batampos – Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diujicobakan di empat rumah sakit mulai September lalu sudah terlihat hasilnya. Menurut data Kementerian Kesehatan yang dipaparkan di rapat kerja komisi IX DPR RI kemarin (22/11), infrastruktur dan sarana Kesehatan di rumah sakit beragam. Untuk itu, KRIS membuat kamar memiliki standar yang sama.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin menyatakan KRIS bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, keberlanjutan sistem JKN diharapkan juga tetap baik dengan adanya KRIS.

Ada empat rumah sakit milik Kemenkes yang dijadikan tempat uji coba KRIS. Rumah sakit itu adalah RS Tajuddin Chalid di Makasar, RS Yohanes Leimena di Ambon, RS Surakarta, dan RS Rifai Abdullah di Palembang.

Dari hasil implementasi KRIS, menurut Budi ada penurunan jumlah tempat tidur. “Namun tidak mengganggu secara signifikan layanan rumah sakit,” ucapnya. Ada juga rumah sakit yang tidak mengalami penurunan jumlah tempat tidur karena memodifikasi ruangan yang sebelumya tidak terpakai. Contohnya RS Tajuddin Chalid.

“Dengan penerapan KRIS, kami tahu ada infrastuktur yang harus kita penuhi,” kata Budi. Masih di Makasar, diketahui ada tempat tidur yang tidak memiliki nurse call dan suhunya tidak sesuai. Sehingga dilakukan pemasangan nurse call dan AC.

Budi menyimpulkan kesiapan rumah sakit masih beragam dalam menerapkan KRIS. Namun, dengan implementasi KRIS dapat menyeragamkan sesuai dengan standar pelayanan.

”Kami coba perluasan uji coba KRIS ke rumah sakit daerah, swasta, dan tipe A,” tuturnya. Sebab sebelumnya uji coba dilakukan pada rumah sakit tipe B dan C. Perluasan uji coba dilakukan pada Desember. Sehinngga bisa dilihat hasilnya pada Januari.

Rencananya perluasan uji coba KRIS dilakukan ke 10 rumah sakit. Yakni RSUP dr Sardjito di Jogjakarta, RSUD Soedarso di Pontianak, RSUD Sidoarjo, RSUD Sultan Syarif M Alkadiri di Pontianak, dan RS Santosa Kopo di Bandung. Ada juga RS Santosa Central, RS Al Islam, dan RS Edelweis yang ketiganya di Bandung. Lalu RS Awal Bros Batam dan RS Ananda Babelan Bekasi.

Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mickael Bobby Hoelman pada kesempatan yang sama menyatakan lembaganya selalu melakukan pengawasan. Biaya penyesuaian ruang rawat inap di empat rumah sakit yang sudah melakukan uji coba KRIS beragam. Mulai dari kurang Rp 400 juta hingga Rp 4 miliar. “Penyesuaian rumah sakit umumnya berbiaya rendah,” ungkapnya.

Rekomendasi dari DJSN adalah perlunya persiapan fiskal dari pemerintah daerah. Selain itu perlu dalam perbaikan infrastruktur untuk memenuhi kriteria KRIS, perlu kebijakan afirmasi pendanaan dari perbankan untuk RS milik swasta. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Upaya KPK menuntaskan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe kembali terganjal. Itu lantaran dua anggota Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP), yakni Aloysius Renwarin dan Stefanus Roy Hening urung memenuhi panggilan penyidik KPK di Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Dalam keterangan tertulis, THAGP menyatakan Aloysius sejatinya siap diperiksa KPK. Namun, Aloysius meminta penyidik untuk melakukan pemeriksaan di Jayapura layaknya Lukas Enembe sebelumnya. Aloysius beralasan pihaknya saat ini tengah melakukan advokasi dan pendampingan hukum terhadap Enembe di Jayapura.

”Maka, saya meminta pada KPK untuk diperiksa di Papua,” ujar Aloysius, kemarin. Agenda pemeriksaan dua penasihat hukum sejatinya diagendakan pada Kamis (24/11) besok. Surat pemanggilan sebagai saksi sudah dilayangkan KPK kepada Aloysius dan Stefanus. Aloysius mengklaim permintaan untuk diperiksa di Jayapura tersebut sudah disetujui Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.

Sementara Stefanus mengatakan pihaknya juga siap diperiksa sebagai saksi. Namun, Stefanus mempertanyakan pemanggilan tersebut. Menurutnya, sebagai advokat dirinya punya hak imunitas. Baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana bunyi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam permohonan perkara 26/PUU-IX/2013.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya sudah menerima permohonan pemeriksaan Aloysius di Jayapura. Namun, Ali menyebut permohonan itu belum disetujui. Dia menegaskan lokasi pemeriksaan tetap sesuai surat panggilan. Yakni di Gedung KPK di Jakarta. ”Kami mengingatkan para saksi kooperatif hadir memenuhi panggilan,” ujarnya.

Ali menambahkan, sejauh ini pemeriksaan saksi terus bergulir untuk mempercepat penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait infrastruktur di Papua. Tak hanya tim kuasa hukum, KPK juga memeriksa beberapa pihak lain di Jakarta. Diantaranya pihak swasta hingga pejabat di lingkungan Pemprov Papua. (*)

Reporter: JP Group

batampos — Direktorat Tindak Pidana Narkotika (Dittipid Narkotika) Bareskrim melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 269 kg atau 269.707 gram kemarin (22/11). Barang bukti tersebut didapatkan dari empat kasus berbeda yang diungkap sejak September lalu.

Problemnya, pemusnahan narkotika itu belum sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Narkotika nomor 35/2009. Dalam pasal itu disebutkan bahwa barang bukti narkotika harus dilaporkan seminggu setelah terungkap, lalu Kepala Kejari Setempat dan Penyidik masing-masing memiliki waktu satu minggu untuk melakukan proses pemusnahan.

Artinya, bila ditotal tiga minggu setelah kasus terungkap narkotika harus dimusnahkan. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar menjelaskan, sesuai dengan UU narkotika memang pemusnahan diwajibkan memakan waktu tiga minggu. ”Satu minggu laporan ke kepala kejari, satu minggu kepala kejari harus menetapkan dan satu minggu setelah ditetapkan harus dimusnahkan penyidik,” ujarnya.

Namun, untuk barang bukti yang dimusnahkan kemarin, diketahui bahwa untuk kasus dengan barang bukti 21.283 gram atau 21,2 kg merupakan kasus yang diungkap 14 September lalu di Pekanbaru, Riau. Selanjutnya, kasus dengan barang bukti 179.000 gram atau 179 kg dari kasus yang diungkap 7 Oktober di Aceh.

Selanjutnya, kasus dengan bukti 50.000 gram atau 50 kg dibongkar pada 10 Oktober di Aceh Tamiang. Terakhir kasus pada 28 Oktober dengan berat 19.424 gram atau 19,4 kg diungkap di Medan, Sumut. Direktur Tindak Pidana Narkotika (Dirtipid Narkotika) bareskrim Brigjen Krisno H. Siregar mengatakan, memang penangkapannya dilakukan September dan Oktober. Seakan-akan melebihi waktu pemusnahan yang ditentukan. ”Tapi, sebenarnya kasusnya ini masih berjalan,” ujarnya.

Jadi, misalnya untuk yang diungkap 14 September lalu. Dia mengatakan, walau kasusnya dibongkar 14 September, namun hingga kini kasusnya masih terus dikembangkan. Salah satunya, dengan baru saja menerbitkan dua red notice untuk tersangka lain yang terlibat. ”Kasus narkotika ini tidak hanya sekali selesai. Tapi masih berlanjut sampai mengejar semuanya. Bisa jadi dari kasus ini ditemukan barbuk narkotika lainnya,” ungkapnya.

Apalagi, perlu diketahui bahwa kebanyakan pengungkapan kasus narkotika itu lokasinya di lautan. Tentunya, petugas berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap semuanya terlebih dahulu. ”Bisa jadi bukan hanya satu kapal, semua harus tertangkap dulu,” terangnya.

Sementara Anggota Komisi III sekaligus Ketua Panja UU Narkotika Pangeran Khairil Saleh juga menghadiri pemusnahan narkotika tersebut. Dia mengatakan, sedang melakukan pengamatan untuk bisa mendukung langkah revisi UU Narkotika. ”Saya melihat gudang penyimpanan narkotika di Bareskrim,” ujarnya.

Menurutnya, memang gudang barbuk tersebut sangat ketat. Dari proses pencatatan barbuk masuk,penyimpanan, pengambilan dan pengeluaran. Sehingga, sebaiknya Polda dan Polres segera mencontoh gudang penyimpanan barang bukti narkotika tersebut. ”Penyimpanannya juga digabung dengan barbuk lainnya. Diharapkan jangan sampai barbuk narkotika itu di gudang tersendiri. Biar pengawasannya lebih mudah,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group