batampos- Politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta para relawan yang mengatasnamakan sebagai pendukung dirinya agar ikut menjaga situasi kondusif jelang memasuki tahun politik, dikutip dari ANTARA.

“Ini kan bahaya, apalagi dia pakai nama Ganjar lagi. Wong saya tidak pernah membentuk itu (relawan), maka tolong jaga kondusivitas agar demokratisasi berjalan makin baik dan matang,” kata Ganjar di sela melakukan kunjungan kerja, di Jakarta, Selasa (1/11).

Dirinya juga meminta semua pihak menahan diri, serta tidak boleh lagi ada pihak apalagi yang mengatasnamakan relawan Ganjar Pranowo yang membentur-benturkan satu pihak dengan pihak lain atau membenturkan partai politik.

Hal itu disampaikan terkait adanya relawan yang mengatasnamakan Ganjar Pranowo yang melaporkan Puan Maharani ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini, termasuk upaya membenturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.

“Sudah saya sampaikan, di tengah proses demokratisasi yang berjalan, saya minta semuanya menahan diri. Jangan membentur-benturkan,” ujarnya pula.

Oleh karena itu, dirinya berharap semua pihak bersabar dan memberikan proses seleksi yang ada sepenuhnya pada partai politik

Bahwa relawan nanti akan berkontribusi, iya, tapi nanti, bukan sekarang. Nanti bisa kok, jadi jangan buat isu yang nggak baik,” katanya lagi.

Ganjar menyesalkan apa yang terjadi saat ini, awalnya dirinya mengaku hanya diam saja, namun karena banyaknya informasi yang diterima, akhirnya buka suara.

“Karena tiap hari saya dapat informasi itu, lama-lama ya saya harus ngomong juga. Janganlah membentur-benturkan apalagi membenturkan Pak Presiden Jokowi dengan partai termasuk dengan partai saya di PDIP. Kedua, kemarin ada yang melaporkan Mbak Puan ke KPK. Saya cari itu orangnya,” katanya menegaskan pula. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan belanja tak terduga (BTT) dan bantuan sosial (Bansos) dalam rangka mengendalikan inflasi. Menurut Tito, pada sisa dua bulan tahun anggaran, Tito meminta Pemda untuk mengoptimalkan anggaran BTT dan Bansos agar segera direalisasikan.

Tito menegaskan, upaya itu dilakukan untuk mengendalikan perekonomian agar tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

“Untuk Belanja Tak Terduga yang sudah ada arahan dari Bapak Presiden, dan sudah ada edaran dari kami untuk dapat membelanjakan untuk intervensi dalam rangka inflasi, dari 12T lebih sekarang baru terpakai 2T lebih. Berarti masih ada lebih kurang 10T lebih, (waktu) tinggal 2 bulan. BTT ini digunakan untuk hal-hal yang tak terduga, misalnya bencana, tapi juga sebagian bisa dialokasikan untuk penanganan inflasi,” kata Tito dalam keterangannya, Rabu (2/11).

Tito menyampaikan, sejumlah Pemda telah merealisasikan BTT dengan cukup baik. Dia menyebut, daerah tersebut di antaranya Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Sedangkan untuk daerah provinsi yang realisasi BTT-nya masih di bawah 2 persen per 28 Oktober 2022 adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

Tito juga meminta Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan perhatian terhadap realisasi BTT yang dinilai masih rendah di daerah Kabupaten Sukoharjo, Bengkulu Selatan, Indragiri Hulu, Kota Palembang, Palopo, Kupang, dan daerah lainnya yang memiliki nilai realisasi rendah.

“BTT-nya yang masih 0 atau di bawah 2 persen, (tolong) digunakan BTT-nya,” ucap Tito.

Mantan Kapolri ini juga menyoroti realisasi Bansos di seluruh Pemda sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak inflasi.

“Bansos juga salah satu instrumen untuk menjaga sosial safety net. Jaring pengaman sosial bagi masyarakat kita yang betul-betul mereka perlu dibantu karena ada kenaikan harga-harga, barang dan jasa,” ungkap Tito.

Tito membeberkan, dari alokasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, jumlah alokasi anggaran bansos sebesar Rp 12,032.97 triliun. Namun angka tersebut baru terealisasi sebesar 49,68 persen atau Rp 5,977.52 triliun per 28 Oktober 2022.

Angka itu didapat dari realisasi di tingkat provinsi sebesar 52,55 persen atau Rp 3,309.50 triliun, realisasi kabupaten 47,11 persen atau Rp 2,165.56 triliun, dan realisasi di tingkat kota sebesar 44,18 persen atau Rp 502,46 miliar.

“Itu dari 12 triliun lebih seluruh Pemda terpakai lebih kurang hampir separuh, (atau) 50 persen. Masih ada dua bulan lagi (untuk) bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat,” pungkas Tito.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) meminta Partai NasDem tidak terburu-buru melakukan deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada 10 November 2022. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menegaskan, sampai saat ini belum ada kesepahaman terkait capres dan cawapres yang akan diusung Koalisi Perubahan, di antaranya NasDem, Demokrat, dan PKS.

“Kami menghormati usulan Partai Nasdem terkait usulan deklarasi 10 November mendatang. Namun, pekerjaan rumah di tim kecil, antara Nasdem, Demokrat, dan PKS harus dituntaskan terlebih dahulu,” kata Kholid kepada wartawan, Rabu (2/11).

Kholid menyampaikan, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan tim kecil bentukan PKS, NasDem dan Demokrat. Hal ini terkait program perjuangan, desain pemerintahan ke depan, dan strategi kemenangan.

“Ini yang paling krusial, pasangan capres-cawapres yang akan kita usung bersama. Ini harus kita tuntaskan dahulu, sebelum kita bicara waktu deklarasi,” ungkap dia.

Menurut Kholid, PKS juga saat ini terus memperjuangkan Ahmad Heryawan atau Aher sebagai cawapres yang mendampingi Anies Baswedan yang diusung Nasdem sebagai capres. Sementara di sisi lain, PKS menyadari, Partai Demokrat juga mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

“Tentu kami juga menghormati calon-calon sahabat kami dari Partai Demokrat misalnya mengusulkan Ketum AHY. Atau Partai Nasdem yang sudah memiliki preferensi kepada calon tertentu,” ujar Kholid.

Oleh karena itu, Kholid mengatakan perlu membahas cawapres secara terbuka, rasional dan obyektif dengan mengedepankan rasa kebersamaan untuk kepentingn bangsa lebih tinggi di atas kepentingan politik.

“Tentu pembahasan di tim kecil tersebut, kami DPP PKS akan melaporkan ke majelis syuro dan kami akan menunggu keputusan majelis syuro, terkait koalisi capres dan cawapers,” pungkasnya. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Salah satu side event jelang penyelenggaraan KTT G20 adalah Religion Forum (R20). Kegiatan yang digagas Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf ini, digelar di Nusa Dua Bali hari ini sampai besok (2-3/11). Gus Yahya menekankan pelaksanaan R20 adalah gerakan global untuk menghasilkan solusi persoalan dunia dari pandangan agama.

Dalam paparannya sehari menjelang penyelenggaraan R20 kemarin (1/11), Gus Yahya mengatakan R20 tidak boleh jadi even biasa saja. Kegiatan R20 harus diadopsi oleh negara-negara anggota G20 lainnya. Dia besyukur Presiden Joko Widodo selaku ketua G20 periode sekarang, menyetujui pelaksanaan R20 menjadi bagian dari side event G20. “Kami ingin kegiatan R20 ini diadopsi dan jadi agenda (tetap) G20 dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Gus Yahya mengatakan R20 berupaya mengumpulkan para pemimpin agama dunia. Bersama-sama membangun dialog yang jujur dan lugas mengenai dua topik mendasar. Yaitu bagaimana menyikapi realitas problem relasi komunal antarkelompok agama yang berbeda. Menurut dia pada kenyataannya, kondisi ini masih menjadi situasi yang sangat problematis dalam berbagai krisis di dunia.

Lalu yang kedua adalah adalah bagaimana para pemuka agama dapat mengembangkan visi tentang agama. Sehingga dapat menjadi sumber solusi atas berbagai permasalahan global. Upaya yang mewujudkan dua topik besar itu adalah, dengan menanamkan nilai luhur serta spiritual agama, ke dalam dinamika politik dan ekonomi internasional.

“Gagasan diadakannya konferensi para pemuka agama internasional ini, dikembangkan oleh PBNU tepat setelah kongres nasional Desember (2021) lalu,” jelas dia. Baginya G20 Presidensi Indonesia adalah sebuah kesempatan besar. Dia menyampaikan lagi, Presiden Jokowi menyetujui R20 masuk dalam rangkaian kegiatan atau forum G20.

Dia mengakui bahwa usaha menghasilkan gerakan global dalam R20 bukan hal sepele. Untuk itu dia menggandeng Liga Muslim Dunia (Muslim World League/MWL). Dia berharap dengan sumber daya dan jaringan Liga Muslim Dunia, upaya membuat gerakan global itu bisa terwujud. “MWL merupakan entitas terpenting dengan predikatnya sebagai organisasi Islam internasional,” jelasnya.

Sekjen Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed Al-Issa menyambut baik kolaborasi R20 itu. “Dari Bali-lah akan ada aksi nyata mewujudkan perdamaian antarpemeluk agama,” katanya. Al-Issa mengatakan agenda R20 sangat penting dalam membangun pemahaman antara budaya dan peradaban. Baginya, peradaban dan budaya itu juga dalam sejarahnya dibentuk dari agama.

Dia menekankan bahwa begitu banyak masalah di dunia ini yang dilatari agama. Sehingga sudah seharusnya umat beragama secara bersama-sama mewujudkan perdamaian. “Tugas kita membangun, mewujudkan perdamaian di antara semua kalangan,” katanya.

Baginya forum R20 dalam rangkaian G20 Presidensi Indonesia harus bisa mewujudkan gagasan perdamaian dunia secara nyata. Sebab baginya, dialog yang ada selama ini masih dalam tataran konsep. Saat ini adalah momentum membuat langkah nyata.

Seperti diketahui, R20 digelar di Bali pada 2-3 November 2022. Acara ini dihadiri lebih dari 400 undangan dari dalam dan luar negeri. Mereka adalah para pemimpin agama, sekte, dan aliran kepercayaan dari berbagai negara dengan jutaan pengikut. Forum ini mengusung semangat harmoni agar antaragama saling menghargai dan tidak saling mereduksi. Serta mendorong terjadinya dialog yang dapat mengkristalisasi upaya perdamaian dunia. Rencananya hari ini gelaran R20 dibuka oleh Presiden Jokowi secara langsung. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Salah satu side event jelang penyelenggaraan KTT G20 adalah Religion Forum (R20). Kegiatan yang digagas Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf ini, digelar di Nusa Dua Bali hari ini sampai besok (2-3/11). Gus Yahya menekankan pelaksanaan R20 adalah gerakan global untuk menghasilkan solusi persoalan dunia dari pandangan agama.

Dalam paparannya sehari menjelang penyelenggaraan R20 kemarin (1/11), Gus Yahya mengatakan R20 tidak boleh jadi even biasa saja. Kegiatan R20 harus diadopsi oleh negara-negara anggota G20 lainnya. Dia besyukur Presiden Joko Widodo selaku ketua G20 periode sekarang, menyetujui pelaksanaan R20 menjadi bagian dari side event G20. “Kami ingin kegiatan R20 ini diadopsi dan jadi agenda (tetap) G20 dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Gus Yahya mengatakan R20 berupaya mengumpulkan para pemimpin agama dunia. Bersama-sama membangun dialog yang jujur dan lugas mengenai dua topik mendasar. Yaitu bagaimana menyikapi realitas problem relasi komunal antarkelompok agama yang berbeda. Menurut dia pada kenyataannya, kondisi ini masih menjadi situasi yang sangat problematis dalam berbagai krisis di dunia.

Lalu yang kedua adalah adalah bagaimana para pemuka agama dapat mengembangkan visi tentang agama. Sehingga dapat menjadi sumber solusi atas berbagai permasalahan global. Upaya yang mewujudkan dua topik besar itu adalah, dengan menanamkan nilai luhur serta spiritual agama, ke dalam dinamika politik dan ekonomi internasional.

“Gagasan diadakannya konferensi para pemuka agama internasional ini, dikembangkan oleh PBNU tepat setelah kongres nasional Desember (2021) lalu,” jelas dia. Baginya G20 Presidensi Indonesia adalah sebuah kesempatan besar. Dia menyampaikan lagi, Presiden Jokowi menyetujui R20 masuk dalam rangkaian kegiatan atau forum G20.

Dia mengakui bahwa usaha menghasilkan gerakan global dalam R20 bukan hal sepele. Untuk itu dia menggandeng Liga Muslim Dunia (Muslim World League/MWL). Dia berharap dengan sumber daya dan jaringan Liga Muslim Dunia, upaya membuat gerakan global itu bisa terwujud. “MWL merupakan entitas terpenting dengan predikatnya sebagai organisasi Islam internasional,” jelasnya.

Sekjen Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed Al-Issa menyambut baik kolaborasi R20 itu. “Dari Bali-lah akan ada aksi nyata mewujudkan perdamaian antarpemeluk agama,” katanya. Al-Issa mengatakan agenda R20 sangat penting dalam membangun pemahaman antara budaya dan peradaban. Baginya, peradaban dan budaya itu juga dalam sejarahnya dibentuk dari agama.

Dia menekankan bahwa begitu banyak masalah di dunia ini yang dilatari agama. Sehingga sudah seharusnya umat beragama secara bersama-sama mewujudkan perdamaian. “Tugas kita membangun, mewujudkan perdamaian di antara semua kalangan,” katanya.

Baginya forum R20 dalam rangkaian G20 Presidensi Indonesia harus bisa mewujudkan gagasan perdamaian dunia secara nyata. Sebab baginya, dialog yang ada selama ini masih dalam tataran konsep. Saat ini adalah momentum membuat langkah nyata.

Seperti diketahui, R20 digelar di Bali pada 2-3 November 2022. Acara ini dihadiri lebih dari 400 undangan dari dalam dan luar negeri. Mereka adalah para pemimpin agama, sekte, dan aliran kepercayaan dari berbagai negara dengan jutaan pengikut. Forum ini mengusung semangat harmoni agar antaragama saling menghargai dan tidak saling mereduksi. Serta mendorong terjadinya dialog yang dapat mengkristalisasi upaya perdamaian dunia. Rencananya hari ini gelaran R20 dibuka oleh Presiden Jokowi secara langsung. (*)

Reporter: JP Group