batampos – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Hiariej, menyebut penjelasan pasal 278 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November mengalami perubahan.

Hal itu dia katakan usai menyerahkan naskah RUU KUHP hasil dialog publik dan sosialisasi itu kepada Komisi III DPR dalam rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

“Ya, kami tambahkan di naskah terbaru,” kata dia.

Ia mengatakan, perubahan dalam pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden tersebut berupa tambahan penjelasan, di antaranya penjelasan bahwa penyerangan harkat dan martabat yang dimaksudkan adalah menista atau memfitnah.

Kemudian, kata dia, dalam pasal 278 draf RUU KUHP teranyar itu dikatakan pula pasal itu tidak dimaksudkan menghalangi kebebasan berpendapat, maupun berdemokrasi dan berekspresi, sehingga di dalam penjelasan itu, ujarnya lagi, pemerintah ingin menyatakan bahwa unjuk rasa itu tidak menjadi persoalan ataupun masalah.

“Makanya mengapa kita membunyikan, kalau dia menyampaikan ekspresi atau pendapat itu dalam bentuk unjuk rasa sesuatu yang tidak ada masalah, begitu,” ujarnya.

Ia pun mengaku terbuka terhadap masukan anggota Komisi III DPR terkait pasal-pasal di dalam naskas RUU KUHP yang diserahkan pihaknya hari ini agar dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk ditindaklanjuti dalam agenda pembahasan pada 21 dan 22 November mendatang.

“Tadi usulan dari Pak Taufik Basari tadi ada penambahan lagi beberapa hal untuk mencegah jangan sampai ada multi interpretasi,” kata dia.

Sebelumnya dalam raker, anggota Komisi III DPR, Taufik Basari menyampaikan masukannya agar pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU KUHP dibatasi yakni menyangkut bentuk fitnah.

“Supaya tidak meluas lagi tafsirnya, maka saya mengusulkan agar yang dimaksud dengan menyerang harkat dan martabat presiden ini kita batasi dengan bentuk fitnah yaitu tuduhan yang diketahuinya tidak benar,” katanya.

Menurut Basari pembatasan dalam pasal tersebut diperlukan guna menjaga marwah negara demokrasi, serta mencegah agar tidak dipergunakan sewenang-wenang oleh pemerintah yang otoritarian.

“Hal yang sama juga terkait dengan pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan oleh karena itu ini pun kita batasi bahwa yang dimaksud penghinaan adalah perbuatan berupa fitnah,” ujarnya.

Menurutnya, diperlukan batasan penjelasan yang objektif dalam pasal tersebut agar lebih terukur dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Jadi biar jelas dan pembuktiannya pun juga objektif, kalau penghinaan kan subjektif, ya,” kata dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan daftar produsen obat dan industri yang menggunakan bahan baku pelarut Propilena Glikol yang tercemar Etilena Glikol dan Dietilena Gkikol (EG dan DEG) sebagai senyawa pemicu gagal ginjal akut pada anak. BPOM menarik obat dan memusnahkam obat-obatan tersebut.

BPOM menemukan industri farmasi yang tidak memenuhi syarat, yaitu PT YF, PT Universal Pharmaceutical Industries (PT UPI), dan PT Afi Farma (PT AF) yang sebelumnya telah diumumkan.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan dari penelusuran tersebut, diperoleh informasi bahwa pelarut itu juga digunakan di beberapa industri farmasi lain.

Penny juga mengatakan, BPOM segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan sampling dan pengujian produk jadi dan bahan baku pelarut dari industri farmasi tersebut, yaitu PT Ciubros Farma (PT CF) dan PT Samco Farma (PT SF).

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan adanya cemaran EG dan DEG yang melebihi ambang batas dalam produk jadi dari kedua industri farmasi tersebut. Kepada PT CF dan PT SF, BPOM memerintahkan penarikan obat sirop dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan terhadap seluruh bets produk sirup obat yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas, serta larangan produksi dan distribusi seluruh sirup obat dari kedua industry farmasi tersebut.

Berikut obat sirop yang produksi PT CF lalu ditarik dan dimusnahkan:

2. Citoprim (antibiotik), bentuk sediaan suspensi kemasan dus, botol plastic @60 mL dengan nomor izin edar DKL9604004633A1.

Berikut obat sirop yang produksi PT SF yang ditarik dan dimusnahkan. Apa saja?

1. Samcodryl (obat batuk), bentuk sediaan sirup kemasan dus, botol plastik @60 ml dan @120 ml dengan nomor izin edar DTL8821904637A1.

2. Samconal (obat demam), bentuk sediaan sirup kemasan dus, botol plastik @60 ml dengan nomor izin edar DBL8821905137A1.

Penarikan mencakup seluruh gerai, antara lain PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Pemusnahan semua persediaan obat dilakukan dengan disaksikan oleh Petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dengan membuat Berita Acara Pemusnahan.

“Di samping pemberian sanksi administratif, BPOM akan melakukan pendalaman terhadap potensi pelanggaran hukum lainnya,” kata Penny.

Apa itu Propilena Glikol?

Adalah pelarut atau salah satu bentuk produk turunan alkohol seperti halnya EG dan DEG. Propilena Glikol memiliki sifat fisika (bentuk dan tampilan) dan kimia yang sama dengan EG dan DEG serta dapat berfungsi sebagai pelarut, namun memiliki toksisitas yang sangat berbeda. EG dan DEG memiliki efek lebih berbahaya dibanding Propilena Glikol.

Ambang batas aman cemaran EG dan DEG pada bahan baku Propilena Glikol telah ditetapkan kurang dari 0,1 persen. Dan ambang batas aman atau Tolerable Daily Intake (TDI) untuk cemaran EG dan DEG pada obat sirop tidak melebihi 0,5 mg/kg berat badan per hari. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Hubungan antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dengan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina kembali memanas. Pemicunya, menurut kubu Marlin, adalah larangan Ansar kepada Marlin melakukan road show ke SMA dan SMK se-Kepri. Kubu Ansar menyebutkan, larangan itu muncul karena dalam kunjungannya Marlin melakukan kampanye terselubung untuk Pilkada 2024.

Pada Senin (7/11/2022) pagi, Marlin berkunjung ke SMAN 8 Batam di Bengkong. Dalam video singkat yang beredar luas di media sosial, Marlin terlihat berdialog dengan pelajar di lapangan sekolah. “Dalam pemilihan wali kota Batam setuju nggak kalau ibu kaderisasi (menggantikan-red) dari Pak Rudi?” tanya Marlin kepada para siswa. Muhammad Rudi merupakan wali kota Batam saat ini. Ia adalah suami Marlin.

Oleh para pendukungnya, Marlin telah dideklarasikan sebagai calon wali kota Batam 2024 dan Muhammad Rudi sebagai calon gubernur Kepri 2024.

SMAN 8 Batam bukanlah sekolah pertama yang dikunjungi Marlin. Jauh sebelum itu, Marlin sudah mampir di sejumlah sekolah, di antaranya SMAN 3 Batam, SMAN 5 Batam, SMAN 2 Karimun, dan SMAN 1 Lingga.

Sedianya, pada Selasa (8/11/2022), Marlin berencana berkunjung ke SMAN 4 Karimun. Namun, menurut seorang pegawai yang biasa mengiringi perjalanan Marlin, agenda itu batal sebab ada larangan dari Gubernur Ansar Ahmad melalui Kepala Dinas Pendidikan Andi Agung. “Nggak boleh lagi masuk ke sekolah-sekolah,” ujarnya.

Gubernur Ansar menolak menanggapi masalah tersebut. “Saya no comment,” ujarnya saat ditemui di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (9/11/2022). Ansar sempat menjelaskan beberapa hal terkait polemik yang tengah mencuat itu. Hanya saja, ia tak mau keterangannya dikutip di media. “Kalau di-up di media, nanti tambah runcing (masalahnya),” katanya.

Staf khusus Gubernur Kepri, Hendri Sanopaka, mengatakan kunjungan Marlin ke SMAN 8 Batam nyata berbau kampanye dan politik praktis.

“Sampai saat ini, sekolah ataupun perguruan tinggi adalah wilayah yang bebas dari politik praktis,” ujar Hendri, Rabu (9/11/2022), di Tanjungpinang.

Menurut dia, sangat tidak etis menjadikan sekolah atau kampus untuk kegiatan politik praktis.

“Kapasitas datang sebagai wakil gubernur Kepri sah-sah saja. Namun ketika mendeklir maju sebagai calon wali kota tentu sangat tidak etis,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika kegiatan tersebut dilakukan di luar wilayah sekolah, tidak terlalu dipersoalkan. Sebab, sampai saat ini, secara formal sekolah atupun perguruan tinggi harus bebas dari politik praktis.

Politisi Partai Nasdem Kepri, Yusrizal, membantah Marlin berkampanye di sekolah-sekolah. “Saya yakin Ibu Marlin tak bermaksud kampanye. Ini ibarat orangtua ketemu anaknya, lalu semangat menyampaikan pembangunan Batam, sehingga tercetus kata-kata itu,” ujar Yusrizal, kepada Batam Pos, Rabu (9/11/2022) malam.

Sikap KPU dan Bawaslu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam kompak mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar jika seseorang berkampanye di sekolah sekarang ini. Sebab, hingga saat ini, belum ada penetapan peserta pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Batam, Reza Syailendra, mengatakan tahapan masih jauh. “Saat ini masih tahapan faktual,” kata Reza saat dihubungi, Rabu (9/11/2022).

Ia mengatakan, belum ada partai ataupun peserta pemilu. Sehingga, kata dia, Bawaslu pun tidak bisa mengambil tindakan atas itu.

Saat ditanya soal etika, Reza mengatakan bahwa Bawaslu berlandaskan aturan. Dan, saat ini, belum ada aturannya.

Hal senada disampaikan komisioner KPU Batam, William Seipattiratu. Ia mengatakan bahwa kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan peserta pemilu atau pihak lainnya. Kampanye berisikan untuk meyakinkan pemilih, dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu.

“Nah, sampai saat ini tahapan Pemilu 2024 memang sudah berjalan. Tetapi peserta pemilu belum ada,” ungkapnya.

Konflik sejak Awal

Memanasnya hubungan Ansar-Marlin bukan kali ini saja. Minggu, 4 September lalu, saat menghadiri pelantikan paguyuban Samosir Nauli di Golden Prawn, Bengkong, Wali Kota Batam Muhammad Rudi ketika memberi kata sambutan menyampaikan bahwa istrinya, Marlin Agustina, tidak pernah diberi tugas oleh Gubernur Ansar.

“Bukan tidak mau masuk kantor, memang tidak dikasih kerjaan. Ya, sudah,” kata Rudi.

“Masuk kantor kalau nggak ada kerja, ngapain, Pak. Bagus di rumah saja. Lebih baik kembangkan di Batam. Manalah tahu, tahun 2024 maju (calon) wali kota, jadi pula wali kota bapak ibu sekalian. Suaminya gubernur, istrinya wali kota,” papar Rudi.

Pernyataan ini kemudian ditangkis Ansar. Ia mengatakan, tugas gubernur dan wakil gubernur sudah diatur secara jelas oleh undang-undang dan peraturan lainnya. “Semuanya sudah jelas. Banyak yang bisa dikerjakan,” katanya.

Perpecahan pasangan ini, sejatinya, sudah terasa tak lama setelah pelantikan 25 Februari 2021. Pemicunya diduga terkait kesepakatan soal bagi-bagi jabatan yang tak tercapai. Hal itu terungkap dari rencana aksi Perkumpulan Anak Tempatan (Perpat) Kota Batam yang merencanakan menggelar demonstrasi di Graha Kepri, Batam Center, Senin (12/4/2021).

Aksi ini menuntut janji Ansar terhadap Marlin yang kabarnya akan memberikan empat posisi strategis kepada orang-orang Marlin di Pemerintah Provonsi (Pemprov) Kepri.

Empat posisi itu adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepri dan tiga kepala dinas. Ormas yang mendukung Marlin ini tak terima Ansar tak menepati janjinya terhadap Marlin. Apalagi kesepakatan antara keduanya itu terjadi sebelum Pilkada Gubernur Kepri 2021.

Terbukanya janji politik Ansar kepada Marlin, dibalas oleh kelompok pendukung Ansar melalui organisasi sayap Partai Golkar, Garda Nasional (Garnas) Kota Batam. Ketua Garnas Batam, Ryan Jimmi Siburian, kepada media menyatakan justru Rudi-lah yang berutang janji politik pada Ansar dan Golkar.

Janji itu disepakati dalam pertemuan di Hotel Radisson, Batam, beberapa waktu menjelang Pilkada 2020. Menurut Ryan, ada tiga janji politik Rudi yang diingkari, yakni pertama, Golkar mendukung Rudi di Batam, Rudi dengan Nasdem mendukung Apri Sujadi dan Roby Kurniawan di Bintan. Namun kenyataannya Rudi bersama Nasdem justru memajukan calon lain di Bintan.

Kedua, Batam dan Karimun harus menjadi target Nasdem untuk memenangkan Ansar-Marlin. Kenyataannya, suara Rudi besar, sebaliknya Ansar-Marlin kalah di Batam. Mereka berada di posisi buncit perolehan suara di Batam. Ketiga, Rudi punya komitmen mendukung kader Golkar Ade Angga maju dalam kursi eksekutif di Tanjungpinang, namun kenyataannya mentah.

Menyikapi kabar permintaan jabatan itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang merupakan suami dari Marlin angkat bicara. Apalagi isu berkembang bahwa dia diduga ada di balik permintaan jabatan strategis itu melalui istrinya.

Rudi pun membantah ada permintaan khusus untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan tiga jabatan kepala dinas di Pemprov Kepri kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. (*)