batampos – Survei Warna Institute menempatkan nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai calon presiden teratas jika dipasangkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif Warna Institute Rinjani Dwi Harini menuturkan, dalam simulasi Airlangga-Ganjar, pasangan calon ini dipilih terbanyak responden dengan 40,8 persen.

“Jika dipasangkan sebagai capres dan cawapres, didapati dari hasil survei pasangan Airlangga Hartarto-Ganjar Pranowo menjadi pasangan yang paling banyak dipilih dengan tingkat keterpilihan 40,8 persen,” tutur Rinjani dalam paparan surveinya, Kamis (1/9/2022).

Di simulasi ini, paslon urutan kedua ditempati Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar dengan 20,1 persen. Sementara di urutan ketiga, muncul nama pasangan Anies Baswedan-Puan Maharani yang dipilih sebanyak 16,2 persen dari 2.200 responden.

Rinjani menambahkan, dalam simulai tiga nama lain, Airlangga yang dipasangkan dengan Anies Baswedan juga menjadi paslon paling banyak dipilih. Airlangga-Anies dipilih sebanyak 32,4 persen responden.

Sementara di urutan kedua, Prabowo Subianto-Andika Perkasa dipilih sebanyak 31,1 persen, disusul Ganjar Pranowo-Puan Maharani dengan 20,3 persen.

Menurut Rinjani, kemenangan Airlangga ini didukung dengan elektabilitas Ketum Golkar yang tinggi dalam survei yang sama. Warna Institute menemukan, sebanyak 29,2 persen responden memilih Airlangga jika pilpres digelar saat survei.

Di urutan kedua, muncul nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra yang dipilih 24,7 persen responden.

Di urutan selanjutnya, muncul nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan 10,7 persen, Ganjar Pranowo (6,2 persen), dan Anies Baswedan (4,2 persen).

Tingginya elektabilitas Airlangga ini dipengaruhi dengan penilaian publik terkait kinerja para tokoh publik. Pada pertanyaan ‘tokoh mana yang kebijakan dan programnya paling dirasakan memberi dampak pada kehidupan masyarakat?’ nama Airlangga muncul di urutan teratas dengan 79,4 persen jawaban responden.

“Airlangga Hartarto dinilai sebagai tokoh bakal capres yang kebijakannya dan programnya banyak membantu masyarakat disaat kesulitan ekonomi keluarganya akibat dampak Covid-19 dan penanggulangan Covid-19. Hal ini tercermin dari 79,4 persen jawaban respoden,” ujar Rinjani.

Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto muncul di urutan kedua dengan 40,2 persen, dan Ketua DPR Puan Maharani di posisi ketiga dengan 40,2 persen. Temuan ini juga berkorelasi dengan tingkat kepuasan responden terkait kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi-Maruf Amin.

Tingkat kepuasan responden pada kinerja pemerintahan di bidang ekonomi mencapai 85,8 persen. Selanjutnya, 80,9 persen responden juga puas dengan kinerja bidang keamanan, 80,2 persen puas dengan kinerja bidang kesehatan, 74,9 persen puas dengan kinerja bidang pendidikan, dan 72,7 persen puas dengan penegakan hukum.

Survei Warna Institute digelar pada 12 hingga 24 Agustus 2022. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,09 persen. Penentuan jumlah data yang disurvei mengunakan metode multistage random sampling. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelesaikan penyelidikan dan pemantauan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Komnas HAM juga telah menyerahkan rekomendasi hasil investigasi kepada tim khusus (Timsus) Polri.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyebut pembunuhan terhadap Brigadir J dilatarbelakangi dari peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Peristiwa kekerasan seksual itu diduga dilakukan Brigadir J kepada istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

“Ada dugaan kekerasan seksual di Magelang menjadi latar belakang, terkait dengan perencanaan pembunuhan,” kata Beka Ulung di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (1/9).

Beka Ulung menjelaskan, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi terjadi di Magelang pada 7 Juli 2022 lalu. Peristiwa ini yang diduga menjadi pemicu dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J.

Sementara itu, Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol Agung Budi Maryoto menyatakan, rekomendasi dari Komnas HAM akan ditindaklanjuti oleh tim khusus (Timsus) Polri.

“Rekomendasi kepada kami, Polri terutama Bareskrim dan tentu Polri akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnas HAM untuk kita lakukan penyidikan sampai dengan persidangan,” ujar Agung.

Dia pun memastikan, proses pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J dilakukan secara transparan. Terlebih, Polri telah menetapkan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka.

“Pak Kapolri pada saat pembentukan timsus ini menekankan untuk ungkap kasus ini harus transparansi, buka apa adanya, pendekatan scientific crime investigation,” pungkas Agung. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan asrama haji untuk melayani jamaah. Mengingat saat ini asrama tidak lagi hanya melayani jamaah haji, tapi juga jamaah umrah dan masyarakat lainnya.

“Meningkatkan kualitas layanan asrama haji terus kami lakukan seiring dengan program revitalisasi. Sebab, pengguna asrama juga semakin luas. Ke depan, layanan asrama haji minimal setaraf hotel bintang tiga,” kata Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab kepada wartawan, Kamis (1/9).

Saiful mengatakan, ada tiga upaya yang akan dilakukan ke depan dalam rangka pembenahan asrama haji. Pertama, penguatan struktur. Saat ini, struktur asrama haji belum lengkap, hanya dipimpin pejabat setingkat eselon III b dan Kasubbag TU. Mereka dibantu para pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas layanannya.

“Struktur saat ini kurang lengkap dan kurang ideal. Tugasnya terlalu berat sehingga strukturnya perlu diperkuat,” imbuhnya.

Upaya kedua yakni pembenahan manajemen SDM. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka merespon kebijakan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).

“Kita masih diskusikan dengan Biro Kepegawaian Setjen Kemenag dan Kemenpan RB terkait PPPK. Karena, banyak juga honorer di asrama haji,” jelasnya.

Ketiga, upaya yang dilakukan adalah pembenahan layanan. Saat ini, belum ada standar yang bisa menjadi acuan bersama layanan di asrama haji. Sehingga, saat ini sedang disusun roadmap pelayanan asrama haji yang mengatur tugas dan fungsi asrama haji.

“Selama ini, pembentukan UPT hanya berbasis pada jumlah jemaah yang dilayani, minimal 4.000 jemaah. Belum ada ketentuan terkait sarana yang menjadi standard. Kalau sudah ada roadmap layanan, akan lebih baik lagi,” jelas Saiful.

“Ke depan asrama haji akan melayani tidak hanya jemaah haji, tapi juga jemaah umrah dan masyarakat umum lainnya,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemilu di daerah otonomi baru (DOB) akhirnya mendapatkan titik terang. Rapat kerja antara komisi II, Kemendagri, dan penyelenggara pemilu kemarin (31/8) menyepakati terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu.

Perppu tersebut akan diterbitkan untuk menambal sejumlah kekosongan aturan pada UU 7/2017 tentang Pemilu. Antara lain, terkait perubahan daerah pemilihan (dapil) hingga sebaran alokasi kursi.

Dalam raker kemarin, sempat muncul usulan agar dilakukan revisi UU Pemilu. Namun, dalam perkembangannya, forum memilih opsi perppu. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pilihan perppu didasarkan atas prinsip efisien. “Agar lebih mudah, lebih fokus itu dengan diterbitkannya perppu,” ujarnya.

Melalui kesepakatan itu, ke depan DPR tinggal menunggu draf perppu yang disusun pemerintah. Nanti dilakukan pembahasan, baik secara formal maupun informal, untuk menentukan norma atau isu apa saja yang harus diatur. Termasuk usulan-usulan norma yang disampaikan penyelenggara hingga potensi perubahan anggaran.

Perppu ditargetkan bisa cepat tuntas sesuai permintaan KPU. “Kami sudah sepakat walau tidak dituliskan lebih cepat lebih bagus,” ujarnya.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari berharap perppu bisa terbit sebelum Desember. Sebab, pada akhir tahun sudah ada tahapan yang membutuhkan dasar hukum baru. ’’Pada 6 Desember 2022 dimulai penyerahan dukungan calon anggota DPD,’’ kata Hasyim.

UU 7/2017 yang sekarang berlaku, lanjut Hasyim, sudah tidak relevan. Sebab, pembagian alokasi kursi DPD terbatas pada 34 provinsi. Sementara itu, tiga provinsi baru belum tertera dalam lampiran. Jika perppu melampaui Desember, tahapan pemilu akan terganggu.

“Setelah jadi (pemerintahan), langsung KPU dan Bawaslu dibentuk,” kata mantan Kapolri itu.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengusulkan agar perppu juga mencantumkan norma terkait pendaftaran parpol. Saat ini basisnya masih menggunakan rumusan 34 provinsi. “Kami mohon itu dimasukkan,” kata Bagja. Dia khawatir, jika tidak diatur secara tegas dalam perppu, persoalan tersebut dijadikan celah sengketa.

Terpisah, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Majelis Rakyat Papua (MRP) terhadap revisi UU Otonomi Khusus. MK berpendapat, norma-norma yang diuji tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh pemohon. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung menangkap terpidana perkara korupsi pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, Moh Shonhaji di wilayah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung I Ketut Sumedana melalui siaran pers yang diterima di Mataram, Kamis (1/9), menjelaskan, Moh Shonhaji yang tercatat dalam daftar pencarian orang (DPO) asal Kejati Jawa Timur ini ditangkap tim tabur pada Rabu malam (31/8), sekitar pukul 20.30 wita.

“Yang bersangkutan ditangkap di salah satu rumah di Perum Griya Pesona Rinjani, Jalan Adi Sucipto, Kota Mataram,” kata Sumedana.

Moh Shonhaji, pria asal Surabaya, Jawa Timur, berusia 47 tahun, ini tercatat sebagai narapidana perkara korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 147/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Surabaya, tanggal 16 Oktober 2017.

Dalam putusan majelis hakim, jelas Sumedana, Moh Shonhaji terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek fisik yang telah merugikan negara senilai Rp1,065 miliar.

“Terpidana dijatuhi pidana penjara 6 tahun dan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan,” ujar Sumedana yang pernah bertugas sebagai Kepala Kejari Mataram.

Selain pidana, Shonhaji turut dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sedikitnya Rp312 juta subsider 3 tahun penjara.

Shonhaji dalam putusan majelis hakim dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

“Shonhaji dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ucap dia.

Lebih lanjut, Sumedana mengungkapkan bahwa Shonhaji masuk dalam DPO Kejati Jawa Timur karena tidak memenuhi panggilan secara patut untuk proses eksekusi penahanan sesuai putusan hakim.

Status DPO kejaksaan Shonhaji kemudian terbit terhitung sejak putusan pengadilan berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap. (*)

Reporter: Antara