batampos – Wacana penyelesaian kasus korupsi melalui mekanisme restorative justice yang terceletuk dari pimpinan KPK Johanis Tanak mendapat kritik keras. Pandangan tersebut dinilai bisa mereduksi kejahatan korupsi sebagai pidana biasa, bukan extra ordinary crime. Jika sudah begitu, upaya memberantas korupsi yang selama ini dilakukan dipastikan sia-sia.

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menyebut konsep restorative justice tentu tidak tepat diterapkan pada kasus korupsi. Sebab, korupsi jelas masuk dalam satu dari tiga kejahatan luar biasa yang disepakati dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC). ”Dia (korupsi) bersama narkotika dan terorisme masuk kategori kejahatan luar biasa,” jelasnya kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id), kemarin (30/10).

Menurut Praswad, usulan atau gagasan restorative justice dari Johanis Tanak jelas berbahaya. Apalagi gagasan itu disampaikan di tengah ‘krisis’ penindakan kasus korupsi kakap di KPK belakangan ini. ”Sebaiknya Pak Johanis lebih banyak belajar lagi soal konsep restorative justice, karena tidak ada obat yang sama terhadap seluruh jenis kejahatan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Johanis Tanak kembali menyampaikan pandangan pribadinya soal penerapan restorative justice untuk penyelesaian kasus korupsi. Pandangan itu dia sampaikan beberapa saat setelah dilantik sebagai pimpinan KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar. ”Itu (penerapan restorative justice, Red) pandangan akademis, ya,” ujarnya kepada di KPK beberapa waktu lalu.

Johanis menegaskan pandangan itu hanya wacana atau gagasan pribadi semata. Bukan bagian tugas KPK. Wacana tersebut pun bukan sekali terlontar dari Johanis. Pandangan serupa juga pernah ia sampaikan di DPR. ”Pada saat itu masih di luar konteks lembaga, itu adalah suatu ide. Suatu ide bukanlah bagian dari pemikiran atau langkah yang harus dilakukan oleh lembaga,” ujarnya.

Pembahasan soal restorative justice belum lama ini juga disampaikan pimpinan KPK Nurul Ghufron. Dalam webinar bertajuk Restorative Justice untuk Penyelesaian Kasus Korupsi, Ghufron menyebut pihaknya selalu terbuka terhadap aspirasi dari seluruh elemen masyarakat tentang cara-cara pemberantasan korupsi. Termasuk aspirasi restorative justice tersebut.

”Sampai saat ini kami masih melakukan kajian tentang penerapan restorative justice pada tindak pidana korupsi,” terangnya pada webinar Jumat (28/10) lalu tersebut. Menurut Ghufron, kajian terhadap restorative justice merupakan upaya untuk mencari bentuk hukum yang bisa menyelesaikan masalah bangsa dari tindak pidana korupsi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah belum memasukkan skenario perpanjangan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) dalam antisipasi ancaman resesi tahun depan. Sinyal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Minggu (30/10).

Ditemui usai acara Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022, Airlangga tegas mengatakan belum ada rencana bantuan untuk pekerja itu bakal dilanjutkan. ”BSU ini kan kemarin dilanjutkan karena ada penyesuaian harga BBM. Sejauh ini belum ada (rencana di tahun depan, red),” ujarnya.

Bahkan saat ditanya mengenai adanya kemungkinan pemberian BSU saat resesi benar-benar terjadi, Airlangga justru balik mempertanyakan isu tersebut. ”Jarene sopo?” sambungnya.

Dia mengaku, Indonesia cukup optimis di tahun depan. Apalagi, menurut dia, managing director IMF mengatakan jika kondisi Indonesia saat ini seperti titik terang di kegelapan. Hal ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi di 2022 yang mencapai 5,2 persen. Angka tersebut pun optimis bisa dicapai kembali tahun depan. ”Kawasan Indo Pasifik akan tumbuh positif. India tumbuh 6 persen, ASEAN 5 persen, China 4 persen. Dibanding Eropa, Amerika, kawasan Indo Pasifik positif. Pertumbuhan ekonomi ke depan ditarik Indopasifik,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sekor ketenagakerjaan tengah menghadapi banyak tantangan. Mulai dari revolusi industri yang melahirkan otomasi dan disrupsi di berbagai bidang, serta secara sangat signifikan mengubah lanskap pasar kerja di Indonesia. Lalu, hantaman Pandemi Covid-19 yang juga berdampak cukup dahsyat di sektor ketenagakerjaan ini.

Saat ini sendiri, berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran terbuka per Februari tahun 2022 mencapai 8,4 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,83 persen.

”Memang kondisi ketenagakerjaan kita kini sudah mulai membaik, tetapi permasalahan lainnya juga muncul. Termasuk, ancaman resesi ekonomi global yang naudzubillah min dzalik, semoga tidak terdampak pada sektor ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ia mengatakan, tantangan atas resesi ini dapat dihadapi dengan peningkatan sumberdaya manusia, termasuk kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Hal ini selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024.

”Dalam konteks ini pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran,” ungkapnya.

Guna mendukung hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah melakukan sejumlah gebrakan. Diantaranya, transformasi balai latihan kerja (blk) menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), link and match ketenagakerjaan, hingga pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan melalui ekosistem digital SIAPkerja (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan). (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, berdasarkan koordinasi KBRI Seoul dgn otoritas setempat dan rumah sakit hingga pukul 12.30 WIB, diketahui adanya dua WNI yang terdampak dari tragedi Halloween Itaewon. Kedua WNI tersebut dilaporkan mengalami luka ringan akibat insiden perayaan Halloween di Itaewon.

”Kedua WNI tersebut saat ini dalam keadaan baik dan telah pulang dari rumah sakit,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (30/10).

Hingga saat ini, KBRI Seoul masih terus melakukan pemantauan soal kemungkinan adanya korban WNI lainnya dalam tragedi Halloween Itaewon. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan rumah sakit rujukan trus dilakukan guna menggali informasi kemungkinan adanya WNI yang menjadi korban.

Duta Besar RI di Seoul Gandi Sulistiyanto mengatakan, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan tim gerak cepat, persatuan pelajar Indonesia di Korea, serta simpul-simpul WNI untuk memantau sekiranya ada WNI yang terdampak. Pihaknya sempat terinformasi adanya 2 orang WNA yang menjadi korban tewas, namun telah dipastikan bahwa kedua orang tersebut bukan WNI. ”Sudah dicek oleh tim KBRI di sana bukan warga negara Indonesia,” ujarnya.

KBRI Seoul telah membuka hotline pengaduan yang bisa dimanfaatkan WNI yang membutuhkan bantuan. WNI bisa menghubungi nomor 010-5394-2546 dan akan segera direspon.

Berdasarkan pemberitaan di berbagai media nasional Korea, saat ini terdapat korban jiwa sekitar 149 orang dan 76 orang luka-luka. Jumlah tersebut dikhawatirkan akan bertambah.

Menurutnya, Presiden Yoon Suk Yeol pun telah mengadakan emergency meeting terkait kasus ini. Presiden Yoon juga sudah memerintahkan adanya emergency response kepada seluruh jajarannya untuk mengevakuasi para korban, mencegah terjadinya tambahan korban dan menjaga situasi di lokasi kejadian.

Dari informasi yang diperolehnya, saat kejadian mengerikan itu, sekitar 300 ribu orang tengah berkumpul di sana. Kegiatan ini pun diketahui bukan terorganisir, tapi spontanitas. Dari investigasi sementara, korban berjatuhan lantaran kekurangan oksigen dan terinjak-injak karena panik.

”Segenap keluarga besar KBRI Seoul menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya para korban tragedi perayaan Halloween di Itaewon,” ungkapnya. Dia berharap, para korban luka mendapatkan penanganan medis pada kesempatan pertama. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kasus intimidasi yang dilakukan aparat Polres Tomohon terhadap jurnalis Manado Pos, Julius Laatung disayangkan dewan pers. Terlebih jika kasus tersebut terkait dengan karya jurnalistik yang dikerjakan oleh Julius.

Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya mengatakan, tindakan okmun Polres Tomohon tidak dapat dibenarkan. Sebab, melanggar prinsip perlindungan terhadap kerja jurnalisme yang dijamin konstitusi.

“Dewan pers mengutuk keras perilaku yang dilakukan oknum kepolisian,” ujarnya kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id), kemarin (30/10).

Agung mengatakan, keberatan atas sebuah produk jurnalistik sudah memiliki prosedurnya tersendiri. Hal itu diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Di sana dijelaskan, siapapun yang merasa tidak senang dengan produk jurnalisme diberi ruang untuk keberatan.

“Bisa memberikan hak jawab kepada media atau mengadu langsung lewat dewan pers,” kata dia.

Atas dasar itu, kasus penjemputan paksa yang dilakukan kepolisian tomohon terhadap wartawan Manado Pos telah melanggar ketentuan. Lagi pula, lanjut Agung, penanggung jawab sebuah produk jurnalistik ada pada pemimpin redaksi, bukan wartawan. “Meskipun yang nulis wartawan,” imbuhnya.

Agung juga mengingatkan, pihaknya sudah memiliki MoU dengan Polri terkait pedoman penanganan kasus kerja jurnalistik. Dalam MoU tersebut sudah ditegaskan jika karya jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme dewan pers.

Dia menduga, MoU tersebut belum dipahami oleh seluruh jajaran aparat polri. “Bisa jadi (belum tersosialisasikan),” terangnya.

Sementara Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, sangat menyesalkan adanya dugaan kekeliruan anggota Polres Tomohon dalam menindaklanjuti pemberitaan media soal judi di Tomohon. Dengan melakukan penjemputan dan interogasi secara paksa. ”Meski wartawan itu sudah dipulangkan,” jelasnya.

Namun, penjemputan dan interogasi paksa tersebut diduga melanggar KUHAP, UU Pers dan Perkap nomor 6/2019 tentang penyidikan tindak pidana. ”Kompolnas mendesak Bid Propam Polda Sulut untuk turun melakukan pemeriksaan,” paparnya.

Dugaan aparat yang masih menggunakan cara-cara kekerasan bertentangan dengan aturan hukum dan instruksi Kapolri. Bila berdalih mewawancarai wartawan, tentnya bisa dilakukan dengan cara humanis dan persuasive. ”Bukan melakukan paksaan bahkan memaksa yang bersangkutan menandatangani dan membuat video pernyataan,” ujarnya.

Kompolnas sesegera mungkin melakukan klarifikasi ke Polda Sulut. Semua anggota yang terlihat harus diperiksa oleh Bid Propam. ”Surat perintah yang dikeluarkan juga harus dilihat, jangan sampai tindakan keliru anggota terulang,” urainya.

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo belum menjawab saat dikonfirmasi terkait kejadian tersebut. Pesan singkat dan telepon tidak direspon.

Di sisi lain, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) berharap wartawan Manado Pos untuk membuat pengaduan resmi. Dengan begitu, LBH Pers bisa memberikan bantuan hukum. “Tentu saja korban bisa mengadu ke kami (LBH Pers, Red),” ujar pengacara publik LBH Pers Mustafa. (*)

Reporter: JP Group