batampos – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres) 2024. Orang nomor satu di Jalarta itu siap ikut kontestasi apabila ada partai politik yang mengusungnya pada Pilpres 2024.

Merespons hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meragukan ada partai politik yang ingin mengusung Anies Baswedan untuk melanggeng pada kontestasi Pilpres 2024. Namun, Jazilul mengapresiasi sikap tegas Anies yang ingin maju pada Pilpres 2024.

“Tentu itu hak Pak Anies ya, untuk mencalonkan menjadi calon presiden tapi tidak mudah untuk mencari partai yang nanti akan mengusung Pak Anies,” kata Jazilul kepada wartawan, Senin (19/9).

Pria yang karib disapa Gus Jazil ini mengamini, Anies memang sosok yang menarik perhatian parpol. Namun, ia menilai peluang Anies untuk diusung parpol sebagai capres sangat kecil.

Apalagi, kata Gus Jazil, untuk diusung Partai Gerindra dan PKB. Menurut dia, peluang Anies juga sangat kecil lantaran kedua partai telah berkomitmen terkait capres-cawapres usungan masing-masing.

“Kalau PKB dan Gerindra itu sudah memilih komitmen terkait dengan calon presiden dan wakil presiden itu dibahas oleh Pak Prabowo (Subianto) dan Gus Muhaimin (Iskandar),” tegas Gus Jazil.

Meski demikian, Gus Jazil tak mempermasalahkan kesiapan Anies untuk menjadi capres. Ia menyebut partisipasi Anies di Pilpres 2024 justru menjadi bagian dari kehangatan pesta demokrasi lima tahunan.

“Jadi munculnya Pak Anies jadi calon presiden gak ada masalah buat PKB dan meskipun kami tidak terlalu yakin apakah Pak Anies nanti ada partai yang akan mengusungnya,” ucap Anggota Komisi III DPR RI ini.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dirinya siap mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang jika ada partai yang siap meminang dirinya untuk dijadikan capres.

“Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai yang mencalonkan saya,” ucap Anies, Kamis (15/9).

Orang nomor satu di DKI itu mempercayakan kepada para ahli di dalam tubuh partai politik untuk menentukan capres yang akan diusung dalam Pemilu 2024. Ia yakin bahwa partai-partai tahu betul terkait apres yang mampu memahami kepentingan bangsa.

“Kita lihat dan kami percaya partai-partai politik ini akan mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan negara di dalam mereka menyusun koalisi dan di dalam mereka nanti menentukan calon-calonnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, hingga kini nama Anies masuk ke dalam bursa Capres Partai NasDem. Selain Anies, terdapat juga Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Selain itu, ia juga sempat diharapkan DPD Demokrat DKI sebagai cawapres mendamping Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun, sampai saat ini belum ada keputusan final yang resmi dari partai-partai tersebut untuk meminang Anies Baswedan sebagai capres ataupun cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan transaksi senilai SGD 55 juta atau sekitar Rp 560 miliar terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe. Lukas kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pihaknya telah menelusuri keuangan Lukas sejak 2017 lalu. PPATK sudah menyampaikan 12 hasil analisis ke KPK, terkait kasus Lukas yang dia sebut memiliki banyak variasi dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar.

“Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai SGD 55 juta atau Rp 560 miliar itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu,” kata Ivan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9).

Ivan mengungkapkan, dalam satu periode waktu ada setoran tunai dengan nilai fantastis mencapai SGD 5 juta. PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai Rp 550 juta oleh Lukas.

“PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan sudah PPATK sampaikan kepada KPK,” tutur Ivan.

PPATK juga sudah membekukan transaksi sejumlah pihak pada 11 penyedia jasa keuangan. Para pihak tersebut diduga memiliki kaitan dengan kasus Lukas.

“PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan (PJK), ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibekukan oleh PPATK di 11 PJK tadi ada Rp 71 miliar lebih, dan ada juga transaksi di Rp 71 miliar tadi itu mayoritas dilakukan di anak yang bersangkutan di putra yang bersangkutan,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPK membenarkan Gubernur Papua Lukas Enembe berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK belum menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat Lukas Enembe.

“Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat Papua khususnya bahwa terkait penetapan tersangka RHP (Ricky Ham Pagawak) dan juga Gubernur LE (Lukas Enembe) ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga berbagai informasi yang diterima oleh KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/9). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny Gerrad Plate menyebut partainya belum mengerucutkan satu nama yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyatakan kesediaannya.

Dalam pemberitaan satu media di Singapura, Anies Baswedan, menyatakan siap menjadi calon presiden di 2024 bila ada partai politik yang mencalonkan-nya.

“Itu hak warga negara. Kita harus hormati apa lagi salah satu dari tiga orang warga negara yang masuk pengamatan atau diputuskan di Rakernas NasDem. Itu hak warga negara dan proses politik berjalan panjang. Ini kan sudah masuk tahun politik,” kata Johnny G Plate di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin, (19/9).

Berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem, partai tersebut menyebut tiga nama bakal capres yang akan diusung dalam Pilpres 2024, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

“Untuk catatan ya, NasDem selalu sampaikan, pertama, capres yang diusung harus punya kemampuan dan kesediaan menjaga kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan kabinet Pak Jokowi, harus punya komitmen dan kemampuan pelaksanaan,” ungkap Johnny.

Kedua, NasDem harus memastikan terbentuknya koalisi dengan syarat minimal yang ada di undang-undang yaitu 20 persen.

“Makanya proses komunikasi politik masih berlangsung dinamis. Apabila ada kader-kader, calon-calon, bakal calon yang kami rekomendasikan sudah secara resmi mengatakan kesediaan, itu salah satu langkah maju. Tapi ketua umum punya mandat dua hal itu sekaligus, jangan dipisah,” tambah Johnny.

“Jadi dua hal itu saling berhubungan dan masih berjalan dinamis dalam diskusi yang penuh tanggung jawab demi menjaga demokrasi kita yang sehat,” tuturnya.

Apalagi Johnny menyebut Partai NasDem tidak hanya saja menyiapkan sampai capres saja tapi juga mencakup calonnya koalisi, strategi politik, taktik yang sesuai sehingga capres tersebut dapat menang.

“Jangan diterjemahkan sampai di calon. Kalau sekadar calon bisa cepat, gampang kan. Tapi calonnya bisa menang tidak? Itu perlu pendalaman, kerja sama politik karena realitas politik kita hanya satu partai yang bisa calonkan sendiri yaitu PDIP, tapi PDIP apakah jalan sendiri atau bergandengan tangan bersama sama? Itu bagian strategi besar di PDIP yang kita semua hormati,” ungkap Jhonny. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan, pihaknya sudah menyerahkan surat presiden (Surpers) ke DPR RI terkait pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Surpres tersebut diserahkan pihak istana kepresidenan pada pekan lalu.

“Sudah disampaikan ke DPR surpresnya. Seminggu yang lalu,” kata Pratikno di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Meski demikian, Pratikno tidak menjelaskan secara rinci terkait nama-nama yang disodorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI. Nantinya, Komisi III DPR RI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada pengganti Lili tersebut. “Tanya ke DPR,” kata Pratikno singkat.

Beberapa waktu lalu, juru bicara KPK Ali Fikri memastikan, kegiatan dan program kerja KPK sampai saat ini tetap berjalan normal meskipun salah satu pimpinannya, Lili Pintauli Siregar, telah mengundurkan diri sejak Senin (11/7) lalu.

Ali berujar, KPK menganut sistem koletif kolegial sehingga tidak bergantung pada satu figur pemimpin.

“Karena kepemimpinan di KPK kolektif kolegial, sehingga sejauh ini kegiatan dan program kerja KPK tetap berjalan normal,” ucap Ali.

Selanjutnya, ayat 2 dinyatakan “Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR RI sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29” dan pada ayat 3 “Anggota pengganti Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan”.

Sebelumnya, Majelis Sidang Etik memutuskan sidang dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Lili dinyatakan gugur setelah adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P/2022 tentang pemberhentian Lili sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota/Pimpinan KPK. Dengan pengunduran diri Lili yang telah disetujui Presiden Jokowi, maka statusnya bukan lagi sebagai insan KPK.

Selain itu, KPK juga merujuk pada Pasal 37B ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan “Dewan Pengawas KPK bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK”.

Ketika sudah mundur sebagai pimpinan KPK, maka terperiksa Lili Pintauli Siregar bukan lagi menjadi subjek persidangan tersebut. KPK menilai jika dipaksakan tetap bersidang, hal ini justru melanggar ketentuan penegakan kode etik itu sendiri. (*)

Reporter: JP Group