Sipol membuat partai tidak perlu lagi mendaftar dengan membawa kontainer berkas dan KPU jadi gampang mengecek keanggotaan ganda atau pencatutan nama. Tengah disiapkan pula super app yang nanti mengintegrasikan berbagai sistem.

FOLLY AKBAR, Jakarta

JARUM jam di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, baru menunjukkan pukul 11.30. Namun, nasib berkas pendaftaran yang dibawa Partai Gelora sudah bisa diketahui: dinyatakan lengkap.

Artinya, itu hanya sekitar 50 menit setelah pengurus Partai Gelora menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024. Yang isinya rekapitulasi salinan dokumen kepengurusan di semua provinsi, 75 persen kepengurusan kabupaten/kota, dan lebih dari 50 persen kepengurusan tingkat kecamatan.

Bukan hanya itu, ada juga daftar anggota partai sebanyak 1.000 orang atau satu per seribu jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota. Jika dijumlahkan, ada ratusan ribu anggota. Semua itu bisa dicek hanya dalam 50 menit.

”Kalau dulu (2017) periksa berkas partai politik, meski sudah rapi, paling cepat delapan jam,” kata Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos saat ditemui di kantornya.

Bahkan, lanjut dia, jika dibandingkan dengan data agregat pemeriksaan 40 partai politik (parpol) yang mendaftar, catatan waktu pengecekan Partai Gelora masih tergolong lama. Sebab, rata-rata pemeriksaan saat ini memakan waktu sekitar 34 menit saja.

Capaian itu menjadi salah satu rekor yang berhasil memecahkan kegiatan serupa di pemilu sebelum-sebelumnya. Semua efektivitas tersebut terjadi berkat penggunaan teknologi sipol (sistem informasi partai politik). Sebuah platform digital yang berhasil dibangun dan di-upgrade KPU.

Betty menjelaskan, sejak awal digagas sekitar 10 tahun lalu, sipol digulirkan dengan dua tujuan utama: menciptakan sistem kerja yang efisien dan mengutamakan efektivitas. Khususnya pada tahap pendaftaran parpol.

Efektivitas itu tidak hanya bermanfaat bagi penyelenggara, tetapi juga peserta pemilu, yakni parpol. Dengan sistem baru, tradisi partai membawa berkontainer-kontainer berkas dokumen ke kantor KPU tidak lagi terjadi.

Kini partai cukup mengunggah ribuan dokumen kepengurusan di berbagai level ke sipol. Ratusan ribu keanggotaan partai juga bisa diinput lengkap dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda anggota (KTA).

Dan, penginputan semua itu bisa dilakukan jauh-jauh hari. ”Sejak 24 Juni, jadi hampir dua bulan,” kata Betty.

Data yang sudah diunggah, lanjut dia, juga akan memberikan manfaat jangka panjang. Sebab, partai difasilitasi untuk memiliki database keanggotaannya. Dan, dengan prinsip sipol berkelanjutan, ke depan partai cukup meng-update data saat mendaftar sebagai calon peserta pemilu pada tahun-tahun berikutnya.

Efektivitas dan efisiensi sipol, kata Betty, juga terlihat dalam fungsi pengecekan. Saat verifikasi administrasi yang sekarang berjalan, sipol menunjukkan perannya. Misalnya, mengecek keanggotaan ganda.

Penyalahgunaan lain seperti kasus mencatut nama orang untuk diklaim sebagai anggota partai juga bisa dilakukan. Tanpa bantuan sipol, penyelenggara nyaris tidak mungkin melakukan itu.

Maklum saja, dari data tabulasi KPU, rata-rata parpol menyetorkan sekitar 300 ribu nama anggota. Jika dikalikan dengan 40 partai pendaftar, ada sekitar 12 juta nama yang validitasnya harus dicek. ”Tidak mungkin kami cek satu-satu secara manual,” ujar perempuan berdarah Minang tersebut.

Meski terlihat simpel, keberhasilan sipol sejatinya melewati proses yang panjang. Sejak diluncurkan pada 2012, sipol melalui berbagai pembenahan dari waktu ke waktu. Salah seorang sosok yang berperan adalah Andre Putra Hermawan. Pria yang kini dipercaya sebagai Kabag Data dan Informasi (Datin) KPU tersebut merupakan salah seorang saksi sejarah perjalanan sipol.

Andre menjelaskan, jika dibandingkan dengan sebelumnya, teknologi sipol saat ini sudah jauh lebih baik. Untuk pemilu kali ini, KPU menggandeng para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

”Desainernya pimpinan KPU. Kami di Pusdatin menuangkan dalam kertas kerja. Teman-teman ITB yang menuangkan dalam bentuk skrip-skrip sistem informasi,” paparnya.

Sederhananya, lanjut Andre, upgrading sipol mencakup cara kerja yang lebih fleksibel. Penambahan fitur bisa dilakukan kapan saja sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Peningkatan lainnya terjadi pada hardware. Akibatnya, bottleneck atau hambatan-hambatan yang banyak dikeluhkan sebelumnya jauh lebih minim. ”Khususnya saat parpol meng-upload secara berbarengan data yang mereka punyai,” ujarnya.

Adakah kesulitan penjagaan keamanan sipol? Andre menilai relatif aman. Sejauh ini belum ada upaya gangguan siber. Itu tidak terlepas dari upaya mitigasi. Sipol sudah dijaga gugus tugas keamanan siber yang terdiri atas enam lembaga. Selain KPU, ada Cyber Crime Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Sipol juga sudah diakreditasi. Salah satunya melalui IT security assessment oleh BSSN. Dalam proses tersebut, tim BSSN melakukan sejumlah rangkaian tes. Mulai tes beban hingga tes penetrasi untuk menguji kekuatan dari serangan.

”Mereka melapor ke kami ketika ditemukan kelemahan. Kami segera melakukan tindakan preventif. Kami tutupi lubangnya,” tuturnya.

Hal lain yang menjadi kunci adalah kredibilitas sumber daya manusia. Andre menyebut, tim yang mengelola sistem TI di KPU memiliki standar ketat. Semua tokoh kunci sudah dipastikan berintegritas.

Pihaknya hanya memberikan akses kepada orang-orang yang sudah kenyang pengalaman. Rata-rata usia kerja di atas 10 tahun dan berstatus pegawai negeri sipil sehingga kendalinya bisa dijaga. Tidak ada outsourcing, pegawai pemerintah non pegawai negeri atau pihak luar.

”Karena sistem sebaik apa pun, kalau orang nggak punya integritas, ya akan jebol,” tegasnya.

Sipol hanya satu di antara sekian banyak sistem TI yang dikembangkan KPU. Sejumlah perangkat lain juga tengah dikembangkan dan kemampuannya di-upgrade. Yakni, sistem informasi partai politik (sipol), sistem informasi data pemilih (sidalih), sistem informasi logistik, dan berbagai sistem lainnya yang berjumlah belasan.

Betty mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan super app yang nanti menggabungkan berbagai sistem secara terintegrasi. ”Misal kita klik Jakarta, akan terlihat siapa calonnya, ada berapa pemilih, logistik pemilu di Jakarta sampai mana, dan sebagainya,” ungkap Betty.

Jika rencana itu terwujud, kelak super app menjadi data politik terbesar di Indonesia. ”Target di 2024, tapi ya bisa dikembangkan berkelanjutan,” katanya. (*/c14/ttg)

batampos – Forum Rektor Indonesia (FRI) sepakat soal rencana evaluasi penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Namun, mereka enggan bila jalur itu disebut sarat korupsi.

Ketua FRI Panut Mulyono mengatakan, pihaknya mendukung evaluasi dan usaha perbaikan terhadap seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN). Terlebih, upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik-praktik yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan, pihaknya telah mendorong para pemimpin PTN untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola sistem seleksi jalur mandiri.

Kendati demikian, menurut dia, perlu disadari juga bahwa kasus dugaan korupsi pada mantan Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani tidak dapat digeneralisasi. ’’Tidak bisa diambil kesimpulan bahwa jalur mandiri sarat dengan korupsi dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan dilakukan oleh semua PTN,’’ jelasnya kemarin (28/8).

Dia menerangkan, seleksi mandiri di PTN merupakan salah satu bentuk diskresi dari rektor yang pada dasarnya merupakan implementasi kebijakan pemerintah tentang penerimaan mahasiswa baru. Salah satunya tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Aturan itu menyebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN dilakukan melalui tiga jalur. Pertama, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Kedua, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Ketiga, jalur lain yang dilakukan berdasar seleksi dan tata cara yang ditetapkan masing-masing pemimpin perguruan tinggi. ’’Seleksi tersebut harus dilaksanakan secara adil, akuntabel, fleksibel, efisien, dan transparan,’’ tegasnya.

Selain itu, waktu seleksi lainnya tersebut jelas. Yakni, dilakukan setelah pengumuman hasil SNMPTN dan SBMPTN. Seleksi harus rampung paling lambat akhir Juli pada tahun berjalan. Penetapan hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya itu merupakan kewenangan rektor. ’’Seleksi mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru pada PTN adalah sah dan berdasar hukum karena merupakan implementasi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi lainnya,’’ paparnya.

Lebih lanjut, Panut menjelaskan, seleksi mandiri dapat dilaksanakan untuk memberikan afirmasi kepada calon mahasiswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu, calon mahasiswa dengan kondisi khusus, hingga calon mahasiswa berbakat. Baik dari jalur olahraga, seni, maupun kemampuan akademik yang dibuktikan dengan capaian medali emas lomba olimpiade sains nasional dan/atau internasional.

Nah, kendati jadi kewenangan masing-masing perguruan tinggi, seleksi mandiri juga memiliki aturan daya tampung yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Untuk program studi pada PTN badan hukum (PTN BH) ditetapkan paling banyak 50 persen dari daya tampung seluruh program studi. Untuk PTN badan layanan umum (BLU) dan satker maksimal 30 persen dari daya tampung.

Terkait biaya pendidikan, kata dia, jalur mandiri itu dimungkinkan berbeda dengan jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Namun, penerimaan dan pemanfaatan biaya tersebut telah disebutkan harus jelas serta transparan. ’’Dan ini untuk sebesar-besarnya kemajuan pendidikan, tidak untuk keuntungan pribadi, apalagi keuntungan para pimpinan PTN,’’ tegas akademisi Universitas Gadjah Mada tersebut.

Sementara itu, imbuh dia, sumbangan lainnya di luar uang kuliah tunggal (UKT) dalam seleksi mandiri dimaksudkan untuk pembiayaan subsidi silang dan pengembangan institusi.

Sebagaimana diberitakan, KPK telah mengadakan rapat bersama Kemendikbudristek terkait seleksi mandiri. KPK memberikan empat rekomendasi. Yakni, meminta kementerian pimpinan Nadiem Makarim itu melakukan audit terbatas secara cepat kepada PTN untuk memetakan kelemahan seleksi mandiri. Audit dapat dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kemudian, Kemendikbudristek diminta memastikan transparansi dan akuntabilitas yang berisi ketentuan untuk membuka informasi tentang jumlah kursi atau kuota yang tersedia pada seleksi mandiri. Termasuk indikator atau kriteria penentuan kelulusan, seleksi berbasis akademik melalui tes yang dilakukan secara mandiri, konsorsium, atau menggunakan hasil tes lainnya; serta transparansi terkait kuota untuk kelompok afirmasi. (*)

Reporter: JP Group