batampos – Dalam waktu dekat Pemerintah Kota Batam berencana menyalurkan dana bansos ke masyarakat Kota Batam. Penyaluran dana bansos pun nantinya akan meminta bantuan dari Kejaksaan Negeri Batam, agar penyaluran tepat sasaran.

Kasi Intel Kejari Batam, Riki Saputra mengatakan pihaknya belum diberi kabar terkait permintaan pendampingan penggunaan anggaran. Namun jika diminta, pihaknya pun siap.

“Sebenarnya sebelum diajukan, kami tak bisa berkomentar. Namun jika ditanya apakah kejaksaan siap mendampingi pemerintah dalam penggunaan anggaran, saya katakan siap,” ujar Riki, kemarin.

Menurut dia, pendampingan yang dilakukan Kejaksaan ada syarat dan ketentuannya juga. Dimana, setelah adanya permintaan, pihak bersangkutan wajib melakukan ekspos terkait rencana penggunaa anggaran yang dimaksud.

“Harus ada ekspos dulu, nanti baru bisa kami tentukan apakah bisa dilakukan pendampingan atau tidaknya,” jelas Riki.

Jika hasil ekspos oleh pihak pemerintah sesuai dengan prosedur, maka kemungkinan besar Kejaksaan bisa melakukan pendampingan. Sehingga penggunaan anggaran bisa sesuai sasaran.

“Kalau sesuai, pastinya akan kami dampingi,” sebut Riki. (*)

Reporter : Yashinta

batampos – Tim Gabungan dari Satreskrim Polresta Barelang dan Polsek Kawasan Khusus Pelabuhan (KKP) Batam berhasil mengungkap 2 kasus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Batam. Pengiriman ini dilakukan di Pelabuhan Internasional Batamcenter.

Dalam kasus ini, polisi menangkap 2 orang tersangka, yakni Randi, 30, dan Budi, 53. Kemudian polisi menyelamatkan 3 orang calon PMI wanita yang hendak dikirimkan ke Malaysia.

Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto mengatakan pengungkapan itu dilakukan pda akhir pekan lalu. Pelaku ditangkap di pelabuhan dan di tempat penampungan di kawasan Bengkong Sadai.

“Peran tersangka ini memberikan fasilitas dari daerah korban dan penanmpungan” ujar Nugroho di Mapolresta Barelang, Senin (19/9) siang.

Nugroho menjelaskan korban direkrut pelaku dari daerah Brebes, Jawa Tengah dan Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian korban ditampung di rumah dengan modus kos-kosan.

“Pelaku juga mengurus paspor dan memberangkatkan korban dari pelabuhan,” katanya.

Selain menangkap pelaku dan mengamankan korban, polisi turut menyita barang bukti berupa tiket kapal, tiket pesawat kedatangan korban, paspor, dan bukti transfer.

“Untuk saat ini, kita masih lakukan pengembangan. Siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini,” ungkap Nugroho.

Sementara itu, Kapolsek KKP AKP Awal Sya’ban Harap mengatakan kasus ini terungkap setelah mendapat laporan dari pihak keluarga korban. Pihak keluarga merawsa khawatir dengan keberangkatan korban ke Malaysia.

“Korban ini membayar Rp 5-10 juta. Tapi itu tidak menjadi patokan bagi kita,” katanya.

Dengan kasus ini, Awal mengimbau kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri untuk mengurus dan memenuhi persyaratan dari pemerintah.

Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 81 dan atau pasal 83 UU RI No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Ancaman pidana 10 tahun penjara atay denda hingga Rp 15 miliar. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Pemerintah kota Batam merespon keluhan akses jalan yang belum diaspal atau semenisasi dari masyarakat Tanjungundap, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung.

Melalui Camat Sagulung M Hafiz, Pemko Batam memastikan pembangunan infrastruktur jalan ke Kampung Tua Tanjungundap akan dilakukan secara bertahap. Pemko akan terlebih dahulu memastikan row jalan yang sah untuk akses keluar masuk masyarakat di sana, sebab akses jalan yang digunakan ini masuk lahan pihak ketiga atau perusahaan.

“Itu yang mau di-clear-kan dulu biar tak bermasalah nantinya,” ujar Hafiz.

Untuk kepastian row akses jalan masuk tersebut Pemko Batam akan melakukan kajian dan koordinasi dengan masyarakat setempat. “Cukup baik perhatian Pemko terhadap masyarakat Kampung Tua Tanjungundap. Akses jalan dalam pemukiman sudah semenisasi semua. Untuk akses jalan masuk ini yang harus di-clear-kan dulu,” kata Hafiz.

Dijelaskan Hafiz, program peningkatan infrastruktur untuk masyarakat kampung tua Tanjungundap selama ini sudah cukup banyak. Beberapa diantaranya; program semenisasi jalan lingkungan, program air bersih dekat masjid tahun 2018, perbaikan rumah ibadah melalui APBD Kota Batam, bantuan masyarakat alat tangkap dan lain sebagainya.

Untuk itu Hafiz berharap masyarakat Tanjungundap bersabar sebab fokus pembangunan Pemko Batam masih terus berjalan dan dilakukan secara bertahap. “Yang penting usulan dalam Musrembang sudah ada, nanti akan dipertimbangkan jika sudah clear semuanya,” kata Hafiz.

Seperti diketahui, masyarakat kampung tua Tanjungundap, kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung sangat menantikan perhatian Pemerintah Kota Batam untuk program penataan wilayah perkampungan mereka. Pasalnya sudah puluhan tahun kampung tua tersebut kekurangan fasilitas penunjang. Akses jalan masuk misalkan belum ada diaspal. Musim hujan seperti ini masyarakat harus berjibaku dengan kubangan lumpur untuk sampai ke jalan raya Trans Barelang.

Masyarakat di sana sudah berulang kali menyampaikan aspirasi dan harapan tersebut namun belum ditanggapi secara maksimal dari instansi pemerintah terkait. Masyarakat setempat tak patah semangat, berbagai upaya terus dilakukan agar kampung mereka memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan wilayah perkotaan di Kota Batam. Saat ini yang tengah dilakukan masyarakat di sana adalah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah dan fasilitas penunjang lainya.

Ramli tokoh yang dituakan di Kampung Tua Tanjungundap menyampaikan masyarakat ingin sekali mempercantik dan menata baik kampung tua yang sudah ditempati lebih dari 90 tahun. Penataan yang ada di RT01/RW01 masih masuk dalam kawasan kampung tua sesuai alokasi lahan dari pemerintah.

“Masyarakat terus berjuang hingga saat ini. Kami akan tata balik kampung kami ini, karena jumlah penduduk kami terus bertambah dan kami butuh fasilitas penunjang,” ujar Ramli diamini oleh tokoh masyarakat lainya.

Hal senada juga dikatakan Slamat, tokoh masyarakat menilai penataan dilakukan untuk kemajuan Kampung Tua Tanjungundap. Selain menyiapkan lahan pembanguan Sekolah Menengah Pertama (SMP), juga menyiapkan untuk kantor kelurahan yang sebentar lagi akan dilakukan pemekaran oleh pemerintah. Disamping itu penataan juga sebagai antisipasi dan menghindari bencana alam yang kerap dirasakan oleh masyarakat yang menempati rumah panggung di tepi pantai.

“Setiap musim barat daya masyarakat kami menjadi korban bencana alam, tidak sedikit warga kami yang kehilangan rumahnya. Kami merencanakan akan memindahkan mereka ke daratan,” kata Slamet. (*)

Reporter : Eusebius Sara