batampos – Desakan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk kooperatif terhadap proses hukum terus mengalir. Kali ini datang dari mantan petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM), Alex Ruyawri Yessi Makabori.

Alex mengaku kesal menyaksikan berbagai ulah Lukas dan kelompok loyalisnya, sehingga berdampak pada terhambatnya proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya pernah dipenjara selama dua tahun dua bulan karena melanggar hukum, yaitu terlibat dalam kasus politik Papua Merdeka,” ungkap Alex kepada wartawan, Selasa (27/9).

Alex merasa bersalah karena bergabung dengan organisasi yang dilarang oleh negara selama 30 tahun. Di sana dia memiliki jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Tentara Pembebasan Nasional (TNP) OPM. Atas rasa bersalah itu, ia mengaku telah menjalani hukuman dengan ikhlas.

Pria berusia 72 tahun ini pun meminta Lukas Enembe mengikuti jejaknya menjalani proses hukum apabila memang bersalah dan terbukti mengambil uang negara.

“Sadarlah, kembalikan uang negara yang sudah dipakai secara tidak sah. Tidak mungkin ia dibunuh, suatu saat pasti dibebaskan, asal mengembalikan keuangan negara dan menjalankan hukuman sampai selesai,” tegas Alex.

Sebelumnya, KPK akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas pun dicegah keluar negeri selama enam bulan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pengacara Lukas Enembe pun mengakui kliennya sudah menyandang status tersangka KPK.

’’Ini sudah disampaikan, kami tidak bisa menutupi info dari luar, bahkan pengacara yang bersangkutan (Lukas Enembe) sudah menunjukan SPDP-nya, kan seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

KPK sebelumnya memang belum membuka suara terkait jeratan hukum terhadap Lukas Enembe. Karena itu, Alex mengakui Lukas telah menyandang status sebagai tersangka. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang sistem kesehatan nasional telah sah diusulkan sebagai RUU prioritas tahun 2023 oleh Badan Legislasi Nasional DPR RI pada 21 September lalu. Hal ini mendapatkan reaksi dari organisasi profesi kesehatan. Pasalnya, hingga kemarin (26/9) mereka belum mengetahui draf RUU tersebut dan tidak pernah diajak berdiskusi.

Kemarin, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi seluruh Indonesia (PDGI), Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang masing-masing diwakili oleh ketua umumnya berkumpul di kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Mereka membahas munculnya RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional yang menjadi prioritas di tahun depan. Padahal naskah akademik yang seharusnya ada sebelum RUU itu diusulkan belum pernah mereka lihat.

“Kalau masuk prioritas harusnya ada naskah akademiknya,” kata Ketua Umum PPNI Harif Fadhilah kemarin (26/9). Dia merasa janggal ketika organisasi profesi kesehatan yang nantinya juga akan menggunakan UU tersebut tidak diajak berdiskusi menyusun RUU-nya. Bahkan mereka tidak diberikan naskah akademik atau draf RUU tersebut.

Sejauh ini organisasi profesi kesehatan memiliki undang-undang sendiri. ”UU yang ada sudah memberikan dasar yang kuat,” tuturnya. Dia pun masih menebak-nebak apakah RUU Sistem Kesehatan Nasional ini akan menghapus UU keperawatan yang sudah ada. Jika iya, menurutnya taka ada yang mendesak UU keperawatan dihapus atau diperbaiki. Dia minta agar UU untuk masing-masing organisasi profesi tetap dipertahanlan.

“Yang menjadi kekhawatirkan kami adalah keselamatan pasien,” ungkap Ketua PB IDI dr Adib Khumaidi SpOT pada kesempatan yang sama. UU yang sudah ada sudah mengatur bagaimana peningkatan sumber daya manusia hingga layanan kepada pasien. Sama halnya dengan Harif, dia merasa bahwa belum ada hal yang mendesak untuk mengubah UU tentang kedokteran.

Organisasi profesi kesehatan, menurut Adib, khawatir jika RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional ini akan menghapus undang-undang profesi yang sudah ada. Apalagi RUU ini menggunakan sistem omnimbus law. Sebab undang-undang yang mengatur masing-masing organisasi profesi kesehatan sudah berjalan dan berfungsi dengan baik.

”Naskah akademik maupun draf RUU belum secara resmi kami dapatkan,” ujar Adib. Sehingga organisasi profesi kesehatan tidak merasa dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut.

Adib membeberkan kronologi organisasi profesi kesehatan akhirnya tahu RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional menjadi prioritas di tahun depan dari laman website DPR RI. Mulanya RUU ini tidak ada dalam prioritas. 29 Agustus lalu di website DPR RI muncul artikel yang menyatakan Badan Legislatif membahas usulan RUU prioritas dan ada RUU sistem kesehatan nasional ini. Yang membuat terkejut adalah pada rapat 21 September lalu RUU sistem kesehatan nasional ini menjadi prioritas dan termasuk omnimbus law. Omnibus law sendiri merupakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi turut berkomentar. Menurutnya apa yang dilakukan DPR RI yang tidak melibatkan organisasi profesi dalam membahas RUU yang kedepan akan dipakai, merupakan suatu kemunduran. ”Ini anti demokrasi. Peran civil society diambil negara,” tegasnya. Dia pun khawatir jika proses di awal ini tidak terbuka, yang dirugikan bukan hanya sumberdaya manusia kesehatan tapi juga masyarakat secara umum yang mendapatkan layanan kesehatan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman akhirnya hadir bersama dalam rapat Komisi I DPR RI kemarin (26/9). Hadirnya kedua jenderal itu seolah mengakhiri “perang dingin” yang selama ini terjadi.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, dan Wakasau Marsekal Madya A Gustaf Brugman ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Prabowo duduk di antara Andika dan Dudung.

Bertemunya Andika dan Dudung menjadi perhatian media, karena selama ini hubungan keduanya dikabarkan tidak harmonis. Isu “perang dingin” itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon dalam rapat pada 5 September lalu. Saat itu, Dudung tidak hadir dalam rapat bersama Komisi I.

Sementara dalam rapat kemarin, gantian Effendi yang tidak hadir. Rapat Komisi I bersama Menhan, Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan Wakasau itu dilakukan tertutup. Sebelum rapat dimulai, Ketua Komisi I Meutya Hafidz bertanya apakah rapat dilakukan terbuka atau tertutup. Menhan Prabowo meminta agar rapat dilakukan tertutup.

Usai rapat yang berakhir pada pukul 13.25 itu, Dudung mendatangi Andika dan memberikan salam hormat kepadanya. Andika membalas salam hormat. Keduanya kemudian berjabat tangan. “Salaman dulu, Pak Panglima,” tutur Dudung. Selanjutnya, keduanya meninggal gedung parlemen tanpa memberikan keterangan terkait isi rapat tertutup.

Yan Permenas Mandenas, anggota Komisi I DPR RI mengatakan, rapat kerja tidak membahas ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI dan KSAD Dudung. Menurut dia, pertemuan tersebut fokus membahas rancangan kerja anggaran kementerian atau lembaga (RKA K/L) untuk 2023 Kemterian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI. “Kita sepakat bahas soal anggaran saja,” ucapnya usai rapat.

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, untuk membahas isu lain di luar rencana anggaran, akan disiapkan jadwal khusus. Menurut dia, rapat pembahasan isu-isu aktual terkait Kemenhan dan TNI akan dijadwalkan pada lain waktu. Komisi I tentu akan menyiapkan waktu khusus.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan bahwa hubungan Jenderal Andika dan Jenderal Dudung baik-baik saja. Menurut dia, tidak ada ketidakharmonisan di antara dua petinggi militer itu. “Tidak ada masalah. Saya sudah bicara dengan Panglima maupun KSAD,” ucapnya.

Namun, kata dia, terkait perbedaan pendapat di antara keduanya, tentu hal yang biasa. TB Hasan menyatakan, perbedaan dalam diskusi, dan pelaksanaan di lapangan merupakan hal biasa dalam kehidupan militer. Jadi, dinamika di internal TNI itu tidak perlu dibesar-besarkan. Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, TNI tetap solid dan tidak ada perpecahan.

Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menambahkan, persoalan antara Effendi Simbolon, Jenderal Andika, dan Jenderal Dudung sudah selesai. Panglima TNI dan KSAD sudah bersama-sama hadir dalam rapat dengan Komisi I. “Jadi, tidak perlu dibesar-besarkan lagi,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group