batampos- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta menegaskan urgensi pengesahan RUU KUHP saat rapat Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Selasa (9/11).

Sudirta menjelaslan, RUU inisiatif pemerintah ini telah masuk Prolegnas dan RUU Prioritas di tahun 2022.

“Saya ingin memaparkan sedikit terkait RUU KUHP yang juga merupakan “RUU operan” atau carry over dari Periode DPR 2014-2019 dan telah bergulir sejak lama dan melibatkan para ahli hukum pidana,” kata Wayan Sudirta dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.

Menurut Wayan Sudirta, para perancang asli naskah RUU KUHP ini bahkan sudah banyak yang telah tiada dan meninggalkan hasil pemikiran, kajian, dan penelitian terhadap perkembangan hukum pidana nasional.

Wayan Sudirta yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan dari Dapil Bali ini mengaku banyak mengikuti perkembangan RUU KUHP. Diketahui, pada 2012, kata Sudirta, RUU ini untuk pertama kalinya diserahkan Pemerintah kepada DPR bersama dengan RUU KUHAP.

Namun pada periode tersebut, kedua RUU tidak dapat terselesaikan. Selanjutnya, agenda untuk mereformasi Hukum Pidana Nasional ini terus berjalan.

Karena itu, Wayan Sudirta menyebut kebijakannya pada saat itu adalah memprioritaskan penyelesaian pembahasan hukum pidana materiil sebelum mereformasi hukum pidana formil.

“Maka, dimulai secara khusus pada tahun 2015, pembahasan RUU KUHP dimulai di Komisi III DPR RI bersama Pemerintah,” ujar Wayan Sudirta.

Dari seluruh data dan agenda tersebut, Sudirta melihat pembahasan RUU KUHP pada periode 2014-2019 dilakukan secara serius, terus-menerus, dan intens.

Artinya, menurut Wayan Sudirta, ada komitmen penuh dan melibatkan seluruh pihak dengan satu tujuan yang sama, yakni melahirkan RUU KUHP yang berkualitas, progresif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam proses yang ada, Wayan Sudirta juga telah melihat bahwa RUU KUHP sudah melibatkan banyak ahli hukum pidana, aparat penegak hukum dan peradilan, pihak masyarakat, maupun seluruh perwakilan dan ahli di bidang lainnya.

Namun pada penghujung pengesahannya di tahun 2019, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan dan memperdebatkan beberapa isi pasal yang dianggap “krusial”.

“Oleh karena itu, pengesahannya ditunda dan diputuskan untuk disahkan di DPR Periode 2019-2024,” ujar Wayan Sudirta.

Lebih lanjut, Wayan Sudirta juga memaparkan tentang kronologis dan pandangannya terkait RUU KUHP. Karena menurutnya, pemerintah dalam hal ini telah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan melibatkan sebanyak mungkin pihak terkait.

Oleh karena itu, masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang bermakna sebagaimana perkembangan dalam Putusan MK.

Pada tahun 2022 ini, Pemerintah telah melaporkan hasil sosialisasi ke berbagai daerah (14 daerah) dan masukan dari berbagai pihak. Kemudian menyerahkan draf hasil perubahan dan reformulasi terhadap RUU KUHP ini, terakhir pada 9 November 2022.

Reporter : JP GROUP

batampos – Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Banyak manfaat yang dirasakan oleh satuan pendidikan dari dana BOS yang sudah digelontorkan oleh pemerintah.

Nyoman Armaja, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Seirit, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali merasa sangat terbantu dengan adanya kenaikan satuan biaya dana BOS. Dari situ, Nyoman dapat mengalokasikan sebagai tambahan biaya operasional sekolahnya.

“Selain itu, karena satuan pendidikan di SMP hanya memiliki satu sumber biaya operasional yaitu BOS, sehingga kenaikan biaya BOS memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan program sekolah,” imbuhnya.

Senada dengan Nyoman Armaja, Zainab Latuconsina, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 20 Maluku Tengah juga mengatakan jika bantuan dana BOS sangat membantu pihak sekolah. Apalagi bantuan tersebut tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit sehingga pencairannya pun cepat dan tepat waktu.

Dikemukakan Zainab, kebijakan pemerintah yang mengubah besaran satuan dana BOS sesuai dengan tingkat kemahalan suatu daerah patut diapresiasi. “Perubahan ini sangat membantu pihak sekolah karena biaya pada tiap-tiap daerah tidak sama, tergantung jarak jauh dekatnya dengan kota, kabupaten, atau provinsi. Selain itu, penggunaan dana BOS lebih fleksibel dan tidak merugikan pihak sekolah dalam pengelolaannya, karena tidak ada intervensi dari pihak lain,” kata Zainab Latuconsina.

Beberapa kepala sekolah lainnya juga turut memberikan dukungan transformasi dana BOS. Surdianah, Kepala SDN Sermong, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Saleh, Kepala SDN 216 Maluku Tengah sama-sama menuturkan jika penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah sungguh membantu satuan pendidikan tanpa harus menunggu lama.

Djuni Haryanto, Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukerojo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur telah mendapatkan BOS Kinerja dari Kemendikbudristek atas prestasi kinerja sekolahnya. Ia mengungkapkan banyak manfaat dari dana BOS yang dirasakan, diantaranya meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik dan membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu.

Dana BOS Kinerja yang diperoleh, kata Djuni, dialokasikan untuk pembiayaan buku digital sebagai upaya pengembangan perpustakaan, belanja akses untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan digital, melayani guru dan siswa, serta pembiayaan penyediaan barang-barang yang mendukung implementasi Sekolah Penggerak di SD Negeri Sukorejo.

Selain itu, manfaat lain dari dana BOS Kinerja adalah untuk penyediaan pencetakan mandiri berupa buku dan bahan ajar yang diperlukan di sekolahnya. Hal itu dilakukan sebagai bagian dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka. “Dari pengelolaan BOS Kinerja ini semoga kita bisa memperbaiki capaian kompetensi yang diharapkan siswa,” harap Djuni.

Selanjutnya, SD Negeri Sukorejo telah menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sejak tahun tahun 2021 untuk pengelolaan dana BOS. Digunakan dalam perencanaan anggaran serta belanja kebutuhan sekolah tahun 2022, ARKAS sangat membantu karena di dalamnya ada empat belas komponen yang dicantumkan dan semua terinci detail.

“Cukup jelas ajuan tim BOS kita di tahun 2022. Ada empat komponen sebagai acuan yang bisa dibiayai dari BOS Kinerja, yaitu untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembelajaran dengan paradigma baru, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data,” jelas Djoni.

Dari beberapa praktik baik di atas, dana BOS yang diberikan pemerintah sangat berpengaruh bagi kelangsungan proses pembelajaran di sekolah, memacu sekolah untuk terus melakukan perbaikan serta mendorong sekolah untuk berprestasi tanpa meninggalkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaannya.    (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Pengetatan keamanan Mahkamah Agung (MA) oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kritik. Mantan pimpinan Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh menduga, pengetatan keamanan di lembaga kekuasaan kehakiman itu buntut dari operasi tangkap tangan (OTT), terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Imam pun mempertanyakan alasan MA menggunakan kekuataan TNI. Seharusnya MA tidak berlebihan dalam melakukan pengamanan di lembaga tertinggi peradilan itu.

“MA kok terkesan nggak ngerti tupoksi TNI. Aneh membaca berita MA dijaga oleh tentara, alasannya kata jubir MA Andi Samson Nganro agar hakim-hakim di MA dapat bekerja dengan tenang,” kata Imam kepada wartawan, Kamis (10/11).

“Patut dipertanyakan, masa sih tentara nggak tahu tupoksi TNI? Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 6 sampai 8 UU tersebut, tidak satu pun tupoksi yang menugasi TNI melakukan pengamanan terhadap Kementerian/Lembaga,” tegasnya.

Imam menegaskan, tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah dan melindungi bangsa dari ancaman. Sebab, TNI pada dasarnya memiliki tugas di bidang pertahanan.

“Sudah jelas dalam peraturan perundangan kita fungsi pengamanan dilakukan oleh Polri, sedangkan tentara sesuai UU TNI memiliki tugas di bidang pertahanan. Seolah MA tidak lagi mempercayai Polri,” papar Imam.

Imam lantas berpendapat, pimpinan di MA merasa lebih aman mendapat pengamanan dari tentara. Sehingga tidak khawatir kantornya dilakukan penggeledahan oleh aparat penegak hukum, seperti KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

“Sehingga tidak khawatir kalau misalnya ada upaya OTT, penggeledahan dan sejenisnya oleh penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan atau Kepolisian. Apalagi beberapa kali ada hakim agung dan staf MA yang terlilit kasus hukum,” beber Imam.

Imam meminta, MA menyerahkan pengamanan di lingkungannya kepada Polri. Dia mengimbau, MA tidak mengambil jalan pintas melangkahi kewenangan Polri.

“Serahkan sajalah pengamanan MA kepada Polri. Toh dalam hal tertentu Polri dapat minta BKO dari TNI. Jangan sampai MA mengambil jalan pintas melangkahi kewenangan Polri,” pungkas Imam.    (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Anak buah Ferdy Sambo kembali dihadirkan dalam persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Polisi Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf.

Secara keseluruhan ada sepuluh saksi yang dipanggil dalam sidang kemarin (9/11). Mulai ajudan, asisten rumah tangga (ART), sampai sekuriti. Majelis hakim yang diketuai Wahyu Iman Santosa berusaha menggali peran kedua terdakwa dalam peristiwa pembunuhan berencana terhadap Yosua. Adzan Romer, salah seorang ajudan Sambo, sempat ditanya terkait ekspresi yang tampak pada diri Ricky dan Kuat pasca penembakan.

Sesuai dengan keterangan yang disampaikan dalam sidang dua hari lalu, Romer membenarkan bahwa setelah mendengar letusan tembakan dirinya sempat bertemu muka dengan Sambo. Setelah itu, dia masuk ke rumah dan melihat Yosua tergeletak di lantai. Sementara, Ricky, Kuat, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) diam berdiri.

Dia lantas bertanya kepada Ricky berkenaan dengan peristiwa yang terjadi. ”Saya tanya (Ricky) tidak jawab,” ujarnya.

Kepada Romer, jaksa penuntut umum (JPU) mempertanyakan keterangannya yang berubah-ubah dan berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP). ”Apa yang menyebabkan Saudara memberikan keterangan berubah-ubah?” tanya jaksa. ”Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran,” jawab dia. Ketakutan itu yang membuat keterangannya dalam sidang berbeda dengan keterangan di BAP.

Tidak puas dengan jawaban tersebut, jaksa kembali bertanya kepada Romer berkenaan dengan penyebab munculnya perasaan takut tersebut. ”Takut sama Bapak,” kata Romer. ”Bapak siapa?” cecar jaksa. ”Pak Sambo,” jawab Romer.

Untuk menegaskan keterangan itu, jaksa menambah pertanyaan untuk Romer. ”Jadi, saudara takut sama Ferdy Sambo. Kenapa takut?” tanya jaksa. Romer menjawab, dirinya takut karena sudah ada korban meninggal dunia.

Dalam sidang yang sama, majelis hakim menggali keterangan dari Susi. ART yang bekerja untuk Sambo dan Putri Candrawathi itu turut serta dalam perjalanan ke Magelang hingga atasannya kembali ke Jakarta. Hakim Wahyu meminta Susi menjelaskan rangkaian peristiwa mulai 4 Juli sampai 8 Juli 2022. Termasuk peristiwa pada 7 Juli atau sehari sebelum penembakan terjadi. (*)

Reporter: JP Group