batampos – Barang bukti (barbuk) narkotika diperjualbelikan sudah merupakan rahasia umum di kepolisian. Kondisi itu bukannya didiamkan, namun sudah ada langkah dari Bareskrim dengan mengeluarkan surat edaran nomor SE/1/II/Bareskrim dengan membatasi jumlah barang bukti hingga waktu pemusnahan narkotika.

Surat edaran tersebut dikeluarkan pada 15 Februari 2015, saat Bareskrim dipimpin Komjen Ari Dono Sukmanto. Dalam surat edaran tersebut mengatur batasan jumlah barbuk 16 narkotika dan waktu pemusnahannya. Untuk jenis Sabu hanya diperlukan satu gram barang bukti.

Dalam surat edaran tersebut juga diatur batas waktu pemusnahan barang bukti narkotika. Yakni, seminggu setelah kasus terungkap. Komjen Ari Dono Sukmanto saat itu memang sangat fokus mencegah barbuk narkotika disalahgunakan.

Sebenarnya surat edaran tersebut bukan hal baru saat itu. Sebab, surat edaran itu merujuk dan mempertegas kembali soal batas waktu pemusnahan barbuk narkotika yang telah diatur Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

Pada pasal 91 disebutkan bahwa setelah menerima pemberitahuan penyitaan barang bukti narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri setempat wajib untuk menetapkan status barang sitaan untuk pembuktian perkara dan dimusnahkan.

Masih dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa penyidik wajib memusnahkan barang bukti narkotika dalam tujuh hari setelah ditetapkan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul FIckar Hadjar mengatakan, barbuk narkotika itu memang seharusnya diambil sedikit saja untuk barbuk di pengadilan. ”Selebihnya dimusnahkan di tingkat penyidikan,” tegasnya.

Dengan batas waktu seminggu, maka dapat diartikan agar barbuk narkotika itu tidak disalahgunakan baik oleh penyidik atau siapapun yang memiliki akses terhadap barang bukti itu. ”Kasus teddy ini bukti nyata bahwa penegak hukum menyalahgunakan barbuk,” paparnya.

Menurutnya, secara administratif pengawasan itu seharusnya dilakukan atasan. Namun, secara yuridis setiap orang bisa melaporkan oknum-oknum tersebut ke Divpropam atau Mabes. ”Administratif dan yuridis,” ujarnya.

Namun, cukup membingungkan bila yang menyalahgunakan barbuk itu kapolda. Menurutnya, kemungkinan proses dilakukan setelah pemeriksaan di tingkat bawah selesai. ”walau sebenarnya Pasal 91 itu sifatnya pencegahan,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Mutasi besar-besaran Jumat petang (14/10) oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menetapkan kawan Ferdy Sambo, Irjen Suwondo Nainggolan menjadi Kapolda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ).

Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), sosok Irjen Suwondo Nainggolan merupakan alumni Akpol 1994 yang tercepat meraih pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau bintang dua di kepolisian bersama Irjen Ferdy Sambo. Suwondo Nainggolan teman seangkatan Ferdy Sambo di Akpol 1994.

Adapun tiga rising star alumni Akpol 1994 antara lain Ferdy Sambo dan dua kawan lainnya yakni Suwondo Nainggolan dan Irjen Adi Deriyan Jayamarta. Tiga jenderal ini namanya terseret kasus Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Karir ketiganya melejit dengan pangkat Irjen.

Irjen Suwondo Nainggolan diketahui cukup dekat dengan masyarakat Kepulauan Riau saat menjabat sebagai Kapolres Karimun dan Wakapolresta Barelang. Karirnya mentereng setelah ikut dalam tim Satgassus Merah Putih melakukan penangkapan 1 ton sabu di perairan Kepri.

Setelah penangkapan ini, Suwondo Nainggolan lalu mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri. Usai lulus Sespimti Polri, Suwondo langsung menduduki jabatan strategis sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri (Koorspripim Polri) pada tahun 2019.

Jabatan berikutnya Karobinkar SSDM Polri. Lalu sejak 16 November 2020 mengemban amanat sebagai Kakorbinmas Baharkam Polri. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tersangka kasus peredaran narkoba, Irjen Teddy Minahasa dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Senin (17/10). Seharusnya, mantan Kapolda Sumatera Barat ini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, pada Sabtu (15/10).

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan tersangka Itjen TM dijadwalkan menjalani pemeriksaan Sabtu (15/10) siang oleh penyidik dari Dirnarkoba Polda Metro Jata. Awalnya pemeriksan sempat berlangsung, namun belum sampai selesai atas Irjen TM meminta pemeriksaannya diundur hari Senin (17/10) dengan alasan ingin didampingi oleh pengacaranya.

“Teddy seharusnya menjalani pemeriksaan di Mabes Polri pada Sabtu (15/10). Namun yang bersangkutan menolak pemeriksaan lantaran ingin didampingi oleh kuasa hukumnya sendiri. Sehingga kami dari Polda Metro Jaya mengakomodir ini kemudian tidak melanjutkan pemeriksaan, akan kita lanjutkan lagi hari Senin sesuai permintaan beliau,” kata Zulpan, kemarin (16/10).

Dikatakan Zulpan, terdapat dua pelanggaran dalam kasus narkoba ini. Pertama, terkait dengan disiplin kode etik dan profesi. Dimana pelanggran ini ditangani oleh divisi Propam Mabes Polri. Kedua, terkait dengan adanya pelanggaran pidana kasus narkotika. Pelanggaran ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. “Hingga saat ini Irjen TM masih ditempat kan di Patsus di Mabes Polri oleh divisi Propam Mabes Polri,” terang Zulpan.

Diketahui, Teddy Minahasa telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran gelap narkoba berdasarkan hasil gelar perkara pada Jumat (14/10) lalu. Penanganan kasus penyalahgunaan tindak pidana narkotika sendiri berjalan seiring atau paralel. “Kemarin sudah disampaikan oleh Dirnarkoba Kombes Mukti Juwarsa bahwa hasil gelar perkara telah menetapkan Irjen TM sebagai tersangka dengan beberapa orang yang lain,” jelasnya.

Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kilogram. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polrestro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Atas perbuatannya, Teddy terancam Pasal 114 Ayat 3 sub Pasal 112 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Terbongkarnya keterlibatan Irjen Teddy Minahasa Putra dalam peredaran sabu dibongkar anak buah Irjen Fadil Imran. Keterlibatan Irjen Teddy Minahasa bisnis sabu itu diungkap Mami Linda dan eks Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara.

Berangkat dari keterangan keduanya, Irjen Teddy Minahasa ditangkap di gedung PTIK. Sementara 5 kg sabu yang dijual Irjen Teddy, adalah bagian dari barang bukti pengungkapan 41,4 kg sabu oleh Polres Bukittinggi. Untuk menghilangkan jejak, sabu barbuk itu diganti dengan tawas.

“Itu sabu barang bukti hasil pengungkapan di Polres Bukittinggi, diambil 5 kilogram. Dia ganti dengan tawas,” ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Minggu (16/10).

Pengakuan AKBP Dody, hal itu dilakukan atas perintah Irjen Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. “Berdasarkan keterangan dari saudara AKBP D, itu (mengambil sabu barbuk) perintah dari bapak TM,” kata Mukti.

Pengambilan sabu barbuk itu dilakukan saat hendak dilakukan pemusnahan di Mapolres Bukittinggi. Total barang bukti sabu itu berjumlah 41,4 kilogram .

“Kami masih dalami, tapi memang berdasarkan keterangan dari saudara AKBP D itu perintah dari bapak TM,” kata Mukti.

Dalam kasus ini, anak buah Irjen Fadil Imran menyebut bahwa jaringan itu dikendalikan langsung Irjen Teddy. “Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali barang bukti 5 kg sabu dari Sumbar,” ujar Mukti.

Atas perbuatannya, Teddy dijerat Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan pasal tersebut, Irjen Teddy Minahasa terancam hukuman minimal 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. (*)

Reporter: JP Group