batampos  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong pemerintah pusat segera mengeluarkan surat protes terkait dengan penembakan kapal ikan asal Merauke oleh tentara Papua Nugini (PNG). Perwakilan Indonesia di negeri yang beribu kota di Port Moresby tersebut juga diharapkan segera mengonfirmasi dua kapal lain yang keberadaannya belum diketahui.

Insiden penembakan pada Senin (22/8) itu telah menewaskan seorang nelayan asal Merauke, Papua, bernama Sugeng. Sugeng adalah nakhoda KMN (kapal motor nelayan) Kevin. Insiden berdarah tersebut diawali masuknya tiga KMN ke wilayah laut PNG. Dua KMN lainnya adalah KMN Arsila 77 dan KMN Baraka Paris.

”Memang, kalau kita lihat seperti begini, nelayan kita juga salah karena menangkap ikan di wilayah perairan Papua Nugini. Namun, kita juga harus melihat penembakan ini tidak manusiawi karena mereka (tentara patroli PNG, Red) mendatangi kapal dan langsung memberondong dengan tembakan,” kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua Suzana Wanggai di Merauke, Papua, sebagaimana yang dilansir Cenderawasih Pos kemarin (24/8).

Kemarin, bersama Sekda Papua Ridwan Rumasukun, Susi –sapaan akrab Suzana Wanggai– mengadakan pertemuan tertutup dengan Wakil Bupati Merauke Riduwan. Sehari sebelumnya, Riduwan menyebut bahwa KMN Arsila 77 dan Baraka Paris mungkin ditahan patroli PNG. Total, ada 18 kru di dua kapal tersebut. Namun, sampai kemarin pukul 22.00 WIB, belum ada konfirmasi resmi kedua kapal dan para kru memang ditahan di PNG atau tidak.

Susi menegaskan, Pemprov Papua masih terus berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di Papua Nugini terkait dua kapal tersebut. ”Kedutaan Besar RI di Port Moresby dan Konsulat RI di Vanimo telah menelusuri dan berkoordinasi dengan otoritas terkait di Papua Nugini,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Asisten III Sekretariat Daerah Papua Derek Hegemur menuturkan, pada waktunya Pemprov Papua akan bertemu dengan Konsulat PNG di Indonesia. ”Kami akan bertemu, terus membicarakan hal-hal yang terkait dengan kejadian ini. Terlebih, ini berkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan PNG,” tutur Hegemur kepada Cenderawasih Pos.

Sementara itu, Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan menjelaskan bahwa olah TKP di atas KMN Kevin telah dilakukan Inafis. Dari olah TKP itu diketahui, ada tembakan yang datang dari arah samping kanan dan kiri. ”Untuk jumlah tembakan, kami masih mendata. Namun, yang jelas, jumlahnya banyak, lebih dari 10,” ungkapnya.

Kapolres mengungkapkan, dari olah TKP ditemukan proyektil di dalam kapal. Sementara, di tubuh korban juga ditemukan satu tembakan. Tembakan itulah yang membuat korban langsung tewas.

Tembakan datang dari arah belakang, lalu mengenai kepala belakang dan tembus pipi kanan. Hanya satu tembakan. ”Nakhoda kena tembakan di ruang kemudi. Sementara, tembakan itu ada dari sektor kanan, kemudian sektor kiri dan bagian depan,” terangnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Fakta baru kembali terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sebelum ditembak mati oleh Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), Yosua ternyata telah terkapar bersimbah darah. Di depannya, ada Irjen Ferdy Sambo yang sedang memegang senjata api.

Fakta itu diungkapkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR kemarin (24/8). Menurut Kapolri, kronologi baru tersebut disampaikan Bharada E kepada tim khusus (timsus) pada 5 Agustus setelah dia ditetapkan sebagai tersangka.

’’Saat itu Saudara Richard (Bharada E, Red) menyampaikan melihat mendiang Yosua terkapar bersimbah darah. Saudara FS (Irjen Ferdy Sambo) berdiri di depannya dengan memegang senjata. Lalu, senjata itu diserahkan kepada Saudara Richard,’’ jelasnya.

Penjelasan Kapolri itu berbeda dengan narasi yang selama ini beredar. Mantan pengacara Bharada E, Deolipa Yumara, menyatakan bahwa Yosua masih baik-baik saja sebelum ditembak Bharada E. Hanya disebutkan bahwa posisi Yosua saat itu berjongkok dengan dua tangan di belakang kepala. Dengan penjelasan Kapolri tersebut, narasi itu terbantahkan. Justru yang menguat adalah terjadi penyiksaan sebelum penembakan.

Kapolri meminta dipertemukan langsung dengan Bharada E. ’’Saya tanya mengapa Saudara Richard mengubah pengakuannya,’’ kata Kapolri. Richard menjawab bahwa Sambo sempat menjanjikan kasusnya dihentikan dengan SP3. Namun, janji itu ternyata tidak terbukti. ’’Saudara Richard tetap menjadi tersangka,’’ ujarnya.

Sejak hari itu pula, Richard bersedia membuka kronologi kasus tersebut dengan jujur dan terbuka. Dia lantas minta disiapkan pengacara baru. Dia juga tidak mau dipertemukan lagi dengan Sambo. Pada 6 Agustus, Richard menjelaskan kronologi pembunuhan Yosua secara tertulis. Dia menuliskannya secara urut, mulai Magelang sampai rumah dinas Kadivpropam di Duren Tiga, Jakarta. ’’Dia mengakui menembak atas perintah FS,’’ ungkap Kapolri.

Pengakuan baru itulah yang membuat Kapolri memutuskan untuk menahan Sambo di tempat khusus (patsus). Kapolri menugasi Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi membawa Sambo ke Mako Brimob.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul tersebut, Kapolri menyampaikan urutan peristiwa secara lengkap. Mulai awal peristiwa, kejanggalan, dugaan rekayasa kasus, hingga penetapan para tersangka. Menurut dia, sejak awal Presiden Joko Widodo meminta kasus itu diusut tuntas dan jangan ada yang ditutup-tutupi. ’’Karena ini menjadi pertaruhan Polri,’’ terang Listyo.

Setelah mendengar pemaparan Kapolri, para anggota komisi III pun bergantian menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir yang mendapat giliran pertama meminta Kapolri mengungkap motif pembunuhan. ’’Kalau tidak bisa dibuka di sini, minimal ada penjelasan kenapa tidak bisa dibuka,’’ tuturnya.

Habiburokhman, anggota komisi III, menjelaskan, jika dalam kasus lain selalu disebutkan motif, dalam kasus pembunuhan Yosua justru tidak dijelaskan motifnya dan masih menunggu di pengadilan. Politikus Partai Gerindra itu mendesak Kapolri membuka secara terang pemicu utama pembunuhan tersebut.

Trimedya Panjaitan, anggota komisi III yang lain, sudah bertanya kepada beberapa orang terkait dengan motif pembunuhan. Menurut dia, tidak ada yang luar biasa dari pemicu pembunuhan itu. Jika tidak ada yang luar biasa, seharusnya Kapolri membuka saja ke publik.

Anggota komisi III dari Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengakui, motif memang menjadi pertanyaan masyarakat. Selama ini disebutkan bahwa pembunuhan itu dipicu kemarahan dan emosi Sambo setelah mendengar laporan istrinya terkait dengan hal yang mengganggu harkat dan martabat keluarganya. ’’Kami tunggu hari ini,’’ tegasnya.

Jika yang lain bertanya tentang motif, anggota komisi III dari PAN Sarifuddin Sudding malah menyampaikan motif yang didapatkannya. Menurut informasi yang dia miliki, pemicu pembunuhan itu terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Pada 2 Juli, Putri bersama para pembantu dan ajudannya berangkat ke Magelang. Rombongan yang ikut terdiri atas Brigadir Yosua, Bharada E, Kuat Ma’ruf, Brigadir Ricky Rizal, dan Susi (asisten rumah tangga Sambo).

Putri datang ke Magelang untuk menjenguk anaknya yang bersekolah. Selama berada di Magelang, mereka tinggal di rumah berlantai 2. Pada 4 Juli siang, Putri sedang tidur di sofa ruang tamu. Yosua tiba-tiba datang dan hendak membopong Putri ke kamar. Kuat yang melihat aksi itu langsung membentak Yosua dan meminta dia tidak menyentuh istri Sambo.

Pada 6 Juli, Sambo menyusul ke Magelang untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Selanjutnya, pada 7 Juli, Sambo balik ke Jakarta. Menjelang magrib, terjadi peristiwa yang mengagetkan. Saat itu Yosua disebut masuk ke kamar Putri di lantai 2. Kuat memergoki Yosua keluar kamar dan bertanya tentang alasan dia masuk ke kamar Putri. Yosua lantas lari ke luar rumah.

Kuat kemudian mendengar Putri menangis di dalam kamar. Kuat dan Susi lantas menghampiri Putri. Kuat menyarankan agar Putri menyampaikan kejadian tersebut kepada Sambo. Sekitar pukul 23.00, Putri lantas melaporkan peristiwa tersebut kepada Sambo sembari menahan tangis. Namun, Putri belum menjelaskan secara terperinci apa yang menimpa dirinya. Dia akan menyampaikannya kepada Sambo ketika sudah kembali ke Jakarta.

Pada 8 Juli, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Mereka tiba di rumah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, pada sore hari. Sambo pun menemui istrinya dan mengonfirmasi kejadian tersebut. Mendengar keterangan Putri, Sambo marah besar dan hilanglah akal sehatnya. ”Diajaklah mereka ke Duren Tiga dan terjadilah pembunuhan itu,” ungkap Sudding.

Sudding meminta Kapolri menjawab benar atau tidak motif yang disampaikannya. Bambang Pacul yang memimpin rapat mempersilakan Kapolri menjawabnya secara langsung. ”Agar di luar tidak menjadi isu liar,” tutur Sudding.

Kapolri mengakui, sebagian besar kronologi dan motif pembunuhan yang disampaikan Sudding sesuai dengan data milik Polri. Menurut dia, motif itu didapatkan dari keterangan Sambo. Namun, pihaknya masih menunggu pemeriksaan kepada Putri untuk mendapatkan kejelasan motif. Hari ini (25/8) Bareskrim Polri memeriksa Putri.

Mantan Kabareskrim itu menegaskan, motif pembunuhan dipicu laporan dari Putri terkait dengan masalah kesusilaan. Pihaknya akan mendalami pemicunya pelecehan atau perselingkuhan. ”Yang jelas antara pelecehan atau perselingkuhan. Tidak ada yang di luar itu. Akan kami sampaikan setelah pemeriksaan besok (hari ini),” ujarnya.

Selain motif, komisi III mempertanyakan adanya kerajaan dan geng di tubuh Polri. Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa menyebut seolah ada geng di tubuh Polri yang bisa merekayasa kasus. Dia juga bertanya apakah tindakan rekayasa kasus itu sudah menjadi kultur di tubuh Polri.

Politikus Gerindra itu juga menyinggung kasus tewasnya enam laskar FPI di Km 50. ’’Apakah ada rekayasa kasus juga dalam peristiwa tersebut?’’ tanya dia. Polri harus mengungkap kasus tersebut secara terang walau di sidang kasus Km 50 berjalan dengan baik.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi, anggota komisi III dari Fraksi PKS, mencurigai adanya pola yang sama dengan apa yang terjadi pada kasus Km 50. Menurut dia, banyak ulama yang bertanya kepada dirinya terkait dengan kasus yang menewaskan enam anggota Laskar FPI tersebut. ’’Gaya-gayanya sama. Jangan-jangan sama,’’ tegasnya.

Tentu, lanjut dia, yang bisa menjawabnya adalah Kapolri. Dia menegaskan bahwa Polri bisa membuka kembali kasus itu jika ada novum atau bukti baru. Jika kematian Yosua ramai dan direspons banyak orang, sebaliknya dalam kasus enam orang di Km 50 banyak yang diam. Padahal, pola yang terjadi hampir sama.

Kapolri menegaskan, terkait dengan adanya geng dan kerajaan Sambo, pihaknya sedang melakukan pendalaman. Propam tengah mendalami laporan tersebut. Kasus di Km 50 sekarang masih dalam proses peradilan, yaitu tahap kasasi. Tentu pihaknya menunggu adanya novum. Terkait dengan jaringan judi online, Sigit menegaskan, pihaknya akan menindak tegas anggota kepolisian yang terlibat.

Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, yang pasti semua penyakit masyarakat seperti judi dan narkotika akan ditindak tegas. ’’Info dari mana itu? Semua pekat (penyakit masyarakat) ditindak,’’ katanya.

Tanpa perlu diminta, Polri pasti membongkar semua aktivitas perjudian di Indonesia. ”Enggak perlu disuruh, sikat terus pekat,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Riska Ardita Putri (17) menderita cerebral palsy . Riska tidak bisa apa – apa selain bantuan dari orang lain. Adalah Eko Yuli, 48, sang ibu yang dengan sabar merawatnya.

Yuli merupakan satu di antara 100 penerima manfaat lainnya yang menanti kehadiran Presiden Joko Widodo di Pasar Larangan, Sidoarjo, Jawa Timur.

Pagi itu, warga Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo itu bahkan bangun pukul 02.30 WIB untuk bersiap bertemu Presiden. Yuli semakin bersemangat sebab kehadiran Presiden di Sidoarjo tak hanya untuk menyapa masyarakat tetapi juga memberikan bantuan. Yuli salah satunya.

Saat Presiden tiba, keriuhan semakin menjadi. Yuli tak bisa membendung rasa harunya apalagi saat Presiden tiba tepat di hadapannya. Berada sedekat itu dengan orang nomor satu di Indonesia dan sempat bercengkerama sebelumnya hanyalah sebuah angan bagi Yuli.

“ Ndadak (tiba-tiba) ini jadi kenyataan. Ya Allah, Alhamdulillah. Hari ini saya ketemu Pak Presiden ngasih sumbangan, ngasih amplop, ngasih semuanya. Ngimpi aku. Itu tok saya (Mimpi aku. Itu aja),” kata Yuli penuh haru.

Hari ini, Riska dan Yuli mendapatkan bantuan ATENSI berupa kursi roda dan Kewirausahaan Toko Kelontong senilai Rp8.762.000. Bantuan dari Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso di Solo dan Sentra Margo Laras Pati yang merupakan UPT milik Kementerian Sosial.

Selain itu, Yuli juga mendapatkan Bantuan Kemasyarakatan untuk Modal Usaha dari Presiden senilai Rp1,2 juta dan BLT senilai Rp300 ribu. Memang Riska tak bisa berkata-kata. Tapi dari gerak matanya, Riska tak dapat menyembunyikan rasa gembiranya. Dengan kursi roda baru, memudahkan mobilitas Riska sehari-hari.

“Terima kasih sudah dikasih bantuan kursi. Tidak gendong lagi. Makan dan minum bisa ditaruh di kursi. Nanti bisa jalan-jalan. Saya senang. Terima kasih,” ungkap Yuli sumringah.

Riska menderita cerebral palsy saat usianya baru menginjak 18 bulan. Awalnya ia demam tinggi, muntah lalu kejang-kejang. Sempat dibawa ke Puskesmas dan dirujuk ke RSU Siti Khodijah Sidoarjo, Riska tidak sadarkan diri selama satu minggu. Riska kemudian di bawa ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk menjalani perawatan. Selang 2,5 bulan Riska akhirnya dibawa pulang sambil rawat jalan.

Berbagai upaya dilakukan demi kesembuhan Riska. Selama rawat jalan, Supardi (54) ayah Riska dan Yuli berusaha mengupayakan yang terbaik dengan menempuh berbagai cara pengobatan.

“Berobat alternatif, mpun nopo wae (sudah berbagai macam). Ada yang ngomong, budal, ngomong budal (setiap ada saran tempat pengobatan langsung ke sana). Di Mojokerto itu sampe pucuk (puncak) gunung. Akhirnya ketemu di Surabaya. Sampai saat ini berobat terus,” kata Supardi.

Di balik upaya tersebut, Yuli juga dengan telaten merawat Riska. Setiap dua jam sekali Yuli memangku Riska untuk disuapi susu. Yuli harus menyetel alarm saat malam hari untuk menjalani rutinitas tersebut. Kata tidur dengan layak seakan asing bagi ibu dua orang anak tersebut selama belasan tahun terakhir.

Keteguhan hati Yuli tercermin dari kesabaran dan keuletannya merawat sang buah hati. Kepada orangtua yang merawat anak spesial seperti Riska, Yuli berpesan agar para orangtua tetap sepenuh hati menyayangi anak-anak mereka.

Belum lagi keluarga sederhana ini terbatas dari sisi kesejahteraan. Tantangan makin rumit karena Supardi yang sudah bekerja selama 28 tahun di sebuah pabrik elektronik harus mengalami PHK akibat pandemi. Sementara itu, kebutuhan Riska mulai dari obat-obatan hingga asupan makanan harus tercukupi.

Maka di sela-sela keteguhannya merawat Riska, Yuli berkeliling menjual kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci piring, sembako dan yang lainnya ke tetangga sekitar. Hal itu Yuli lakukan untuk membantu sang suami memenuhi kebutuhan hidup.

Di Sidoarjo, bantuan yang disalurkan kepada para penerima manfaat berupa bantuan Kemasyarakatan untuk Modal Usaha dari Presiden senilai Rp120 juta dan BLT Rp30 juta untuk 100 KPM, bantuan ATENSI Rp44,5 juta untuk 7 KPM, dan bantuan Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial senilai Rp23,5 juta untuk 6 KPM. Sedangkan bantuan PKH tahap 3 sudah selesai disalurkan kepada 35.475 KPM dengan nilai Rp24,4 Miliar.

Kementerian Sosial terus memberikan bantuan stimulan bagi kelompok-kelompok rentan. Tak hanya membantu melengkapi kebutuhan dasar, bantuan tersebut dimaksudkan agar penerima bantuan dapat berdaya dan keluar dari jerat kemiskinan. (*)

batampos – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam kantong plastik dan ras ransel usai menggeledah rumah mewah Rektor nonaktif Universitas Lampung (Unila) Karomani di Bandarlampung, Rabu (24/8).

Lurah Rajabasa Jaya, Kota Bandarlampung, Sumarno, yang ikut menyaksikan penggeledahan oleh tim penyidik KPK, mengonfirmasi hal itu. “Tadi saya turut menyaksikan. Ada uang tunai dalam plastik dan tas ransel yang diamankan oleh tim penyidik KPK,” kata Sumarno di Bandarlampung, Rabu.

Selain uang tunai, kata Sumarno, tim penyidik KPK juga menyita sejumlah barang, seperti kuitansi, sertifikat, satu unit laptop, dan flash disc milik tersangka Karomani. “Untuk jumlah nominal uangnya, saya tidak tahu berapa yang disita; tapi dalam pecahan lima puluh ribuan dan seratus ribuan yang ada di ruang kerja Pak Karomani di rumah itu,” jelasnya.

Menurut Sumarno, Karomani belum lama menempati rumah mewah di Kelurahan Rajabasa Jaya itu. “Yang bersangkutan baru bulan lalu mengadakan acara syukuran untuk rumahnya,” tambahnya.

Hal serupa juga dikatakan Ketua RT 07 Kelurahan Rajabasa Jaya, Hasurudin, yang turut menyaksikan penggeledahan di rumah mewah milik Karomani tersebut. “Ya, tadi yang saya lihat hampir semua ruangan, baik lantai satu dan dua diperiksa semuanya,” ujar Hasurudin.

Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di rumah mewah milik Karomani, Rabu, sejak pukul 09.30 WIB hingga 17.30 WIB. Usai penggeledahan, tim penyidik membawa sejumlah barang sitaan yang dimasukkan ke dalam beberapa koper. (*)

batampos – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Kabupaten Dompu Arifudin karena menikah siri dengan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) periode 2020-2021.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu Arifuddin selaku ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Dompu sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Alfitra Salam saat membacakan amar putusan perkara Nomor 24-PKE-DKPP/VII/2022 di Jakarta Rabu, (24/8).

Arifudin merupakan teradu dalam perkara Nomor 24-PKE-DKPP/VII/2022, yang diadukan oleh Didik Hermawan Luhulima. Sidang putusan digelar secara tertutup karena berkaitan dengan dugaan perbuatan asusila.

Dalam pertimbangan putusan, DKPP menilai Arifudin telah melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (4) huruf c Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2021, yang mengatur larangan bagi penyelenggara pemilu melakukan pernikahan siri.

Pokok aduan perkara Nomor 24-PKE-DKPP/VII/2022 sendiri memang mendalilkan Arifudin telah melakukan hubungan tidak pantas di luar pernikahan dengan seorang perempuan, yang merupakan anggota PPS di Kabupaten Dompu periode 2020-2021.

Dalam sidang pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup, Kamis (4/8), terungkap Arifudin melakukan pernikahan siri dengan anggota PPS bernama Nurpati pada 5 Februari 2021. Pernikahan siri itu dilakukan saat Arifudin masih berstatus suami sah Sri Hartati.

Arifudin berdalih istri sahnya, Sri Hartati, menderita penyakit stroke yang sulit disembuhkan, sehingga menghalangi untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

Meskipun telah mendapat izin Sri Hartati untuk melakukan poligami, DKPP menilai Arifudin telah mengabaikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Sementara, pasal 4 ayat (1) menyatakan seorang suami akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai tempat tinggalnya.

“Ketentuan tersebut diabaikan oleh teradu melalui tindakan melaksanakan perkawinan kedua secara siri sebelum diterbitkan izin poligami oleh pengadilan agama,” kata anggota Majelis Ida Budhiati.

Arifudin baru mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Dompu pada 26 Januari 2022 atau 11 bulan setelah pernikahan sirinya dengan Nurpati, yang diregister dengan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Dp.

Permohonan poligami Arifudin dikabulkan Pengadilan Agama Kabupaten Dompu pada 4 April 2022. Selanjutnya, Arifudin baru mencatatkan perkawinannya dengan Nurpati ke KUA Kecamatan Kempo pada 18 April 2022.

“Meskipun telah mendapatkan izin menikah lagi dari istri pertama karena mengalami gangguan kesehatan permanen, DKPP menilai teradu sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga harkat martabat perempuan, menghormati, menghargai izin istri, melaksanakan perkawinan kedua setelah mendapat izin pengadilan agama,” ujar Ida Budhiati. (*)

Reporter: JP Group