batampos – Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi mengakui melakukan kesalahan dalam kasus pembununan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka menyatakan siap memberikan pengakuan di pengadilan terkait peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

“Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang lami lakukan akan Kami akui secara terbuka di Persidangan. Harapan lami hanya sederhana, semoga proses hukum berjalan secara objektif dan adil,” kata Kuasa Hukum Sambo, Arman Hanis di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).

BACA JUGA: Kasus Pembunuhan Yosua, Ferdy Sambo Akui Menyesal Terlalu Emosional 

Kendati demikian, Arman tak mengungkap jenis kesalahan yang dilakukan Sambo dan Putri. Dia hanya berharap proses peradilan bisa berjalan objektif dan berkeadilan.

“Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri Candrawathi, tetapi juga untuk korban, keluarga korban dan masyarakat umum. Kami memandang, Proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif,” jelasnya.

Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan yang terbaru adalah Putri Candrawathi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.

“RE melakukan penembakan korban,” kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).

“FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak,” jelas Agus.

Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. “(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Irjen Pol Ferdy Sambo mengaku menyesal terlalu bersikap emosional hingga terjadi pembunuhan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Putri Candrawathi, Febri Diansyah usai bertemu langsung Sambo di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

“Pak Ferdy Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional saat itu,” kata Febri di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).

BACA JUGA: Johanis Tanak Terpilih jadi Pengganti Lili Pintauli Siregar di KPK 

Dalam pertemuan itu, Febri menyatakan mau memberikan pendampingan hukum dengan catatan Sambo dan Putri sepakat tentang beberapa syarat. Seperti pendampingan hukum yang diberikan bersifat objektif.

“Saat itu, Pak Ferdy Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukan dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang,” imbuh Febri.

Diketahui, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan yang terbaru adalah Putri Candrawathi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.

“RE melakukan penembakan korban,” kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).

Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. “(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi III DPR RI resmi menetapkan Johanis Tanak sebagai pengganti Lili Pintauli Siregar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini setelah Johanis Tanak dan I Nyoman Wara melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak dari seluruh anggota Komisi III DPR yang hadir. Pengambilan suara itu dilakukan setelah keduanya menjelaskan visi dan misi mereka dalam agenda uji kepatutan dan kelayakan.

Johanis Tanak memperoleh 38 suara, sementara I Nyoman Wara mendapatkan 14 suara dan satu suara tidak sah. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menanyakan kepada peserta yang hadir untuk menyetujui Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK.

“Izinkan pimpinan menyimpulkan hasil seleksi calon pimpinan KPK periode 2023-2024. Atas nama Johanis Tanak terpilih menjadi anggota Pimpinan KPK 2019-2023, apakah dapat disetujui?,” kata Adies Kadir menanyakan kepada para anggota Komisi III DPR RI.

“Setuju,” jawab seluruh anggota.

“Sekali lagi, setuju?,” diulangi Adies.

“Setuju,” imbuh para anggota Komisi III DPR.

Ia diduga melanggar kode etik karena menerima tiket MotoGP 2022 Mandalika dan mendapatkan fasilitas akomodasi melalui anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Surat pengunduran diri Lili diteken Jokowi pada Juli 2022 lalu. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah yang akan melakukan reformasi hukum peradilan menyusul terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (SD) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“MUI sangat mendukung reformasi dan pembenahan sistem peradilan di Tanah Air yang akhir-akhir ini sangat didorong oleh Presiden Joko Widodo dan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD,” kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (28/9).

Dikatakan oleh Anwar bahwa reformasi hukum itu dibutuhkan karena saat ini sistem peradilan di Indonesia tengah bermasalah, di antaranya ditandai dengan adanya oknum hakim bersikap hedonistik dan keterlibatan mereka dalam praktik jual beli hukum, seperti Sudrajad Dimyati yang terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Menurut dia, tindakan-tindakan tidak terpuji dari oknum hakim agung itu mengecewakan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Bahkan, kata Anwar, persoalan yang ada di sistem peradilan Tanah Air juga menghambat usaha-usaha pemerintah dalam memberantas mafia hukum.

“Upaya itu malah menjadi gembos dan terkendala di Mahkamah Agung karena mereka yang katanya penegak hukum tidak lagi menampakkan diri sebagai seorang yang merdeka dan independen dalam mengambil keputusan, tetapi sudah dikendalikan oleh pihak yang membayarnya,” ujar Anwar.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa reformasi dan pembenahan terhadap dunia peradilan di negeri ini merupakan sebuah kemestian. Di tengah keterbatasan dalam mengintervensi dunia yudikatif, Anwar menilai pemerintah dapat mendorong reformasi dan pembenahan manajemen pengadilan yang ada.

“Karena pemerintah sebagai lembaga eksekutif juga tidak bisa masuk terlalu jauh ke dalam dunia yudikatif, cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah di antaranya adalah mendorong reformasi dan pembenahan manajemen pengadilan yang ada agar para hakim tersebut tidak melakukan hal yang membahayakan moral,” ujar Anwar. (*)

Reporter: Antara