batampos- Kejaksaan Agung meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) mendukung pengembangan ekonomi khusus di daerah. Kejaksaan harus terlibat mengawasi jalannya proyek strategis dan melakukan pendampingan dan pengamanan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pengawasan tersebut guna memastikan proyek di daerah berjalan dengan baik, tepat guna, tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat. “Jangan ada aparat Kejaksaan yang bermain-main dengan proyek pemerintah, dan apabila ada, akan ditindak,” tegas Burhanuddin saat Kunjungan Kerja di Kejari Tanjungpinang, Kamis (6/10).

BACA JUGA: Jaksa Musnahkan Barang Bukti, Laptop dan Handphone Digerinda, Sabu Direbus

Jaksa Agung juga meminta agar Kejari berperan aktif dalam pengendalian inflasi daerah. Hal itu mengingat Tanjungpinang adalah kota perdagangan dan jalur distribusi logistik. Sehingga rentan adanya kenaikan harga-harga barang akibat krisis global. “Kehadiran Kejaksaan dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Burhanuddin juga meminta kepala Kejari Tanjungpinang dan Bintan untuk terus menerus mempublikasikan perkara yang ditangani. Menurutnya, hal ini bukanlah soal pencitraan, namun masyarakat dan media dapat mengukur kinerja kejaksaan sekaligus pengawasan. “Ini yang selalu ditekankan dalam setiap pertemuan dan kunjungan kerja,” jelasnya.

Jaksa Agung juga menaruh perhatian atas perkembangan pariwisata di Bintan yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Logam. Diproyeksikan oleh Pemerintah Pusat dengan anggarannya sebesar Rp 30 Triliun. (*)

reporter: yusnadi

batampos – Pernyataan Kadisdik Kepri, Andi Agung yang menyebut pemotongan formasi Guru PPPK oleh Kemenpan-RB menjadi alasan Pemprov Kepri tidak mengoptimalkan usulan ditepis  oleh anggota DPRD Kepulauan Riau Sirajudin Nur.

Pasalnya, kata Sirajudin usulan daerah lain sepenuhnya disetujui oleh pemerintah pusat. Ia pun mencontohkan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mengusulkan 10.385 formasi Guru PPPK dan NTB 2.500 formasi Guru PPPK dan hampir semuanya disetujui.

“Jadi tidak benar alasan nya kalau mengajukan banyak juga akan dicut, rata-rata yang diusulkan 98 persen disetujui kok,” katanya, Rabu (5/10/2022).

Sirajudin juga menepis pernyataan Andi Agung dan Gubernur Ansar Ahmad yang menyebut minimnya anggaran menjadi salah satu faktor Pemprov Kepri tidak mengoptimalkan formasi Guru PPPK .

Ia pun membandingkan nilai APBD Kepri dengan kedua daerah itu. Diketahui, tahun ini APBD Kepri Rp3,9 triliun, Sulsel Rp9,7 triliun dan NTB Rp5,39 triliun.

Dengan APBD saat ini, Pemprov Kepri seharusnya mampu mengusulkan 50 persen kebutuhan PPPK guru di tahun 2022

“Dari sisi APBD kita memang lebih kecil, tapi kalau dihitung secara proporsional kita jauh ketinggalan,” ujarnya.

Sirajudin menjelaskan, perbedaan jumlah formasi ini menjadi pertanda minimnya perhatian Pemprov Kepri khususnya Gubernur Ansar Ahmad terhadap isu pendidikan.

Minimnya perhatian itu juga diperkuat dengan kebijakan Pemprov yang melakukan refocusing anggaran Disdik Kepri Rp12,6 miliar untuk urusan di luar pendidikan.

“Sejak beberapa tahun, masalah kekurangan sarana prasarana, kekurangan guru, pemerataan kualitas pendidikan, tidak diberi porsi anggaran yang memadai dari APBD,” ungkapnya.

Politisi PKB itu juga mengaku pesimis kebutuhan 3.064 PPPK guru akan terpenuhi di tahun 2023 karena tahun ini Pemprov Kepri hanya mengusulkan 718 formasi guru PPPK.

“Pernyataan Kadisdik juga keliru itu kalau tahun 2023 akan dituntaskan semua,” tuturnya.

Sirajudin pun meminta agar Gubernur Ansar Ahmad menjadikan isu pendidikan sebagai program prioritas, bukan hanya pembangunan infrastruktur semata.

“Lihat contoh pembangunan infrastruktur, anggarannya fantastis, sampai berhutang ke PT SMI saja bisa. Proyek Gurindam 12 terdahulu sampai Rp400 miliar juga bisa dibiayai,” ucapnya.

Anggota DPRD Kepri 2 periode itu mengaku masih menaruh harapan agar Pemprov Kepri memaksimalkan kuota PPPK guru tahun 2022 sebagai wujud kepedulian Gubernur Ansar Ahmad terhadap pendidikan.

“Jadi sekali lagi ini soal komitmen dan political action. Kita minta agar formasi guru PPPK ini agar dimaksimalkan usulannya. Masa iya cuma 23 persen yang di usulkan dari kebutuhan,” harapnya. (*)

Reporter: Jamil

batampos– Sebanyak 19 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih nekat berjualan di Pasar Baru akhirnya ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang

Kasatpol PP Kota Tanjungpinang Ahmad Yani menjelaskan hasil penyisiran yang dilakukan anggota nya pada Rabu (5/10) kemarin sekitar pukul 03.00 WIB menemukan sebanyak 19 PKL yang masih beraktivitas di Jalan Gambir, Lorong Gambir.

“Kepada 19 orang pedagang itu diminta mengosongkan area dan segera mengisi tempat yang telah disediakan di pasar relokasi,” kata Yani, Kamis (6/10).

Ahmad Yani menyampaika, sebelumnya Pemko Tanjungpinang sudah mendata pedagang yang terkena dampak revitalisasi Pasar Baru, kemudian direlokasi ke pasar Puan Ramah.

BACA JUGA: Pasar Relokasi masih Sepi Pembeli, Banyak Pedagang Tidak Mau Pindah

“Seluruh pedagang terdampak termasuk pedagang kaki lima di sekitar Pasar Baru, sudah disediakan kios, lapak, dan meja di Pasar Puan Ramah,” terangnya.

Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pantauan lapangan selama 10 hari pasca peresmian pasar relokasi Puan Ramah, masih banyak ditemukan PKL yang berjualan di kawasan Pasar Baru.

“Penertiban ini karena bangunan pasar baru akan segera direvitalisasi. Sehingga tidak ada alasan pedagang untuk menolak pemindahan,” terangnya.

Sebagian besar PKL yang sebelumnya berjualan di emperan toko, sekarang sudah sudah mendapat tempat yang lebih representatif di Pasar Puan Ramah.

Tidak hanya menempati bangunan yang lebih representatif di pasar relokasi, seluruh pedagang kaki lima tersebut nantinya juga akan mengisi tempat di bangunan Pasar Baru usai revitalisasi dikerjakan.

“Petugas meminta seluruh pedagang segera mengemas barang dagangan dan timbangan, untuk selanjutnya segera mengisi lapak dan meja di pasar relokasi,” terangnya. (*)

Reporter : Peri Irawan

batampos- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyerahkan berbagai bantuan pertanian kepada kelompok tani di Bintan, Kamis (6/10).

Bantuan diserahkan antara lain 1 unit pikap, 400 paket donasi sayuran gratis, bantuan sarana produksi pertanian berupa mesin air, selang, tiang buah naga, aneka bibit dan polybag, 10 ton dolomit, 3 ekor ternak sapi Bali, dan bantuan pupuk seberat 7,3 ton terdiri dari pupuk urea, TSP dan KCI.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengatakan, ini komitmen pemerintah pada sektor ketahanan pangan dan pertanian.

BACA JUGA: Harga Pupuk Nonsubsidi Mahal, Banyak Petani Pilih Beli Eceran

“Kita akan maksimalkan segala upaya bantuan baik yang sumber pembiayaan dari APBD Bintan, APBD Kepri maupun APBN,” kata Roby menghadiri gelar pangan murah dan pemberian sayuran gratis di halaman Gedung Nasional Tanjunguban, Kamis (6/10).

Selain menyerahkan bantuan ke kelompok tani, Roby bersama Ketua TP PKK Bintan, Hafizha Rahmadhani berkeliling di beberapa stand pangan dan berdialog dengan petani lokal.

“Kita juga diskusi ringan dengan beberapa petani lokal termasuk pedagang sayuran,” ujarnya.

Dia mengatakan, bantuan yang diberikan untuk memaksimalkan pengembangan produksi pertanian sebagai salah satu langkah peningkatan produksi pangan.

Dengan begitu, kata Roby, diharapkan mampu menekan laju inflasi ke depannya karena menjadi pekerjaan rumah kepala daerah.

“Kita berharap inflasi terkendali dan harga-harga bahan pokok terjangkau,” kata Roby. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto