batampos – Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming semakin dekat untuk duduk di kursi pesakitan pengadilan. Tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu tersebut telah dilimpahkan penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Jumat (21/10). Rencananya, sidang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengungkapkan, Maming saat ini berstatus tahanan jaksa. Sembari menunggu persidangan, jaksa melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. ”Penyerahan tersangka dan barang bukti untuk tersangka MM (Mardani Maming, Red) telah selesai dilaksanakan dari tim penyidik kepada tim jaksa,” kata Ipi kemarin (22/10).

Dia menjelaskan, berkas perkara telah diperiksa tim jaksa. Dari sisi formil maupun materiil, berkas tersebut dinyatakan terpenuhi dan layak dibawa ke tahap persidangan. ”Dari hasil pemeriksaan tim jaksa, ini (kasus Maming) layak disidangkan,” ujar Ipi.

Sesuai dengan ketentuan, jaksa memiliki waktu 14 hari kerja untuk melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke pengadilan. Dalam rentang waktu itu, jaksa juga menyiapkan naskah dakwaan untuk dibacakan di hadapan majelis hakim. ”Sidang rencana di pengadilan tipikor pada PN Jakarta Pusat,” ungkapnya.

Terkait bantahan dan argumentasi pihak Maming sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan kejanggalan penanganan kasus, Ipi menyampaikan bahwa pihaknya akan menguraikan dan membuktikan seluruh dugaan perbuatan Maming di pengadilan. ”Tentunya (pembuktian) berdasar alat bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan,” paparnya.

Dalam perkara tersebut, Maming diduga menerima suap dan gratifikasi Rp 104,3 miliar. Duit itu diterima dalam rentang waktu 2010–2020 atau saat Maming menjabat bupati Tanah Bumbu. KPK menjelaskan, Maming memberikan persetujuan IUP kepada perusahaan swasta yang terafiliasi dengan Henry Soetio. Henry yang diduga pemberi suap kini sudah meninggal. (*)

ReporterL JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kemarin (022/10) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke apotek-apotek di Kota Bogor, Jawa Barat. Didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya, Muhadjir ingin memastikan pihak apotek menaati instruksi Kemenkes untuk tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirup sementara. Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury).

Ada tiga apotek yang didatangi rombongan Menko PMK. Yakni, Apotek Sehat, apotek di RS PMI Bogor, dan Apotek Villa Duta. Dari tiga apotek tersebut, Menko PMK mendapati bahwa pengelola sudah mematuhi imbauan Kemenkes untuk tidak menjual obat sirup. Mereka telah memasang pengumuman terkait tidak memperjualbelikan obat sirup untuk sementara. ”Semua yang kami lihat, alhamdulillah sudah mematuhi. Tidak lagi melayani penjualan dan resep berbentuk obat sirup,” terangnya.

Dalam sidak tersebut, dia juga mendapati bahwa apotek-apotek itu sudah menyiasati pengganti obat sirup dengan meracik obat puyer. ”Kalau ada resep dokter sudah memberikan alternatif dalam bentuk puyer, sehingga memang butuh waktu meracik lagi. Tetapi itu solusi tepat,’’ ujarnya.

Selain melakukan sidak, mantan Mendikbud itu juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengusut kasus AKI pada anak-anak tersebut. Pengusutan itu penting untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana di balik kasus tersebut. Sebab, gangguan ginjal kronis itu sudah mengancam upaya pembangunan SDM, khususnya perlindungan terhadap anak. Selain itu, adanya kemungkinan masih terdapat korban lagi.

Permintaan itu disampaikan setelah rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Yakni, Kemenkes, Kemendag, Kemenperin, dan BPOM. Rakor dihadiri oleh Menkes Budi G. Sadikin dan jajaran pejabat eselon I Kemenkes, Kepala BPOM Penny Lukito, Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemendag Ignatius Warsito, serta Direktur Impor Kemendag Sihar Pohan pada Jumat (21/10). ”Saya langsung telepon ke Pak Kapolri supaya kasus gagal ginjal akut ini diusut untuk ditelaah kemungkinan adanya tindak pidana,’’ ucapnya.

Muhadjir menegaskan, pengusutan tersebut penting lantaran bahan baku obat yang dicurigai tercemar EG dan DEG itu adalah hasil impor. Sementara itu, di negara asal tak ada kasus seperti yang tengah dialami Indonesia saat ini. ”Karena itu, perlu diadakan pelacakan mulai dari asal muasal bahan baku, masuknya ke Indonesia, hingga proses produksi obat-obat yang mengandung dua zat berbahaya itu,” jelasnya.

Masyarakat juga kembali diimbau untuk tidak mengonsumsi obat sirup untuk anak-anak. Menurutnya, bila ingin mengonsumsi obat tersebut, harus ada resep dan rekomendasi dari dokter. ’’Terutama anak-anak usia 1–15 tahun. Mohon diwaspadai betul penggunaan obat sirup,” katanya.

Selain itu, untuk mengantisipasi agar tak ada lagi korban, Muhadjir meminta pelayanan kesehatan dari tingkat terkecil di desa atau kelurahan lebih proaktif turun ke lapangan. Mereka harus melakukan penyisiran kasus. Mulai dari mengecek hingga mendata riwayat kesehatan dan obat yang dikonsumsi anak-anak. Dia tak ingin pelayanan kesehatan hanya menunggu pasien datang. Tetapi harus menyisir sampai tingkat terbawah untuk dicatat riwayat kesehatan atau pengobatannya.

’’Saya mohon kepala desa, bidan desa, dan kepala puskesmas untuk menyisir anak-anak usia 15 tahun ke bawah. Lakukan pemeriksaan secara masif, baik mereka yang sudah memakai obat sirup maupun yang belum,” tutur mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan alasan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Dia menilai Anies merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

“Sekarang, saya dukung Anies (karena) pada waktu ini, (dia) yang saya anggap tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan,” ujar Surya saat menyampaikan pidato dalam kegiatan silaturahim kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas, di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (22/10).

Oleh karena itu, ia merasa heran dengan beberapa pihak yang menilai Partai Nasdem sebagai “kadrun”, yakni julukan untuk orang-orang yang dianggap berpikiran sempit, terpengaruh gerakan ekstremisme, dan fundamentalisme dari Timur Tengah, bahkan radikal setelah mengusung Anies sebagai capres pada Pemilu 2024.

Hal yang hampir serupa, ujar Surya, terjadi pada Pilkada 2017. Pada saat itu, ia menyampaikan bahwa Nasdem mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun, akibat dukungan itu Partai NasDem dicap berbagai pihak sebagai partai penista agama. “Kan aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama, sekarang dukung Anies dibilang ini baru jadi kadrun,” ujar Surya.

Ucapannya itu disambut gelak tawa dari para pihak yang menghadiri silaturahim kebangsaan tersebut. Sebelumnya, DPP Partai Nasdem secara resmi telah mendeklarasikan dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Surya Paloh di Ballroom Nasdem Tower pada Senin 3 Oktober 2022. Anies yang juga hadir dalam kesempatan itu menerima pencalonan tersebut. “Dengan memohon rida Allah, dengan memohon petunjuk-Nya, dan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap menjawab tantangan itu,” kata mantan Mendikbud itu. (*)

batampos – Upacara peringatan Hari Santri 2022 di berbagai daerah kemarin (22/10) kental dengan nuansa santri. Peserta upacara laki-laki mengenakan busana khas santri: sarung dan peci hitam dengan atasan baju berwarna putih.

Di halaman kantor pusat Kementerian Agama, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas juga mengenakan busana serupa. Pengenaan busana khas santri itu merupakan yang pertama sejak Hari Santri ditetapkan pada 22 Oktober 2015 silam.

Dalam sambutannya, Yaqut mengajak para santri untuk istiqamah pada jalan perjuangan. Termasuk membela agama dan bangsa. Selain itu, Yaqut mengajak semua santri menjaga martabat kemanusiaan. ”Doakan bangsa dan ulama, jaga martabat kemanusiaan,” pesan Yaqut.

Upacara di halaman kantor Kemenag itu diikuti pejabat eselon I dan II. Para pejabat fungsional dan pegawai Kemenag juga ikut dalam upacara tersebut. Ribuan santri dan aparatur sipil negara (ASN) kantor Kemenag di berbagai daerah mengikuti upacara secara dalam jaringan.

Peringatan Hari Santri tahun ini mengangkat tema ”Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan”. Lewat tema itu, Yaqut ingin menyampaikan pesan bahwa santri selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Keterlibatan tersebut tercatat dalam sejarah.

Karena itu, Yaqut menekankan agar para santri siap sedia ketika Indonesia memanggil. Santri dengan berbagai latar belakang juga harus siap sedia mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu, lanjut Yaqut, ketika Indonesia masih dijajah, para santri turun ke medan laga untuk berperang melawan penjajah.

Ada banyak catatan sejarah yang menggambarkan kiprah para santri tempo dulu. Misalnya, para santri yang berperang menggunakan senjata bambu runcing yang telah didoakan oleh Kiai Subchi Parakan Temanggung. Kemudian, di Surabaya, Resolusi Jihad digelorakan Kiai Hasyim Asy’ari untuk melawan Belanda. Di Semarang, ketika pecah pertempuran lima hari, para santri turut berada di garda depan.

Pasca kemerdekaan, KH Wahid Hasyim, ayah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), juga menjadi salah satu santri yang terlibat aktif dalam pemerintahan awal kemerdekaan. ”Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa santri dengan segala kemampuannya bisa menjadi apa saja. Sehingga, mengasosiasikan santri hanya dengan bidang ilmu keagamaan saja tidaklah tepat,” ujarnya.

Meski bisa menjadi apa saja, Yaqut meminta santri tidak melupakan tugas utamanya, yaitu menjaga agama. Santri harus pula mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya. ”Menjaga martabat kemanusiaan atau hifdzun nafs adalah salah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi,” tuturnya.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyebut para santri selalu menjadi jalan keluar bagi bangsa. Setiap zaman yang dilalui bangsa ini, ada peran santri yang berdiri di depan. ”Para santri adalah pribadi yang berakhlakul karimah, cinta bangsa, dan berpikiran maju,” ungkapnya di laman akun medsosnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemberian obat penawar (antidotum) menjadi salah satu langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menekan peningkatan angka kematian anak-anak yang teridentifikasi penyakit gagal ginjal akut. Obat penawar yang diimpor dari Singapura itu sejauh ini cukup ampuh memulihkan anak-anak dari penyakit misterius tersebut.

Juru Bicara Kemenkes dr Mohammad Syahril mengatakan, antidotum itu sudah didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang merawat pasien acute kidney injury (AKI) tersebut. Seluruh biaya terkait antidotum itu gratis. ”Biaya akan ditanggung Kementerian Kesehatan,” ujarnya dalam diskusi dalam jaringan (daring) kemarin (22/10).

Syahril menerangkan, obat penawar itu merupakan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sejauh ini, antidotum telah diberikan kepada anak-anak pengidap AKI yang dirawat di RSUPN dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Dari laporan Kemenkes, kondisi anak yang mendapat obat penawar itu cenderung membaik.

”Ada perubahan yang bagus dari pasien (setelah diberi antidotum, Red). Mulai keluar air kencingnya, keadaannya juga membaik,” ungkap Syahril.

Meski begitu, Syahril menyebut, tak semua pasien AKI mengalami reaksi positif setelah diberi antidotum. Ada yang tidak mengalami perubahan setelah mendapat obat penawar.

Dewan Pakar Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Prof Keri Lestari mengungkapkan, langkah pemulihan menggunakan antidotum pernah dilakukan terhadap pasien-pasien AKI di Amerika Serikat sekitar 1990 silam. Saat itu, ada anak-anak yang menjadi korban cemaran senyawa etilen glikol (EG), dietilen glikol (DEG), atau EG monometil eter tersebut.

Syahril menambahkan, selain melakukan pemulihan menggunakan antidotum, Kemenkes saat ini terus menyisir anak-anak yang terjangkit penyakit gagal ginjal akut. Dari pendataan terakhir, baru 22 provinsi yang disisir. Totalnya, ditemukan 241 anak mayoritas usia di bawah 5 tahun (balita) yang teridentifikasi penyakit AKI. Sebanyak 133 di antaranya meninggal dunia.

”Ini kami sedang sisir seluruh provinsi,” ujarnya. Menurut dia, dokter anak punya peran penting untuk membantu pendataan. Khususnya pendataan di luar rumah sakit. ”Memang harus ada pendataan yang akurat dari dokter anak,” ungkapnya.

Terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan, setiap produk obat yang dihasilkan oleh industri farmasi dalam negeri sudah mengikuti standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan memenuhi persyaratan mutu sesuai farmakope Indonesia atau kompendial lainnya.

’’Kasus ditemukannya etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirup merupakan kejadian yang tidak diharapkan oleh industri farmasi,” jelasnya di Jakarta. Kemenperin terus mendorong perusahaan-perusahaan industri farmasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk-produk yang dihasilkan. ’’Serta terus memantau perkembangan informasi dari kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya.

Dari hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ditengarai kedua zat tersebut merupakan cemaran. Bukan bahan baku tambahan yang digunakan pada formulasi dan proses produksi obat sirup. Cemaran itu diduga berasal dari empat bahan baku tambahan, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin/gliserol.

Menurut Agus, empat bahan itu bukan bahan berbahaya atau dilarang dalam pembuatan sirup obat. Empat bahan tersebut telah digunakan sejak lama. Namun, baru dua yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Yaitu, sorbitol dengan kapasitas 154.000 ton per tahun dan gliserin sebesar 883.700 ton per tahun. Sedangkan propilen glikol dan polietilen glikol belum dapat diproduksi dalam negeri sehingga harus impor.

Agus menyebut, Kemenperin telah berkoordinasi dengan industri farmasi yang produknya mengandung cemaran EG dan DEG melewati ambang batas aman. Pihak industri menyatakan bahwa tidak ada penggunaan bahan baku EG maupun DEG pada proses produksi. Karena itu, EG dan DEG diduga berasal dari cemaran bahan baku tambahan lain yang disebutkan di atas.

’’Sebagai tindak lanjutnya, industri terus melakukan evaluasi internal, pengujian kandungan cemaran bahan baku pada laboratorium independen, serta berkoordinasi untuk melakukan penarikan produk dari pasar. Hal ini sejalan dengan komitmen industri farmasi untuk memproduksi produk obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu,” jelas Agus.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendesak pemerintah menaikkan status AKI menjadi kejadian luar biasa (KLB). Dengan begitu, penanganan bisa lebih optimal. Pihaknya juga meminta dibentuk tim independen pencari fakta. Tim independen itu bertugas menelusuri lebih jauh penyebab gagal ginjal akut dan upaya surveilans ke daerah.

”Kami tahu Kemenkes bekerja, BPOM bekerja, tapi ini harus tertampung dalam satu tim. Ada IAI, IDAI yang harus terlibat di dalamnya,” ucapnya. Tim itu diharapkan dapat menemukan fakta-fakta mengenai EG dan DEG yang melampaui ambang batas pada sejumlah merek obat. Di mana letak kesalahan yang terjadi, apakah saat produksi atau justru ketika sudah diedarkan. ”Ini perlu ditelusuri. Kalau ada pelanggaran, tentu harus diproses,” tegasnya.

Komisinya juga akan mengusulkan panitia kerja (panja) khusus untuk mengusut kasus yang telah menewaskan lebih dari 100 anak tersebut. (*)

Reporter: JP Group