batampos – Hampir semua kantor dinas dan badan di lingkungan Pemkab Bangkalan disambangi tim penyidik KPK pekan lalu. Hasilnya, KPK mengamankan berbagai dokumen dan bukti elektronik sebagai barang bukti. KPK menyebut bukti-bukti itu bakal mengungkap peran para tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan, total ada 14 lokasi penggeledahan di Bangkalan. Selain kantor dinas dan badan, tim penyidik juga menggeledah kantor DPRD serta rumah pribadi Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Dari penggeledahan belasan tempat itulah barang bukti tambahan didapatkan.

Ali memerinci, ada 12 kantor dinas dan badan yang disambangi tim penyidik pekan lalu. Di antaranya, kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dinas perindustrian dan tenaga kerja, dinas ketahanan pangan (DKP), serta dinas pemberdayaan masyarakat desa.

KPK juga menyambangi kantor dinas kesehatan (dinkes), dinas perhubungan (dishub), dinas pendidikan (dindik), dinas lingkungan hidup (DLH), dinas koperasi dan usaha mikro, dinas sosial (dinsos), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Penggeledahan tersebut dilakukan secara maraton pada 24–28 Oktober atau lima hari.

Ali mengungkapkan, barang bukti dokumen yang diperoleh dari penggeledahan itu tengah dianalisis oleh tim penyidik. Hasil analisis itu akan menjadi dasar penyitaan untuk melengkapi pemberkasan perkara. ’’Nantinya (barang bukti, Red) juga mampu mengungkap peran dari para tersangka dan pihak terkait lainnya,’’ paparnya kemarin (1/11).

Sebelumnya, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan. Selain Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, ada lima pejabat teras pemkab setempat yang turut menjadi tersangka. Mayoritas menjabat sebagai kepala dinas (Kadis).

Keenam tersangka telah dicegah bepergian ke luar negeri. Surat permohonan pencegahan sudah dikirimkan KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Pencegahan itu dilakukan untuk enam bulan ke depan atau sampai April 2023.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos, bupati Bangkalan diduga menerima suap Rp 3,9 miliar terkait jual beli jabatan di pemkab setempat. Selain itu, adik Bupati Bangkalan (periode 2003–2013) Fuad Amin Imron tersebut juga disangka menerima gratifikasi Rp 70 miliar.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Ketua Komisi IX DPR RI, Felly E. Runtuwene mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan farmasi terkait adanya sanksi pidana dan denda atas kelalaian yang menyebabkan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak. Menurut Felly, jika terbukti, maka produsen farmasi akan dipidana 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

“Kami mengingatkan jika ada pelanggaran terhadap keamanan sediaan farmasi, berdasarkan Pasal 188 Jo Pasal 196 UU Kesehatan menyatakan setiap orang dengan sengaja memproduksi dan mengedar farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak penuhi persyaratan keamanan, dipidana 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar,” kata Felly saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11).

Dia menegaskan, perusahaan farmasi tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak memenuhi syarat atau standard yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

batampos- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak di Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan data Selasa (1/11) tercatat 325 kasus pasien gagal ginjal. Dia menyebut, dari jumlah tersebut sebanyak 178 pasien gagal ginjal akut dilaporkan meninggal dunia.

“Data per kemarin yang kita bisa monitor ada 325 kasus ginjal akut di seluruh Indonesia dan memang ada konsentrasi di beberapa provinsi tertentu, terutama di daerah Sumatera Utara, daerah Jawa bagian barat, bagian timur, dan juga daerah Sulawesi Selatan,” kata Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, wilayah penyumbang kasus gagal ginjal akut terbanyak adalah DKI Jakarta. Kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Aceh, Sumatera Barat, dan Bali.

Kendati kasus naik, menurut Budi, jumlah pasien meninggal dunia akibat gagal ginjal akut mengalami penurunan, yakni sebesar 54 persen dari sebelumnya 60 persen.

“Kemudian kita juga melihat meninggalnya sekarang 178 dari 325, sekitar 54 persen. Ini sudah menurun dari kondisi sebelumnya yang sempet mencapai 60 persen,” ungkap Budi.

Budi menduga, mereka yang terpapar GGAPA akibat mengonsumsi obat-obatan yang mengandung zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Hal ini diketahui berdasarkan analisis toksikologi pasien, obat-obatan yang dikonsumsi pasien, dan rekomendasi WHO.

“Faktor terbesar pemicu peningkatan kasus gangguan ginjal akut ini adalah senyawa kimia masuk ke dalam tubuh anak,” ucap Budi.

Budi mengutarakan, dugaan zat kimia berbahaya penyebab GGAPA pun diperkuat dari hasil pemeriksaan biopsi terhadap tiga pasien di RSCM. Hasilnya ditemukan terdapat kandungan EG.

Bahkan, kata Budi, tubuh pasien juga ditemukan kandungan kristal calcium oxalate atau pembentukan batu ginjal di dalam ginjal pasien. Selain dari penguatan hasil biopsi, pihaknya juga mendatangi rumah pasien GGAPA dan ditemukan obat sirop yang dikonsumsi oleh pasien.

Dari penelusuran Kemenkes ke rumah 325 pasien, lanjut Budi, ditemukan 232 jenis obat-obatan. Kemenkes juga sudah menyampaikan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Kami mengambil kesimpulan bahwa risiko paling besar dari anak-anak kita yang sakit dan meninggal adalah karena senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh anak-anak ini,” pungkas Budi. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Warga di Pantai Base G, Jayapura Utara, Papua, kemarin (1/11) pagi digegerkan dengan ditemukannya jenazah pria yang memakai peralatan menyelam. Setelah diidentifikasi, sosok tersebut adalah Filep Jacob Karma, salah seorang tokoh yang getol menyuarakan Papua Merdeka.

Pria 62 tahun itu ditemukan warga pada pukul 06.30 WIT di bibir pantai dengan posisi telentang. Berdasar informasi dari warga, motor Filep Karma sudah terparkir beberapa hari di sekitar lokasi. Kondisi tubuh jenazah juga terlihat membengkak dan mengenakan pakaian selam yang masih lengkap dengan weight belt diving yang terpasang di pinggang.

Dugaan sementara, korban meninggal akibat kecelakaan laut. Ini terlihat dari kostum korban yang terkoyak yang mungkin disebabkan tersangkut karang. ”Beliau memang suka melakukan spearfishing atau berburu ikan dengan menombak, tapi pada malam hari,” kata Koman, ketua Komunitas Molo Jayapura.

Dia mengungkapkan, dari foto jenazah terlihat pada tangan kiri terpasang dive comp dan weight belt (pemberat). Menurut Koman, pada umumnya dive comp ini akan sangat membantu penyelam untuk memberi tanda soal kedalaman, kapasitas, atau volume oksigen hingga waktu yang tepat harus naik ke permukaan.

Namun, saking asyiknya menyelam, kadang penyelam bisa mengalami masalah jika oksigen dalam tabung menipis. Dia bakal mengalami decompression sickness atau keadaan medis yang menjadi akumulasi nitrogen di dalam tubuh menggelembung serta menyumbat aliran darah dan sistem saraf. ”Keadaan seperti stroke ini yang paling ditakutkan penyelam,” tegas Koman.

Sementara itu, Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Victor Mackbon menyampaikan bahwa aparat masih menyelidiki kasus penemuan jenazah Filep Karma. Menurut Victor, pihak keluarga menolak otopsi sehingga polisi membuat surat pernyataan penolakan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dari keterangan pihak keluarga, komunikasi terakhir dengan korban dilakukan pada 27 Oktober lalu. ”Keluarga menyebutkan, korban keluar rumah dengan tujuan ingin menyelam untuk menangkap ikan,” ujarnya.

Sementara itu, setelah jenazah Filep Karma dibawa ke RS Bhayangkara, sekitar pukul 13.00 WIT puluhan orang yang kebanyakan berasal dari KNPB (Komite Nasional Papua Barat) mendatangi rumah sakit. Mereka menginginkan jenazah dikeluarkan dan diletakkan di lapangan terbuka untuk disaksikan banyak orang. Sebab, menurut mereka, Filep Karma bukan hanya milik orang Biak, tetapi sudah milik seluruh masyarakat Papua.

Namun, Kapolresta Victor menolak dan tetap mengarahkan jenazah sesuai dengan keinginan pihak keluarga. Suasana sempat tegang. Apalagi, saat Kapolresta berbicara, ternyata ada yang menyela. Beruntung, Dominikus Surabut, ketua Dewan Adat Papua versi kongres luar biasa, bersama anak perempuan mendiang Filep Karma datang. Mereka menjelaskan kepada massa bahwa jenazah sudah harus dibawa ke rumah duka.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, akan mengevaluasi kinerja menteri di pemerintahan jika terganggu oleh kegiatan terkait bursa calon presiden menjelang Pemilu 2024.

“Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi, apakah harus cuti panjang banget atau tidak,” kata Presiden Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, (2/11).

Presiden mengatakan tugas sebagai menteri harus diutamakan meskipun menteri terkait akan berkontestasi dalam Pemilu 2024

“Ya tugas sebagai menteri harus diutamakan,” ujar Presiden.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut menanggapi pertanyaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Putusan tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 68/PUU-XX/2022.

Dalam putusan itu, MK menerima sebagian permohonan gugatan yang diajukan Partai Garuda terkait Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu.

“Menyatakan frase ‘pejabat negara’ dalam pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7/2017 tentang pemilu … bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,” kata Ketua MK, Anwar Usman, dalam sidang daring, Senin (31/10).

Dalam putusannya, MK menambahkan jabatan yang dikecualikan yaitu memasukkan menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres.

“Termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden,” kata dia.

MK juga menyatakan ada delapan kategori pejabat setingkat menteri yang tetap harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden.

Para pejabat itu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung Mahkamah Agung; Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; serta Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MK. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat dalam mendukung Ukraina dengan tetap mempertahankan sanksi keras atas Rusia sebagai agresor. Kesepakatan ini terjadi saat pertemuan keduanya di Tokyo, Selasa (1/11/2022).

Kishida dan Steinmeier mengatakan, Jepang dan Jerman akan bergandengan tangan menghadapi berbagai tantangan global sebagai ketua dari Kelompok 7 negara industri besar (G7) yang akan datang dan yang saat ini menjabat. “Sekarang saya sangat merasakan pentingnya kolaborasi erat ini,” kata Kishida.

BACA JUGA:
Terlibat Skandal Gereja Unifikasi, Jepang Ganti Menteri Ekonomi

Sementara itu, Presiden Jerman, yang tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan, menekankan perlunya memberi tekanan lebih pada Moskow.

Beberapa anggota G7 seperti Jepang dan Jerman masih mengimpor energi dari Rusia, termasuk gas alam.

Namun, anggota G-7 lainnya seperti Inggris, Kanada, Prancis, Italia, dan Amerika Serikat serta Uni Eropa, telah memimpin upaya internasional menjatuhkan sanksi ekonomi berat terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina sejak Februari 2022.

Jepang akan mengambil alih jabatan presiden bergilir G7 dari Jerman di 2023 mendatang.

Pada Selasa (1/11), Kishida dan Steinmeier berjanji bekerja sama menuju keberhasilan konferensi tingkat tinggi (KTT) G7 di Hiroshima pada 2023.

Kishida dan Steinmeier juga membahas kerja sama untuk menuju realisasi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yakni sebuah visi yang dipromosikan oleh Jepang dan Amerika Serikat dalam suatu perlawanan terselubung terhadap kekuatan militer Tiongkok yang tumbuh di kawasan Asia-Pasifik.

Tokyo dan Berlin telah berpandangan sama bahwa keamanan Eropa tidak dapat dipisahkan dari Asia.

Kishida menjadi perdana menteri Jepang pertama yang berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada Juni 2022 lalu.

Pemerintah Jepang dan Jerman akan mengadakan pembicaraan keamanan “two-plus-two” di sela-sela pertemuan menteri luar negeri G7 di Kota Munster, Jerman Barat. Kegiatan ini dijadwalkan selama dua hari hingga Jumat (4/11) mendatang. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak