batampos – Korea Utara menembakkan rudal ke Jepang untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Tindakan itu memicu kepanikan dan peringatan bagi penduduk untuk berlindung lewat sirene yang terus berbunyi di berbagai kawasan di Jepang. Untungnya, rudal itu hanya melewati Negara Matahari Terbit itu dan jatuh ke Samudera Pasifik.

Pemerintah mengatakan, jangkauan 4.600 km mungkin merupakan jarak terjauh yang ditempuh untuk uji terbang Korea Utara. Pemerintah Jepang mengatakan pesawat itu mendarat di laut di luar zona ekonomi eksklusif negara itu.

Rudal itu menyebabkan aktivasi langka sistem J-Alert. Penyiar nasional NHK turut memperingatkan penduduk di utara dan timur laut negara itu untuk mencari perlindungan. ” Korea Utara sekitar pukul 07.22 meluncurkan rudal balistik ke arah timur,” ujar juru bicara pemerintah Hirokazu Matsuno seperti dilansir dari RTE, Selasa (4/10/2022) waktu setempat.

“Kami sedang menganalisis detail tetapi rudal itu melewati wilayah Tohoku Jepang di Timur Laut, kemudian jatuh di Pasifik di luar zona ekonomi eksklusif Jepang,” tambahnya.

Dia mengatakan tidak ada kerusakan atau cedera yang dilaporkan dalam peluncuran tersebut.

Namun, Perdana Menteri Fumio Kishida menyebut aksi itu sebagai tindakan kekerasan. “Kami sangat mengutuk ini,” katanya dalam sambutan singkat.

Sistem peringatan rudal negara itu diaktifkan pada pukul 7.29 pagi tadi.
Sekitar 30 menit kemudian, kantor perdana menteri memastikan hal itu.

Peluncuran rudal ini terjadi di tengah latihan militer oleh Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang. Pekan lalu, ketiga negara melakukan latihan trilateral anti-kapal selam yang mencakup kapal induk AS, yang berhenti di Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak 2017. (*)

Reporter: JPG

batampos – Lebih dari 100 jamaah umrah PT Nalia Syafaah Wisata Mandiri selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) gagal berangkat. Kementerian Agama (Kemenag) menyoroti terjadinya peristiwa ini.

Kasubdit Pengawasan dan Pemantauan Umrah Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Noer Aliya Fitra mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya persuasif. Dia sudah melakukan negosiasi kepada PPIU agar jamaah dapat diberangkatkan.

“Kami telah memanggil Dirut PPIU PT Naila Syafaah Wisata Mandiri pada 22 September untuk memberikan klarifikasi atas kegagalan berangkat ratusan jamaah,” kata Nafit sapaan akrabnya di Jakarta, Rabu (5/10).

Kemenag juga telah menerbitkan surat peringatan atas kasus kegagalan berangkat ratusan jamaah ini. “Kami minta PPIU PT Naila Syafaah Wisata Mandiri untuk sementara tidak menerima pendaftaran jamaah baru. Kami minta mereka fokus memberangkatkan jamaah atau mengembalikan uang jamaah,” tegas Nafit.

“Kami juga minta mereka menyampaikan data jamaah yang telah mendaftar umrah namun belum diberangkatkan,” lanjutnya.

Nafit menambahkan, Subdit Pengawasan dan Pemantauan ini dalam satu minggu terakhir terus mendampingi jamaah di hotel tempat mereka diinapkan sementara. Upaya negosiasi keberangkatan dengan Dirut PPIU Naila Syafaah terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil.

“Kami juga berkoordinasi dengan Polres Bandara Soetta untuk mendampingi jamaah dan melaporkan kegagalan jamaah kepada pihak kepolisian karena unsur tindak pidana gagal memberangkatkan jamaah sesuai amanah UU Nomor 8 Tahun 2019,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Lebih dari 100 jamaah umrah PT Nalia Syafaah Wisata Mandiri selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) gagal berangkat. Kementerian Agama (Kemenag) menyoroti terjadinya peristiwa ini.

Kasubdit Pengawasan dan Pemantauan Umrah Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Noer Aliya Fitra mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya persuasif. Dia sudah melakukan negosiasi kepada PPIU agar jamaah dapat diberangkatkan.

“Kami telah memanggil Dirut PPIU PT Naila Syafaah Wisata Mandiri pada 22 September untuk memberikan klarifikasi atas kegagalan berangkat ratusan jamaah,” kata Nafit sapaan akrabnya di Jakarta, Rabu (5/10).

Kemenag juga telah menerbitkan surat peringatan atas kasus kegagalan berangkat ratusan jamaah ini. “Kami minta PPIU PT Naila Syafaah Wisata Mandiri untuk sementara tidak menerima pendaftaran jamaah baru. Kami minta mereka fokus memberangkatkan jamaah atau mengembalikan uang jamaah,” tegas Nafit.

“Kami juga minta mereka menyampaikan data jamaah yang telah mendaftar umrah namun belum diberangkatkan,” lanjutnya.

Nafit menambahkan, Subdit Pengawasan dan Pemantauan ini dalam satu minggu terakhir terus mendampingi jamaah di hotel tempat mereka diinapkan sementara. Upaya negosiasi keberangkatan dengan Dirut PPIU Naila Syafaah terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil.

“Kami juga berkoordinasi dengan Polres Bandara Soetta untuk mendampingi jamaah dan melaporkan kegagalan jamaah kepada pihak kepolisian karena unsur tindak pidana gagal memberangkatkan jamaah sesuai amanah UU Nomor 8 Tahun 2019,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Fadil Zumhana mengatakan sesuai hasil koordinasi dengan Bareskrim Polri, tersangka Ferdy Sambo, HK, AN, ARA tetap ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat.

“Terhadap yang lain, CP, IW, dan BW di Bareskrim Polri,” kata Fadil Zumhana di Jakarta, Rabu (5/10).

Selanjutnya, untuk tersangka RR, RE, dan KM juga ditahan di Bareskrim Polri; sedangkan tersangka PC ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung RI Jakarta, Pusat.

Fadil mengatakan pelaksanaan tahap II akan dilaksanakan di Jampidum Kejagung RI, Rabu. Untuk barang bukti yang akan diserahkan, lanjutnya, juga sudah diverifikasi pada Selasa (4/10).

Dalam kesempatan tersebut, katanya, tersangka FS, RE, RR, KM, dan PC dikenakan Pasal 340 dan 338 KUHP; sedangkan terkait kasus tindak pidana merintangi proses hukum (obstruction of justice), para tersangka yaitu FS, HK, AN, ARA, CP, BW, dan IW dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diatur dalam KUHP.

Sesuai ketentuan hukum pidana, Jampidum akan menindaklanjuti dengan mengambil langkah sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan itu, jaksa penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan ke Kejagung. Tujuan penahanan itu ialah untuk memudahkan proses persidangan.

Pada prinsipnya, Kejagung ingin perkara yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dilaksanakan secara cepat, sederhana serta berbiaya ringan, termasuk memudahkan membawa tersangka ke persidangan.

Jampidum mengupayakan perkara tersebut segera dilimpahkan ke Pengadilan Jakarta Selatan dan mendapat keadilan serta kepastian hukum.

“Surat dakwaan sudah kami koreksi dan kami terus perbaiki atau sempurnakan supaya pelaksanaan persidangan berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Fadil Zumhana. (*)

Reporter: Antara

batampos –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk tetap menjaga profesionalitas di tengah tantangan bangsa yang sangat kompleks. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat memimpin upacara HUT ke-77 TNI di lapangan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/10).

“Di tengah tantangan bangsa yang kompleks, saya minta TNI tetap harus meningkatkan profesionalitasnya. TNI harus terus secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force,” kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan pembangunan kekuatan perlu dilakukan selaras dengan pembangunan nasional. Kepala negara juga meminta agar program bela negara dilanjutkan sesuai prinsip demokrasi.

“Pembangunan kekuatan perlu terus selaras dengan pembangunan nasional dan program bela negara perlu dilanjutkan sesuai prinsip-prinsip demokrasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai pancasila dan UUD 1945,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta institusi TNI untuk memegang teguh jati diri sebagai tentara profesional. Sebab, masyarakat dan bangsa Indonesia menaruh harapan besar pada TNI.

“Pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara menaruh harapan besar terhadap kontribusi TNI. Teruslah memegang teguh jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional,” tegas Jokowi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan tanda kehormatan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pembangunan TNI. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut dilakukan pada Upacara Peringatan Ke-77 Hari TNI Tahun 2022 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10).

Penganugerahan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 31/TK/TH 2022, Nomor 82/TK/TH 2022, dan Nomor 84/TK/TH 2022.

Adapun ketiga prajurit TNI yang diberi penganugerahan itu di antaranya, Kolonel PnB Firman Dwi Cahyono, Asisten Operasi Kepala Staf Komando Operasi Udara I (Asops Kaskoopsud I), dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya,

Kapten Inf Sudyatmoko Waluyo, Danramil 04/Waleri, Kodim 0715/Kendal, Kodam IV/Diponegoro, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dan

Peltu Marinir Raden Beny Vicahyantiana, Bintara Utama Yonif 4 Pasmar 1 Kormar, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Nararya.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta TNI untuk tetap menjaga profesionalitas di tengah tantangan bangsa yang sangat kompleks.

“Di tengah tantangan bangsa yang kompleks, saya minta TNI tetap harus meningkatkan profesionalitasnya.
TNI harus terus secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force,” ucap Jokowi.

Jokowi mengingatkan pembangunan kekuatan perlu dilakukan selaras dengan pembangunan nasional. Kepala negara juga meminta agar program bela negara dilanjutkan sesuai prinsip demokrasi.

“Pembangunan kekuatan perlu terus selaras dengan pembangunan nasional dan program bela negara perlu dilanjutkan sesuai prinsip-prinsip demokrasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai pancasila dan UUD 1945,” pungkas Jokowi. (*)

Reporter: JP Group