batampos – Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri (IKALUIN) Jakarta Ace Hasan Syadzily mengenang Ketua Dewan Pers dan juga Guru Besar UIN Jakarta Prof Azyumardi Azra sebagai sosok intelektual yang progresif

“Beliau adalah intelektual yang progresif dengan berbagai karya bukunya dan tulisannya di berbagai jurnal internasional,” kata Ace dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (18/9).

Ia mengatakan pemikiran keagamaan, politik, kebangsaan, dan sosial dari Prof Azyumardi Azra sangat konstruktif dalam konteks keindonesiaan.

“Beliau termasuk di antara pembaharu Islam di Indonesia masa kini,” ujar Ace yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.

Dia mengatakan berbagai penghargaan dari dunia internasional telah disandang oleh Prof Azyumardi Azra, salah satunya dari Kerajaan Inggris dengan gelar “Commander of the Order of the British Empire” (CBE) dan berhak mendapatkan gelar Sir.

Ace pun merasa kehilangan sosok Prof Azyumardi Azra sebagai tokoh bangsa dan guru bangsa yang selalu ia ikuti pikiran dan pandangannya, karena cerdas dan kritis.

“Saya pribadi merasa dibesarkan secara intelektual dalam bimbingan beliau. Beliau guru saya dan pembimbing saya sewaktu menjadi aktivis mahasiswa. Hingga saat ini, beliau selalu memberikan masukan-masukan terkait langkah dan jalan politik yang saya ambil,” kata dia pula.

“Kami sangat kehilangan guru kami. Selamat tinggal guru bangsa,” ujar Ace lagi.

Prof Azyumardi Azra mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia pada Minggu pukul 12.30 waktu setempat.

Mantan Rektor UIN Jakarta itu berpulang setelah sempat dirawat sejak Jumat (16/9) akibat gangguan kesehatan yang dialaminya saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia. (*)

Reporter: Antara

batampos – Politikus senior Partai Golkar Ridwan Bae menyatakan, prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melampaui era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembangunan infratruktur. Ridwan mengatakan, Jokowi sangat mendorong kemajuan infrastruktur Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama hampir sembilan tahun ini adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Saya punya data. Kita bicara berdasarkan data, jadi tidak asal ngomong,” kata Ridwan Bae kepada wartawan, Minggu (18/9).

Selain itu, Ridwan menyebut kesejahteraan masyarakat pada era Jokowi juga dinilai lebih baik, dibandingkan saat pemerintahan SBY. Menurut Ridwan, hal itu dapat dilihat dalam data indeks kesejahteraan rakyat.

“Bagaimana tidak, pasalnya sejak 10 tahun memimpin, Presiden SBY nyatanya hanya menyelesaikan konstruksi jalan tol sepanjang 189,2 km saja dan terdapat 24 bandar udara (bandara) yang berhasil diselesaikan pada kabinet tahun 2004 hingga 2014 tersebut,” sambung Ridwan.

Di sisi lain, lanjut Ridwan, terdapat 18 proyek bendungan yang mangkrak pada era SBY. Ridwan mengatakan, proyek mangkrak tersebut akhirnya diselesaikan Jokowi setelah tahun 2014.

“Jalan tol yang berhasil dikonstruksikan adalah sepanjang 1.762,3 km. Kemudian ada sebanyak 30 bendungan yang diselesaikan dan juga sebanyak 29 bandara yang berhasil rampung hingga setidaknya bulan ini, September 2022,” imbuhnya.

“Bukan hanya itu, namun pembangunan infrastruktur yang berhasil dilakukan di era Presiden Jokowi adalah konstruksi jalan desa sepanjang 316.590 km,” sambungnya.

“Pembangunan infrastruktur di kepemimpinan Presiden Jokowi bahkan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat secara luas, termasuk masyarakat desa dan pelosok hingga merata,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Goljar H Ilham Pangestu. Dia menyebut, pembangunan infrastruktur di zaman Presiden Jokowi cukup membanggakan.

Menurut Ilham, hal tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pemerintah terlihat cukup gencar membangun infrastruktur. Saya melihat usaha tersebut adalah cara Presiden Jokowi untuk memeratakan pembangunan di Indonesia,” tukasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan Profesor Azyumardi Azra meninggal dunia di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia karena serangan jantung.

Dubes Hermono, di Rumah Sakit Selangor, Malaysia, Minggu, mengatakan berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan pihak rumah sakit disebutkan penyebab kematian Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra yakni “acute inferior myocardial infarction”.

“Jadi tertulis dalam surat tersebut penyebabnya ‘acute inferior myocardial infarction’,” ujar dia.

Prof Azyumardi Azra sempat memperoleh upaya resusitasi dari tim dokter sebelum mengembuskan napas terakhir pada pukul 12.30 waktu setempat, di coronary care unit (CCU) rumah sakit tersebut.

Istri Prof Azyumardi Azra, Ipah Farihah bersama putra keduanya Firman El Amny Azra sempat menemani di saat akhir beliau.

Saat ini pihak keluarga bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur melakukan penanganan jenazah almarhum Prof Azra.

Ketua Dewan Pers Profesor Azyumardi Azra mendapat perawatan di Rumah Sakit Serdang, Selangor, sejak Jumat (16/9) sore.

Prof Azyumardi Azra hendak menghadiri undangan dari Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dalam Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam yang dilaksanakan di Selangor, Malaysia, pada 17 September.

Presiden ABIM Muhammad Faisal Abd Aziz mengatakan Prof Azyumardi Azra akan menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tersebut.

Beberapa pembicara lainnya berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Konferensi itu akan dibuka oleh Ketua Emeritus Institut Internasional Pemikiran Islam (IIIT) Anwar Ibrahim. (*)

Reporter: Antara

batampos – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa masuk dalam salah satu dari 10 tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hal ini berdasarkan hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang bekerja sama dengan Indonesian Publik Institute (IPI) dan Indonesian Club (IC).

Peneliti LPI Febri Wahyuni Sabran menyatakan, Andika menjadi salah satu yang terbaik disebabkan karena kinerjanya dalam mengangkat martabat dan citra TNI ke taraf internasional secara mengagumkan.

“Pak Andika berhasil membangun kerjasama militer secara elegan dan prospektif dengan negara-negara adidaya. Ini hal yang membanggakan. Panglima berhasil menjaga keutuhan TNI meskipun ada penumpang gelap berusaha memecah belah TNI dari dalam dengan berbagai isu yang tidak benar,” kata Febri Wahyuhi, Minggu (18/9).

Sementara itu, pendiri LPI Boni Hargens mengungkapkan, Andika layak diapresiasi kelas menengah intelektual di Indonesia sebagai salah satu sosok paling berpengaruh dalam pemerintahan saat ini.

“Tidak hanya sektor keamanan tetapi juga dalam sektor penguatan demokrasi. Hal itu disebabkan karena promosi nilai-nilai demokrasi yang sukses dilakukan Panglima di kalangan internal TNI,” ucap Boni.

Selain itu, lanjut Boni, TNI semakin profesional di bawah kepemimpinan Jenderal Andika. “Kita bangga TNI makin professional. Pak Andika sukses membawa TNI ke ranah internasional dengan pola komunikasi yang lebih elegan dan bermutu. Kita benar-benar dihargai dan dipandang sebagai partner yang handal oleh negara-negara lain dalam sektor keamanan. Ini prestasi dan harus kita beri dukungan dan penghargaan yang sepadan,” tutup Boni. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022 bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien.

Kemendagri meluruskan anggapan bahwa edaran tersebut memberikan izin kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), maupun penjabat sementara (Pjs) kepala daerah untuk memutasi maupun memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) begitu saja.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, SE tersebut berisi dua poin pokok dalam mendukung pembinaan kepegawaian di daerah agar lebih efektif dan efisien. Pertama, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi PNS yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat.

“Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 bahwa kepala daerah harus menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut korupsi,” kata Benni Irwan dalam keterangannya, Minggu (18/9).

Benni mencontohkan, selama ini apabila ada seorang ASN yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, maka bupati akan melakukan pemberhentian sementara. Namun, hal ini tidak bisa langsung dilakukan, karena harus izin Mendagri terlebih dahulu.

Sedangkan amanat PP Nomor 94 Tahun 2021 pegawai yang bersangkutan harus segera diberhentikan sementara. “Sehingga, dengan izin yang tersebut dalam SE, ASN yang melakukan pelanggaran dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terang Benni.

Poin kedua, lanjut Benni, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antardaerah (mutasi antardaerah), maupun antarinstansi (mutasi antarinstansi). Dengan demikian, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya. Upaya ini dilakukan agar proses pindah status kepegawaian tersebut berjalan lebih efektif dan efisien.

“Pada dasarnya SE itu hanya memberikan persetujuan amat terbatas, hanya 2 urusan diatas kepada Pj Kepala Daerah untuk kecepatan dan kelancaran birokrasi pembinaan kepegawaian, dan sangat jauh berbeda dengan kewenangan kepala daerah definitif,” ujar Benni.

Namun, lanjut Benni, untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri. “Kalau tidak dapat izin dari Mendagri, maka kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan oleh daerah,” tegasnya.

Selanjutnya, setelah proses pembinaan kepegawaian tersebut dilaksanakan, maka Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus melaporkan kepada Mendagri paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak kebijakan tersebut diambil. (*)

Reporter: JP Group