batampos – Pembukaan moratorium fakultas kedokteran (FK) kembali mendapatkan kritik. Pemerintah diminta tidak hanya menambah secara kuantitas tapi kualitas FK dan lulusannya.
Kemarin (11/9) Mantan Ketua Umum PB IDI Daeng Mohammad Faqih menceritakan kebijakan moratorium pembukaan FK baru, diambil karena ada beberapa faktor. ’’Yang saya tahu itu, banyak FK yang dari hasil evaluasi harus ditata,’’ katanya di sela peluncuran KlikDokter Run Fest di Jakarta. Dia berharap FK-FK yang sebelumnya bermasalah tersebut, diperbaiki dulu. Jadi tidak begitu saja membuka FK-FK baru.
Faqih menuturkan diantara persoalan FK saat itu adalah kekurangan dosen. Sehingga ada sejumlah mahasiswa FK di sebuah perguruan tinggi yang terlantar tidak bisa mengikuti perkuliahan. Rasio antara dosen dengan mahasiswa di FK harus diperbaiki. Sehingga perguruan tinggi tidak asal-asalan mendirikan FK.
Begitupun dengan sarana dan prasana perkuliahan juga harus diperhatikan. Sebab kehadiran sarana dan prasarana begitu penting untuk menunjang perkuliahan FK. Termasuk diantaranya sarana laboratorium dan Rumah Sakit Pendidikan.
’’Selain itu perlu ditata pengaturan tentang seleksi dan aturan tentang biaya kuliah,’’ tuturnya. Daeng mengatakan biaya kuliah kedokteran sampai sekarang masih jadi polemik. Semua pihak mengetahui biaya kuliah kedokteran sangat mahal. Rata-rata untuk di Jabodetabek, biaya masuk kuliah FK berkisar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta lebih. Biaya itu belum termasuk SPP yang dibayar setiap semesternya.
Menurut dia pemerintah harus mengatur biaya kuliah di FK. Supaya anak-anak pintar tetapi secara ekonomi tidak mampu, tetapi bisa kuliah menjadi calon dokter. Jika tidak mampu mengontrol biaya kuliah kedokteran, pemerintah harus menyiapkan beasiswa yang luas untuk masyarakat kurang mampu menjadi dokter.
Daeng berharap ke depan pemerintah dengan tegas menerapkan kebijakan reward and punishment bagi kampus pengelola FK. Bagi kampus yang tidak mematuhi aturan, harus diberikan sanksi. Termasuk pencabutan izin dan sejenisnya. Untuk kampus yang bagus dalam mengelola FK, diberikan reward tertentu sesuai kebutuhan.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Adib Khumaidi SpOT menegaskan bahwa IDI menegaskan Indonesia belum membutuhkan FK baru. Menurutnya yang terpenting adalah peningkatan kualitas FK dan lulusannya. “Karena kita berhadapan dengan kualitas mutu pelayanan kesehatan kedepan. Sehingga kita tidak bisa hanya membuka produksi tanpa memperhatikan kualitas,” katanya.
Adib cenderung memilih meningkatkan akreaditasi FK yang sudah ada. Jika ada FK yang masih akreditasi C maka harus didorong untuk mendapatkan akreditasi B.
Dia berharap jika pembukaan FK bukan hanya sekadar ada gedung saja. Yang perlu diperhatikan adalah adanya modul pendidikan yang jelas, adanya SDM atau dosen yang mengajar, dan dukungan sarana seperti laboratorium yang berkualitas.
Dengan FK yang ada sekarang, ada 11.000 lulusan setahun. Adib menuturkan ada sekitar 3000 lulusan yang belum lulus ujian kompetensi. Ujian kompetensi ini dibutuhkan untuk mendapatkan surat izin praktik. Ujian kompetensi ini dilakukan terakhir setelah mahasiswa ilmu kedokteran menyelesaikan studi teori dan praktiknya. Adib menuturkan ada sarjana ilmu kedokteran yang mengikuti tiga hingga 10 kali tes hingga dia dinyatakan lulus. “Itu karena ada masalah dari hulu hingga hilir. Di hulu itu dari cara penerimaan, proses itu di FK. Kita tidak hanya bisa intervensi hilir tanpa intervensi hulu,” bebernya.
Dengan adanya peserta yang tidak lulus ujian kompetensi, Adib meminta agar Kemendikbud memperhatikan dan melakukan evaluasi. Terutama terkait mutu pendidikan FK yang ada. (*)
Reporter: JP Group
