batampos – Pengurus Wilayah Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Provinsi Kepri dan Batam menggelar Temu Dialog dan Workshop, Senin (22/8) di Aula Asrama Haji Batam yang dihadiri 350 Guru Raudhatul Athfal (RA) se Kota Batam.

Turut hadir Kepala Kemenag Batam Zulkarnain Umar dan jajaran Pengurus PW IGRA Kepri dan Batam.

Dalam dialog bersama Guru Guru RA, Anggota Komisi IV DPRD Kepri Sirajudin Nur, menyampaikan pentingnya memperkuat peran dan tanggung jawab Guru Guru RA bagi membentuk karakter anak anak didik yang ideal, yang unggul secara akademik dan budi pekerti.

“Peran Guru RA sangat strategis dan penting dalam membina dan membimbing anak anak kita di usia dini untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan kecerdasan emosional yang baik, berbudi pekerti luhur dan cinta kepada agama dan tanah air,” terangnya.

Sirajudin Nur juga mengingatkan pentingnya memahami tujuan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni guna mengembangkan generasi Indonesia yang berakhlak mulia, berpengetahuan, terampil dan memiliki tanggung jawab sosial dan kebangsaan sesuai amanat Undang-Undang Sisdiknas.

Karena itu kapasitas Guru Guru RA harus terus ditingkatkan sumberdayanya melalui program pelatihan dan workshop yang diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan.

“Penting difahami bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan generasi indonesia yang berakhlak mulia, cerdas dan bertanggungjawab. Maka penguatan pendidikan karakter harus menjadi fokus dalam proses pembelajaran,” jelasnya.

Sirajudin Nur berharap Pemerintah Daerah mengambil peran strategis melalui dukungan pengembangan SDM Guru guna mendukung keberlanjutan dan kualitas pendidikan islam tingkat usia dini khususnya di Kepulauan Riau.

“Kita harapkan Pemda ikut berkontribusi bagi pengembangan pendidikan anak usia dini. Walaupun Lembaga Pendidikan RA ini berada dibawah Kementerian Agama, namun Pemda dibenarkan untuk ikut mendukung melalui progam Hibah Daerah, baik dukungan sarana prasarana maupun dukungan peningkatan kapasitas SDM Guru,” harapnya. (*)

Reporter: Jamil

batampos – Sejumlah warga Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara mengadukan mantan kadesnya, inisial CB ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan di jalan raya Km 16 Toapaya, Senin (22/8).

Perwakilan masyarakat Desa Lancang Kuning, Sugito alias Bejo mengatakan, laporan yang diadukan masyarakat ke pihak Kejari Bintan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2016 hingga 2022 yakni program pengembangbiakkan dan pengemukan sapi, pengadaan bibit kelapa genjah serta madu kelulut.

Masalahnya, kata dia, masyarakat Desa Lancang Kuning tidak pernah melihat wujud dari program-program tersebut.

Salah satunya program pengembangbiakkan dan pengemukan sapi. Dia mengatakan, masyarakat sudah mengecek lokasi kandang yang dititipkan sapi di daerah Toapaya, Bintan.

BACA JUGA: Datangi Kantor Desa Lancang Kuning, Warga Pertanyakan Kejelasan Bantuan Sapi, Kelulut dan Kelapa

“Pas dicek kandangnya, tidak ada satu pun sapi,” katanya.

Menurutnya, jika sapi tersebut benar dipelihara maka sekarang sudah  berkembangbiak.

Sugito juga mengatakan, sebelumnya mantan kades pernah tersandung masalah dugaan penyelewengan dana desa yang ditangani di Kejari Bintan.

Pada saat itu, katanya, mantan kades telah mengembalikan uang kerugian negara. Namun, dia berharap, pihak Kejari menangani kasus ini karena mantan kades kembali melakukan dugaan penyalahgunaan anggaran.

Kajari Bintan, I Wayan Riana ketika dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya laporan warga Desa Lancang Kunung mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran desa.

Laporan tersebut, kata I Wayan, masih ditelaah di seksi pidana khusus Kejari Bintan. (*)

Reporter: Slamet

batampos- Puluhan nelayan Bintan mendatangi kantor DPRD Bintan di Bintan Buyu, Senin (22/8). Kedatangan mereka untuk menyampaikan penolakan kapal cantrang dan trawl yang beroperasi di perairan Bintan.

Awalnya mereka melakukan orasi di depan kantor DPRD Bintan. Tidak lama, Wakil Ketua I DPRD Bintan, Fiven Sumanti dan Ketua Komisi I DPRD Bintan, Hasriawady menemui nelayan.

Kemudian, perwakilan kelompok nelayan diterima untuk melakukan audisi dengan Komisi II DPRD Bintan yang diketuai Zulfaefi.

Perwakilan nelayan, Dato Musaffa Abbas menyampaikan, kedatangan mereka ingin menyampaikan penolakan kapal cantrang dan trawl di perairan Bintan karena dinilai merugikan nelayan tradisional.

“Kita menolak tegas kapal cantrang dan trawl yang beroperasi di perairan Bintan,” kata Musaffa Abbas.

BACA JUGA: 90 Nelayan Tanjungpinang Dilatih Membuat Bubu dan Pengikat Jaring Gillnet

Perwakilan lainnya, Ewin pun menyampaikan penolakan tegas terhadap penggunaan cantrang dan trawl karena menindas nelayan tradisional yang hanya menggunakan jaring, bubu dan alat tangkap tradisional lainnya.

“Nelayan kita terjejas dengan kapal cantrang dan trawl,” katanya.

Nelayan Bintan Pesisir, Nurdin mengatakan, dirinya sangat mengharapkan aturan pemerintah pusat mengenai penggunaan cantrang dan trawl dapat dihapus. Karena sudah menyusahkan nelayan tradisional yang hanya menggunakan alat tangkap tradisional.

“Penghasilan kami turun jauh,” katanya.

Dikatakannya juga, alat tangkap ikan seperti bubu yang ditaruhnya di laut banyak yang hilang dan rusak setelah terkena kapal cantrang dan trawl.

“1 bubu saja modalnya sudah Rp 600 ribu,” katanya.

Nurdin yang biasa mencari ikan di perairan Tambelan, Bintan ini mengibaratkan cantrang dan trawl seperti penghapus papan tulis.

“Kalau sudah kapal cantrang dan trawl yang lewat, tidak ada tersisa,” katanya.

Dia berharap, keluhannya didengar anggota dewan sehingga masalah ini bisa diteruskan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Seorang ibu rumah tangga yang anaknya bekerja sebagai nelayan, Marjanah ikut dalam audiensi itu.

Perempuan yang memperkenalkan diri sebagai Mak Jan ini sempat menangis tersedu mengungkapkan masalah ekonomi yang dihadapi keluarganya.

Dia mengatakan, anaknya kesulitan membayar uang sekolah cucunya karena hasil dari melaut tidak lagi menjanjikan akibat adanya kapal-kapal cantrang dan trawl.

Bahkan, katanya, cucu yang dirawatnya tersebut sampai malu bersekolah lantaran belum membayar uang sekolah.

“Saya titipkan masa depan anak dan cucu saya, saya harap dari tanggapan yang baik dari masalah ini,” kata Mak Jan.

Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, Sarvidin Alosko mengatakan, kewenangan pengawasan kelautan bukan lagi di pemerintah kabupaten/kota.

Dijelaskannya, kapal 5 GT hingga 30 GT berada di bawah pengawasan pemerintah provinsi sedangkan kapal di atas 30 GT di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Kemudian, lanjutnya, pengoperasian kapal trawl memang dilarang karena merusak hamparan dasar laut. Sementara, terkait wilayah tangkap dan alat tangkap, katanya, telah diatur oleh Kementerian Kelautan.

“Tidak boleh melaut di luar wilayah tangkap perikanan yang diizinkan,” katanya.

Wakil Ketua I DPRD Bintan, Fiven Sumanti mengatakan, pihaknya telah menampung aspirasi dan keluh kesah nelayan terkait penolakan kapal cantrang dan trawl yang beroperasi di perairan Bintan.

Fiven mengatakan, kondisi sekarang nelayan yang pergi ke laut bukan kembali membawa uang tetapi utang yang bertambah.

Mirisnya lagi, kata Fiven, masalah kapal cantrang dan trawl menyebabkan nelayan Bintan tidak mampu menafkahi keluarga dan membiayai anaknya sekolah.

Dari keluh kesah yang diterimanya, Fiven mengatakan, keberadaan kapal cantrang dan trawl jelas sangat menganggu nelayan tradisional.

“Ini menjadi keprihatinan kita bersama, kami akan memperjuangkan nasib nelayan yang tidak menginginkan kapal cantrang dan trawl di perairan Bintan, apalagi kerusakannya sangat jelas,” kata Fiven.

Terkait masalah ini, Fiven mengatakan, akan mendorong pemerintah provinsi yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten untuk memperjuangkan nasib nelayan tradisional yang ada di Bintan.

“Masalah ini bukan hanya di kabupaten Bintan saja, tapi kabupaten kota lain di Kepri juga berdampak. Karena itu, kami berharap masalah ini dapat diteruskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan agar PP Nomor 18 tahun 2021 ditinjau kembali,” katanya.

batampos – Siswa Tunas Bangsa dan mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala (PBC) maupun Sahid Bintan Tourism Institute (SBTI) menerima edukasi mengenai upaya pencegahan penyakit yang disebabkan penularan dari nyamuk.

Kegiatan yang digelar selama seminggu berturut-turut mulai Jumat (19/8) ini untuk memperingati hari nyamuk sedunia, 20 Agustus  2022.

Kepala Departemen Health, Safety and Environmental  (HSE) PT. BRC, Ray Manaek mengatakan, kegiatan ini digelar untuk siswa TK, SD hingga SMA, dan mahasiswa Diploma I dan Politeknik.

BACA JUGA: Wisatawan Berburu Kuliner dan Hasil Produk UMKM di Kampung Peranakan, Lagoi Bay, Bintan

“Moto dari kegiatan ini adalah kontribusi kecilmu, berdampak besar bagi  lingkungan,” kata Ray.

Menurut Ray, membangun kesadaran sejak usia dini dengan memberikan ilmu pengetahuan yang benar dalam upaya pencegahan penyakit yang disebabkan penularan dari nyamuk sangat penting.

Karena banyak penyakit yang disebabkan penularan dari nyamuk seperti malaria, demam berdarah,  filariasis dan penyakit dari nyamuk lainnya.

Dikatakannya, sebenarnya banyak kegiatan bersifat edukasi mengenai lingkungan yang diberikan ke sekolah di bawah Yayasan Bintan Resorts yang berada dalam kawasan wisata Lagoi.

Pihaknya juga telah melakukan berbagai program pencegahan penyakit tular vektor di kawasan wisata Lagoi seperti perawatan sistem drainase untuk mencegah genangan air yang  berpotensi menjadi tempat  perkembangbiakan nyamuk, inspeksi rutin oleh tim jumantik, pembuatan dan penggunaan Ovitrap (perangkap tempat bertelur nyamuk), termasuk pengawasan kondisi kesehatan karyawan yang dikakukan departemen HSE bekerjasama  dengan Dinas Kesehatan Bintan.

Dalam kegiatan ini, siswa juga diberikan pelatihan tentang pemanfaatan  kembali botol plastik bekas menjadi barang yang sangat berdaya guna, untuk mengeliminasi telur nyamuk dengan metode  ovitrap.

“Jadi dari usia anak-anak  sudah dibekali ilmu tentang bahaya penyakit  tular vektor dan tindakan pencegahannya,” katanya.

Ray mengharapkan, kegiatan ini mampu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian untuk mengetahui cara mencegah penyakit yang benar serta mampu menciptakan budaya yang kuat dalam hal kesehatan lingkungan. (*)

Reporter: Slamet