batampos – Harga ayam potong di Pasar Baru Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, mengalami penurunan sekitar Rp1.000 per kilogram. Saat ini, ayam potong dijual dengan harga Rp43.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp44.000 per kilogram.

Salah seorang pedagang ayam potong, Ayu, mengatakan penurunan harga terjadi setelah pasokan ayam kembali stabil. Sebelumnya, harga sempat naik akibat pasokan yang menipis.

“Awalnya harga Rp42.000 per kilogram, lalu naik jadi Rp44.000 karena pasokan berkurang. Setelah pasokan stabil, sekarang turun jadi Rp43.000 per kilogram,” ujar Ayu, Selasa (23/12).

Meski pasokan sudah relatif stabil, Ayu mengungkapkan pedagang masih dibatasi dalam pengambilan ayam dari pemasok. Saat ini, pedagang hanya diperbolehkan mengambil 50 kilogram per hari, turun dari sebelumnya 70 kilogram per hari.

“Masih sangat terbatas,” katanya.

Menurut Ayu, kondisi pasar saat ini masih aman karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang memasuki masa libur sekolah. Namun, ia memperkirakan permintaan ayam akan meningkat saat program MBG kembali berjalan.

“Kalau MBG mulai lagi tanggal 5 Januari 2026, pasti permintaan naik. Biasanya mereka sudah pesan ayam tanggal 2 atau 3 Januari,” ujarnya.

Ia menegaskan, pedagang hanya mengikuti pergerakan harga dari pemasok. Jika harga naik, pedagang akan menyesuaikan, begitu juga sebaliknya.

“Kalau harga dari pemasok naik, kami ikut naikkan. Tapi kalau turun, pasti ikut turun,” tambahnya.

Sementara itu, harga daging beku di Pasar Baru Tanjunguban justru mengalami kenaikan. Saat ini, daging beku dijual sekitar Rp125.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp115.000 per kilogram.

Pedagang daging beku, Supar, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh tersendatnya pasokan dari Batam, sehingga stok di pasaran berkurang.

“Barang sulit masuk dari Batam, sementara permintaan tinggi. Otomatis harga jadi mahal,” ujarnya.

Meski harga meningkat, Supar menyebut masyarakat masih tetap membeli daging beku, namun dengan jumlah yang lebih sedikit.

“Biasanya beli setengah kilogram, sekarang paling beberapa ons,” katanya.

Ia juga mengakui bahwa bukan hanya daging beku yang mengalami kenaikan harga, melainkan sejumlah komoditas lain.

“Semuanya mahal sekarang, jadi ibu rumah tangga harus pintar-pintar mengatur keuangan,” ujarnya.

Di sisi lain, harga sejumlah komoditas sayuran justru mengalami penurunan. Pedagang sayur, Rida, menyebut harga cabai merah turun menjadi Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp95.000 per kilogram. Sementara cabai rawit turun menjadi Rp80.000 per kilogram dari Rp90.000 per kilogram.

“Cabai hijau juga turun jadi Rp60.000 per kilogram dari Rp70.000 per kilogram,” katanya.

Selain itu, harga wortel turun menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram. Namun, untuk komoditas timun, saat ini belum tersedia di pasaran.

“Timun sedang kosong. Biasanya dijual Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogram,” tutupnya. (*)

Artikel Ayam Murah, Daging Beku Mahal di Pasar Baru Tanjunguban pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Legislator Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Aman, menyoroti pengalokasian anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pemprov Kepri dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2026. Sorotan tersebut muncul setelah diketahui anggaran Jamkesda tahun depan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Aman menyebut, anggaran Jamkesda yang diplot Pemprov Kepri pada 2026 hanya sebesar Rp1 miliar. Padahal, pada TA 2025, alokasi Jamkesda mencapai Rp4 miliar.

“Salah satu persoalan yang menjadi atensi saya adalah pengalokasian anggaran Jamkesda yang diplot Pemprov Kepri di APBD tahun depan,” ujar Aman, Senin (22/12), di Batam.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Batam itu menilai penurunan anggaran tersebut cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, Jamkesda merupakan program strategis yang dibutuhkan untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Ini berkaitan dengan prioritas pelayanan kesehatan masyarakat. Jamkesda sangat dibutuhkan untuk meng-cover masyarakat yang tidak memiliki layanan BPJS,” tegasnya.

Aman menjelaskan, meskipun pada 2025 alokasi Jamkesda mencapai Rp4 miliar, dana tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan hingga Oktober. Kondisi itu menjadi dasar bagi DPRD untuk mendorong penguatan anggaran Jamkesda pada tahun anggaran berikutnya.

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, Aman mendesak Pemprov Kepri agar menjadikan Jamkesda sebagai prioritas utama dalam struktur APBD 2026.

“Saya berharap setelah adanya evaluasi Kemendagri terhadap APBD Kepri TA 2026, alokasi Jamkesda bisa mengalami perubahan. Minimal sama dengan tahun ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebutuhan terhadap layanan kesehatan masih menjadi keluhan utama masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu yang belum mendapatkan perlindungan sosial melalui BPJS. Hal itu juga kerap disampaikan warga saat masa reses DPRD.

“Kita masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Kepri TA 2026. Setelah itu, kami akan kembali membahas pengalokasian Jamkesda Kepri yang saat ini terbilang sangat minim dan belum menjadi prioritas,” tutup Aman. (*)

Artikel Legislator Aman Soroti Anjloknya Anggaran Jamkesda Kepri 2026 pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sejumlah sekolah di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), menolak pengiriman Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Penolakan tersebut dilakukan untuk menghindari potensi dampak negatif akibat distribusi makanan saat kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung.

Penolakan pengiriman MBG ini salah satunya terjadi di wilayah layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang. Selama masa libur sekolah, SPPG hanya menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah yang menyatakan bersedia menerima.

“Ada sekolah yang membuat surat pernyataan tidak menjalankan MBG saat libur sekolah,” ujar Mitra SPPG Jalan Basuki Rahmat, Siti Bayu, Selasa (23/12).

Siti Bayu menjelaskan, SPPG Jalan Basuki Rahmat melayani penyaluran MBG ke sejumlah sekolah, yakni SMP Negeri 4, SMA Negeri 4, SD Negeri 011, SD Negeri 02, dan SD Negeri 07 dengan total penerima mencapai 3.200 orang.

Meski pengiriman MBG ke sebagian sekolah dihentikan sementara, penyaluran MBG untuk Posyandu tetap berjalan. Program tersebut masih menyasar ibu hamil dan ibu menyusui, karena layanan Posyandu tidak mengenal masa libur sekolah.

“Untuk Posyandu tetap berjalan karena tidak mengenal hari libur. Ada 215 orang yang kita layani,” tambahnya.

Sementara itu, SPPG Jalan Adi Sucipto, Tanjungpinang, tetap mendistribusikan MBG kepada sekolah yang menyatakan kesediaan menerima program tersebut selama libur sekolah. Petugas tidak akan mengirimkan MBG ke sekolah yang telah membuat surat pernyataan penolakan.

Kepala SPPG Jalan Adi Sucipto, Andre, mengatakan pihaknya melayani penyaluran MBG untuk SMK Negeri 4 Tanjungpinang, SD Negeri 10, SD Negeri 14, dan SD Negeri 15 dengan jumlah penerima yang bervariasi.

Untuk SMK Negeri 4 Tanjungpinang, jumlah penerima MBG tercatat sebanyak 707 orang. Sementara itu, SD Negeri 10 Tanjungpinang Timur sebanyak 646 penerima, SD Negeri 14 sebanyak 311 penerima, dan SD Negeri 15 sebanyak 699 penerima.

“Kami tidak memaksa. Namun jika sekolah mau menerima, kami tetap produksi MBG seperti hari biasa,” pungkas Andre. (*)

Artikel Sejumlah Sekolah di Tanjungpinang Tolak MBG Selama Libur, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Kepri.