batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji di depan para jenderal polisi untuk mencopot Kapolda atau kapolres yang terlibat judi konsorsium 303. Janji itu disampaikan saat memberikan arahan melalui video conference.

Selain Kapolres dan Kapolda, pejabat Mabes Polri yang terlibat judi online 303 dan konvensional juga akan dipecat. “Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya, saya copot. Saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot,” tegas Listyo, Kamis (18/8).

Listyo memberikan peringatan kepada para jenderal yang memiliki jabatan penting di Mabes Polri untuk tidak main-main dengan perjudian. Sebab, taruhannya adalah jabatan.

Listyo menegaskan tidak akan segan-segan mencopot jenderal di Mabes Polri yang terbukti membekingi judi online 303 maupun judi konvensional. “Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga,” kaa Listyo seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).

Listyo mengatakan sudah memerintahkan jajarannya untuk menindak perjudian sejak beberapa waktu lalu. Orang nomor satu di Polri itu mengingatkan kembali jajarannya agar memberantas segala jenis perjudian tanpa toleransi.

“Mulai dari beberapa waktu lalu, saya sudah perintahkan yang namanya perjudian, saya ulangi yang namanya perjudian apapun bentuknya apakah itu darat, apakah itu online semua itu harus ditindak,” tegas Listyo.

“Saya ulangi yang namanya perjudian apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus ditindak,” pungkasnya. Listyo mengajak seluruh jajaran Polri untuk memiliki komitmen yang sejalan dan selaras dalam memberantas perjudian. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tingginya subsidi biaya haji terus menuai sorotan. Wakil Ketua MPR dan anggota Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan jika dibiarkan terus, mengancam kesehatan pengelolaan dana haji dalam 10-20 tahun mendatang. Kenaikan biaya haji tidak bisa terelakkan.

’’Kalaupun naik, tentu tidak memberatkan jamaah. Bisa diusahakan cara lain,’’ kata Yandri di komplek Asrama Haji Pondok Gede Jakarta kemarin (18/8). Diantara cara lain yang ditawarkan adalah, pemerintah Indonesia sejak dini melakukan lobi-lobi ke pemerintah Saudi. Sehingga ada sejumlah komponen pelayanan haji yang bisa ditekan biayanya.

Sehingga biaya riil haji ke depannya tidak terlalu tinggi. Politisi PAN itu mengatakan saat ini biaya riil haji sekitar Rp 100 juta. Sedangkan jamaah rata-rata membayar biaya haji Rp 35 jutaan. Sehingga biaya subsidi yang dibayar BPKH mencapai Rp 65 jutaan.

’’Saya pakai istilah subsidi. Subsidi terlalu besar, kalau ini kita teruskan, kesehatan keuangan haji terganggu,’’ katanya.

Dia meminta skema pembiayaan haji dievaluasi secara menyeluruh. Sehingga bisa ditemukan formula yang tepat dan tidak terlalu memberatkan jemaah haji. Tetapi kesehatan atau kesinambungan dana haji BPKH tetap terjaga.

Terkait sejumlah usulan kenaikan biaya haji yang ditanggung jamaah (direct cost), Yandri mengatakan siapapun boleh usul. Termasuk dari MUI, ormas keagamaan Islam, Wakil Presiden, dan pihak-pihak lainnya. Tetapi nanti keputusannya tetap diambil oleh DPR bersama pemerintah. Dia juga mengusulkan ketentuan istitoah atau kemampuan dalam berhaji diterjemahkan kembali. Sehingga walaupun jamaah mendapatkan subsidi biaya haji, berhajinya tetap sah karena memenuhi kriteria istitoah.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merespon singkat soal desakan kenaikan biaya haji itu. Yaqut mengatakan dalam waktu dekat akan membentuk task force. Isinya tim dari Kemenag dan Kementerian Haji-Umrah Arab Saudi. Tim task force ini membahas penyelenggaraan haji secara detail.

’’Kita bicara mulai kuota, fasilitas jemaah, hak dan kewajiban jemaah,’’ katanya. Task force tersebut juga akan membicarakan komponen pembiayaan haji. Yaqut mengatakan dalam pembiayaan haji ada syarat yang menjadi pertimbangan utama. Yaitu syarat istitoah atau kemampuan jemaah secara kesehatan maupun finansial. Dengan adanya subsidi biaya haji yang terlalu besar, jangan sampai berpengaruh terhadap syarat istitoah tersebut.

Kunjungan Yaqut bersama rombongan di Asrama Haji Pondok Gede kemarin dalam rangka penutupan masa operasional haji 2022. Yaqut menilai, haji tahun ini istimewa. Karena bertepatan dengan dua momentum besar, yaitu Haji Akbar dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-77.

”Momen ini sangat membahagiakan, ditambah misi haji 2022 yang terbilang sukses dan menjadi kado kemerdekaan,” katanya.

Karenanya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sejumlah pihak yang sangat berjasa dalam kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini. ”Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas arahan dan petunjuk beliau, sehingga haji bisa berjalan tuntas dan baik,” ujarnya.

Kemudian pada Komisi VIII atas kerja sama yang baik, terlebih ketika Saudi mendadak menaikkan biaya Masya’ir. Saat itu, kata dia, sempat ada kebuntuan terkait biaya tersebut.

Gus Men, panggilan akrabnya, juga menyampaikan apresiasinya pada Menteri Kesehatan yang telah mengirimkan petugas kesehatan yang luar biasa. Sehingga, kesehatan jamaah haji betul-betul terjaga. Selain itu, tahun ini, jumlah jamaah wafat jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Sebagai informasi, pada 2019, jumlah jamaah yang wafat mencapai 473 orang, 2017 sebanyak 658 orang, dan 2018 sebanyak 388 orang.

”Update per saat ini, 90 jemaah wafat dan masih ada delapan jemaah yang dirawat di Arab Saudi,” jelasnya.

Selain itu, dari sisi transportasi, ia pun berterima kasih pada Menteri Perhubungan yang telah mempermudah proses pemberangkatan. Mengingat, sempat ada hambatan di awal proses keberangkatan jemaah embarkasi Surabaya terkait kesiapan bandara. Kemudian pada Menteri Luar Negeri dan Menkumham, yang mana telah membantu layanan fast track untuk paspor dan lainnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya untuk meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dengan tegas Sigit meminta jangan lagi ada pelanggaran.

Pernyataan ini menyusul peristiwa penembakan di Duren Tiga yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo benar-benar mencoreng citra kepolisian.

Arahan tersebut disampaikan Kapolri melalui video conference kepada seluruh jajaran. Mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda Jajaran se-Indonesia, pada Kamis (18/8). “Ini terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan menjadi pertaruhan kita bersama. Ini menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti,” kata Sigit.

Terkait tingkat kepercayaan publik, Sigit menjelaskan sejak Desember 2021 hingga sebelum peristiwa penembakan, beberapa lembaga survei merilis meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Salah satunya, disebabkan oleh Hari Bhayangkara 2022 yang diisi dengan berbagai macam kegiatan positif bersama seluruh lapisan masyarakat.

Namun, setelah peristiwa Duren Tiga, Sigit menyatakan tren positif soal kepercayaan publik terhadap Polri langsung mengalami penurunan. Saat ini ada momentum naiknya kepercayaan publik setelah adanya komitmen pengusutan perkara Irjen Ferdy Sambo diusut tuntas.

Seperti diberitkan, Kapolri membentuk tim khusus, penonaktifan beberapa anggota dari jabatan sebelumnya, mengusut dugaan pelanggaran kode etik, hingga menetapkan tersangka pada kasus penembakan terhadap Brigadir J itu.

Di hadapan jajaran, Sigit memastikan Polri akan terus mengusut tuntas kasus itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal itu juga sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Masih ada beberapa kegiatan yang saat ini sedang kita laksanakan terkait dengan kasus tersebut. Ini adalah pertaruhan institusi Polri, pertaruhan marwah kita. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya, jadi itu yang menjadi pegangan kita,” tegas Sigit.

Oleh karena itu, Sigit memaparkan tim khusus akan terus bekerja maksimal sehingga bisa menentukan siapa pihak-pihak yang melanggar pidana. Termasuk, yang menghalangi penyidikan atau Obstruction of Justice dan mana yang melanggar kode etik dalam kasus itu.

“Harapannya adalah proses yang sudah dilakukan, segera kita sampaikan ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal. Masyarakat ikut mengawasi, teman-teman di Komnas HAM, Kompolnas, hingg mitra kerja kita yang ada di DPR juga ikut mengawasi. Ini semua menjadi pertaruhan kita. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga dan kita perjuangkan bersama ke depan,” papar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri itu juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bhayangkara. Pelanggaran akan sangat berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

Sigit meminta kepada seluruh personel Polri harus mendengar dan menyerap aspirasi ataupun keluhan atas laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Sejak jauh hari, Sigit pun telah menegaskan kepada semua jajaran untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.

“Mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar (pungli), Ilegal Minning, penyalahgunaan BBM dan LPG, sikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat,” tutur Sigit.

Kapolri Sigit juga menegaskan dia tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan yang bermain-main atau terlibat dengan kejahatan. “Saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus ditindak. Saya tidak peduli kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot! Demikian juga di Mabes, tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga,” terang Sigit.

Selain itu, Sigit pun meminta kepada seluruh jajaran untuk memiliki komitmen yang sejalan dan selaras terkait dengan hal tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan guna menjaga marwah institusi Polri untuk menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik kedepannya.

“Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan, yang tidak sanggup angkat tangan. Kalau tidak ada berarti kalian semua, rekan-rekan semua, masih cinta institusi dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin,” tutup Sigit.  (*)

Reporter: JP Group

batampos – Di tengah himpitan gejolak The Perfect Storm yang berpotensi memicu stagflasi dan krisis di berbagai lini, perekonomian nasional tetap mampu bergerak maju serta menunjukkan stabilitas dan resiliensi dalam merespons berbagai tantangan global tersebut. Penguatan ekonomi ditunjukkan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi Q2-2022 sebesar 5,44 persen dan didukung oleh inflasi yang relatif terkendali per Juli 2022 mencapai 4,94 persen.

Terkait dengan sektor aliran modal, IHSG terus mengalami tren positif secara year-to-date hingga 12 Agustus 2022 yang bertumbuh sebesar 8,32 persen atau berada pada level 7.129. Sepanjang bulan Agustus, Indonesia masih mengalami capital inflow positif sebesar USD 866.1 juta sehingga menunjukkan bahwa prospek pemulihan ekonomi nasional turut memberikan optimisme tersendiri bagi investor asing.

“Berbagai leading indicator telah menunjukkan bahwa pemulihan akan berlanjut dengan outlook positif, namun kita tidak boleh lengah dan mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi dan pelanggaran dalam tata kelola perusahaan seringkali meningkat pada saat krisis,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force, Kamis (18/8).

Adapun risiko berupa suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dipicu oleh beberapa faktor seperti iklim keuangan yang bergejolak, beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi. Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya.

“Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai bagian dari Open Government Partnership, Pemerintah terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.

Melalui Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, Pemerintah juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.

Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun sektor swasta.

Terakhir, sejalan dengan Paris Agreement, Indonesia juga akan meningkatkan transparansi berbagai upaya dalam menangani dampak perubahan iklim sebagai bentuk komitmen untuk mengadvokasi ekonomi hijau dan mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.

“Pertemuan ini sangat penting, karena di tengah ketidakpastian B20 mengangkat isu compliance yang sangat diperlukan terutama untuk menjaga bussiness sustainability sekaligus di situasi seperti ini target climate change juga harus didorong karena salah satu agenda yang ditargetkan Indonesia adalah energy transition yang adil dan affordable, sedangkan dalam digitalisasi adalah transfer data yang bisa dipercaya,” tutup Menko Airlangga dalam sesi doorstop. (dft/fsr)