujarnya. (*)

Reporter: Juliana Belence 

Artikel Shin Tae-yong Terbuka Latih Klub Malaysia, Tapi Pilih Rehat Dulu pertama kali tampil pada Olahraga.

Intervensi Stunting Berhasil, Empat Daerah Kepri Masuk Penilaian Kinerja Terbaik Nasional

batampos
-
0
Intervensi Stunting Berhasil, Empat Daerah Kepri Masuk Penilaian Kinerja Terbaik Nasional
Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memberi penghargaan kepada Bupati Bintan.

batampos-Sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat prestasi nasional dengan berhasil masuk dalam penilaian 197 kabupaten/kota berkinerja terbaik dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2024. Daerah tersebut adalah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna, yang dinilai mampu menunjukkan kinerja konsisten serta penguatan intervensi gizi dan non-gizi di wilayahnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Rohina,M.Si menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. “Prestasi ini merupakan hasil kerja keras para kader, pemerintah daerah, dan seluruh mitra yang selama ini terlibat dalam percepatan penurunan stunting. Kepri menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dapat menghasilkan dampak nyata di lapangan,” ujarnya.

Pengakuan terhadap daerah-daerah di Kepri ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025, yang dipimpin Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, selaku Ketua Pengarah TPPS Nasional. Dalam kegiatan tersebut, Wapres menerima laporan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengenai tren nasional prevalensi stunting yang terus menurun.

BACA JUGA: World Contraception Day 2025: BKKBN Kepri Dinobatkan Terbaik Nasional Pelayanan KB

Dalam arahan Rakornas, Wapres Gibran menegaskan pentingnya kerja kolaboratif pusat dan daerah. Ia mengapresiasi capaian nasional yang berhasil menurunkan prevalensi stunting ke bawah 20 persen, melampaui proyeksi awal. Namun ia juga mengingatkan bahwa tantangan masih besar untuk mencapai target 14 persen pada 2029.

”Alhamdulillah ini atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka prevalensi stunting di 2024 menjadi 19,8 persen atau turun sebesar 357 ribu anak, dibandingkan tahun 2023. Ini angkanya di bawah atau lebih baik dari proyeksi Bappenas, yaitu 20,1 persen. Penurunan ini juga dibarengi dengan penurunan balita wasting, balita overweight, dan juga anemia pada ibu hamil,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.

Wapres turut menyoroti sejumlah daerah yang mengalami penurunan signifikan, menekankan bahwa kepemimpinan daerah, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat, menjadi faktor penentu keberhasilan. Capaian Kepri yang masuk daftar 197 daerah terbaik pun dianggap sejalan dengan prinsip tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Muhaji, menyerahkan secara simbolis Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Berjalan 2025 kepada sepuluh pemerintah daerah, salah satu penerimanya adalah Kabupaten Bintan yang diterima langsung oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan.

Pemberian Dana Insentif Fiskal ini diharapkan dapat mendorong percepatan penurunan stunting secara nasional. Penetapan penerima DIF dilakukan berdasarkan sejumlah indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai bentuk apresiasi atas capaian dan komitmen daerah dalam menurunkan prevalensi stunting.

Dalam kesempatan yang sama, BKKBN juga menyerahkan Penghargaan GENTING kepada pemerintah daerah dan mitra pentahelix yang dinilai berprestasi. Program GENTING dan berbagai inisiatif quick wins lainnya dinilai mampu memperkuat ketahanan keluarga sebagai strategi utama percepatan penurunan stunting.

Menteri Wihaji dalam laporannya juga menyampaikan bahwa terdapat 8,6 juta keluarga berisiko stunting di seluruh Indonesia, sehingga intervensi presisi menjadi kunci keberhasilan. Ia menegaskan pentingnya disiplin dan presisi dalam pelaksanaan program lintas sektor.

“Kerja kita harus presisi—siapa mengerjakan apa, dengan pembiayaan yang jelas dan target yang terukur. Dengan disiplin dan kolaborasi, kita dapat menurunkan angka stunting lebih cepat,” ujarnya.

Menteri Wihaji menutup dengan pesan moral yang menegaskan arah pembangunan nasional. “Keluarga adalah fondasi utama pembangunan manusia. Dari keluargalah lahir generasi sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Wihaji.

Dengan pencapaian daerah-daerah di Kepri dalam penilaian nasional tersebut, pemerintah pusat menilai bahwa daerah mampu menunjukkan kesiapan dan komitmen kuat dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting menuju capaian target pembangunan nasional serta visi Indonesia Emas 2045. (*)

Artikel Intervensi Stunting Berhasil, Empat Daerah Kepri Masuk Penilaian Kinerja Terbaik Nasional pertama kali tampil pada Kepri.

BKKBN Kepri Tinjau Pelayanan KB dan Distribusi MBG untuk Sasaran 3B di Bukit Tempayan

batampos
-
0
BKKBN Kepri Tinjau Pelayanan KB dan Distribusi MBG untuk Sasaran 3B di Bukit Tempayan
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina, M.Si meninjau pelayanan Keluarga Berencana (KB) Mobile di Kota Batam. f. bkkbn kepri

batampos– Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam kembali menggelar layanan Keluarga Berencana (KB) Mobile di Kota Batam. Program ini menjadi salah satu upaya menjemput bola untuk menghadirkan layanan KB yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Layanan berlangsung pada 17 November hingga 9 Desember 2025 di 17 titik pelayanan, dengan dukungan tenaga medis dari puskesmas di setiap kecamatan. KB Mobile menggabungkan penyuluhan kesehatan reproduksi, konseling, serta pelayanan KB gratis, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina, M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menjangkau wilayah dengan jumlah akseptor tinggi sekaligus memastikan pemerataan akses layanan. “KB Mobile merupakan strategi perluasan jangkauan agar masyarakat dapat memperoleh metode kontrasepsi yang sesuai kebutuhan dan kondisi mereka,” ujarnya.

BACA JUGA: Semangat Baru BKKBN di Kepri: Edukasi Keluarga dan Gizi Balita Jadi Prioritas

Peninjauan Pelayanan KB dilakukan di Posyandu Mekar Sari Batu Aji, Pada Rabu (19/11). “Kami memastikan pelayanan KB berjalan optimal, mulai dari proses penapisan kesehatan hingga pemberian alat dan obat kontrasepsi (alokon) kepada akseptor. Kami juga memastikan ketersediaan alokon di puskesmas tetap terjamin,” jelasnya.

Rohina juga berdialog langsung dengan kader KB di Bukti Tempayang untuk memastikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita (Sasaran 3B) memperhatikan dengan teliti kualitas makanan yang akan didistribusikan.

Kader KB Bukit Tempayang Minda Ginting menjelaskan saat ini mereka terus rutin mendistribusikan 163 MBG di Posyandu melati 5 dan 83 MBG di posyandu harapan bunda. Mereka juga aktif berkoordinasi dengan lurah untuk lebih memperhatikan masyarakat sekitar yang menjadi sasaran

Program KB Mobile ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi, serta mendukung terwujudnya keluarga yang lebih sehat dan berkualitas. (*)

Artikel BKKBN Kepri Tinjau Pelayanan KB dan Distribusi MBG untuk Sasaran 3B di Bukit Tempayan pertama kali tampil pada Metropolis.

Komdigi Ultimatum Cloudflare Daftar PSE, Apa Dampaknya ke Pengguna?

batampos
-
0
Komdigi Ultimatum Cloudflare Daftar PSE, Apa Dampaknya ke Pengguna?
Ilustrasi. F. Freepik.

batampos – Layanan Cloudflare sempat mengalami gangguan yang membuat sejumlah media sosial dan berbagai situs tidak dapat diakses. Gangguan tersebut dipicu kesalahan instruksi pada sistem basis data ClickHouse yang memengaruhi sistem manajemen bot.

Di tengah isu itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara terbuka memberikan peringatan keras kepada Cloudflare untuk segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Jika tidak kooperatif, Komdigi menegaskan siap menjatuhkan sanksi administratif hingga pemutusan akses layanan Cloudflare di Indonesia.

Komdigi menduga layanan Cloudflare digunakan untuk melindungi situs judi online.

“10.000 situs judi online pada periode 1–2 November 2025. Lebih dari 76% menggunakan layanan Cloudflare,” tulis data Komdigi, dikutip dari Komdigi Portal, Kamis (20/11).

Komdigi menilai penyalahgunaan ini berisiko besar karena situs judi online kerap memanfaatkan Cloudflare untuk menyamarkan alamat IP dan menghindari pemblokiran.

Kementerian tersebut telah memanggil Cloudflare untuk memberikan klarifikasi sekaligus meminta komitmen agar segera melakukan pendaftaran PSE. Cloudflare diberi waktu 14 hari kerja untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Komdigi mengacu pada Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 sebagai dasar regulasi yang memberi kewenangan memblokir layanan atau konten bermuatan terlarang.

Jika pemblokiran diterapkan, layanan Cloudflare yang digunakan berbagai situs resmi untuk performa, keamanan, dan proteksi DDoS turut terdampak. Situs legal dan layanan populer pun berpotensi tidak bisa diakses.

Beberapa platform yang menggunakan Cloudflare antara lain Dropbox, ChatGPT, Wikipedia, Duolingo, Marriott International, dan sejumlah situs lainnya.

Pengguna Cloudflare disebut perlu menyiapkan alternatif jika ancaman pemutusan akses benar terjadi.

Langkah Komdigi ini dinilai sebagai bentuk ketegasan sekaligus upaya menjaga keamanan ekosistem digital di Indonesia. (*)

Reporter: Juliana Belence

Artikel Komdigi Ultimatum Cloudflare Daftar PSE, Apa Dampaknya ke Pengguna? pertama kali tampil pada News.

1...659660661...14,087Halaman 660 dari 14,087

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000