batampos – Jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, menyebut Kuat Ma’ruf, asisten rumah tangga (ART) merangkap sopir keluarga Ferdy Sambo, berinisiatif menyiapkan pisau dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

“Dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan perlawanan,” kata jaksa di hadapan majelis hakim.

Dalam pembacaan dakwaan disebutkan bahwa Kuat Ma’ruf ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga mengawal Brigadir J sampai di hadapan Ferdy Sambo dan Bharada E sebelum akhirnya peristiwa berdarah itu terjadi.

“Posisi terdakwa Kuat Ma’ruf berada di belakang saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Ricky Rizal Wibowo berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu,” katanya.

Sebelumnya, dia bahkan disebut menutup pintu balkon rumah dinas Duren Tiga, padahal saat itu kondisi masih dalam keadaan terang dan bukan tugasnya untuk melakukannya, melainkan ART lain.

Jaksa juga menyebut Kuat Ma’ruf mendesak Putri Candrawathi untuk melapor perbuatan Brigadir J di Magelang kepada Ferdy Sambo, padahal saat itu yang bersangkutan belum mengetahui secara pasti kejadian sebenarnya. “Dengan berkata: ‘Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu’,” ujar jaksa menirukan ucapan Kuat kepada Putri.

Jaksa menyebut seharusnya masih ada kesempatan bagi Kuat Ma’ruf, Putri Candrawathi, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan Ricky Rizal untuk memberi tahu tentang niat dari Ferdy Sambo yang hendak merampas nyawa Brigadir J.

Namun, kata jaksa, hal tersebut urung dilakukan sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak ikut ke rumah dinas. Atas perbuatannya tersebut, Kuat Ma’ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal.

Kuat Ma’ruf pun disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata jaksa. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kuasa hukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi langsung mengajukan pembacaan eksepsi atau bantahan setelah jaksa membacakan surat dakwaan kemarin. Dengan demikian, sidang lanjutan lusa (20/10) mengagendakan pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Keputusan kuasa hukum Sambo langsung membacakan eksepsi sempat membuat JPU kaget. Meski begitu, itu bisa dimaklumi lantaran surat dakwaan telah disampaikan kepada kuasa hukum Sambo sepekan sebelum sidang.

Jaksa awalnya menyatakan butuh waktu sepekan untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi tersebut. Mengingat, eksepsi Sambo baru mereka terima dan dengar dalam persidangan kemarin. Namun, permintaan itu ditolak majelis hakim.

Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa meminta JPU sudah menanggapi eksepsi tersebut lusa. Jika tidak, sidang langsung dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan sela.

Hal yang sama terjadi pada persidangan Putri. JPU tidak menyangka kuasa hukum Putri langsung membacakan eksepsi. Terlebih, setelah pembacaan dakwaan, Putri sempat menyatakan bahwa dirinya tidak mengerti akan dakwaan jaksa tersebut. ”Tidak mengerti, Yang Mulia,” jawab Putri ketika ditanya majelis hakim terkait dengan dakwaan jaksa.

Setelah itu, jaksa menyampaikan kesimpulan dakwaan. Namun, Putri kembali menyatakan tidak mengerti. Dia lantas berdiskusi dengan kuasa hukumnya.

Febri Diansyah, kuasa hukum Putri, menyampaikan bahwa kliennya tidak mengerti dakwaan yang dibacakan jaksa karena beberapa alasan. ”Kami dan Bu Putri gagal memahami (dakwaan) sebab saat kami dengar tadi, peran-peran yang diduga dilakukan (Putri) cenderung bersifat asumsi,” ujar Febri kepada awak media di PN Jaksel.

Dia menyebutkan, dakwaan yang dibacakan lebih dominan bersumber dari keterangan seorang saksi. Yakni, Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Padahal, lanjut Febri, satu keterangan saja tidak cukup kuat.

Febri menjelaskan bahwa eksepsi kliennya lebih berisi bukti pendukung dan fakta yang dapat memperkuat tindakan kekerasan seksual yang dialami Putri.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, sudah menjadi tugas tim penasihat hukum untuk membela terdakwa. Baik dengan cara mengkritisi dakwaan maupun meminta dakwaan dibatalkan. ”Inilah asas keseimbangan,” kata Fickar kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co,id), kemarin.

Fickar menerangkan, negara melalui undang-undang memberikan kesempatan kepada tim pembela untuk mengkritisi dakwaan. Itu merupakan hak terdakwa untuk mengajukan keberatan formal terhadap dakwaan. Namun, keberatan itu mesti berada di luar pokok perkara. ”Seorang warga negara yang dituntut punya hak untuk membela diri dengan mengajukan keberatan,” ujarnya.

Fickar tidak melihat ada strategi khusus atau janggal dalam upaya tim penasihat hukum yang meminta pembatalan dakwaan. Menurut dia, apa yang dilakukan Febri dkk meminta dakwaan dibatalkan dan mengajukan eksepsi langsung setelah pembacaan dakwaan masih wajar. ”Itu memang tugas tim pembela,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan kembali partainya tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin hingga tuntas pada tahun 2024.

“Walaupun Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres, kami tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga selesai,” kata Surya Paloh saat memberikan sambutan pada peluncuran program “NasDem Memanggil” di NasDem Tower, Jakarta, Senin malam (17/10).

“Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi, ‘Bapak Presiden, kita punya tujuh fraksi koalisi pemerintahan ini, ini kebijakan kenaikan BBM, enam fraksi tidak sepakat hanya satu fraksi (Partai Nasdem)’ yang sepakat ini, kalau tidak fraksi yang paling tolol atau paling loyalis tidak mungkin begini. Silakan terjemahkan,” tutur Surya Paloh.

Ia menegaskan bahwa partainya tidak takut untuk menghadapi fitnah dan isu miring. “Jadi, kalau ada yang menggoda kami, ada mencoba ketangguhan, semangat, dan jiwa konsistensi Partai Nasdem, ya, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kita adalah kita, tetapi niat baik kami tidak bisa ditawar-tawar, semangat kami, ya, itulah kami, komitmen kami,” ujarnya.

Menurut dia, perjalanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 penuh dengan tantangan. Bahkan, ada pihak yang meminta partainya dikeluarkan dari koalisi dalam pemerintah usai mendeklarasikan Anies Baswedan.

Ada tiga kader Partai Nasdem yang menduduki jabatan di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

“Ada yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer karena dianggap membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan, beraneka ragam. Akan tetapi, saudara itulah Nasdem. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang,” kata Surya Paloh menegaskan yang disambut tepuk tangan kader Nasdem. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam) Polri batal memeriksa Irjen Pol. Teddy Minahasa terkait dengan pelanggaran etik pada hari Senin karena mantan Kapolda Sumatera Barat itu mengeluh sakit.

“Rencana hari ini pemeriksaan IJP TM. Namun, yang bersangkutan kurang sehat maka minta pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan terkait etik diundur,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nuruh Azizah di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/10).

Nurul belum tahu sakit apa yang dialami Irjen Teddy karena baru diminta periksa dokter hari ini. Sementara itu, pemeriksaan etik tetap berjalan dengan memeriksa lima orang saksi, kecuali Irjen Pol. Teddy Minahasa. “Hari ini telah diperiksa lima orang saksi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Irjen IJP TM,” katanya.

Hal itu, kata Nurul, sesuai dengan komitmen Kapolri untuk menindaklanjuti arahan Presiden melakukan penuntasan kasus narkoba dan judi online. “Kasus penyalahgunaan narkoba Irjen TM sebagaimana komitmen Kapolri menindaklanjuti arahan Bapak Presiden secara konsisten dengan tegas akan memberantas judi dan narkoba,” kata Nurul.

Polda Metro Jaya menetapkan Irjen Pol. Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba pada hari Jumat (14/10). Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan bahwa Irjen Pol. Teddy Minahasa diduga telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan.

Diketahui bahwa Polres Bukittinggi hendak memusnahkan 40 kilogram sabu-sabu. Namun, Irjen Pol. Teddy Minahasa diduga memerintahkan untuk menukar sabu-sabu sebanyak 5 kilogram dengan tawas.

Meski demikian, penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Sebanyak 1,7 kilogram sabu-sabu telah berhasil diedarkan, sedangkan 3,3 kilogram sisanya berhasil disita oleh petugas. (*)

Reporter: JP Group