Warga membawa para korban yang meninggal dunia karena tenggelam di sekitar perairan Batumerah, Batuampar. Foto: Video WhatsApp
batampos – Kasus tewasnya anak-anak saat bermain atau berenang di pantai kerap terjadi di kawasan Perairan Batuampar. Dalam 4 bulan belakangan, terjadi 2 kasus yang menewaskan 6 orang anak.
Kapolsek Batuampar, Kompol Salahuddin mengatakan untuk mengantipasi hal ini terulang, ia meminta para orangtua untuk meningkatkan pengawasan kepada anak-anaknya. Baik orangtua yang berdomisili di pesisir pantai maupun orangtua yang membawa anak bermain ke pantai.
“Awasi dan peduli tentang kebebasan anak dalam bermain,” ujar Salahuddin.
Diketahui, tiga bocah kakak beradik, Hariza Putri Hartono 15, Hazanah Dwi Hartono, 4, dan Hafozah Dwi Hartono, 3, tewas tenggelam di Perairan Batu Merah, Batuampar, Sabtu (4/8) siang. Ketiganya meregang nyawa saat bermain perahu kecil, kano.
Bocah ini tewas setelah kano yang ditumpangi dihantam gelombang pasang di sekitar PT Asia Metal. Ironisnya, bocah tersebut bermain sambil ditemani sang ayah, Rudi Hartono, warga RT 03 RW 01, Batu Merah.
Bahkan sebelumnya, tiga orang bocah tenggelam saat berenang di Perairan Batu Merah atau tepatnya di sekitar PT Profab, Jumat (15/4) siang. Dalam kejadian ini, 2 bocah ditemukan tewas, sedangkan 1 orang dinyatakan hilang.
Dua anak yang ditemukan tewas beridentitas Al Daffa Zakhwan, 8, dan M. Arkano Tafizio, 10. Sedangkan bocah yang hilang bernama M. Al Fatih, 10, dan berhasil ditemukan sehari setelah kejadian oleh nelayan.
“Berikan anak pemahaman bahayanya bermain di pantai. Atau tetap awasi, dan jangan lengah,” kata Salahuddin.
Sementara itu, Kasat Polair Polresta Barelang, Kompol R. Moch. Dwi Ramadhanto mengatakan untuk mengantisipasi kejadian ini terulang dibutuhkan pengawasan orangtua. Ia mengimbau para orangtua untuk tidak membawa anak-anak bermain ke pantai saat cuaca buruk.
“Perhatikan faktor cuaca dan utamakan keselamatan,” katanya. (*)
Suasana di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)
batampos – Pemerintah memastikan pemberian tambahan kuota BBM bersubsidi. Hal itu penting mengingat kuota BBM bersubsidi (pertalite dan solar subsidi) yang makin menipis karena volume konsumsi yang terus melonjak.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan tambahan kuota itu. ‘’Jadi kuota pertalite dari 23 juta kl sudah kita naikkan menjadi 29 juta kl,’’ ujarnya pada acara Energy Corner CNBC Tv, kemarin (5/9).
Suahasil menuturkan, tambahan kuota itu juga berlaku untuk solar. Dari kuota tahun ini yang mencapai 14,9 juta kl akan ditambah menjadi 17,4 juta kl.
Seperti diketahui, penambahan kuota BBM bersubsidi itu memang diperlukan. Sebab, naiknya konsumsi BBM membuat kuota makin menipis dan diperkirakan akan habis pada Oktober. Hingga saat ini, kuota pertalite hanya tersisa 3,55 juta kl dan solar hanya tinggal 3,5 juta kl.
Dengan adanya kepastian tambahan kuota BBM bersubsidi itu, dia mengimbau masyarakat tak perlu khawatir. Sebab, baik pemerintah maupun PT Pertamina tetap menjamin stok dan distribusi BBM bersubsidi terjaga di tengah volume konsumsi yang terus naik.
‘’Yang penting, kita pastikan masyarakat bisa membeli di seluruh SPBU, ada ketersediaan akses, Pertamina juga memastikan barang tetap ada dan tersedia. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan volume yang disediakan,’’ tutur Suahasil.
Mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu itu menyebut, pemerintah akan melakukan diskusi internal. Pihaknya juga akan tetap berkomunikasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait kebijakan itu.
Sejatinya, Suahasil menyebut, adanya konsumsi BBM yang meningkat itu merupakan cerminan aktivitas masyarakat yang kini makin bergeliat. Hal itu berarti sentimen positif pada ekonomi yang terus bergerak. Meski, ada konsekuensi pada makin menipisnya kuota BBM bersidi.
Sejalan dengan itu, Suahasil menggarisbawahi anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang mencapai Rp 502,4 triliun sudah membengkak. Meski harga BBM bersubsidi sudah dinaikkan sekalipun, pembengkakan tetap terjadi.
‘’Dengan kenaikan harga pertalite dan solar kemarin, kita perkirakan (anggaran subsidi dan kompensasi) tidak jadi Rp 698 triliun, tetapi kita estimasi sekitar Rp 650 triliun. Jadi, subsidinya masih besar sekali, masih Rp 650 triliun, meskipun kita sudah melakukan peningkatan harga Pertalite dan Solar,’’ urai dia.
Perkiraan subsidi yang sebesar Rp 650 triliun tersebut dihitung berdasarkan kuota pertalite dan solar yang baru. Yakni pertalite mencapai 29 juta kl dan solar mencapai 17,4 juta kl.
Terkait dengan inflasi, Wamenkeu mengatakan bahwa kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi bulan September dan Oktober. Tetapi, secara month to month (bulan ke bulan), Wamenkeu berharap di bulan November sudah sudah kembali ke pola normal.
‘’Jadi biasanya inflasi yang seperti ini cepat dalam 1 hingga 2 bulan naik kemudian bulan ke-3 dia mulai normalisasi. Nah itu nanti akan kita perhatikan terus bagaimana sampai dengan akhir tahun. Tapi gak papa, dengan peningkatan harga itu malah memberikan insentif kepada produsen untuk melihat bahwa kita bisa melakukan proses produksi lebih kuat lagi,’’ lanjutnya.
Dikonformasi terkait tambahan kuota BBM bersubsidi, Pertamina belum banyak berkomentar. ‘’Kami menunggu arahan regulator,’’ ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Jawa Pos secara singkat, kemarin.
Penambahan kuota BBM bersubsidi ini sayangnya berbanding terbalik dengan bantuan subsidi upah (BSU). Bantuan yang jadi kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini batal disalurkan pada 16 juta calon penerima.
Dalam rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) kemarin (5/9), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, estimasi penerima BSU sebanyak 14.639.675 penerima. Artinya, ada sekitar 1.360.325 kuota yang batal terisi.
Dia menjelaskan, jumlah 14.639.675 tersebut diperoleh usai dilakukan pemadanan data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan data milik aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan data penerima bansos program keluarga harapan (PKH), penerima program kartu pra kerja, hingga bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) pada tahun berjalan.
”Jumlah penerima eligible sebelum dipadankan memang 16 juta orang, setelah dipadankan (ada penerima, red) bansos PKH, BPUM, pra kerja ada 1,1 juta orang, ASN 22 ribu orang. Jadi total 14.639.675,” paparnya.
Ida menjabarkan, ada sejumlah syarat yang ditetapkan terkait pekerja yang berhak menerima BSU kali ini. Yakni, warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK); peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 2022; bukan ASN, TNI, Polri, dan diprioritaskan untuk mereka yang bukan penerima PKH, pra kerja, BPUM; dan gaji atau upah sebesar Rp 3,5 juta per bulan atau senilai upah minimum (UM) provinsi/kabupaten/kota.
“Dengan demikian, pekerja di wilayah yang memiliki upah minimum di atas Rp 3,5 juta berhak menerima BSU,” ungkap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Dia mencontohkan untuk wilayah DKI Jakarta yang memiliki UMP Rp 4,7 juta. Maka pekerja di DKI yang mendapat gaji dengan besaran tersebut dan peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan berhak menerima bansos senilai Rp 600 ribu ini.
Jika dicermati, ada sedikit perubahan terkait syarat besaran gaji ini. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hanya menyebut, penerima BSU merupakan pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Sayangnya, dalam rakor tersebut, Menaker tidak memaparkan alasan perubahan ketentuan soal gaji ini.
Berkurangnya jumlah penerima turut berpengaruh pada besaran anggaran yang ditetapkan. Setelah dilakukan perhitungan, anggaran yang diperlukan sekitar Rp 8,805 Triliun. Turun dari sebelumnya Rp 9,6 Triliun.
”Sore ini (kemarin, red) kami akan menyelesaikan juknisnya. Kemudian, besok (hari ini, red) kami akan selesaikan perjanjian kerja bersama dengan bank penyalur dan Pos Indonesia,” tandasnya.
Berbeda dengan BSU, bantuan langsung tunai (BLT) BBM sudah mulai disalurkan sejak akhir pekan lalu. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, penyaluran BLT telah dimulai Sabtu (3/9) di 34 provinsi. ”Mungkin belum sepenuhnya di daerah, tapi sejak Sabtu sudah disalurkan melalui di PT Pos,” ujarnya.
Bansos ini akan menyasar 20,6 juta penerima dengan indeks bansos sebesar Rp 150 ribu dalam empat bulan. Di mana, ada dua kali penyaluran. Yakni, pada September dan Desember untuk masing-masing dua bulan bansos. ”Nah saat ini di PT Pos sudah 18,8 juta lebih yang siap disalurkan,” sambungnya.
Sesuai perjanjian, nantinya PT Pos akan langsung mengantarkan dana tersebut ke penerima. Jika penerima merupakan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) maka di bulan ini bakal menerima sebesar Rp 500 ribu. ”Apabila ada permasalahan di lapangan, silahkan masuk ke command center kami di 021171,” tegas Mantan Walikota Surabaya tersebut.
Dampak kenaikan BBM merambah pada sektor transportasi. Yakni, tarif angkutan umum diprediksi akan naik. Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebelum menetapkan kenaikan tarif angkutan umum. Sigit juga meminta pemerintah meningkatkan subsidi angkutan umum sebagai bentuk pelayanan publik.
“Kenaikan tarif angkutan umum khususnya angkutan darat tidak bisa dihindari karena kenaikan harga BBM,” ujarnya kemarin. Menurut Sigit, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebelum menyetujui berapa besaran kenaikan tarif angkutan umum.
Politisi PKS ini meminta pemerintah untuk menambah subsidi untuk angkutan umum dan angkutan barang sebagai bentuk pelayanan publik. “Untuk angkutan umum pemerintah wajib menambah alokasi subsidi sebagai bentuk pelayanan publik,” tuturnya.
Sigit juga meminta Kemenhub selaku regulator untuk mengawasi kenaikan tarif angkutan umum kelas non ekonomi. Meski tarifnya tidak diatur oleh pemerintah, Sigit minta Kemenhub berkoordinasi dengan Organda agar kenaikannya tidak terlalu tinggi dan memperhayikan kemampuan masyarakat. “Agar kenaikannya masih dalam batas kewajaran jangan sampai membebani,” ucapnya.
Adanya kenaikan harga BBM ini juga dibarengi dengan pemberian bantuan sosial. Salah satunya, pemda diminta menyisihkan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk subsidi di sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan. Sektor transportasi akan diberikan untuk bantuan angkutan umum, ojek on line, dan nelayan.
“Pendelegasian anggaran subsidi transportasi umum ke daerah sangat rawan penyelewengan,” ujar Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno kemarin. Alasannya, data base driver daring tidak ada.
Kenaikan harga angkutan umum menurut Djoko juga jadi salah satu bentuk tidak berpihaknya pemerintah pada transportasi umum. Dia khawatir angkutan umum berkurang. Dampaknya adalah kemacetan dan polusi udara. Selain itu juga bertambahnya konsumsi BBM. “Berdasarkan catatan Kementerian ESDM pada 2012, konsumsi BBM bersubsidi mobil 53 persen, sepeda motor 40 persen, truk 4 persen, dan angkutan umum 3 persen,” katanya.
Di tengah gelombang penolakan terhadap kebijakan kenaikan BBM, Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyampaikan suara berbeda. Mereka menilai kenaikan harga Pertalite, Partamax, dan BBM lainnya merupakan langkah realistis. Supaya beban negara untuk subsidi energi tidak semakin berat.
’’Ansor memahami situasi ini memang tidak mudah untuk dihadapi,’’ kata Ketua umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Dia mengatakan situasi perekonomian saat ini cukup berat, karena belum benar-benar pulih akibat pandemi Covid-19. Tetapi Yaqut yang juga Menteri Agama itu menilai kenaikan BBM untuk kebaikan negara dan rakyat.
Gus Yaqut mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM itu dilakukan di tengah harga minya dunia yang fluktuatif. Harga minyak dunia juga harus diantisipasi oleh pemerintah. Supaya tidak menimbulkan dampak nefatig terhadap ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.
’’Ansor melihat ada komitmen kuat dari pemerintah untuk menata pos-pos subsidi,’’ tuturnya. Seperti diketahui semula sekitar 70 persen subsidi energi dinikmati kalangan ekonomi menengah atas atas. Dengan adanya kenaikan BBM ini, alokasi subsidi digeser. Sehingga bisa menghadirkan keadilan untuk masyarakat.
Yaqut menuturkan Ansor berharap kenaikan harga BBM dilakukan dengan perhitungan yang baik. Kemudian potensi kebocoran subsidi tidak sampai terulang seperti yang selama ini terjadi. Kemudian program kompensasi kenaikan BBM melalui kucuran bantuan tunai, harus tepat sasaran.
Terpisah, Penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus disuarakan konfederasi dan partai buruh. Hari ini (6/9), mereka bakal menggelar aksi penolakan yang digelar serentak di 34 provinsi di Indonesia.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pihaknya sudah mengorganisir berbagai organisasi. Mulai dari organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, hingga organisasi perempuan di 34 provinsi.
Semuanya sepakat untuk turun ke jalan. “Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur,” ujar Said Iqbal kemarin. Dari kalkulasinya, ada ribuan buruh bersama elemen terkait yang akan turun ke jalan.
Said mengatakan, kantor Gubernur dipilih sebagai representasi pemimpin di wilayah. Nantinya, pihaknya akan meminta kepala daerah di seluruh Indonesia menyampaikan protes kepada pemerintah pusat.
“Tujuannya meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM,” imbuhnya.
Khusus kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI. Pihaknya akan meminta DPR membentuk Panitia Kerja (panja) atau Panitia Khusus (P)ansus BBM agar polemik harga BBM bisa diusut dan diturunkan.
Said mengatakan, kebijakan kenaikan BBM yang dilakukan saat ini tidak tepat. Sebab, akan menurunkan daya beli kelas pekerja yang saat ini sudah tertekan akibat inflasi. Padahal, di sisi lain, upah buruh tidak mengalami kenaikan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir.
“Harga kebutuhan pokok akan semakin meroket,” kata Said.
Said juga menambahkan, bantuan subsidi upah sebesar 150 ribu rupah kepada kelas pekerja tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan akibat inflasi. Sebaliknya, buruh terancam PHK akibat kenaikan BBM berpotensi menaikkan ongkos produksi.
Berkaitan dengan penyesuaian harga BBM, Jaksa Agung Sanitiar telah meminta seluruh jajaran kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, orang nomor satu di Korps Adhyaksa itu menyampaikan bahwa pendampingan perlu dilakukan sebagai bagian dari pengawasaan penggunaan belanja tidak terduga akibat penyesuaian harga BBM.
Dengan begitu, kepala daerah tidak ragu dan takut mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah. ”Yang harus segera dilaksanakan untuk antisipasi dan pengendalian inflasi di daerah,” ungkap Ketut. Kejagung meminta seluruh kejati dan kejari mengambil langkah cepat dan tepat. Dalam kesempatan yang sama, lanjut dia, jaksa agung menyampaikan beberapa poin kepada seluruh jajaran kejaksaan di daerah.
Pertama, Kejagung meminta seluruh jajaran Korps Adhyaksa berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tempat tugas masing-masing. ”Guna mendukung kebijakan pemerintah menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah,” beber Ketut. Kedua, mereka diminta untuk membentuk tim pendampingan hukum lewat bidang perdata dan tata usaha negara untuk mengakselerasi belanja tidak terduga.
Tujuannya tidak lain supaya belanja tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, jaksa agung memerintahkan supaya kejati dan kejari di Indonesia melaksanakan pendampingan hukum. Selain itu, mereka juga diminta untuk terus melaporkan setiap langkah yang diambil secara berkala dan berjenjang. Dari level cabang kejari, kejari, kejati, sampai Kejagung di Jakarta. Semua itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM yang telah diputuskan oleh pemerintah. (*)
Karung berisi potongan tubuh korban yang ditemukan di Kampung Pigapu, Mimika. (SUMBER UNTUK JAWA POS)
batampos – Penanganan kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika, Papua terus mengalir. Setelah melakukan serah terima jabatan, Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa langsung bertolak ke Mimika. Pengganti Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa tersebut menegaskan bahwa proses hukum terhadap enam prajurit TNI AD yang diduga terlibat dalam kasus tersebut akan dilakukan sampai tuntas.
Sebagai pejabat baru, Saleh mengungkapkan rasa prihatinnya atas peristiwa tersebut. Dia berharap seluruh keluarga korban kuat dan tambah melalui masa-masa berat akibat kejadian tersebut. Jenderal bintang dua TNI AD itu pun menyatakan bahwa saat ini penyidikan terus berjalan. Pihaknya juga sudah menjadikan enam prajurit Angkatan Darat sebagai tersangka. Tidak tanggung-tanggung, mereka dijerat pasal berlapis.
Dua pasal yang sudah dijeratkan kepada para tersangka, lanjut Saleh, telah dipastikan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. ”Pasal-pasal hukumnya sudah ditetapkan. Yaitu pasal 340 KUHP dan pasal 365 KUHP. Sehingga pasal berlapis,” tegas dia kemarin (5/9). Penerapan pasal 340 menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan alat bukti terkait dengan dugaan pembunuhan berencana. Ancaman hukuman dari penggunaan pasal tersebut juga tidak main-main.
Para pelaku terancam vonis hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun. Belum lagi penggunaan pasal 365 KUHP. Penggunaan pasal tersebut menunjukkan bahwa para tersangka diduga telah melakukan pencurian disertai kekerasan. Ancaman hukuman atas perbuatan tersebut tidak kalah berat. Sebab, korban sampai kehilangan nyawa. Kedua pasal tersebut digunakan untuk menjerat enam tersangka dari unsur TNI AD sebagai bukti bahwa Angkatan Darat tidak main-main dengan persoalan hukum.
Sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kodam XVII/Cenderawasih memastikan bahwa para tersangka mendapat hukuman sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, Saleh memastikan proses hukum terhadap para tersangka dilakukan secara transparan.
Untuk itu, pihaknya membuka pintu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sejauh ini, lanjut Saleh, berkas para tersangka masih dalam proses untuk dilengkapi. ”Sekarang dalam proses penyempurnaan berkas-berkas dan (Kodam XVII/Cenderawasih) akan bekerjasama dengan kepolisian dan Komnas HAM untuk ke tahap berikutnya,” terang dia. Pihaknya juga ingin proses hukum tersebut berjalan cepat.
Tujuannya tidak lain agar ada kepastian hukum bagi semua pihak. ”Dan juga para pelaku mendapat hukuman yang setimpal,” imbuhnya. Dia meminta semua pihak untuk terus mengikuti perkembangan penanganan kasus tersebut. Orang nomor satu di Kodam XVII/Cenderawasih itu pun mengajak semua pihak untuk terus mengawasi jalannya proses hukum. ”Sehingga bila ada yang terlewat, (kami) dapat diberi saran dan diingatkan,” tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama Perwakilan Komnas HAM Papua Ronal Rumbiak menyampaikan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih. Dia mengaku telah meminta dan juga sudah mendapat akses untuk mengikuti dan memantau proses hukum yang berjalan. Tidak hanya dengan pihak TNI, mereka juga telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian yang menangani kasus tersebut.
Bahkan, Ronal menyatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan para tersangka yang berasal dari unsur masyarakat sipil. ”Mendapatkan bukti-bukti dan kronologi kejadian, serta kami juga sudah bertemu Subdenpom untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan kedepan,” terang dia. Dalam kasus tersebut, empat korban meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, mereka dimutilasi kemudian dibuang oleh para pelaku untuk lari dari tanggung jawab. (*)
batampos – Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menyetujui banding Kejaksaan Negeri Batam untuk tuntutan mati empat terdakwa sindikat narkoba 107 kilogram sabu.
Dimana sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam memberi keringanan hukuman terhadap empat terdakwa tersebut dengan hukuman seumur hidup penjara.
Sedangkan banding hukuman mati untuk satu tedakwa yang divonis 20 tahun penjara oleh hakim PN tak dikabulkan hakim PT.
Keempat terdakwa yang banding hukuman mati dikabulkan oleh hakim PT adalah AZ, RA, EA dan HH. Sedangkan terdakwa FOS dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Kasi Pidum Kejari Batam, Amanda, mengapresiasi putusan hakim PT yang mengabulkan banding atas putusan 4 terdakwa perkara 107 kg sabu. Sedangkan satu permohonan banding atas putusan 20 tahun tak dikabulkan.
“Permintaan banding atas putusan seumur hidup dari tuntutan hukuman mati kami dikabulkan hakim PT. Namun dari 5 permohonan, hanya 4 terdakwa yang diterima bandingnya. Sedangkan 1 terdakwa lainnya, tetap 20 tahun,” jelas Amanda.
Dijelaskannya, dalam tuntutan sebelumnya pihaknya menuntut kelima terdakwa agar dihukum mati. Namun hakim PN malah menjatuhkan seumur hidup terhadap 4 terdakwa, dan 1 terdakwa 20 tahun.
“Atas putusan mati hakim PT, ke empat terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkama Agung, sedangkan 1 terdakwa yang divonis 20 tahun terima, tapi kami kasasi karena tuntutan kami hukuman mati,” jelas Amanda.
Menurut Amanda, berkas kasasi juga telah dikirim ke Mahkama Agung untuk nanti dipertimbangkan oleh hakim agung. Ia berharap, hukuman mati ke lima terdakwa dapat dikabulkan.
“Berharap putusan mahkama agung sama dengan tuntutan kami, yakni hukuman mati,” tegas Amanda.
Diketahui, pada Kamis (26/5) lalu, Majelis Hakim PN Batam meloloskan lima sindikat narkoba dari hukuman mati. Dimana empat terdakwa mendapat keringanan hukuman yakni dengan seumur hidup penjara dan satu terdakwa lainnya 20 tahun penjara.
Vonis hukuman terhadap kelima terdakwa dijatuhi oleh majelis hakim PN Batam yang dipimpin Sapri Tarigan.
Dalam amar putusannta, hakim menyatakan sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyatakan terdakwa bersalah.
Dimana terbukti melanggar pasal 114 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kelima terdakwa juga memiliki peran masing-masing dalam penyelundupan narkorba dari Malaysia ke Batam.
Namun untuk putusan hukuman, lanjut Sapri, majelis hakim punya pertimbangan sendiri. Mulai dari hal yang memberatkan hingga hal yang meringankan.
Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mematuhi program pemerintah dalam pemberantasaan narkotika, yang dapat merusak generasi bangsa. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan.
Karena pertimbangan itu, hakim Sapri menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap 4 terdakwa, yakni Agus Zainul, Rafli Absar, Erik Anderson dan HerdianaHerdiana. Sedangkan terdakwa Frika Oriza Sathyva dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
“Atas putusan itu, para terdakwa berhak menerima atau banding. Waktu diberikan selama 7 hari sejak putusan dibacakan,” tegas Sapri waktu putusan
Kuasa hukum 4 terdakwa yang vonis seumur hidup, Elisuwita mengatakan dua dari kliennya banding atas putusan seumur hidup. Sedangkan 2 lainnya menerima putusan.
“Tiga dari lima terdakwa banding. Dua di antaranya merupakan klien kami,” imbuh Elisuwita.
Sebelumnya, Lima terdakwa sindikat narkoba jaringan internasional dituntut mati oleh Kejaksaan Negeri Batam, kemarin. Kelima terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Namun sebelum menjatuhkan hukuman, jaksa punya pertimbangan dari hal memberatkan dan meringankan.
Hal memberatkan diantaranya perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa. Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah untuk memberantas peredaran dan memerangi penyalahgunaan narkotika.
Perbuatan terdakwa merupakan sindikat jaringan internasional peredaran narkotika dari Malaysia ke Indonesia, serta jumlah barang bukti narkotika yang sangat banyak. Hal meringankan tidak ada.
Kasus penyelundupan sabu seberat 107,258 Kg ini merupakan hasil penindakan dari Polresta Barelang dan DJBC Kepri pada 5 September 2021 lalu.
Penyelundupan ratusan Kg sabu oleh sindikat peredaran narkotika jaringan internasional ini menggunakan modus baru, yakni para pelaku berpura-pura menjadi pemancing dengan menggunakan kapal mewah cepat. Barang bukti 107,258 Kg sabu ini ditaksir memiliki harga sekira Rp 128 Miliar.(*)
Petugas KPHP Kepri saat meninjau lokasi lahan TPU yang baru di jalan Taman Sari, dekat daerah Jago, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, sebelum ke Polsek Bintan Utara, Senin (5/9). F.Kiriman Junaidi
batampos– Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Wilayah Kerja IV Tanjungpinang Bintan menindaklanjuti dugaan pengerusakan patok di lahan tempat pemakaman umum (TPU) yang baru di jalan Taman Sari, dekat daerah Jago, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara.
“Laporan kita diterima tapi masih ada langkah-langkah yang kita lakukan biar semua baik, persuasif. Kemudian, dari pihak Polsek akan menemui pimpinan kita,” kata petugas Polhut KPHP Wilayah Kerja IV Tanjungpinang Bintan, Sofyan ditemui di Mapolsek Bintan Utara, Senin (5/9) siang.
Sementara Ketua Tim Pengusulan TPU yang baru, Junaidi mengatakan, pihaknya mengikuti langkah terbaik apa yang akan dilakukan pihak kepolisian terkait masalah ini.
“Dari pihak Kepolisian akan berkoordinasi dulu dengan KPHP dan BPKH,” katanya.
Namun, Junaidi meminta oknum pelaku yang tidak bertanggungjawab yang melakukan pengerusakan patok di lahan TPU yang baru agar tidak mengulangi lagi.
“Kami berharap mereka tidak mengulangi lagi, kalau diulangi lagi, apa boleh buat,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, warga menemukan patok di lahan TPU yang baru dirusak. Akhirnya, warga mengadukan hal ini ke Polsek Bintan Utara, Minggu (4/9). (*)
Ilustrasi. Pekerja di Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Pemerintah resmi menaikan harga BBM sejak Sabtu (3/9) lalu. Gelombang protes terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali pekerja di kota Batam. Pekerja keberatan karena menambah beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih kacau balau akibat terpaan wabah covid-19.
Pekerja yang gajinya dipotong akibat dampak dari pandemi Covid-19 merasa kebijakan ini tidak adil. Penghasilan yang sudah dikurangi harusnya dibantu pemerintah dengan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat bukan malah sebaliknya.
“Kita sudah maklumi kebijakan perusahaan yang memotong gaji. Oke karena dampak Covid-19. Kita maklumi tapi tolonglah harga BBM dan kebutuhkan pokok juga dikendalikan biar tak terlalu memberatkan. Kalau begini kebijakannya ya ibaratnya mencekik masyarakat khususnya pekerja yang gajinya sudah dipotong seperti kami ini,” ujar Surya, pekerja perusahaan textile di Tanjunguncang.
Melihat kebijakan pemerintah yang kurang pro dengan masyarakat kecil, pekerja akhirnya angkat suara. Mereka berharap perusahaan juga ikut membantu dengan menyesuaikan kembali gaji mereka yang dipotong tadi. Bahkan banyak karyawan yang berharap agar UMK juga dinaikan agar sesuai dengan kebijakan kenaikan BBM.
“Karena kalau BBM naik tentu harga barang pun ikut naik. Kalau gajinya tetap seperti ini akan semakin sudah kami pekerja ini. Selama ini sudah susah dengan dampak pandemi Covid-19, kini dibuat susah lagi dengan kenaikan BBM. Semoga ini dipertimbangkan lagi,” ujar Melinda, pekerja lainnya.
Kekuatiran pekerja ini tidak hanya isapan jempol saja. Terbukti saat ini harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Sayuran, bumbu dapur dan kebutuhan pokok lain mulai meninggi di pasaran. Sayuran, daging dan telur ayam mulai naik kisaran Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu perkilogram ataupun per papan. (*)
Liz Truss, Perdana Menteri Inggris yang baru, menggantikan Boris Johnson. F Phil Noble/Reuters.
batampos – Inggris kembali dipimpin perdana menteri perempuan. Dia adalah Liz Truss yang memenangi 57 persen pemungutan suara oleh Partai Konservatif, Senin (5/9/2022) waktu setempat.
Liz menggantikan perdana menteri sebelumnya, Boris Johnson yang memilih mundur setelah mendapat tekanan dari warganya sendiri akibat berbagai skandal yang dilakukannya.
Truss mengalahkan pesaingnya, Rishi Sunak yang sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan. Demikian dilansir dari Reuters, Selasa (6/9/2022).
Pemilik nama lengkap Mary Elizabeth Truss ini akan melaksanakan serah terima jabatan dari Johnson. Setelahnya, ia akan berkunjung ke Skotlandia bertemu dengan Ratu Elizabeth, Selasa (6/9/2022) hari ini. Kegiatan ini dilakukan sebelum ia membentuk pemerintahan di bawah pimpinannya sendiri.
Truss menjadi perdana menteri keempat dari Partai Konservatif sejak pemilihan 2015. Selama periode itu Inggris diterpa berbagai krisis, dan kini diperkirakan menghadapi resesi panjang yang dipicu kenaikan inflasi hingga 10,1 persen pada Juli lalu. Selain itu, dia juga menjadi perdana menteri perempuan ketiga di Inggris setelah Margareth Thatcher dan Theresa May.
Sebelumnya, Truss sudah lama berkecimpung menjadi anggota parlemen Inggris. Dia juga menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah pemerintahan Boris Johnson.
Perempuan berusia 47 tahun ini, setelah terpilih, berjanji akan bekerja cepat dalam mengatasi krisis biaya hidup Inggris.
Dalam pekan pertama bertugas, ia menargetkan akan mengatasi kenaikan biaya energi dan mengamankan pasokan bahan bakar dalam menghadapi musim dingin dan di masa depan.
Truss telah memberi isyarat selama kampanye kepemimpinannya bahwa dia akan menantang konvensi dengan menghapus kenaikan pajak serta memotong pungutan lain. Langkah ini, menurut beberapa ekonom, akan memicu inflasi. Ia juga berjanji meninjau kewenangan Bank of England namun tetap melindungi independensinya.
Sebagai perdana menteri yang baru, Truss sudah memiliki daftar tugas yang panjang, termasuk menyelesaikan inflasi, krisis ekonomi, dan juga pengaruh pasokan bahan pangan akibat perang Rusia dan Ukraina yang berdampak ke gas energi di negerinya. (*)
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kebijakan kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) dipastikan berdampak langsung kepada berbagai sektor. Tidak terkecuali harga komoditi, dan biaya operasional angkutan dan lainnya.
Hal itu diutarakan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Batam, Senin (5/9/2022).
“Sudah tidak terhindarkan dampak dari kenaikan ini, pasti semua juga ikut naik. Namun begitu, Pemerintah Daerah berharap ada kebijakan penyerta yang digulirkan pusat, sebagai antisipasi dampak serius kenaikan harga BBM,” kata dia
Amsakar menjelaskan, kebijakan penyerta ini bisa berupa subsidi atau bantuan yang diberikan pusat kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bisa berupa sembako, bansos atau bisa juga produk kesehatan, dan sebagainya.
“Saya yakin pusat tengah mempersiapkan hal itu. Karena dampak kenaikan ini yang utama adalah meningkatnya angka inflasi yang diperkirakan bisa berada di angka lima persen,” ujarnya.
Langkah penting yang harus dilakukan saat adalah bekerja keras, agar angka inflasi ini tetap berada di angka yang aman. Untuk menyikapi hal tersebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan membahas bersama terkait kenaikan harga BBM tersebut.
“Pertamina tentu menjadi kunci utama karena persoalannya ada di situ,” sebutnya.
Diharapkan dampak dari kenaikan harga ini tidak begitu signifikan. Hal ini menurutnya, bisa ditekan dengan hadirnya kebijakan penyerta yang mungkin tengah direncanakan pemerintah pusat.
Kenaikan harga BBM ini berdampak hampir di semua sektor. Untuk komoditi misalnya tentu harus menghitung biaya operasional yang dikeluarkan distributor dalam mendatangkan komoditi ke Batam. Tentunya hal ini diperkirakan juga akan berdampak terhadap harga komoditi di pasar.
“Pemerintah daerah selama ini sangat fokus untuk menjamin ketersediaan harga komoditi di Batam. Jangan sampai ada kendala soal pasokan akibat kenaikan harga BBM ini. Untuk itu kami dalam waktu dekat ini akan membahas bersama tim TPID yang di dalamnya juga ada BI, distributor, Pertamina, asosiasi angkutan dan lainnya,” bebernya.
Mengenai rencana operasi pasar untuk menekan kenaikan harga komoditi, Amsakar menjelaskan dibutuhkan pembahasan bersama.
Hal ini karena kegiatan tersebut membutuhkan biaya, serta kerja sama dengan distributor. Sehingga tidak bisa diputuskan sendiri.
“Kami bahas dulu bersama TPID. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk mengendalikan inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM ini,” tutupnya.(*)
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kebijakan kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) dipastikan berdampak langsung kepada berbagai sektor. Tidak terkecuali harga komoditi, dan biaya operasional angkutan dan lainnya.
Hal itu diutarakan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Batam, Senin (5/9/2022).
“Sudah tidak terhindarkan dampak dari kenaikan ini, pasti semua juga ikut naik. Namun begitu, Pemerintah Daerah berharap ada kebijakan penyerta yang digulirkan pusat, sebagai antisipasi dampak serius kenaikan harga BBM,” kata dia
Amsakar menjelaskan, kebijakan penyerta ini bisa berupa subsidi atau bantuan yang diberikan pusat kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bisa berupa sembako, bansos atau bisa juga produk kesehatan, dan sebagainya.
“Saya yakin pusat tengah mempersiapkan hal itu. Karena dampak kenaikan ini yang utama adalah meningkatnya angka inflasi yang diperkirakan bisa berada di angka lima persen,” ujarnya.
Langkah penting yang harus dilakukan saat adalah bekerja keras, agar angka inflasi ini tetap berada di angka yang aman. Untuk menyikapi hal tersebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan membahas bersama terkait kenaikan harga BBM tersebut.
“Pertamina tentu menjadi kunci utama karena persoalannya ada di situ,” sebutnya.
Diharapkan dampak dari kenaikan harga ini tidak begitu signifikan. Hal ini menurutnya, bisa ditekan dengan hadirnya kebijakan penyerta yang mungkin tengah direncanakan pemerintah pusat.
Kenaikan harga BBM ini berdampak hampir di semua sektor. Untuk komoditi misalnya tentu harus menghitung biaya operasional yang dikeluarkan distributor dalam mendatangkan komoditi ke Batam. Tentunya hal ini diperkirakan juga akan berdampak terhadap harga komoditi di pasar.
“Pemerintah daerah selama ini sangat fokus untuk menjamin ketersediaan harga komoditi di Batam. Jangan sampai ada kendala soal pasokan akibat kenaikan harga BBM ini. Untuk itu kami dalam waktu dekat ini akan membahas bersama tim TPID yang di dalamnya juga ada BI, distributor, Pertamina, asosiasi angkutan dan lainnya,” bebernya.
Mengenai rencana operasi pasar untuk menekan kenaikan harga komoditi, Amsakar menjelaskan dibutuhkan pembahasan bersama.
Hal ini karena kegiatan tersebut membutuhkan biaya, serta kerja sama dengan distributor. Sehingga tidak bisa diputuskan sendiri.
“Kami bahas dulu bersama TPID. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk mengendalikan inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM ini,” tutupnya.(*)
Ilustrasi. Ferdy Sambo bersama istri, Putri Candrawathi saat rekonstruksi. (Dery Ridwansah JawaPos.com)
batampos – Dugaan rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Irjen Pol Ferdy Sambo dkk menunjukkan betapa mudahnya kepolisian merekayasa sebuah perkara. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut rekayasa semacam itu bukan yang pertama. Ada 27 dugaan rekayasa kasus diidentifikasi terjadi selama 2019-2022.
Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Rozy Brillian menjelaskan puluhan dugaan rekayasa kasus itu umumnya berupa jebakan perkara dalam pengedaran narkoba, mendapatkan pengakuan secara paksa melalui intimidasi serta tindak kekerasan, serta salah tangkap atau tindakan penangkapan tanpa prosedur yang diatur dalam KUHAP.
”Kontras mendampingi serta mengeluarkan respons terhadap empat rekayasa kasus (dari 27 dugaan rekayasa kasus) yang dilakukan oleh Polri, baik itu rekayasa kasus pembunuhan, kekerasan, hingga kasus narkoba,” kata Rozy dalam konferensi pers secara dalam jaringan (daring), kemarin (5/9).
Rozy memerinci, 27 dugaan rekayasa kasus itu tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Oknum polisi yang diduga melakukan rekayasa kasus itu tercatat bertugas di tiga institusi Polri. Mulai dari Polda, Polres hingga Polsek. ”Dari 27 peristiwa rekayasa kasus itu, delapan diantaranya merupakan rekayasa kasus terkait narkotika,” ungkapnya.
Menurut Rozy, jebakan perkara yang dimaksud dalam rekayasa kasus itu identik dengan tindakan kesengajaan memasukkan barang bukti narkoba kepada orang tertentu, kemudian menangkapnya. Sementara modus salah tangkap, identik dengan penindakan yang tidak disertai dengan surat tugas. ”Dan dilakukan dengan tindak penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang,” ujarnya.
Rekayasa kasus dengan modus jebakan perkara pernah menimpa RN, seorang remaja di Binjai, Sumatera Utara, yang dijebak membeli sabu oleh anggota Polres Binjai pada 21 Maret lalu. ”Akibat dari dugaan rekayasa itu, Kasat Narkoba Polres Binjai dicopot dari jabatannya,” terang Rozy.
Sementara contoh salah tangkap dialami MS, warga Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu terjadi pada 1 Oktober 2021 lalu. Dalam penangkapan tersebut, MS sempat dipukul hingga mengalami luka lebam. ”Padahal korban (MS) sama sekali tidak mengetahui apa pun,” imbuhnya.
Sementara Polri terbuka untuk menerima kritik dari Kontras terkait dugaan rekayasa kasus. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, analisa untuk memberikan penilaian terhadap Polri tentunya diterima dengan terbuka.”untuk siapapun itu, POlri menerima kritik,” ujarnya.
Analisa yang dilakukan Kontras tersebut akan menjadi bahan evaluasi. Semua catatan tersebut mendorong agar POlri menjadi lebih baik. ”Kami akan menghilangkan upaya-upaya yang disebutkan itu,” ujarnya.
Tugas utama Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Semua tugas itu akan dijalankan dengan baik untuk masyarakat. ”POlri akan menindak anggota yang melakukan pelanggaran,” terangnya. (*)
