REFORMASI BIROKRASI dan administrasi perpajakan di Indonesia terus bergerak maju. Sejak 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengimplementasikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP).

Sistem ini hadir sebagai terobosan digitalisasi dan otomatisasi layanan, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta menurunkan biaya kepatuhan (cost of compliance) bagi Wajib Pajak.

Perubahan besar ini membawa implikasi signifikan, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor: 7 Tahun 2025, seluruh ASN, TNI, dan Polri diwajibkan untuk segera melakukan pendaftaran dan aktivasi akun Wajib Pajak, serta pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) melalui sistem Coretax DJP.

Mengapa Coretax DJP Wajib bagi ASN, TNI, dan Polri?

Coretax DJP adalah upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, pembayaran pajak, dan seluruh layanan lain terkait hak dan kewajiban perpajakan seluruh Wajib Pajak.

Implementasi Coretax DJP merupakan bagian dari Reformasi Perpajakan dan ditujukan untuk seluruh masyarakat, termasuk seluruh Aparatur Negara.

Tujuan utama diterbitkannya SE MenPANRB Nomor 7 Tahun 2025 adalah untuk:
1. Memastikan setiap Aparatur Negara (ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP.
2. Mendorong kepatuhan Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan integritas, akuntabilitas, dan contoh bagi Masyarakat dalam rangka menjalankan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2025.

Wajib Pajak, termasuk seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri, harus telah terdaftar, mengaktifkan akun, dan memiliki KO/SE di Coretax DJP untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 melalui sistem tersebut.
Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Perlu digarisbawahi bahwa Penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya masih tetap menggunakan sistem E-Filing melalui DJP Online. Coretax DJP wajib digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.

Panduan Teknis: Langkah Demi Langkah Aktivasi Akun dan KO/SE

Proses aktivasi akun dan KO/SE ini terbagi menjadi tiga tahapan utama: Aktivasi Akun Wajib Pajak, Registrasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE), dan Validasi KO/SE.
1. Aktivasi Akun Wajib Pajak
Aktivasi akun merupakan langkah awal yang krusial untuk dapat mengakses dan menggunakan seluruh fitur Coretax DJP.
Bagi ASN, Anggota TNI maupun Polri yang telah memiliki NPWP aktivasi akun cukup dilakukan pada menu “Lupa Kata Sandi” pada halaman utama laman coretaxdjp.pajak.go.id.

Langkah Aktivasi:
● Kunjungi Coretax DJP: Akses laman resmi http://coretaxdjp.pajak.go.id
● Akses Fitur Lupa Kata Sandi: Klik fitur “Lupa Kata Sandi” yang tersedia di halaman utama.
● Isikan Nomor Induk Kependudukan pada kolom ID Pengguna.
● Pilih salah Satu Tujuan Konfirmasi dengan mengisikan Surat Elektronik atau Nomor Gawai sesuai data Wajib Pajak.
● Masukkan Nomor “Captcha”yang telah disediakan dan klik kirim permohonan ubah Sata Sandi.
● Cek E-mail: Buka kotak masuk e-mail yang terdaftar untuk menemukan link reset password akun coretax, kemudian lakukan pembuatan password baru.
● Login ke Coretax DJP: Gunakan ID Pengguna berupa Nomor Induk Kependudukan, serta Kata Sandi (Password) yang telah dibuat melalui link reset password sebelumnya.

2. Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE)
Setelah akun berhasil diaktifkan, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan KO/SE. KO DJP berfungsi sebagai Tanda Tangan Elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik terutama saat melakukan penyampaian SPT Tahunan tahun Pajak 2025.

Langkah Permintaan Kode Otorisasi DJP:
● Akses “Portal Saya”: Setelah login ke Coretax DJP, pilih menu “Portal Saya”, kemudian Dari dropdown list atau submenu, pilih “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
● Pastikan Data Identitas Wajib Pajak telah sesuai.
● Pilih Jenis Sertifikat “Kode Otorisasi DJP”
● Isikan Passphrase: Masukkan passphrase yang dikehendaki. Kombinasi passphrase harus minimal 8 karakter, terdiri dari minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 karakter angka, dan 1 karakter khusus.
● Checklist dan Simpan: Checklist pernyataan Wajib Pajak dan klik “Simpan”.

3. Validasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik
Tahap ini memastikan bahwa KO/SE telah berhasil dibuat dan berstatus “Valid”.

Langkah Validasi:
● Akses “Portal Saya”: Setelah login ke Coretax DJP, pilih menu “Portal Saya”, kemudian Dari dropdown list atau submenu, pilih “Profil Saya”
● Pilih Menu Nomor Identifikasi Eksternal
● Setelah masuk ke halaman Nomor Identifikasi Eksternal, pilih tab menu”Digital Certificate”
● Periksa Status: Geser ke kanan tabel/grid dan klik tombol “Periksa Status”
● Jika berhasil, akan muncul tombol “Menghasilkan”. Setelah diklik, maka status kepemilikan sertifikat akan berubah menjadi “Valid”. Surat Penerbitan Kode Otorisasi akan terbit di menu “Portal Saya” submenu “Dokumen Saya”

Konsekuensi Kepatuhan dan Batas Waktu

Konsekuensi tidak melakukan aktivasi akun dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik yaitu :
1. Wajib Pajak yang dalam hal ini ASN/TNI/Polri tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 melalui Coretax, karena Coretax DJP wajib digunakan untuk SPT PPh Tahun Pajak 2025, kegagalan dalam aktivasi akun secara otomatis akan menghambat pemenuhan kewajiban pelaporan pajak.
2. Potensi pelanggaran disiplin dan integritas, karena Surat Edaran ini secara eksplisit bertujuan mendorong kepatuhan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan integritas, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Kewajiban untuk melakukan aktivasi akun dan permintaan Kode Otorisasi harus dilaksanakan oleh seluruh ASN (termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil), prajurit TNI, dan anggota Polri paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

Penutup
Pelaksanaan kewajiban perpajakan secara digital melalui Coretax DJP adalah langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Bagi seluruh Aparatur Negara, segera laksanakan pendaftaran, aktivasi akun, dan pembuatan KO/SE selambat-lambatnya 31 Desember 2025. Jangan tunda lagi, pastikan Anda siap menyambut era baru administrasi perpajakan di Indonesia yang lebih mudah, akuntabel dan terpercaya! (*)

Oleh: Muhammad Mahiddin

Artikel Wajib Tahu! ASN, TNI, dan Polri Segera Aktivasi Akun Coretax DJP Sebelum 31 Desember 2025! pertama kali tampil pada News.

Batampos – Pemerintahan Presiden Donald Trump menarik hampir 30 diplomat karier Amerika Serikat dari posisi duta besar dan jabatan senior kedutaan lainnya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya merombak kebijakan diplomatik luar negeri AS agar selaras dengan prioritas America First.

Menurut dua pejabat Departemen Luar Negeri AS, para kepala perwakilan diplomatik di sedikitnya 29 negara telah diberi tahu pekan lalu, bahwa masa tugas mereka akan berakhir pada Januari 2026 mendatang. Para pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena membahas kebijakan internal kepegawaian.

Seluruh diplomat yang ditarik diketahui mulai bertugas pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden dan sebelumnya sempat lolos dari gelombang awal perombakan pada awal masa jabatan kedua Trump, yang kala itu lebih banyak menyasar pejabat politik. Namun situasi berubah pada pertengahan pekan ini ketika mereka mulai menerima pemberitahuan resmi dari Washington terkait kepulangan mereka.

Meski ditarik dari jabatan duta besar, para diplomat tersebut tidak diberhentikan dari dinas luar negeri. Mereka akan kembali ke Washington dan dapat menerima penugasan lain apabila menginginkannya. Sesuai ketentuan, duta besar memang bertugas atas kehendak presiden, meskipun biasanya menjabat selama tiga hingga empat tahun.

Departemen Luar Negeri AS enggan mengungkap jumlah pasti maupun nama duta besar yang terdampak. Namun lembaga tersebut membela keputusan itu dengan menyebutnya sebagai “proses standar dalam setiap pemerintahan.”Departemen Luar Negeri menegaskan bahwa seorang duta besar merupakan perwakilan pribadi presiden, sehingga presiden berhak memastikan pejabat yang ditempatkan di luar negeri mendukung agenda pemerintahannya.

Secara geografis, Afrika menjadi kawasan yang paling terdampak, dengan penarikan duta besar dari 13 negara, yakni Burundi, Kamerun, Tanjung Verde, Gabon, Pantai Gading, Madagaskar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia, dan Uganda.

Di urutan berikutnya adalah Asia, dengan perubahan posisi duta besar di enam negara, yaitu Fiji, Laos, Kepulauan Marshall, Papua Nugini, Filipina, dan Vietnam. Tidak termasuk Indonesia.

Selain itu, empat negara Eropa juga terdampak, yakni Armenia, Makedonia, Montenegro, dan Slovakia. Penarikan juga terjadi di Timur Tengah  seperti di Aljazair dan Mesir, Asia Selatan dan Tengah Nepal dan Sri Lanka, serta Guatemala dan Suriname.

Kebijakan penarikan duta besar ini pertama kali dilaporkan oleh Politico dan telah memicu kekhawatiran dari sejumlah anggota parlemen serta serikat pekerja yang mewakili diplomat Amerika. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas dan kesinambungan diplomasi AS di berbagai kawasan dunia.

Artikel Perkuat Agenda America First, Trump Tarik Lebih dari 30 Diplomat Karier AS dari Pos Duta Besar, Tidak Termasuk Indonesia pertama kali tampil pada News.

batampos – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), denyut mobilitas masyarakat di jalur penyeberangan Jawa–Sumatera mulai meningkat. Sejak Sabtu (20/12/2025) malam atau H-5, arus kendaraan roda dua dan truk logistik yang melintas melalui pelabuhan alternatif Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, terpantau ramai.

Berdasarkan data Posko Cabang Merak periode 20 Desember 2025 pukul 08.00 WIB hingga 21 Desember 2025 pukul 08.00 WIB (H-5), tercatat 1.029 unit kendaraan roda dua dan 945 unit truk logistik golongan VIB telah menyeberang menuju Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan.

Jumlah tersebut mengalami lonjakan signifikan dibandingkan H-6, di mana kendaraan roda dua tercatat 347 unit dan truk logistik 613 unit.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan peningkatan ini mencerminkan naiknya aktivitas penyeberangan dari Jawa ke Sumatera seiring mendekati puncak arus Nataru.

“ASDP terus memperkuat pemantauan serta melakukan pengaturan operasional di kawasan pelabuhan guna memastikan kelancaran layanan,” ujar Heru.

Ia menyebutkan, pola peningkatan arus tersebut sejalan dengan tren tahunan, di mana puncak trafik penyeberangan Jawa–Sumatera umumnya terjadi pada rentang H-5 hingga H-1. Kepadatan kendaraan biasanya terjadi pada jam utama check-in, yakni pukul 20.00–02.00 WIB serta 08.00–11.00 WIB.

Sementara itu, Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, mengimbau pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan menghindari jam-jam padat guna meminimalkan antrean.

“Khusus pengguna Pelabuhan Ciwandan, kami imbau membeli tiket paling lambat H-1 melalui aplikasi Ferizy dan datang sesuai jadwal pada tiket. Pastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima,” jelas Windy.

Ia menambahkan, pembelian tiket Ferizy telah dibuka sejak H-60 sebelum keberangkatan. Sistem tiket online juga dilengkapi deteksi GPS untuk mencegah pembelian oleh pihak tidak berwenang di sekitar pelabuhan.

Berdasarkan data Posko Merak (Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara) selama 24 jam pada H-5 (20 Desember 2025 pukul 00.00–23.59 WIB), tercatat 41 kapal beroperasi melayani penyeberangan Jawa–Sumatera.

Total penumpang yang menyeberang mencapai 39.728 orang, meningkat 3,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 38.476 orang.

Kendaraan roda dua tercatat 1.016 unit atau naik 28,3 persen, kendaraan roda empat 4.661 unit atau naik 2,8 persen, truk 3.502 unit atau naik 2,3 persen, dan bus 434 unit, relatif stabil.

Secara keseluruhan, total kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H-5 mencapai 9.613 unit, meningkat 4,7 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 9.181 unit.

Adapun akumulasi penumpang sejak H-10 hingga H-5 tercatat 183.581 orang atau naik 1 persen, dengan total kendaraan 47.328 unit atau tumbuh 5,2 persen.

Sementara itu, data Posko Bakauheni mencatat 35 kapal beroperasi pada H-5. Penumpang dari Sumatera ke Jawa mencapai 33.519 orang, naik 4,6 persen, dengan total kendaraan 7.809 unit atau meningkat 5,2 persen.

ASDP menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran konektivitas antarpulau serta memastikan arus penyeberangan Nataru berjalan tertib, aman, dan terkendali. (*/adv)

Artikel H-5 Nataru, Arus Penyeberangan Jawa-Sumatera di Pelabuhan Ciwandan Meningkat pertama kali tampil pada News.