batampos – Polda Papua Barat mengambil langkah tegas kepada dua anggotanya yang mengolok-olok dan menjilat kue ulang tahun untuk HUT TNI ke-77. Kedua pelaku tersebut langsung ditahan.

“Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kedua oknum anggota polantas tersebut sudah ditahan di sel Polda Papua Barat untuk diproses dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang dibuat,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Kombes Pol Raydian Kokrosono saat dihubungi, Rabu (5/10).

Di sisi lain, Raydian memastikan kue ulang tahun yang dijilat oleh pelaku sudah diamankan sebelum diberikan kepada TNI. “Dan dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kue dalam konten video tersebut sudah kami amankan sebagai barang bukti, kami pastikan kue tersebut tidak terkirim kepada institusi TNI,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi menanbahkan, penahanan terhadap keduanya akan dilakukan selama 30 hari ke depan sebagai sanksi.

Sebelumnya, viral sebuah video pendek berisi tindakan tidak pantas seorang anggota polisi lalu lintas (polantas) Polda Papua Barat. Dalam video dua anggota polisi nampak mengolok-olok kue ulang tahun yang hendak diberikan ke TNI untuk perayaan HUT ke-77.

Salah seorang polisi nampak menjilat kue tersebut. Lalu satu polisi lainnya bertugas merekam tindakan tersebut. Keduanya nampak tertawa-tawa usai melakukan hal itu. “Selamat ulang tahun, semoga tidak panjang umur,” ucap salah satu polantas dalam video.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Papua Barat Kombes Pol Raydian Kokrosono menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Dia membenarkan kedua polisi di video adalah anggotanya. Mereka bernama Bripda Daut dan Bripda Fahri.

batampos — Pemberi perintah penembakan gas air mata yang diduga memicu Tragedi Kanjuruhan masih misteri. Namun, sebenarnya untuk mengetahui siapa pemberi perintah itu dinilai mudah. Tinggal memeriksa pelaksana pengamanan dalam pertandingan tersebut. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk mengetahui siapa yang memerintahkan penembakan gas air mata.

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan bahwa mudah untuk mengetahui siapa pemberi perintah gas air mata. Dengan memeriksa para anggota yang menembakkan gas air mata. ”Tapi, kalau mau,” jelasnya.

Namun, posisi pemberi perintah di lapangan hanya pelaksana. Tidak terlalu penting dibanding pemegang otoritas keamanan. ”Entah diperintah atau karena respon pembelaan itu hanya problem di lapangan,” paparnya.

Menurutnya, ada kesan bahwa yang dikorbankan dalam tragedi ini adalah level bawah. Namun, di level atas justru saling menutupi. ”Yang pasti jangan sampai tragedi ini tidak tuntas, karena apapun bsia terjadi kalau kasus ini tidak tuntas,” terangnya.

Yang pasti kalau serius harus didalami soal problem sistematisnya. Yakni, sistem manajemen pengamanan dalam pertandingan tersebut. ”Ini yang penting,” paparnya.

Sementara sumber Jawa Pos menyebutkan bahwa keenamnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran pidana dalam kasus tersebut. ”Tiga orang diantaranya diduga anggota kepolisian,” ujar petugas yang mengetahui kasus tersebut.

Lalu, tiga orang lainnya merupakan sipil yang diduga menjadi panitia pelaksana laga tersebut. Namun, sumber tersebut tidak menyebut dengan jelas siapa dan peran mereka dalam kasus Tragedi Kanjuruhan.“Persiapan diumumkan di Malang,” jelasnya.

Sementara dikonfirmasi soal penetapan tersangka itu, Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo belum merespon. Pesan singkat dan telepon belum dijawab. Yang pasti, meraka akan dijerat dengan pasal 359 KUHP dan 360 KUHP. Dalam kedua pasal tersebut disebutkan barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati dan luka berat, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Sementara Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri mengatakan, melihat Tragedi Kanjuruhan sebagai peritiwa yang terjadi akibat faktor majemuk. Saat ditinjau dari faktor kepolisian, maka yang dikhawatirkan adalah polisi bermetamorfosa menjadi organisasi militeristik. ”Pendekatan ala militer,” paparnya.

Karena itulah, diharapkan Presiden Jokowi mengeluarkan executive order khusus terkait persenjataan dan prosedur penanganan massa oleh Polri. Executive order itu untuk “memaksa” prilaku polisi untuk berubah. ”Dengan executive order ini waktu yang dibutuhkan relative singkat,” ujarnya.

Berbeda dengan prubahan midset dan kultural yang dicanangkan Kapolri. Karena kebijakan itu membutuhkan waktu panjang dan berliku. ”prilaku dulu diubah, mindset dan culture menyusul berubah,” urainya.

Untuk itu executive order itu berisi pandua detil tentang daftar peralatan yang dilarang dan dikendalikan. Lalu, kebijakan untuk pelatihan penggunaan peralatan dan protokol penggunaannya. ”Juga pengawasan, kepatuhan dan implementasi,” tuturnya.

Namun, lanjutnya, pesimis bahwa Jokowi mengetahui executive order. Karena itulah Kapolri bisa mengambil langkah dengan mengeluarkan executive order. ”Ini langkah penting yang harus diambil,” paparnya.

Sementara itu ahli keselamatan kerja Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Indonesi prof Fatma Lestari mengatakan tragedy Kanjuruhan harus diinvestigasi secara mendalam dan independen. Termasuk melibatkan ahli K3, ahli kedaruratan, perancang stadion, dan lainnya. Dia berharap tim TGIPF yang dibentuk pemerintah bisa berjalan dengan baik. Hasilnya kemudian dipelajari lalu disosialisasikan, supaya tidak terulang kejadian serupa di stadion lain.

Aspek krusial seperti sarana emergency menjadi faktor krisis apabila terjadi kerusuhan. Dia mengatakan pada umumnya kondisi kritis muncul karena multi faktor. Seperti tidak adanya induksi keselamatan, sistem dan prosedur penanganan darurat, serta sarana dan prasarana K3.

Ketua Departemen K3 UI Mila Tejamaya mengatakan pentingnya crowd safety management. Dalam pelaksanaannya dipetakan berbagai potensi bahaya dan resiko yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian. Potensi tersebut selain diidentifikasi juga dikendalikan dan dikomunikasikan. Termasuk kepada seluruh supporter dan petugas keamanan.

Sejumlah kondisi daraurat dalam pertandingan sepak bola diantaranya adalah munculnya kondisi kekurangan oksigen. Kemudian terjadi sesak nafas, keracuan, dan lainnya. Kemudian terjadinya bangunan roboh, kekacauan atau anarkisme massa, hingga bencana alam.

’’Crowd safety management adalah bagian dari K3 dan harus menjadi perhatian pemerintah setempat dalam memberikan perizinan untuk suatu ecen,’’ kata Mila. Sebelum pelaksanaan kegiatan, panitia atau penyelenggara event harus menyerahkan dokumen crowd safety management kepada pemerintah setempat. Setelah dilakukan penilaian dan anaisis, izin baru bisa dikeluarga. Dalam pelaksanaan pertandingan antara Arema dan Persebaya di Kanjuruhan, Malang pekan lalu, belum bisa dibuktikan apakah ada dokumen crowd safety management atau tidak.

Sementara itu koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan terus mengumpulkan data dan informasi terkait insiden Kanjuruhan. Sejauh ini, koalisi yang terdiri dari YLBHI, LBH Surabaya, LBH Surabaya Pos Malang, Imparsial dan beberapa lembaga masyarakat sipil tersebut telah mengantongi beberapa temuan yang menguatkan indikasi pelanggaran prosedur pengendalian huru-hara.

Salah satu temuan itu adalah dugaan tindakan represif aparat dan upaya menghalangi proses evakuasi korban. Informasi itu merupakan kesaksian dari salah satu suporter yang selamat dalam tragedi kelam pada 1 Oktober tersebut. ”Ada upaya menghalang-halangi korban yang mulai berjatuhan untuk mendekati ambulans,” kata saksi tersebut dalam konferensi pers virtual, kemarin.

Saksi tersebut menjelaskan jika korban yang dimaksud sangat membutuhkan pertolongan. Namun, oleh oknum aparat berseragam, yang ditengarai dari kesatuan Brimob Polri, itu justru dihalangi keluar stadion. ”Saya lihat itu (upaya menghalangi evakuasi, Red) terjadi dua kali. Pada saat yang ketiga, seorang suporter berusaha melawan aparat, tapi masih ditolak (dihalangi, Red).”

Selain upaya menghalangi evakuasi, Koordinator LBH Surabaya Pos Malang Daniel Alexander Siagian menyebut adanya perbedaan data jumlah korban tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, perbedaan itu menunjukkan jika pihak berwenang tidak cermat dalam menyampaikan data terkait korban. ”Aremania menyebutkan 200 (korban jiwa) lebih, sementara dari kepolisian 127,” katanya.

Daniel menyebut disparitas data yang terjadi jelas akan berdampak pada pertanggungjawaban negara terhadap korban atau keluarga korban. Korban yang tidak terdata sangat mungkin tak mendapatkan kompensasi dari negara. ”Kita tahu ada korban yang meninggal dunia, korban luka-luka, maupun korban yang sedang dirawat jalan,” ungkapnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kondisi Stadion Kanjuruhan pascatragedi sepak bola yang terjadi pada Sabtu (1/10) malam. Jokowi menduga, tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh banyak faktor.

“Sebagai gambaran, tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam, ditambah kepanikan yang ada, tapi itu saya hanya melihat lapangannya,” kata Jokowi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (5/10).

“Kita tahu telah dibentuk tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Pak Menko Polhukam. Kita harapkan nantinya tim ini segera bisa menyelesaikan tugasnya, sehingga kita tahu betul-betul penyebab utama dari tragedi tanggal 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang,” ujar Jokowi.

batampos – Panglima TNI Andika Perkasa memberikan atensi serius pada prajuritnya yang tertangkap kamera melakukan penganiayaan pada penonton pertandingan Arema vs Persebaya. Dia menyatakan bahwa apa yang dilakukan bawahannya bukan sekedar kesalahan etik, tapi mengarah pada unsur pidana.

Ditemui di Komplek Istana Negara, Andika memberikan informasi nasib prajuritnya yang terlibat kekerasan di Stadion Kanjuruhan. Sejauh ini prajurit yang sudah diperiksa ada lima orang. Kelima ini diperiksa lantaran ada bukti awal berupa video. “Dari lima ini, empat sudah mengakui. Tapi satu belum, kami tidak menyerah makanya kami terus minta info dari siapapun juga. Siapapun punya video,” katanya.

Selain prajurit, unsur pimpinan TNI pun diperiksa. Yang ingin diketahui adalah prosedur apa yang dijalankan dalam Stadion Kanjuruhan. Unsur pimpinan ini dimintai pernyataan apakah sudah mengingatkan bawahannya. “Jadi kami evaluasi batas kewenangan TNI dalam bertindak,” bebernya.

Andika kecewa kepada prajurit yang menyerang masyarakat. Apalagi terdapat video yang ditendang oleh prajurit adalah masyarakat yang sedang jalan menjauhi lapangan dan tidak menyerang aparat.

Andika juga menjelaskan aturan pengamanan dalam pertandingan. Posisi TNI merupakan lapisan ketiga. Lapisan pertama adalah Shabara, lalu Brimob. “Masalah yang terjadi ada orang yang jalan didepannya terus tahu-tahu diberikan tindakan kekerasan seperti yang kita lihat di video, kan itu menyalahi sekali,” ungkapnya.

Tindakan yang dilakukan prajurit TNI tersebut menurut Andika bukan ranah etik, tapi sudah tindak pidana. Termasuk komandan yang membawahi prajurit tersebut. “Kalau komandan tidak memberikan briefing yang jelas apabila ada kerusuhan, berarti tanggung jawabnya tidak dilaksanakan. Berarti pasal 126 KUHPM,” ucapnya. (*)

Reporter: JP Group