batampos – Sekitar 20 kelompok LGBTQ Singapura menyambut bahagia kebijakan Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang menghapus pasal 377A tentang kriminalisasi gay.
Menurut mereka, selama bertahun-tahun mereka menentang pasal tersebut dan membawanya ke pengadilan, tapi tak berhasil. “Kami lega. Undang-undang itu akhirnya dihapus. Ini kemenangan yang sangat sulit diperoleh, kemenangan atas cinta, kemenangan bagi kemanusiaan,” ujar mereka seperti dikutip dari The Guardian, Senin (22/8/2022).
Meski mereka berbahagia, namun tak serta merta mereka puas. “Ternyata perubahan konstitusi itu dibuat karena PM Lee mencegah tantangan hukum di masa depan terhadap pernikahan yang ada. Kami kecewa,” ungkap mereka lagi.
Menurutnya, bagi setiap orang yang pernah mengalami bentuk-bentuk bullying, penolakan, dan pelecehan yang dimungkinkan oleh undang-undang ini. ” Pencabutan ini akhirnya memungkinkan kami untuk sembuh,” tanggapnya.
PM Lee lewat pidato nasionalnya menyebutkan, menghapus UU pasal 377A tentang kriminalisasi kelompok gay. Meski kehidupan LGBTQ+ sudah diperbolehkan, tapi dia menegaskan, tidak boleh ada pernikahan sesama jenis di Singapura. “Singapura hanya mengakui pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan,” tegasnya. (*)
Perayaan HUT RI ke-77 di Pusat Rehabilitasi Sosial Non-Panti Teluk Pandan atau yang biasa dikenal dengan Kawasan Sintai di Tanjunguncang, Batuaji. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Perayaan HUT RI ke-77 di Pusat Rehabilitasi Sosial Non-Panti Teluk Pandan atau yang biasa dikenal dengan Kawasan Sintai di Tanjunguncang, Batuaji, berlangsung meriah, Minggu (22/8/2022).
Para pengurus mengelar berbagai perlombaan. Salah satu penghuni panti Teluk Pandan, Minta, mengatakan, dirinya sangat senang dapat mengikuti perlombaan pada setiap momen HUT RI.
“Tadi saya ikut lomba joget terong dan balap karung. Tadi saya juara dua lomba balap karung,” ujarnya.
Meski baru setahun berada di Teluk Pandan, Minta, mengaku sudah sangat akrab dengan rekan-rekannya.
“Saya asli Subang. Di sini saya kerja di salah satu bar,” tuturnya.
Pada hari yang sama Dinas Sosial Kota Batam mengukuhkan pengurus baru Pusat Rehabilitasi Sosial Non-Panti Teluk Pandan. Ketua terpilih yang baru adalah Heri G Manimalai.
Pada pengukuhan tersebut juga dilaksanakan pemotongan nasi tumpeng oleh ketua terpilih, Heri.
Ketua Bina Sosial, Heri, berharap ke depannya bisa meramaikan dan menghidupkan lagi kawasan tersebut. Tapi dengan bantuan pemerintah yaitu Dinas Sosial.
“Sejak Covid, tempat usaha di lokasi ini banyak yang tutup. Dari 32 bar sekarang ini sisa hanya 12 bar,” jelasnya.
Saat ini kata dia, jumlah pekerja di lokasi tersebut sekitar 100-an orang lebih.
Pada pengukuhan pengurus baru dihadiri Sekretaris Dinas Sosial, Leo Putra, anggota DPRD Kota Batam, Arlon Veristo, Camat Batuaji, Ridwan Afandi, Lurah Tanjunguncang, Tengku Akbar, Ketua FKTW, Nacheng dan RT RW se-Tanjunguncang.
batampos – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait praktik ilegal yang terjadi di dalam tubuh Polri. Dukungan ini usai Kapolri berjanji akan mencopot petinggi Polri yang terbukti terlibat dalam tindakan penyakit masyarakat.
“DPR RI mendukung upaya tegas yang dilakukan Kapolri terkait praktik-praktik ilegal, termasuk bila terjadi di tubuh Polri sendiri,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (22/8).
Ketegasan ini, jelas Puan, diterapkan ketika muncul isu Konsorsium 303 yang diduga terlibat berbagai bisnis ilegal, salah satunya perjudian. Konsorsium ini disebut dipimpin oleh petinggi Polri.
“Kami juga mengapresiasi Polri melalui Bareskrim yang langsung mendalami informasi terkait dugaan adanya petinggi Polri yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan, baik itu judi online hingga peredaran narkoba,” terang politisi PDI-Perjuangan itu.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Kapolri menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat polisi apabila terlibat dengan tindak pidana ilegal, mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, pungutan liar (pungli), illegal minning, penyalahgunaan BBM dan LPG, sikap arogan, hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat.
Menurut Puan, ketegasan Kapolri dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri bertugas di antaranya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi apabila pengayom masyarakat justru memberikan ruang yang merugikan rakyat, sudah sewajarnya mendapat hukuman berat,” sambung mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayan (PMK) ini.
Puan memastikan, DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri. Puan pun menyebut DPR akan ikut mengawal isu terkait Konsorsium 303 karena telah menyita perhatian besar masyarakat.
“Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kami mendorong Polri untuk bekerja secara profesional,” tegasnya.
Puan juga menuntut Polri untuk transparan dalam setiap pengusutan kasus. Ia mengingatkan Polri terus meningkatkan perlindungan kepada warga negara.
“Kita tidak ingin kepercayaan masyarakat kepada Polri menurun. Pastikan Polri bekerja untuk memberikan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada rakyat,” pungkas Puan. (*)
batampos – Tindakan pencegahan cacar monyet sama dengan Covid-19, salah satunya rajin mencuci tangan. Pakar kesehatan University of California, Irvine, Andrew Noymer, PhD menyarankan hal ini.
Menurut Noymer seperti dikutip dari Health melalui ANTARA, Minggu, mendisinfeksi benda-benda yang disentuh seperti meja dan membersihkan toilet juga sebaiknya dilakukan.
Kasus belum lama ini menunjukkan lesi bisa muncul di sekitar daerah dubur dan genital, jadi kamar kecil mungkin memerlukan sanitasi ekstra.
Penggunaan masker termasuk prosedur operasi standar bagi para profesional medis, tetapi mungkin tidak diperlukan di lingkungan komunitas. Namun, bagi mereka yang hidup dengan pasien cacar monyet saran itu berubah.
Paparan kontak dekat yang berkepanjangan meningkatkan kemungkinan penularan pernapasan, orang-orang harus menggunakan masker yakni N95 atau masker bedah serta membatasi kontak kulit-ke-kulit dengan orang yang terinfeksi.
Cacar monyet menyebar dengan beberapa cara berbeda, tetapi paling mudah ditularkan melalui kontak kulit ke kulit.
“Banyak dari kasus ini menyebar melalui hubungan intim, tapi itu hanya karena pertemuan intim melibatkan kontak kulit, bukan karena sesuatu yang eksklusif seksual,” kata Noymer.
Meskipun kontak langsung menjadi cara paling umum penyebaran cacar monyet, tetapi itu bukan satu-satunya cara. Noymer mengatakan, lesi cacar monyet dapat terbentuk di saluran pernapasan sebelum muncul di bagian tubuh lainnya.
Ketika lesi tersebut merembes, ada potensi penularan melalui droplet, terutama pada kontak yang sangat dekat.
Pakar penyakit menular di Memorial Hermann Hospital di Houston, Texas, Luis Ostrovsky, MD, mengatakan, meskipun tetesan tersebut dapat menyebarkan cacar monyet, vektor infeksinya dibatasi oleh ukuran dan beratnya. Tetesannya jauh lebih besar daripada partikel aerosol, sehingga terbatas bergerak, karena gravitasi.
“Tetesan menurut ukurannya cenderung bergerak tidak lebih dari enam kaki (atau 1,8 meter) karena gravitasi,” kata dia.
Menurut CDC, cacar monyet juga dapat menyebar melalui benda-benda yang terkena lesi atau cairan tubuh pasien seperti pakaian dan seprai. Wanita hamil juga dapat menularkan virus ke janinnya melalui plasenta. (*)
Ilustrasi: Kebocoran data menimpa dua perusahaan BUMN Indonesia dalam waktu berdekatan, PLN dan IndiHome. (TitanFile)
batampos – Hanya sehari berselang setelah 17 juta data PLN dilaporkan bocor, kini sebanyak 26 juta data IndiHome juga demikian, berceceran di jagat maya. Adapun data yang berserakan berisi riwayat browsing pelanggan IndiHome yang mana data tersebut menampilkan nama dan NIK pelanggan.
Informasi ini diungkap oleh Pengamat Keamanan Siber, Teguh Aprianto, melalui thread di Twitter, Minggu (21/8) kemarin. Dirinya mengungkap saat ini ada 26 juta browsing history yang dicuri dan dibagikan gratis di forum hacker, beserta dengan nama dan NIK pelanggan.
“Tahun 2020 kemarin kita berhasil menekan @IndiHome untuk mematikan tracker milik mereka yang selama ini digunakan untuk mencuri browsing history milik pelanggan. Sekarang 26 juta browsing history yang dicuri itu bocor dan dibagikan gratis. Ternyata berikut dengan nama dan NIK,” tulis Teguh via akun Twitter @secgron.
Melalui utas tersebut, dirinya menilai hal ini bisa mempermalukan seseorang jika browsing history-nya diketahui orang yang tak bertanggung jawab.
“Jika kebetulan ada pelanggan yang ketahuan sedang buka film dewasa, lalu browsing history-nya dicuri serta diidentifikasi nama, jenis kelamin dan juga NIK miliknya dari data pelanggan, ini bisa digunakan untuk mempermalukan seseorang,” ungkap Teguh.
Sebelumnya, pada September 2020 lalu, dalam utasnya di Twitter, Teguh membeberkan kalau IndiHome diam-diam mengambil data browsing history pelanggan IndiHome.
“Berdasarkan website tracker milik mereka, website tersebut sudah mendapatkan hits sebanyak 26,681,371,055 (26,6 Miliar). Tidak diketahui berapa banyak data yang sudah mereka dapatkan,” bebernya kala itu.
Tanggapan Telkom
Menanggapi hal tersebut, VP corporate Communication Telkom Pujo Pramono menjelaskan, terkait kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome, dirinya tengah melakukan koordinasi internal untuk mengecek dan memastikan validitas data dimaksud.
“Namun dapat dipastikan bahwa Telkom berkomitmen menjamin keamanan data pelanggan dengan sistem kemanan siber yang terintegrasi dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama. Telkom tidak pernah mengambil keuntungan komersial apalagi memperjualbelikan data pribadi pelanggan,” terangnya melalui keterangannya.
Dia menambahkan, sebagai perusahaan terbuka yang dual listing, Telkom mematuhi etika bisnis, compliance dan tata kelola perusahaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. “Kami akan terus berupaya meningkatkan pengamanan data pelanggan demi meningkatkan kenyamanan pelanggan,” tandas Pujo. (*)
Ilustrasi anak menonton konten tayangan televisi. Singapura mengawasi konten media secara ketat usai penghapusan pasal 377A yang mengakui kegiatan LGBTQ. F pixabay via cna
batampos – Kementerian Komunikasi dan Informasi (MCI) Singapura menyebutkan konten-konten LGBTQ akan diawasi secara ketat, pasca-pemerintah mencabut pasal 377A sebagai upaya berakhirnya kriminalisasi gay di negara itu.
“Pencabutan pasal 377A itu, kami menggaransi batas usia untuk konten-konten seperti itu. Kami tegaskan lagi, posisi pemerintah, pencabutan itu tak serta-merta kita mengubah warna masyarakat kita. Posisi ini juga berlaku bagi kami dalam menentukan konten media,” ujar Juru Bicara MCI seperti dilansir dari Channel News Asia, Senin (22/8/2022).
MCI dan Infocomm Media Development Authority (IMDA) mengatur konten media untuk melindungi para audiens yang lebih muda dari konten yang tidak sesuai dengan usia. Pada saat yang sama, memungkinkan audiens dewasa membuat pilihan berdasarkan informasi tentang beragam konten.
” Konten media dengan jangkauan dan dampak yang lebih tinggi dikenakan persyaratan yang lebih ketat. Untuk memahami pandangan masyarakat, IMDA secara teratur berkonsultasi dengan komite penasihat yang terdiri dari semua lapisan masyarakat dalam menentukan judul tertentu serta pedoman dan peraturan konten,” kata MCI.
Pengumuman lewat pidato nasional ini, membuat MCI dan IMDA harus mampu menyaring pendekatan regulasi konten. “Penentuan regulasi konten, kami harus peka terhadap norma dan nilai masyarakat. Kami akan terus mengambil referensi dari norma-norma yang berlaku. Konten media LGBT akan terus menjamin peringkat usia dewasa saja,” tegasnya.
Di bawah kode konten IMDA untuk televisi, misalnya, disebutkan bahwa penyedia layanan harus mengingat pentingnya keluarga sebagai unit dasar masyarakat, dan bahwa institusi perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus dihormati. (*)
batampos-Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022 dipastikan molor dari jadwal. Pasalnya terbentur dengan reses Anggota DPRD Provinsi Kepri. Pada sisi lainnya, Pemprov Kepri belum melengkapi dokumen yang diminta oleh Badan Anggaran (Banggar).
Jumaga Nadeak
“Untuk sementara pembahasan APBD P TA 2022 ditunda sampai selesai reses. Masa reses berlangsung sejak 22 Agustus 2022 sampai 4 September 2022 nanti,” ujar Anggota Banggar DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, Minggu (21/8) di Tanjungpinang.
Ketua Komisi II DPRD Kepri tersebut menjelaskan, pihaknya sampai sejauh ini belum mendapatkan penjelasan detail. Baik itu mengenai rasionaliasi kegiatan maupun efesiensi anggaran. Mengenai adanya klaim Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang menyatakan APBD P TA 2022 hanya mengalami defisit Rp2 miliar akan didalami oleh Banggar.
“Kita akan kejar mengenai kondisi detail anggaran daerah. Karena dari informasi BPKAD, masih ada kekurangan pendapatan sebesar Rp23 miliar,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak mendesak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk melengkapi dokumen pendukung Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2022. Badan Anggaran (Banggar) memberikan deadline, Kamis (18/8) nanti.
“Rancangan KUA PPAS terkait APBD P TA 2022 masih belum didukung dengan dokumen yang lengkap. Makanya Banggar menunggu sampai Kamis (18/8),” ujar Jumaga Nadeak usai sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (15/8) lalu.
Ketua Banggar DPRD Provinsi Kepri tersebut menegaskan, setelah dokumen lengkap, pembahasan akan dilanjutkan dengan nota keuangan. Setelah itu laksanakan pembahasan terhadap Rancangan APBD Perubahan TA 2022.
“Kami berharap pembahasan sesuai dengan jadwal, makanya kita minta dokumen yang belum lengkap, segera diserahkan kepada Banggar,” tegas Jumaga Nadeak
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menegaskan adanya defisit anggaran pada APBD P nanti sebesar Rp2 miliar. Jumlah tersebut didapat setelah adanya efesiensi anggaran dan rasionaliasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD TA 2022 ini.
“Jika kita tidak melakukan kebijakan ini, maka defisit akan semakin besar. Kondisi ini akan menyebabkan terjadi tunda bayar pada APBD TA 2023 mendatang, ini sedang kita hindari,” ujar Gubernur Ansar.
Dalam Rancangan KUA PPAS APBD P TA 2022 yang disampaikan Gubernur, Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp3,828 triliun merupakan perumusan empat prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD. (*)
Fabio Quartararo menolak format baru sprint race yang diberlakukan di MotoGP mulai musim depan. (GABRIEL BOUYS / AFP)
batampos – Format balapan MotoGP untuk musim depan mengalami perombakan besar.
Meski mendapatkan kritik dan penolakan dari bintang top kelas premium, MotoGP bergeming untuk tetap memberlakukan sprint race pada Sabtu.
Promotor MotoGP, Dorna bersama FIM (Federasi Motorsport Internasional), dan IRTA (Asosiasi Tim Balap Internasional) kemarin (20/8) secara resmi mengumumkan MotoGP bakal mengubah format balapan.
Sprint race akan diadakan di setiap akhir pekan balapan, tanpa terkecuali. Format itu mengadopsi balapan WSBK yang menggelar dua balapan pada Sabtu dan Minggu. Atau Formula 1, meski tidak di setiap balapan ada sprint race.
Sesi sprint race bakal berlangsung pada Sabtu sore. Format balapannya adalah setengah dari balapan utama. Poin yang didapatkan para pembalap juga setengahnya.
Alias 12 untuk pemenang. Lalu, yang terakhir mendapat poin adalah rider finis di posisi ke-9 dengan 1 poin.
Sprint race akan menjadi aksi terakhir pembalap pada Sabtu di setiap pekan balapan.
Masuknya agenda baru itu membuat durasi sesi latihan bebas pertama (FP1) dan kedua (FP2) pada Jumat yang saat ini masing-masing berlangsung 45 menit bertambah.
Namun, durasi FP3 yang dilaksanakan pada Sabtu pagi berkurang dari 45 menit menjadi 30 menit.
Hasil kombinasi FP1 dan FP2 nanti juga menjadi akses pembalap untuk langsung melaju ke kualifikasi kedua (Q2).
Sementara itu, FP4 yang biasa berlangsung pada Sabtu sore dihilangkan untuk memberi ruang dilaksanakannya sprint race.
CEO Dorna Carmelo Ezpeleta menyebut perubahan format itu adalah usaha MotoGP meningkatkan keseruan di setiap akhir pekan balapan.
Dia menambahkan, format baru tersebut mulai direncanakan pada jeda musim panas lalu dan sudah didiskusikan dengan seluruh tim dan pembalap.
’’Kami mencoba untuk meningkatkan kualitas balapan ini dari segala sisi,’’ ucap Ezpeleta dilansir Crash.
Jorge Viegas, presiden FIM, menyebut format baru itu diharapkan bisa membuat MotoGP mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat luas.
Pandemi Covid-19 yang sempat menyerang seluruh dunia disebut sempat membuat perhatian pada pergelaran balapan kelas premium itu berkurang drastis.
’’Kami butuh lebih banyak exposure. Lebih banyak penggemar. Karena itu, kami perlu membuat tontonan yang lebih menarik,’’ ucap Viegas kepada Crash.
Meski demikian, para pembalap menanggapi beragam keputusan tersebut. Juara bertahan MotoGP Fabio Quartararo terang-terangan menolak.
’’Itu keputusan yang bodoh. Balapan adalah pada hari Minggu,’’ ucap pembalap Prancis tersebut dilansir Motorsport. Menurut dia, pihak MotoGP tidak mengajak bicara pembalap soal itu.
Aleix Espargaro (Aprilia) juga menyatakan pendapat serupa. Dia menyebut dua race dalam sepekan seperti di WSBK tidak cocok dengan MotoGP.
”Kita memang melihatnya di WSBK. Tapi MotoGP bukanlah WSBK,” tandasnya.
Pendapat berbeda disampaikan rekan senegara Quartararo, Johann Zarco. Pembalap Pramac Ducati itu merasa sprint race akan membuat MotoGP jadi lebih menarik.
’’Kita sudah melihat keseruannya di superbike. Jadi, kenapa tidak melakukannya di MotoGP. Ini akan jadi tantangan yang menarik,’’ ucap Zarco. (*)
Ribuan permohonan cerai dari pasangan suami istri ditangani pengadilan agama dan pengadilan negeri Batam. Masalah ekonomi dan perselingkuhan pemicu utama.
Reporter: RENGGA YULIANDRA, YASHINTA
RA termenung di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Batam, Jumat (12/8). Ibu muda berusia 28 tahun itu sedang menunggu sidang gugatan cerai yang ia ajukan terhadap suaminya.
Siang itu ia ditemani ibu kandungnya. Kehadiran sang ibu jadi penguat batin bagi RA. Perlakuan kasar suaminya selama mengarungi bahtera rumah tangga menorehkan trauma di jiwa RA. Tak hanya makian, ia juga mengaku kerap dipukuli oleh suami.
“Trauma saya. Pemukulan demi pemukulan itu masih membekas sampai sekarang,” ujar RA.
Ia tak menyangka pria yang dinikahi itu ringan tangan. Karena masalah kecil saja sang suami tak segan-segan memukul yang membuat sekujur tubuh RA mengalami lebam.
“Saya kan manusia bukan binatang. Pokoknya sudah tak kuat lagi. Siapa juga orang yang mau hidup dengan dia,” ujar RA.
Siti, ibu RA, menambahkan, kekerasan fisik yang dialami anaknya sudah mulai dirasakan sejak awal menikah pada 2020 lalu. RA, anak pertamanya, sempat pulang ke rumah orang tuanya karena mengalami kekerasan oleh suaminya. Namun setelah dimediasi keluarga, suami RA berjanji tak akan main tangan lagi.
“Saya tidak menyangka juga. Padahal saat sebelum menikah suaminya sangat baik. Kalau sekarang gak terimalah, daripada anak saya mati sama dia, mending cerai saja,” kata Siti.
Cerai gugat lain juga diajukan Indah, bukan nama sebenarnya. Ia meminta cerai dari suaminya, Anton, dikarenakan masalah ekonomi. Perempuan 35 tahun itu mengaku sudah hampir empat bulan tidak diberi nafkah. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia harus bekerja serabutan.
“Gak tahanlah kalau biaya hidup nyari sendiri, buat apa punya suami. Apalagi suami yang tidak bertanggungjawab seperti dia,” ujarnya.
Indah mengaku Anton bukanlah suami pertamanya. Sebelumnya ia sudah pernah menikah, namun berpisah karena suami pertamanya meninggal dunia. Dua tahun menjanda, Indah menikah lagi dengan Anton, berharap jadi yang terakhir, namun nyatanya ia harus menjanda lagi.
“Buat apa punya suami, tapi gak ngasih nafkah. Capek saya dibeginikan terus,” ungkap Indah.
Jumlah gugatan cerai di Pengadilan Agama Batam hingga pertengahan tahun ini mencapai 1.373 perkara. Faktor utama terjadinya perceraian sebagain besar adalah masalah ekonomi, KDRT, dan tidak bertanggungjawabnya pasangan.
“Ya, sampai dengan 11 Agustus perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batam mencapai 1.373 perkara,” ujar Ketua Pengadilan Agama Kota Batam, Syarkasyi kepada Batam Pos, Jumat (12/8).
Menurutnya, dari perkara yang masuk ini sebanyak 1.179 perkara sudah diputus atau dikeluarkan akta perceraiannya. Sedangkan sisanya, 122 perkara dicabut, delapan perkara ditolak, 43 perkara tidak diterima, 17 digugurkan dan empat perkara dicoret.
“Penyebabnya masalah ekonomi, tidak memberi nafkah, perselisihan pertengkaran terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga,” tambahnya.
Adapun usia yang paling banyak mengajukan perceraian adalah 25 tahun sampai 40 tahun. Usia tersebut sangat rentan mengingat ego kedua pasangan masih sangat tinggi yang menyebabkan pemicu keretakan rumah tangga.
Jika dirinci, per bulan kasus tertinggi terjadi di Januari 2022 yakni sebanyak 267 kasus, lalu Februari 182 kasus. Namun kasus perceraian pasangan suami-istri yang mengajukan ke PA Batam meningkat pada Maret, mencapai 200 kasus. Kemudian menurun di April 2022 menjadi 120 kasus. Meningkat lagi di bulan Mei yakni 149 kasus dan Juni 2022 sebanyak 185 kasus. Di bulan Juli 185 kasus serta 11 Agustus 2022 ini 85 kasus.
Dari sekian banyak kasus yang masuk, gugatan dari pihak istri atau cerai gugat masih mendominasi, jumlahnya mencapai 1.023 kasus. Sementara yang dikabulkan sebanyak 728 kasus, 94 perkara dicabut, 32 kasus tidak diterima, delapan digugurkan, empat ditolak, serta tiga perkara lainnya dicoret.
“Cerai gugat yang diputus 869 kasus,” jelasnya.
Sedangkan untuk cerai talak atau permintaan cerai yang berasal dari suami sebanyak 350 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 257 kasus dikabulkan, 28 kasus dicabut, 11 kasus tidak diterima, sembilan digugurkan. Ada juga empat kasus ditolak dan satu lain dicoret oleh Pengadilan Agama Batam.
“Jadi tidak semua perkara masuk yang kita putuskan,” jelas Syarkasyi.
Permohanan perceraian yang ditangani pengadilan agama adalah permohonan yang diajukan oleh pasangan berlatar belakang agama Islam. Sedangkan untuk pasangan non-muslim kasusnya diproses di pengadilan negeri.
Menurut Humas PN Batam, Edi Sameaputty, permohonan perceraian di PN Batam cukup tinggi. Sama seperti di pengadilan agama, gugatan terbanyak berasal dari pihak istri.
Hingga Agustus 2022, permohonan yang masuk mencapai 134. Edi menyebutkan, penyebab gugatan perceraian sangat beragam. “Cekcok dengan suami karena hidup terpisah. Jadi tak dinafkahi. Karena selingkuh juga ada. Jadi beragam sebenarnya,” terang Edi.
Pasangan muda mendominasi proses gugatan perceraian di PN Batam. Sedangkan untuk pasangan yang sudah lama atau di atas 10 tahun, jumlahnya tak banyak.
“Rata-rata usia perkawinan muda, di bawah 5 tahun,” ujarnya. (*)
PM Singapura, Lee Hsien Loong saat menyampaikan pidato nasional di Singapura, Minggu (21/8/2022). F Evelyn Hockstein/Reuters.
batampos – Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong menghapus dan mencabut Undang-Undang era kolonial pasal 377A tentang kriminalisasi gay atau kaum LGBTQ. Meski begitu, Negara itu tak serta merta melegalkan pernikahan sesama jenis.
“Penghapusan pasal 377A dari KUHP ini akan membawa perundang-undangan kita sejalan dengan sikap sosial saat ini,” jelas PM Lee dalam pidato nasionalnya, Minggu (21/8/2022) sore.
Pidato itu pun sontak menjadi isu hangat di Singapura. Kelompok LGBTQ menganggapnya sebagai kemenangan atas HAM, sehingga memberi mereka peluang secara umum di sana. “Perlu diketahui, pemerintah tidak menginginkan perubahan definisi pernikahan. Pernikahan yang diakui tetap pernikahan laki-laki dan perempuan,” tegasnya.
“Jangan ada perubahan besar dalam masyarakat kita untuk mengubah definisi hukum pernikahan. Saat mencabut pasal 377A, kami tetap menegakkan dan menjaga institusi pernikahan. Di bawah hukum, hanya pernikahan antara satu pria dengan satu perempuan yang diakui di Singapura,” tambahnya tegas dikutip dari Channel News Asia, Senin (22/8/2022).
Seperti apa bunyi pasal 377A yang dihapus itu? Setiap tindakan ketidaksenonohan berat dengan sesama jenis laki-laki lain merupakan kriminalisasi dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun kurungan. (*)
