batampos – Tidak mudah mencari pendamping Anies Baswedan. Sampai sekarang, posisi calon wakil presiden (cawapres) untuk calon presiden (capres) yang diusung bersama oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrat itu masih alot. Tiga partai pengusung sama-sama mendambakan imbas positif coattail effect alias efek ekor jas.

PKS mengusulkan nama Ahmad Heriyawan alias Aher sebagai cawapres. Mantan gubernur Jawa Barat (Jabar) itu ’’bersaing” dengan kandidat yang diusulkan Demokrat. Yakni, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meski belum dideklarasikan secara resmi, tiga partai tersebut berkomitmen membentuk koalisi menuju Pilpres 2024.

Kemarin (25/10) Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi dengan baik munculnya sosok Aher sebagai kandidat cawapres. Dia menghormati usulan PKS tersebut. ”Itu adalah kedaulatan PKS, calon mitra koalisi kami, sebagai parpol yang mandiri dan independen,” ujarnya.

Sebagai partai politik, PKS pun tentu ingin pula menikmati dampak elektoral pencalonan Aher. Yakni, peningkatan perolehan suara pada Pemilu 2024. ”Naiknya elektoral parpol pengusung akan menguatkan posisi di parlemen,” imbuh Herzaky.

Sejauh ini, Demokrat masih mengusung AHY sebagai kandidat pendamping Anies. AHY, menurut Herzaky, sesuai dengan kriteria yang Anies harapkan. Selain itu, AHY juga punya modal baik dari sisi elektabilitas. ”Bonusnya, AHY itu dianggap rakyat sebagai pemimpin representasi perubahan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara mengatakan bahwa alotnya perebutan posisi cawapres sangat wajar. Pasalnya, Anies yang didaulat sebagai capres adalah kader nonpartai. Maka, masing-masing parpol pendukung ingin mendapatkan imbas positifnya untuk memperkuat posisi mereka masing-masing. ”Wajar alot, ya karena ini rebutan coattail effect,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa jika cawapresnya adalah AHY, yang mendapatkan keuntungan adalah Demokrat. Itu tentu tidak menguntungkan bagi PKS dan Nasdem. ”Nasdem yang mencalonkan Anies juga menginginkan coattail effect. Nasdem ini nggak punya kader. Maka, dia ambil dari luar,” imbuh Igor.

Jika ingin cara yang lebih mudah, lanjut dia, ketiga parpol mau tidak mau harus mengambil tokoh dari luar mereka. Opsi tersebut relatif bisa diterima dan lebih adil. Terlebih, tiga parpol itu sama-sama papan tengah.

Terpisah, tim kecil Nasdem-Demokrat-PKS kembali mematangkan rencana koalisi kemarin. Pertemuan dilakukan di rumah Anies guna membahas tokoh yang bakal menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Selain Anies sebagai tuan rumah, pertemuan dihadiri Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dan Ketua DPP Willy Aditya.

PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syura M. Sohibul Iman dan Jubir PKS Pipin Sofian serta M. Kholid. Demokrat diwakili oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman dan Iftitah. Selain itu, hadir Sudirman Said yang bertindak sebagai liaison officer (LO) atau penghubung.

”Hadir juga menyusul Ketum Demokrat, Mas AHY,” ungkap Willy Aditya.

Dia mengatakan, pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan. Kini pembahasan sudah sampai pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies.

Siapa yang kira-kira dipilih? ”Partai Nasdem menyerahkan kepada capres (Anies Baswedan, Red). Komitmen itu sudah dikuatkan oleh pernyataan Pak Surya Paloh yang telah memberikan kewenangan kepada Anies,” kata Willy. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris yang baru dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Indonesia. Menurut juru bicara Downing Street pertemuan tersebut direncanakan pada rangkaian acara KTT G20 di Indonesia.

Mengawali pertemuan, masih kata Juru bicara kantor PM Inggris itu, Sunak pada Selasa (25/10) petang sudah berbicara dengan Biden.

Baca juga: UNHCR Desak Malaysia Tak Pulangkan Pengungsi Myanmar

Dalam kesempatan itu, kata jubir melalui pernyataan dikutip Reuters, kedua pemimpin juga membahas kerja sama antara Inggris dan AS, baik dalam kerangka bilateral maupun kawasan, seperti Indo-Pasifik.

Indo-Pasifik merupakan kawasan tempat pakta pertahanan tiga negara AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) difokuskan menjadi bagian upaya untuk melawan pengaruh China.

Menurut pernyataan itu, Sunak dan Biden juga sepakat bahwa penting untuk memastikan rakyat Irlandia Utara mendapat keamanan melalui Perjanjian Belfast. (*)

Reporter : Antara

batampos – Organisasi yang menangani pengungsi PBB, UNHCR mendesak Pemerintahan Malaysia supaya tak memulangkan dengan paksa para pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Pasalnya, negara tersebut masih berkonflik dan nyawa para pengungsi ini akan terancam apabila dipulangkan.

Berdasarkan keterangan UNHCR, Malaysia telah memulangkan para pencari suaka di Malaysia asal Myanmar ke negaranya sejak April 2022 lalu. Lebih 2.000 pengungsi dipulangkan secara paksa. “Sebanyak ratusan warga Myanmar dikirim kembali ke negara asalnya bukan atas kemauan mereka,” ujar Juru Bicara UNHCR Shabia Mantoo seperti dilansir dari AFP, Rabu (26/10/2022).

Kejadian terbaru, kata Mantoo, terjadi Jumat (21/10/2022) lalu dimana pihak Malaysia menentang upaya UNHCR dengan memulangkan secara paksa pencari suaka yang ditahan.

BACA JUGA:
Junta Militer Myanmar Eksekusi Mati 4 Aktivis Demokrasi

“Malaysia telah melanggar prinsip non-refoulment sebagai landasan hukum internasional untuk pengungsi. Mereka memulangkan secara paksa para pengungsi yang mencari perlindungan internasional kembali ke Myanmar. Malaysia di sini berperan aktif menyebabkan para pengungsi menanggung bahaya,” tegas Mantoo.

Menurut UNHCR, saat ini situasi di Myanmar memaksa warganya mengungsi ke luar negeri guna mencari keselamatan. Mereka berjuang dan bertarung nyawa melintasi perbatasan. “Kami sebenarnya tidak memiliki informasi tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang dipulangkan itu begitu mereka tiba. Itulah sebabnya kami terus mendesak agar mereka tidak dikembalikan ke Myanmar di luar kehendak mereka,” ujar Mantoo.

UNHCR mencatat, ada sebanyak 183 ribu pencari suaka di Malaysia. Jumlah ini diantaranya 106.000 jiwa warga Rohingya, dan 52 ribu jiwa berasal dari etnis lainnya. Mereka melarikan diri akibat konflik dan penganiyaan yang terjadi di Myanmar.

Pengamat seperti dilansir dari Voice of America (VOA) mengatakan, setidaknya 17.500 orang ditahan di 21 pusat penahanan imigrasi di seluruh negara bagian Malaysia, termasuk anak-anak lebih dari 1.500 jiwa. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Penempatan guru honorer yang mengikuti seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) bakal diprioritaskan di sekolah asal. Hal itu mencegah adanya kekosongan guru di sekolah lama seperti yang terjadi setelah seleksi PPPK tahun lalu.

”Sekarang kita prioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri untuk dapat diangkat di sekolah tempatnya mengabdi selama ini,” ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kemarin (25/10).

Tidak hanya mengantisipasi adanya kekosongan guru, lanjut dia, kebijakan itu sekaligus menjadi upaya mengakomodasi masukan dari para guru honorer. Termasuk soal perubahan pada aturan seleksi guru ASN PPPK ini. Mulai penyesuaian passing grade hingga afirmasi bagi guru sepuh. Perubahan itu diharapkan dapat menghadirkan seleksi yang semakin berkeadilan.

Nadiem mendorong pemda untuk bisa menyampaikan usulan formasi sesuai dengan kebutuhannya. ”Guru honorer akan menjadi ASN PPPK jika pemerintah daerah (pemda) mengizinkan ajuan formasi dari daerahnya,” sambungnya.

Tahun ini, kata dia, sudah 319 formasi yang diajukan pemda untuk PPPK guru. Jika seluruhnya terpenuhi, tahun depan bakal ada sekitar 600 ribu guru honorer yang menjadi PPPK. Mengingat, pada 2021 ada sekitar 300 ribu guru yang dinyatakan lolos seleksi. ”Ini akan terus kita lakukan sampai memenuhi kebutuhan guru kita,” katanya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt Dirjen GTK) Nunuk Suryani menambahkan, selain guru, formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan telah diusulkan untuk 2023. Misalnya, pustakawan, laboran, dan kepala laboratorium.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai usulan tersebut. ”Kami upayakan tahun depan akan diusulkan formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan. Setelah kami berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto mengatakan, hingga kini banyak guru honorer yang tak mengetahui jadwal pendaftaran seleksi PPPK guru. Mereka juga masih bingung dengan tahapannya. Terlebih dengan adanya pemisahan antara pelamar prioritas I dan II. ”Mau tes gimana, jadwalnya belum tahu. Pemisahan P-1 dan P-2 saja seperti apa belum ada penjelasan,” keluhnya.

Dia mengatakan, banyak honorer di daerah yang masih terombang-ambing soal jadwal. Sebab, ada pemerintah daerah yang menyebut seleksi dimulai 9 November 2022. Padahal, jika merujuk laman resmi PPPK Kemendikbudristek, tanggal tersebut merupakan batas akhir seleksi administrasi untuk semua kategori pelamar.

Karena itu, pemerintah diharapkan betul-betul menyosialisasikan seleksi PPPK guru secara masif hingga ke akar rumput. Dengan begitu, tidak ada guru honorer yang tertinggal untuk mengikuti seleksi. (*)

Reporter: JP Group