batampos – Seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) ditangkap anggota Kepolisian Resor (Polres) Lebak, Polda Banten. Musababnya, dia diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri sejak tahun 2016 sampai 2022.

“Pelaku itu berinisial RA,53, yang mencabuli anaknya sendiri M,22,” kata Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan dalam keterangannya di Lebak, Minggu (24/10) dikutip dari Antara.

Pelaku melakukan pencabulan mulai tahun 2016 lalu, saat korban berusia 16 tahun atau usia di bawah umur.

Ihwal adanya kejadian ini, bermula pada 2016 saat korban hendak pergi ke sebuah pondok pesantren, di daerah Jawa Tengah bersama ayahnya menggunakan bus.

Dalam perjalanan, saat korban tertidur di atas bus dengan posisi kepala bersandar ke bahu tersangka. Pelaku yang tak lain ayah kandungnya sendiri, merangkul korban dengan menggunakan tangan kanannya dan meremas dada korban sebelah kanan berulang kali.

“Perbuatan tak senonoh itu, korban terbangun dan langsung melepaskan tangan pelaku,” katanya.

Tak puas, pelaku yang kini telah ditetapkan tersangka kembali mengulangi perbuatannya pada Juni 2017, dengan masuk ke dalam kamar saat korban sedang tidur.

Tersangka lantas memegang tangan korban, juga meminta anak kandungnya untuk diam sambil mengutarakan kalimat ancaman, hingga korban ketakutan.

“Selanjutnya, tersangka menyetubuhi korban,” imbuhnya.

Lebih lanjut, bukannya kasihan akan masa depan anaknya, pelaku justru kembali melancarkan kasi bejatnya pada Kamis (22/7) lalu, sekitar pukul 21.30 WIB. Hal itu dilakukan, usai pelaku mengirim pesan kepada korban lewat aplikasi WhatsApp. Namun, pesan itu tak dibalas oleh korban karena ketakutan.

Akan tetapi, karena pintu kamar korban tak terkunci, sehingga tersangka masuk ke dalam dan melakukan perbuatan tak senonoh itu lagi.

Kepolisian setempat kini sudah mengantongi kasus pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri itu, dengan sejumlah bukti di antaranya hasil visum, tangkapan layar berisi pesan tersangka, hingga pakaian korban serta tersangka.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 76D jo Pasal 81 dan atau Pasal 76E jo 82 UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau Pasal 289 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Polri langsung menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terkait dengan persoalan gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injury (AKI) yang terdeteksi pada anak-anak belakangan ini. Korps Bhayangkara memastikan bahwa mereka akan membentuk tim untuk mendalami persoalan yang telah merenggut ratusan nyawa tersebut.

Keterangan itu disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta kemarin (23/10). ”Polri akan segera membentuk tim,” ungkap dia. Keputusan tersebut diambil oleh Polri setelah Muhadjir berkoordinasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mendalami ada tidaknya pelanggaran pidana dalam persoalan tersebut. Jika ada, pemerintah ingin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Lantaran masih dalam tahap rencana, Dedi belum bisa menjelaskan banyak hal mengenai tim tersebut. Yang jelas, pihaknya tidak akan bergerak sendiri. Polri akan tetap bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya. ”Koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM untuk bersama mendalami kejadian tersebut sesuai atensi pimpinan,” kata jenderal bintang dua Polri yang pernah bertugas sebagai kapolda Kalimantan Tengah itu.

Berdasar data milik pemerintah sejauh ini tidak kurang dari 208 anak yang menderita gangguan ginjal akut progresif atipikal. Dari angka tersebut sudah ada 118 korban meninggal dunia. Dengan kondisi saat ini, bukan tidak mungkin jumlah korban kembali bertambah. Adapun penyebab munculnya gangguan ginjal tersebut diduga berasal dari cemaran zat etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup yang beredar di masyarakat.

Seluruh bahan baku obat tersebut merupakan hasil impor. Untuk itu pemerintah menilai perlu ada peran Polri untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam rantai produksi obat tersebut. Terlebih jika melihat data persoalan gagal ginjal akut itu di tiga negara, korban meninggal dunia paling banyak ada di Indonesia. Di Gambia, korban meninggal dunia akibat penyakit itu sebanyak 50 orang. Sementara di Nigeria korban meninggal dunia sebanyak 20 orang.

Muhadjir berharap besar Polri segera mengusut persoalan tersebut. Dia menegaskan bahwa pengusutan oleh aparat kepolisian penting untuk dilakukan. Sebab, bila ada pelanggaran hukum, harus ada yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, pihaknya menilai bahwa penyakit tersebut sudah mengancam ikhtiar pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. ”Khususnya perlindungan terhadap anak,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sepanjang tahun 2023, gangguan iklim dari Samudra Pasifik diprakirakan akan berada pada fase netral, tidak terjadi La Nina yang merupakan pemicu anomali iklim basah maupun El Nino. Demikian juga dengan fenomena Indian Ocean Dipole yang merupakan gangguan iklim dari Samudra Hindia. Hal tersebut berdasar pandangan iklim tahun 2023 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring dan prediksi BMKG, kondisi suhu muka laut di wilayah Indonesia pada September hingga November 2022 dalam kondisi hangat. Kemudian, diprediksi akan menurun menuju kondisi normal mulai Desember 2022 hingga Mei 2023. Namun, karena kompleks dan dinamisnya kondisi atmosfer wilayah Indonesia, sehingga semua pihak tetap harus waspada.

Bahkan, Dwikorita Karnawati tetap mewanti-wanti semua pihak untuk bersiap menghadapi terjangan bencana hidrometeorologi akibat tingginya curah hujan tahunan 2023 yang diprakirakan melebihi rata-ratanya di sebagian wilayah Indonesia. Kemudian, juga tetap perlu waspada dan siaga terhadap peningkatan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah rawan.

“Seluruh pihak terkait harus segera melakukan mitigasi dan langkah antisipatif terhadap semua potensi bencana yang terjadi,” ungkapnya.

Pemerintah pusat maupun daerah juga harus tetap meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah yang rentan terhadap banjir. Di antaranya seperti penyiapan kapasitas yang memadai pada sistem drainase, sistem peresapan, dan tampungan air agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir. Kemudian, perlu dipastikan keandalan operasional waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan tinggi saat musim hujan dan penggunaannya di saat musim kemarau.

“Awal musim penghujan sendiri sudah dimulai sejak September 2022, sedangkan puncak musim penghujan diprediksi terjadi di Desember 2022 dan Januari 2023. Tapi, beberapa daerah sudah mengalami banjir seperti Bali, Aceh, dan pesisir selatan Pulau Jawa,” jelasnya.

Berdasar hasil pandangan BMKG, beberapa wilayah yang diprediksikan berpotensi mendapatkan curah hujan tahunan yang cukup tinggi, lebih dari 2500 mm/tahun terjadi di wilayah Sumatera. Utamanya sekitar pegunungan Bukit Barisan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Kemudian, sebagian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Selatan, dan sebagian besar Papua.

“Masyarakat yang tinggal di bantaran atau lembah sungai harus betul-betul waspada akan terjadinya banjir maupun banjir bandang. Juga bagi yang tinggal di daerah perbukitan karena disaat hujan lebat dan sampai berjam-jam kemungkinan terjadinya tanah longsor pun semakin besar,” terangnya.

Selain itu, semua pihak juga perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi kering di sejumlah wilayah Indonesia. Yakni akibat curah hujan di bawah normal yang dapat memicu kekeringan dan dampak lanjutannya berupa kebakaran hutan dan lahan. Wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan selama periode kemarau yang normal di tahun 2023 umumnya terjadi di wilayah Riau, Sumatera Selatan, dan sebagian Kalimantan. Mhususnya bagian barat, tengah dan selatan.

“Semua pihak juga perlu mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2023 yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 maupun 2022 yang kemaraunya bersifat basah,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Deputi Klimatologi BMKG Dodo Gunawan menerangkan, suhu pada 2023 diprediksi lebih hangat dibanding rata-ratanya. Meski demikian, kemungkinan terjadinya fenomena gelombang panas di wilayah Indonesia sangat kecil. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan yang lebih luas dari luas daratan dan memiliki kelembaban udara tinggi yang dapat berperan sebagai pendingin.

Kemudian, Dodo juga mengingatkan untuk mewaspadai munculnya berbagai penyakit selama musim penghujan. Mengingat, banyaknya genangan air perubahan suhu lingkungan yang drastis dapat memicu dan membuat daya tahan tubuh seseorang lebih rentan terserang berbagai penyakit. Yakni seperti influenza, demam berdarah, diare, infeksi saluran pernapasan akut, hingga leptospirosis akibat banjir. (*)

Reporter: JP Group