BKOW Kepri menggelar zumba sehat bersama masyarakat di Orchard Podomoro Batam. F. BKOW Kepri untuk Batam Pos.
batampos – Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar kegiatan zumba sehat dan pembagian sembako bagi masyarakat di Kota Batam, Minggu (21/12). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BKOW dalam mendorong pola hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian sosial.
Zumba sehat digelar sejak pagi di kawasan Orchard Podomoro Batam. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Cancer Information and Support Center (CISC) Cabang Kota Batam, sebagai upaya mengajak masyarakat menjaga kesehatan serta meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan penyakit kanker.
Kegiatan olahraga bersama ini diikuti oleh anggota organisasi perempuan, komunitas kesehatan, serta masyarakat umum. Selain berolahraga, peserta juga mendapatkan edukasi seputar pentingnya gaya hidup sehat dan solidaritas sosial.
Pada sore harinya, BKOW Provinsi Kepri melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga di kawasan Baloi Kolam, Batam. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang sebelumnya telah didata untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
Ketua BKOW Kepri Nenny Dwiyana Nyanyang saat penyaluran sembako di Baloi Kolam Batam. F. BKOW Kepri untuk Batam Pos.
Ketua BKOW Provinsi Kepri, Nenny Dwiyana Nyanyang, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata peran organisasi perempuan dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian BKOW terhadap kesehatan dan kondisi sosial masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, BKOW Provinsi Kepri menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sosial, khususnya di bidang kesehatan dan kepedulian terhadap masyarakat, terutama perempuan. (*/adv)
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Diky Wijaya. F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi ditetapkan pada Rabu (24/12).
Dari tujuh kabupaten/kota, UMK di Tanjungpinang, Lingga, dan Natuna tercatat menjadi yang terendah karena nilainya disamakan dengan UMP Kepri 2026.
UMP Kepri 2026 ditetapkan sebesar Rp3.879.520. Nilai tersebut mengalami kenaikan 7,06 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya sebesar Rp3.623.654.
Sementara itu, UMK Kota Batam menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepri dengan nilai Rp5.357.982 atau naik 7,38 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.989.600.
Adapun UMK Kabupaten Bintan ditetapkan sebesar Rp4.583.221 atau naik 8,92 persen, UMK Kabupaten Karimun sebesar Rp4.248.268 atau naik 7,28 persen, serta UMK Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp4.279.000 atau naik 4,77 persen.
Sedangkan UMK Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna ditetapkan setara dengan UMP Kepri 2026, yakni Rp3.879.520.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Diky Wijaya, menjelaskan penetapan tersebut dilakukan karena usulan UMK dari tiga daerah berada di bawah UMP.
“Nilai UMK yang diusulkan tiga kabupaten/kota tersebut di bawah UMP, sehingga UMK-nya menggunakan UMP Kepri 2026,” kata Diky, Rabu (24/12).
Ia menyebutkan, penetapan UMP dan UMK 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan inflasi di masing-masing daerah. UMP dan UMK yang telah ditandatangani Gubernur Kepri tersebut mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026.
Terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), Diky menyampaikan hanya Kabupaten Karimun yang mengajukan penetapan UMSK tahun 2026. Sementara Kota Batam tidak mengajukan.
“UMSK itu boleh diajukan dan boleh tidak. Tahun ini hanya Karimun yang mengajukan,” ujarnya.
Diky juga mengingatkan seluruh perusahaan di tujuh kabupaten/kota di Kepri untuk mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
“Kami akan tetap melakukan pengawasan. Pengusaha diharapkan membayar upah sesuai UMK yang berlaku. Per Januari 2026 sudah harus diterapkan,” tegasnya. (*)
PERKEMBANGAN teknologi menjadi kunci kemajuan ekonomi suatu bangsa. Berdasarkan World Development Report (WDR) 2024 disebutkan bahwa tingkat kemajuan teknologi suatu negara sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Bagi negara berteknologi tinggi, Indonesia menjadi target potensial dalam mengenalkan sekaligus memasarkan produk-produk baru yang berbasis teknologi. Melalui teknologi pergerakan transaksi ekonomi barang dan jasa berubah sangat signifikan dari konvensional menjadi digital.
Saat ini, perkembangan e-commerce melalui platform digital berupa market place dan retail daring tumbuh dengan pesat. Penggunaan platform ini sangat menjanjikan dalam melakukan transaksi ekonomi antara penjual dan pembeli. Produk barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi mulai dari kebutuhan pokok sampai dengan produk yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.
Transaksi e-commerce telah membentuk ekosistem digital yang melibatkan para pihak mulai pembeli barang, penerima jasa, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, sampai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) baik dalam negeri maupun luar negeri.
Tantangan terbesar yang dihadapi dari skema transaksi ini adalah literasi digital yang dimiliki oleh mereka terutama dalam mengenal dan memanfaatkan perangkat teknologi digital.
Menurut Ester Van Laar Et all, 2017, dalam penelitian yang berjudul “The Relation between 21st century Skills and Digital Skills” literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan berpartisipasi di dunia digital secara efektif, aman, dan etis, dengan tetap memperhatikan aspek budaya dan karakter dalam interaksi digital.
Sementara berdasarkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), pengukuran literasi digital bersumber dari tiga aspek yakni literasi digital dasar, keamanan digital dan etika digital. Indeks literasi digital Indonesia tahun 2025 mencapai 49.28. Capaian ini lebih kecil dibandingkan dengan indeks literasi digital pada tahun 2023 dan 2024.
Meskipun nilai literasi digital masyarakat Indonesia belum menunjukkan angka yang diharapkan, namun Indonesia masih menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Mengutip berita dari laman resmi Kompas.com, nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2025 mencapai nilai hampir 100 miliar dollar AS atau sekitar Rp1.672 triliun.
Bahkan menurut laporan dari e-Conomy SEA, transaksi ekonomi digital Indonesia pada tahun yang sama semakin menggeliat. Hal ini didorong oleh penggunaan layanan keuangan digital, media digital, video commerce dan Artificial intelligence (AI) yang semakin meningkat.
Melihat perkembangan ekonomi digital Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai mitra tepercaya pembangunan bangsa mempunyai peran strategis dalam melakukan pengamanan penerimaan negara dengan membuat kebijakan perpajakan pada sektor ekonomi yang berbasis digital.
Aspek Perpajakan atas Ekonomi Digital
Tanggal 1 Juli 2020 menjadi momentum awal sekaligus tonggak sejarah bagi DJP atas pengenaan pajak transaksi ekonomi digital. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 (PMK 48) menjadi payung hukum bagi pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dari transaksi ekonomi digital.
Melalui PMK 48 ini, Menteri Keuangan menunjuk pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria tertentu sebagai Pemungut PPN PMSE. Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pemungut PPN PMSE yaitu memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) yang berasal dari luar negeri.
Pada tahun 2022 bersamaan dengan kebijakan Covid 19 pembatasan mobilitas masyarakat dalam melakukan transaksi barang dan jasa, DJP menerbitkan PMK Nomor 58/PMK.03/2022 terkait penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Instansi Pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).
Selain itu, pada tahun 2022, DJP menerbitkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Pada tahun 2025, ketentuan ini dilakukan perubahan menjadi PMK Nomor 50 Tahun 2025. Adapun pokok perubahan dikarenakan aset kripto yang semula sebagai komoditas berubah menjadi kelompok aset keuangan digital sesuai UU Nomor 4 Tahun 2023.
Masih tahun yang sama, DJP menerbitkan PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi dalam penyelengaraan teknologi finansial (fintech).
Pada tahun 2025 seiring dengan implementasi Coretax sistem, DJP menyempurnakan beberapa kebijakan yang terkait dengan transaksi ekonomi digital. Tujuan dari penyempurnaan ini adalah untuk mengharmonisasi ketentuan perpajakan dengan proses bisnis dalam Coretax DJP, mencegah kebocoran penerimaan pajak yang berasal dari transaksi berbasis teknologi dan memanfaatkan dinamisasi perkembangan bisnis modern yang ada.
Penyempurnaan ketentuan perpajakan atas transaksi ekonomi digital tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan sumber resmi dari laman www.pajak.go.id, sampai dengan akhir September 2025 tercatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp42,53 triliun.
Penerimaan pajak tersebut berasal dari pemungutan PPN PMSE sebesar Rp32,94 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,71 triliun, pajak fintech Rp4,1 triliun dan pajak yang dipungut pihak lain melalui SIPP sebesar Rp3,78 triliun. Realisasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mendongkrak penerimaan pajak secara kumulatif.
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai transaksi ekonomi digital, peluang DJP untuk menjalankan fungsi regulerend dalam membuat kebijakan yang full support atas penerimaan pajak yang berasal dari transaksi digital semakin efektif. Hal ini terbukti dari hasil kontribusi penerimaan pajak sektor ekonomi digital pada tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. (*)
Oleh: Dedik Herry Susetyo, S.E Ak, M.A.P, M.IDS Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja
Ilustrasi. Kapal Pelni saat sandar di Pelabuhan Bintang 99 Batuampar. Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Untuk mengabadikan dinamika arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam berkolaborasi dengan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kepulauan Riau menggelar lomba fotografi dengan dua kategori, umum dan profesional.
Lomba ini terbuka bagi masyarakat luas dan fotografer profesional. Peserta diperbolehkan menggunakan kamera ponsel maupun kamera DSLR. Menariknya, panitia menyiapkan belasan tiket pulang-pergi Batam–Singapura sebagai hadiah bagi para pemenang.
Kepala KSOP Khusus Batam, Takwim Masuku, mengatakan lomba foto ini menjadi media visual untuk mengedukasi publik tentang pentingnya keselamatan, keamanan, dan ketertiban angkutan laut selama periode Nataru, yang setiap tahunnya identik dengan lonjakan mobilitas penumpang.
“Melalui foto, kami ingin menyampaikan pesan keselamatan sekaligus menunjukkan bagaimana pelayanan angkutan laut berjalan selama Nataru. Ini juga bagian dari dokumentasi dan transparansi kinerja KSOP,” ujar Takwim.
Ia menambahkan, lomba ini sekaligus menjadi wujud penguatan sinergi antara KSOP Khusus Batam dan insan pers, khususnya melalui PFI Kepulauan Riau.
Adapun lokasi pemotretan difokuskan pada seluruh aktivitas pelabuhan di Batam. Objek foto harus menggambarkan aktivitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun arus balik selama periode Nataru.
“Semua foto wajib diambil di pelabuhan di Batam. Tidak diperkenankan mengambil objek di bandara atau lokasi lain di luar pelabuhan,” tegas Takwim.
Tema yang diusung dalam lomba ini adalah “Angkutan Natal dan Tahun Baru Bersama KSOP Khusus Batam: Hadirkan Kebaikan, Kuatkan Harapan.” Tema tersebut diharapkan dapat menjadi panduan peserta dalam mengabadikan momen selama proses angkutan Nataru.
Periode pemotretan dibuka mulai 18 Desember hingga 3 Januari 2026.
Sementara itu, Ketua PFI Kepulauan Riau, Tommy Purniawan, menjelaskan bahwa peserta lomba dibagi ke dalam dua kategori dan dilarang menggunakan drone selama pemotretan.
Untuk kategori umum, peserta dapat menggunakan kamera ponsel dengan kualitas resolusi tinggi (HDR). Sedangkan kategori profesional diwajibkan menggunakan kamera DSLR.
“Objek foto bisa berupa aktivitas naik-turun penumpang, suasana pelabuhan, hingga foto human interest yang menggambarkan dinamika arus mudik dan balik Nataru,” jelas Tommy.
Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal lima karya terbaik ke alamat email [email protected], paling lambat 3 Januari. Proses penjurian akan dilakukan pada 4 Januari, sementara pengumuman pemenang dijadwalkan pada 5 Januari 2026.
“Pengumuman pemenang akan dilakukan bersamaan dengan penutupan Posko Nataru di Pelabuhan Bintang 99 Batuampar,” katanya. (*)
batampos – Kasus dugaan kebocoran rekaman kamera CCTV di rumah Inara Rusli terus berkembang. Penyidik Bareskrim Polri masih terua mendalami keterangan para saksi terkait dugaan tindak pidana illegal access.
Namun, Pengacara Inara Rusli, Deddy DJ, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa kasus bocornya data rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan adanya hubungan selayaknya pasangan suami istri dilakukan Inara Rusli dan Insanul Fahmi, melibatkan sejumlah orang.
Deddy DJ menyebutkan, sedikitnya enam orang diduga terlibat dalam penyebaran rekaman berdurasi sekitar dua jam tersebut. Salah satu nama yang patut diduga ikut terseret adalah Virgoun, mantan suami Inara Rusli.
“Ada kurang lebih 6 orang yang terlibat atas bocornya rekaman kamera CCTV berdurasi 2 jam itu,” kata Deddy DJ.
Saat disinggung apakah salah satu dari 6 orang itu ada nama penyanyi Virgoun, mantan suami Inara Rusli, Deddy DJ membenarkannya.
“Patut diduga. Viola lagi memberikan keterangan dengan sedetail-detailnya di hadapan penyidik. Jadi, nanti tinggal kita tunggu proses selanjutnya ya,” kata Deddy DJ.
Dia pun memberikan bocoran inisial nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus bocornya rekaman kamera CCTV di rumah Inara Rusli.
“Saya kasih tahu inisialnya ya. Yang pertama A, yang kedua V, yang ketiga M,” paparnya
Jika mereka terbukti melakukan tindak pidana illegal access, ancaman hukuman terhadap penyebar rekaman kamera CCTV di rumah Inara Rusli cukup berat. Mereka terancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara.
“Sanksi pidananya nggak main-main, 6 sampai 8 tahun penjara yang berkaitan dengan pengambilan CCTV secara paksa atau tindak pidana yang berkaitan dengan ilegal akses,”kata Deddy DJ.
6 orang yang diduga terlibat atas kasus bocornya rekaman kamera CCTV di rumah Inara Rusli, menurut Deddy DJ, terancam melanggar Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Terutama dalam Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 35 Undang-Undang ITE.
“Pasal 30, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum untuk mengakses komputer atau transaksi elektronik atau sistem elektronik untuk mendapatkan informasi dengan cara melawan hukum karena itu bukan miliknya, sanksi pidananya sampai 8 tahun,” katanya. (*)
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berjalan mengenakan rompi tahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). KPK menahan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayah bupati H. M. Kunang, dan pihak swasta Sarjan setelah ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.
batampos — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang melibatkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik saat ini masih fokus pada pokok perkara yang tengah berjalan. “Penyidik masih fokus terkait dengan pokok perkara yang sekarang sedang berjalan, yaitu terkait dengan suap ijon proyek,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Meski demikian, Budi mengakui bahwa perkara yang ditangani KPK kerap menjadi pintu masuk untuk mengungkap peran pihak lain.
“Apakah ada pihak-pihak lain yang berperan aktif dalam konstruksi perkaranya? Ini tentu terbuka kemungkinan untuk terus dilakukan pengembangan,” katanya.
Terkait dugaan keterlibatan staf khusus Bupati Bekasi serta penghapusan jejak komunikasi pada lima unit telepon seluler yang disita saat penggeledahan di kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 22 Desember 2025, Budi menyebut KPK akan lebih dulu mengonfirmasi kepada pemilik ponsel.
“Setelah mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan, kemudian kami bisa melanjutkan pemeriksaan atau meminta keterangan kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait ataupun mengetahui dugaan penghapusan jejak percakapan ini,” ujarnya.
Menurut Budi, langkah tersebut penting untuk menelusuri pihak yang memerintahkan penghapusan jejak komunikasi di ruang digital.
Kronologi OTT
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kesepuluh sepanjang 2025 dengan menangkap 10 orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025.
Sehari kemudian, KPK mengungkapkan tujuh dari 10 orang tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dua di antaranya adalah Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.
Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan penyitaan uang ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan suap proyek di Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya, pada 20 Desember 2025, KPK menetapkan Kuswara, ayah Bupati Bekasi yang juga Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, HM Kunang (HMK), serta pihak swasta Sarjan (SRJ) sebagai tersangka.
KPK menyebut Kuswara dan HM Kunang sebagai tersangka penerima suap, sementara Sarjan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. (*)
batampos — Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, meraih dua penghargaan nasional dalam rangka peringatan Hari Ibu Nasional, Senin (22/12/2025).
Penghargaan pertama adalah Perempuan Inspiratif Award 2025 yang diberikan oleh TV One pada kategori Pemimpin Perempuan Penggerak Ekonomi dan Investasi Daerah. Selain itu, Li Claudia juga menerima Wonder Mom Awards 2025 dari Metro TV untuk kategori Excellent Mom in Urban Economic Acceleration and Sustainable City Governance.
Pengakuan tersebut diberikan atas peran dan kontribusi Li Claudia dalam mendorong percepatan perubahan ekonomi di Kota Batam. Penyelenggara menilai kepemimpinannya memiliki dampak nyata dalam memperkuat arah pembangunan daerah, khususnya pada sektor ekonomi dan investasi.
Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, duet kepemimpinan Amsakar Achmad–Li Claudia Chandra dinilai berhasil meningkatkan daya tarik Batam sebagai salah satu tujuan investasi utama di luar Pulau Jawa. Iklim usaha yang semakin stabil dan kompetitif menjadi salah satu indikator keberhasilan tersebut.
Tak hanya berfokus pada peningkatan investasi, pendekatan kepemimpinan yang tegas namun terbuka terhadap kolaborasi turut memberi ruang berkembang bagi pelaku ekonomi lokal. Hal ini dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.
“Penghargaan ini saya persembahkan untuk para ibu di Kota Batam yang saya cintai. Kepemimpinan bukan tentang posisi, melainkan tentang seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat,” ujar Li Claudia.
Penganugerahan ini juga memiliki makna tersendiri karena bertepatan dengan peringatan Hari Ibu Nasional. Momentum tersebut menegaskan peran penting perempuan Indonesia sebagai agen perubahan dan motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan.
Li Claudia pun berharap semakin banyak perempuan yang berani mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah tanpa meninggalkan nilai-nilai keluarga yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
ILUSTRASI: Penipu digital kerap beraksi selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. F. Freepik
batampos – Libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tak hanya menjadi momentum berlibur dan belanja, tetapi juga masa panen bagi penipu digital. Di tengah lonjakan transaksi dan pergerakan uang bernilai triliunan rupiah, kejahatan siber justru meningkat dan mengintai masyarakat yang lengah.
Tahun ini, nilai perputaran uang selama periode liburan diperkirakan mencapai Rp120 triliun. Namun, di balik geliat ekonomi tersebut ancaman penipuan digital justru meningkat tajam dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Dalam kurun satu tahun terakhir, total kerugian akibat penipuan digital di Indonesia mencapai Rp 8,2 triliun. Ironisnya, hanya sekitar 4,76 persen dana korban yang berhasil dipulihkan. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban kehilangan uangnya secara permanen, tanpa peluang pengembalian.
Data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) mencatat sejak November 2024 hingga 30 November 2025 terdapat 373.129 laporan penipuan. Artinya, setiap hari rata-rata ada 874 laporan kasus penipuan yang masuk. Dari 619.394 rekening yang terindikasi terkait tindak penipuan, baru 117.301 rekening yang berhasil diblokir oleh sistem.
Founder & Group CEO VIDA, Niki Luhur, menilai lemahnya perlindungan identitas digital menjadi faktor utama tingginya kasus penipuan.
“Identitas digital adalah gerbang utama keamanan finansial kita. Dengan rata-rata 874 laporan penipuan setiap hari, kita tidak bisa lagi mengandalkan metode pengamanan tradisional yang mudah dibobol seperti OTP berbasis SMS,” ujar Founder & Group CEO VIDA, Niki Luhur.
Mengapa Liburan Jadi ‘Waktu Panen’ Penipu?
Berdasarkan temuan VIDA dan berbagai data industri, periode libur panjang seperti Nataru menciptakan situasi yang sangat menguntungkan bagi pelaku penipuan. Tingginya volume transaksi, fokus masyarakat yang terpecah oleh aktivitas liburan, serta meningkatnya penggunaan layanan digital membuka lebih banyak celah keamanan.
Salah satu celah terbesar berasal dari sistem One Time Password (OTP) berbasis SMS. Data VIDA menunjukkan sekitar 80 persen pembobolan akun terjadi akibat kerentanan OTP atau serangan phishing. Mekanisme pengamanan yang selama ini dianggap cukup justru menjadi titik lemah yang paling sering dimanfaatkan penipu.
Selain itu, tahun 2025 ditandai dengan munculnya pola penipuan baru yang jauh lebih canggih. Penipuan berbasis kecerdasan buatan atau AI deepfake dilaporkan melonjak hingga 1.550 persen di Indonesia.
Pelaku kini memanfaatkan teknologi AI voice cloning untuk meniru suara orang terdekat, atasan, bahkan pejabat, lalu meminta korban melakukan transfer dana. Suara yang dihasilkan disebut memiliki kemiripan hingga 99 persen dengan suara asli, sehingga semakin sulit dikenali sebagai penipuan.
Kondisi ini menjadikan periode liburan bukan hanya masa peningkatan konsumsi, tetapi juga momentum paling rawan bagi kejahatan digital. Tanpa kewaspadaan ekstra dan sistem keamanan yang lebih kuat, masyarakat berisiko menjadi korban berikutnya di tengah euforia libur Nataru. (*)
Ilustrasi: Tradisi Natal di berbagai negara memiliki keunikan masing-masing. F. Travel + Leisure
batampos – Natal selalu identik dengan pohon cemara, lampu kelap-kelip, dan hadiah yang tersusun rapi di bawahnya. Namun, kalau kamu menengok lebih jauh ke berbagai belahan dunia, suasana Natal ternyata bisa terasa sangat berbeda.
Di beberapa negara, Natal bukan hanya soal misa tengah malam atau makan malam keluarga, tapi juga tentang ayam goreng cepat saji, parade makhluk menyeramkan, hingga pergi ke gereja dengan sepatu roda. Menjelang Natal 2025, tradisi-tradisi unik ini kembali jadi perhatian.
Bukan sekadar atraksi wisata, perayaan Natal di berbagai negara mencerminkan sejarah, budaya, hingga cara masyarakat setempat memaknai sukacita dan harapan. Buat kamu yang sedang mencari inspirasi Natal yang berbeda, entah untuk liburan, konten, atau sekadar menambah wawasan, berikut 10 negara dengan perayaan Natal paling unik di dunia.
Di Jepang, Natal tidak terlalu kental dengan nuansa religius. Namun jangan salah, perayaannya justru sangat populer. Sejak tahun 1970-an, ayam goreng KFC menjadi “menu wajib” Natal. Tradisi ini berawal dari kampanye iklan bertajuk Kentucky for Christmas yang kemudian meledak dan bertahan hingga kini.
Menjelang 25 Desember, gerai KFC di Jepang dipenuhi antrean panjang. Banyak keluarga bahkan memesan jauh-jauh hari. Bagi orang Jepang, makan ayam goreng di Hari Natal adalah simbol kebersamaan dan perayaan modern yang unik.
2. Islandia: 13 Yule Lads yang Nakal
Kalau biasanya anak-anak menunggu Santa Claus, di Islandia mereka justru menantikan kedatangan 13 Yule Lads. Makhluk dalam cerita rakyat ini datang satu per satu selama 13 malam menjelang Natal. Yule Lads dikenal usil.
Mereka bisa meninggalkan hadiah kecil untuk anak baik, atau kentang busuk untuk anak yang dianggap nakal. Tradisi ini membuat masa penantian Natal terasa lebih panjang dan penuh cerita, terutama bagi anak-anak Islandia.
3. Filipina: Festival Lentera Raksasa
Filipina dikenal memiliki salah satu musim Natal terpanjang di dunia. Puncaknya adalah Festival Lentera Raksasa atau Ligligan Parul di San Fernando, Pampanga. Lentera-lentera berbentuk bintang Bethlehem ini dibuat dengan ukuran besar dan desain yang sangat rumit.
Saat malam tiba, lampu warna-warni menyala dan bergerak mengikuti irama musik. Festival ini bukan hanya perayaan Natal, tetapi juga simbol kreativitas dan semangat gotong royong masyarakat Filipina.
Di Austria, suasana Natal bisa terasa agak menyeramkan, terutama saat Krampusnacht. Pada malam ini, orang-orang mengenakan kostum Krampus, makhluk setengah kambing setengah iblis dalam cerita rakyat Alpen, dan berparade di jalanan.
Krampus dipercaya menghukum anak-anak nakal menjelang Natal. Meski terdengar menakutkan, parade ini justru menjadi festival budaya yang menarik wisatawan. Dentingan lonceng, topeng kayu, dan suasana gelap membuat Natal di Austria punya sisi dramatis yang tak biasa.
5. Finlandia: Sauna di Malam Natal
Di Finlandia, Natal dirayakan dengan cara yang sangat hening dan reflektif. Salah satu tradisi paling penting adalah pergi ke sauna pada Malam Natal. Bagi masyarakat Finlandia, sauna bukan sekadar tempat mandi, melainkan ruang untuk membersihkan diri secara fisik dan batin.
Tradisi ini semakin terasa spesial karena Finlandia dikenal sebagai rumah Santa Claus, tepatnya di Rovaniemi. Setelah sauna, keluarga biasanya makan malam bersama dalam suasana tenang dan hangat.
6. Australia: Natal di Tengah Musim Panas
Saat banyak negara merayakan Natal dengan salju dan mantel tebal, Australia justru berada di puncak musim panas. Tak heran, Natal di sana identik dengan barbekyu, piknik, dan pantai.
Sinterklas versi Australia sering digambarkan mengenakan celana pendek atau bahkan berselancar. Perayaan ini menunjukkan bagaimana Natal bisa menyesuaikan diri dengan alam dan gaya hidup setempat, tanpa kehilangan makna kebersamaan.
7. Swedia: Cahaya di Hari St. Lucia
Setiap 13 Desember, Swedia merayakan Hari St. Lucia sebagai bagian penting dari musim Natal. Dalam prosesi ini, gadis-gadis muda mengenakan pakaian putih dengan mahkota lilin di kepala, berjalan sambil menyanyikan lagu-lagu Natal.
Tradisi ini melambangkan cahaya yang mengusir kegelapan musim dingin. Di negara dengan hari yang sangat singkat pada musim dingin, St. Lucia menjadi simbol harapan dan kehangatan.
8. Venezuela: Pergi ke Gereja dengan Sepatu Roda
Di Caracas, Venezuela, ada tradisi unik yang terdengar hampir seperti pesta jalanan. Pada Malam Natal, banyak orang pergi ke gereja dengan sepatu roda. Tradisi ini begitu populer hingga jalan-jalan tertentu ditutup agar warga bisa meluncur dengan aman.
Konon, anak-anak bahkan tidur dengan tali yang diikatkan di jari kaki mereka, sementara ujungnya diikat ke tempat tidur. Tujuannya agar mereka terbangun saat mendengar orang-orang meluncur menuju gereja.
9. Polandia: 12 Hidangan Tanpa Daging
Malam Natal di Polandia, atau Wigilia, dirayakan dengan makan malam yang sangat simbolis. Ada 12 hidangan tanpa daging yang disajikan, melambangkan 12 Rasul.
Makan malam baru dimulai setelah bintang pertama muncul di langit, sebagai simbol bintang Bethlehem. Suasananya khidmat, penuh doa, dan menekankan nilai kebersamaan keluarga.
10. Yunani: Perahu Hias Pengganti Pohon Natal
Di Yunani, simbol Natal tradisional bukanlah pohon cemara, melainkan perahu kecil berhias yang disebut karavaki. Tradisi ini berakar dari kehidupan masyarakat pesisir dan para pelaut.
Perahu hias melambangkan harapan akan perjalanan yang aman dan kepulangan yang selamat. Hingga kini, karavaki masih menghiasi rumah dan alun-alun kota selama musim Natal.
Kesimpulannya, perayaan Natal 2025 di berbagai negara membuktikan satu hal: Natal tidak harus dirayakan dengan cara yang sama. Di balik perbedaan tradisi, ada nilai universal yang selalu hadir, kebersamaan, harapan, dan sukacita.
Dari ayam goreng di Jepang hingga sauna di Finlandia, setiap tradisi menawarkan cara unik untuk merayakan momen paling hangat di penghujung tahun. Kalau kamu bisa memilih, Natal ala negara mana yang paling ingin kamu rasakan tahun ini? (*)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memfasilitasi pelaksanaan ibadah Natal 2025 bagi para tahanan yang beragama Nasrani di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK, Gedung Merah Putih.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan ibadah Natal dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 25 Desember 2025, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai, dan akan digelar di area tatap muka Rutan KPK.
“Ibadah Natal akan dilaksanakan di area tatap muka Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (24/12).
Menurut Budi, hingga saat ini tercatat sebanyak 12 orang tahanan yang akan mengikuti ibadah Natal tahun ini.
“Adapun saat ini tercatat 12 orang tahanan yang akan melaksanakan ibadah Natal,” katanya.
Selain memfasilitasi ibadah, KPK juga memberikan kesempatan kunjungan khusus bagi keluarga dan kerabat tahanan. Kunjungan tersebut dapat dilakukan pada hari yang sama, mulai pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB.
Budi menegaskan, seluruh rangkaian ibadah dan kunjungan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Rutan KPK. Fasilitasi tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak dasar para tahanan.
“Fasilitasi ibadah dan kunjungan khusus ini merupakan wujud penghormatan terhadap hak-hak dasar bagi setiap insan beragama, termasuk bagi tahanan KPK,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang menekankan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Melalui fasilitasi tersebut, KPK berharap para tahanan tetap dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, meskipun sedang menjalani proses hukum. (*)