batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, Partai Perindo memenuhi syarat, sehingga lolos verifikasi faktual tingkat pusat untuk Pemilu 2024. Seluruh dokumen terkait kantor dan kepengurusan pun dianggap sesuai dan dinyatakan lolos verifikasi faktual.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, verifikasi faktual tingkat pusat terhadap Partai Perindo meliputi dua hal, yaitu kepengurusan dan kantor.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy’ari seusai verifikasi faktual di Kantor DPP Partai Perindo, Jl Diponegoro No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/10).

Diketahui, KPU dan Bawaslu mendatangi Kantor DPP Partai Perindo guna melakukan verifikasi faktual DPP Partai Perindo. Selain Ketua KPU RI, hadir pula pada verifikasi faktual tersebut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Adapun, tim verifikasi faktual KPU dipimpin oleh dua anggota KPU, yaitu Idham Khalik dan August Mellaz beserta tim verifikator dari kesekjenan KPU beserta Bawaslu.

“Kita tahu semua di DPP Partai Perindo ini terverifikasi. Alamat sebagaimana dokumen dan situasi faktual sesuai. Kepengurusan di DPP, nama-nama di dokumen dengan situasi faktual sesuai,” kata Hasyim.

“Keterwakilan perempuan (di DPP Partai Perindo) persentasenya 40 persen, dari batas minimal 30 persen, terpenuhi, bahkan terlampaui,” pungkas Hasyim.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengamini terpenuhinya syarat verifikasi faktual Partai Perindo di tingkat pusat.

“Tadi telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum dan beberapa hari ke depan akan ada verifikasi faktual kepada pengurus provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Rahmat Bagja.

Seusai Partai Perindo dinyatakan lolos verifikasi faktual di tingkat pusat tersebut, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan Partai Perindo berkomitmen untuk memastikan lolos verifikasi faktual di seluruh tingkatan di seluruh Indonesia dan siap menyambut pesta demokrasi 2024.

“Tahapan verifikasi ini bukan hanya DPP, tetapi juga di provinsi, maupun kabupaten, dan seluruh kota, jadi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Tentunya kami berkomitmen untuk menyelenggarakan atau memastikan bahwa verifikasi ini dapat dilalui dengan baik,” kata HT di Kantor DPP Partai Perindo, Jl Diponegoro No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/10).

Setelah itu, lanjut HT, tentunya persiapan untuk Pemilu 2024. Target, Perindo adalah Double digit itu kurang lebih sekitar minimal 60 kursi DPR RI yang kita targetkan,” tegas HT.

Kepada kader, HT juga berpesan terus bergerak merekrut Caleg yang memiliki basis suara besar secara keseluruhan, baik di DPR RI maupun di provinsi dan kabupaten atau kota.

“Sehingga Partai Perindo mampu membuat kebijakan tepat sasaran, mempercepat kesejahteraan masyarakat, mempersempit kesenjangan, dengan demikian persatuan dan kesatuan di Indonesia akan semakin kokoh,” ujarnya.

Turut hadir pula dalam verifikasi faktual tersebut, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. TGB H. Muhammad Zainul Majdi, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Syafril Nasution, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Boyke Novrizon, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Bendahara Umum DPP Partai Perindo Henry Suparman, beserta seluruh jajaran pengurus DPP Partai Perindo. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Kepala Sekretariat Presiden RI Heru Budi Hartono menjadi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta meneruskan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir per 16 Oktober 2022.

“Hari ini, Senin, tanggal 17 Oktober 2022, saya, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik saudara Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta,” kata Tito ketika melantik penjabat Gubernur DKI Jakarta, penjabat Bupati Kepulauan Yapen, dan penjabat Bupati Tolikara di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10).

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai membacakan sumpah pelantikan bagi ketiga penjabat kepala daerah yang kini dilantik, yaitu penjabat Gubernur DKI Jakarta, penjabat Bupati Kepulauan Yapen Cryfianus Mambay, dan penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya.

“Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ucap Tito.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Heru sebagai Pj Gubernur DKI meneruskan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir per 15 Oktober 2022.

Jokowi telah menitipkan tiga isu prioritas kepada Heru dalam menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur DKI nanti, yakni penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas.

Heru Budi Hartono berjanji akan blusukan setiap hari setelah dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Heru juga mengaku akan berkoordinasi dengan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim berkenaan dengan rencana relokasi warga di sepanjang Jalan RE Martadinata, terutama di sekitar Taman BMW yang kini menjadi lokasi Jakarta International Stadium (JIS).

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya pengalaman Heru di Pemprov DKI dan pemerintah pusat menjadi bekal untuk melanjutkan estafet kepemimpinan selama dua tahun mendatang pada 2022-2024.

“Kami percaya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan masyarakat Jakarta,” ucap Anies.

Ia pun siap mendukung penjabat gubernur DKI menjalankan tugas untuk pembangunan di Jakarta.

“Sebagai mantan gubernur, kami juga siap untuk mendukung. Pokoknya didukung tanpa syarat, dukung total, sehingga beliau bisa menjalankan tugas di Jakarta dengan sebaik-baiknya dan masyarakat Jakarta merasakan kemajuan terus menerus,” tutur Anies. (*)

Reporter: Antara

batampos – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap beroperasi seperti biasa pada Senin (17/10) meskipun ada sidang perdana Ferdy Sambo. Pengadilan memastikan persidangan untuk perkara lain tetap digelar.

“(Sidang perkara lain) tetap sesuai agenda,” kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto.

Kendati demikian, pengadilan akan membatasi jumlah peserta di ruang sidang Ferdy Sambo. Hal itu guna menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan.

“Karena persidangan membutuhkan suasana khidmat dan tertib, sedangkan kapasitas muat ruang sidang utama PN Jakarta Selatan terbatas jumlahnya maksimal 50 orang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Polri melakukan pelimpahan Tahap II kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Total ada 11 orang tersangka yang diserahkan.

“Hasil pemeriksaan kesehatan sudah selesai dan segera untuk para tersangka yang nantinya jumlahnya 11 orang tersangka akan dilimpahkan bersama barang buktinya ke JPU di Kejagung,” kata Karo Multi Media Div Humas Polri Brigjen Pol Gatot Repli Handoko di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/10)

Kemudian kasus kedua terkait obstruction of justice dengan 7 tersangka. Yakni Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto dan Irfan Widyanto.

“(Barang bukti) ada macam-macam yang jelas jumlahnya hampir ada sekitar 3 kontainer boks plastik itu barang buktinya,” jelas Gatot. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi III DPR RI memberikan perhatian serius terhadap berbagai kasus yang terjadi di tubuh Polri. Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsy mengatakan, setelah kasus Sambo, Polri kemudian diterpa kasus yang menyeret nama Irjen Teddy Minahasa. “Ini menjadi pukulan telak untuk institusi Polri,” terangnya.

Sekjen PKS itu menyatakan, kasus tersebut kembali menjadi prahara untuk kepercayaan publik terhadap Polri. Publik, kata Habib Aboe, pasti akan semakin ragu terhadap institusi Polri, melihat personelnya memperjualbelikan narkoba. Apalagi tindakan itu dilakukan oleh pejabat tinggi.

Dia menegaskan bahwa presiden harus mengambil langkah serius untuk membersihkan institusi Polri dari para personel yang secara sengaja melanggar Tri Brata dan Catur Prasetya. “Sikap tegas presiden diperlukan untuk mewujudkan amanah Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,” ungkapnya

Secara strategis, kata Habibs Aboe, presiden perlu memformulasikan ulang reformasi Polri. Menurutnya, perlu ada pengawalan secara langsung dalam upaya menumbuhkan kepercayaan publik dan dunia internasional atas due proces of law di Indonesia.

Sedangkan secara teknis, lanjutnya, tak ada salahnya presiden memeperintahkan tes urin secara menyeluruh untuk semua personel polisi di Indonesia, tanpa kecuali. “Ini adalah sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusan presiden dalam memberantas narkoba di dalam tubuh Polri sendiri,” tandasnya.

Di sisi lain, Ketua Koalisi Anti Mafia Tanah Iwan Nurdin meminta Kapolri untuk berani menyentuh indikasi keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam sejumlah kasus mafia tanah dan kejahatan perhutanan. Indikasi itu nampak dari pembiaran kasus-kasus tersebut. ”Laporan masyarakat tidak cepat ditangani, sementara laporan perusahaan sangat cepat ditangani,” ujarnya.

Laporan masyarakat sipil yang terkesan diabaikan itu diantaranya berkaitan dengan kejahatan pertanahan berupa perampasan tanah. Serta kejahatan pembalakan hutan, khususnya di Papua, Kalimantan dan Sumatera. ”Mestinya Kapolri menyentuh persoalan itu (pertanahan dan perhutanan, Red) dan menanganinya secara transparan seperti kasus Sambo, Kanjuruhan dan Teddy.”

Menurut Iwan, penanganan kasus pertanahan dan kehutanan selama ini erat dengan ‘permainan’ oknum aparat. Modusnya hampir sama dengan kasus Ferdy Sambo. Yakni merekayasa kasus dan menghilangkan atau memanipulasi barang bukti. ”Situasi itu seperti membuktikan tentang perilaku kepolisian dalam menangani kasus-kasus pidana,” papar ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tersebut.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Lina Miftahun Jannah upaya sederhana yang bisa dilakukan kepolisian untuk meningkatkan indeks kepercayaan adalah membangun image. ’’Orang jadi percaya kembali jika image-nya baik,’’ katanya. Untuk membangun image yang baik itu, kepolisian harus memberikan hasil kinerja yang baik di mata masyarakat.

Lina mengatakan semua lembaga memiliki peraturan atau SOP dalam bekerja. Selama peraturan dan SOP itu dijalankan dengan baik, secara sendirinya kepercayaan masyarakat ikut terkatrol. Jangan malah sebaliknya, kepolisian sendiri melanggar aturan atau SOP-nya sendiri.

Kemudian Lina juga menyoroti SDM kepolisian yang selama ini sudah cukup terlena. Sampai Presiden Jokowi menyoroti kemewahan personel kepolisian. Dari mobil, motor gede, baju, sampai sepatu mewah. Lina mengatakan sebagai aparatur negara, aparat kepolisian harus bisa menampilkan gaya hidup sederhana.

’’Masyarakat sekarang sudah tahu gaji polisi itu berapa,’’ katanya. Jadi ketika ada oknum kepolisian tampil dengan gaya hidup mewah, masyarakat bertanya-tanya. Dapat dari mana uangnya untuk bisa hidup mewah.

Sementara itu, pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri menuturkan, kejadian penangkapan Irjen Teddy Minahasa dapat diasumsikan adanya berbagai klik, subgroup, atau bahkan submabes. Yang akan bagus bila berkompetisi secara konstruktif. ”Masyarakat yang menerima faedahnya,” paparnya.

Namun, kalau justru membangun rivalitas dengan cara destruktif atau toxic, tentunya menjadi sangat berbahaya. Seolah-olah mereka sedang melakukan kebaikan dengan penegakan hukum terhadap oknum. ”Tapi, yang sebenarnya terjadi praktik predatory, memangsa sesamanya,” jelasnya.

Kondisi itu merusak kohesivitas organisasi, soliditas institusi menjadi terganggu. Hal tersebut jelas berdampak kepada masyarakat. ”Yang merasakan kerugiannya tentu masyarakat,” paparnya kemarin.

Dia menuturkan, secara psikologis motivasi dari Teddy menjual barbuk narkotika bisa dua kemungkinan. Pertama, jual beli barbuk sebagai cara mendapatkan harta. Alasan ini tipikal, karena merupakan subkultur penyimpangan di kepolisian. ”Corruption by greed,” ujarnya.

Untuk motivasi kedua, bisa jadi merupakan strategic model. Dimana aparat penegak hukum bekerja tidak murni untuk hukum. Melainkan, untuk kepentingan karir dari personel itu sendiri. ”Mempahlawankan diri sendiri untuk membangun karir,” jelasnya.

Kondisi itu sama artinya dengan masturbasi untuk mendapatkan promosi. Karena aparat menciptakan kasus dan diungkap sendiri. ”Dikemas dengan bombastis, diliput media agar masuk radar pimpinan. Lalu, mendapat promosi karena berprestasi,” tuturnya.

Masalahnya, bila yang dijebak ada bandit tidak akan masalah. Tapi, kalau yang menjadi sasaran rekayasa kasus itu orang baik-baik. ”Ini namanya jahanam,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos– Menyambut perhelatan Piala Dunia 2022, penampilan seni dari diaspora Indonesia memukau warga Qatar dalam acara Flag Plaza di Doha,Jumat (14/10/2022).

“Pertunjukan ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara KBRI Doha, diaspora Indonesia, sekaligus pemerintah Qatar,” ujar Duta Besar RI untuk Qatar, Ridwan Hassan dalam keterangan tertulisnya, Minggu kemarin.

Lima grup kesenian yaitu Puspa Qinarya (tari), Indonesian Ladies Angklung, Rumah Seni Al Khor (tari), Sanggar Seni Mesaaied (tari), BIG Choir, dan seorang pemain saksofon berhasil memukau ratusan penonton dari berbagai bangsa di acara yang diselenggarakan di kompleks Museum of Islamic Art (MIA), sebuah museum yang sangat terkenal di Qatar.

Indonesia sendiri menurunkan sekitar 154 penampil dalam ajang tersebut.

“Penampilan Indonesia selalu ditunggu-tunggu oleh berbagai kelompok masyarakat. Dan benar saja, malam tadi adalah malam paling spektakuler. Hampir semua penampilan mendapatkan sambutan meriah,” ujar Dubes Hassan.

Tercatat lebih dari 30 negara mengikuti ajang Flag Plaza. Kehadiran Indonesia dalam acara tersebut terasa istimewa karena Indonesia akan menjadi country partner dari Tahun Kebudayaan Indonesia-Qatar yaitu pada 2023 mendatang. (*)

Sumber: Antara