batampos – Sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik. Untuk tahap awalnya akan dilakukan melalui interkoneksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan KKP Domestik ini akan memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.
“Ini menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2022 yaitu menggunakan transaksi non tunai terhadap belanja pemerintah di pusat dan daerah untuk mencintai produk dalam negeri,” katanya di Jakarta, Senin (29/8).
Inpres Nomor 2 Tahun 2022 sendiri adalah tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peluncuran KKP Domestik dilakukan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) khususnya Bank Mandiri, BNI dan BRI.
Perry menjelaskan tahap awal implementasi KKP Domestik melalui QRIS ini dilakukan mengingat interkoneksi QRIS hingga kini sudah didukung oleh 85 penyelenggara QRIS dan 20,3 juta merchant.
Selain itu, QRIS juga sudah dikembangkan untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional Bangga Wisata Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM untuk dapat bertransaksi secara digital.
“Sehingga ini betul-betul bisa langsung dilakukan,” ujar Perry.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peluncuran KKP Domestik merupakan suatu langkah maju bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan layanan sistem belanja pemerintah.
“KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja pemerintah. Dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 25 Maret 2022 di Bali,” jelasnya.
Luhut pun mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengimplementasikan KKP Domestik guna meningkatkan transparansi serta memberi kemudahan dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah.
Selain itu, melalui KKP Domestik ini juga diharapkan membantu percepatan pembayaran ke UMKM.
“Untuk itu seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan BUMN diharapkan dapat menggunakan KKP Domestik di instansi masing-masing,” tegasnya. (*)
Warna ungu menambah pesona bunga kenop. (JAWA POS)
batampos – Bunga Kenop tegolong bunga Liar dengan banyak manfaat. Seperti mengobati batuk, disentri, sakit kepala hingga bronkitis.
Penampilannya yang cantik dengan warna ungu memikat juga cocok untuk tanaman hias. Tak heran tanaman liar dengan nama Gomphrena globosa atau Globe amaranth sering membuat pecinta tanaman hias jatuh hati.
Globe amaranth berasal dari Amerika Tengah. Tepatnya di daerah Guatemala hingga Panama. Namun, tanaman tersebut bisa tumbuh subur di Indonesia karena iklimnya sama-sama tropis.
Di tanah air, tanaman ini juga memiliki beragam julukan. Mulai bunga kenop, bunga kancing, hingga kembang puter. Masyarakat Jawa lebih umum menyebutnya dengan adas-adasan.
Jika anatomi tanaman tersebut diamati lebih mendetail, bunganya tumbuh secara tunggal. Bentuknya meruncing ke atas serta terlihat bulu-bulu halus pada batang dan daunnya. Tekstur batangnya lunak, tetapi tegak dan kaku. Hal itu terasa saat kita menyentuhnya.
Tanaman tersebut dapat tumbuh hingga 60 sentimeter dan ditemui di dataran rendah hingga ketinggian 1.300 meter di atas permukaan air laut. Gomphrena globosa memiliki banyak warna seperti biru, magenta, hingga oranye. ”Yang lebih sering dijumpai yang berwarna ungu,” jelas Nikolas Baruna Citraka, edukator kawasan Rumah Atsiri Indonesia.
PERAWATAN MUDAH: Nikolas Baruna Citraka memotong daun dan bunga kenop. (JAWA POS)
Media tanam yang memiliki kandungan organik tinggi cocok bagi bunga kenop. Misalnya, kombinasi tanah, sekam, dan pupuk kandang. Tanah lempung berpasir juga bisa digunakan.
Tanaman yang masuk famili Amaranthaceae itu tidak memerlukan perawatan khusus. Penyiraman cukup dilakukan tiga hari sekali. ”Bunga kenop memiliki tingkat toleransi tinggi terhadap cuaca panas. Asalkan, bagian akarnya terbasahi oleh air dan tidak berlebihan,” terangnya.
Bunga kenop dapat dikatakan tidak rewel. Pemupukan jenis organik bisa dilakukan dua pekan sekali. Lebih rutin dan menyehatkan jika dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia. Dengan begitu, bunga dapat mekar lebih sehat dan indah. ”Kami menggunakan kompos dari hasil penyulingan minyak asiri,” ungkapnya.
Metode benih lebih disarankan ketika ingin memperbanyak Gomphrena globosa karena lebih mudah. Caranya, bunga dikeringkan selama tiga hari, lalu biji dari dalam bunga diambil dan ditaruh ke dalam media tanam. Kemudian, siram dengan sedikit air dan diletakkan di tempat yang terang, tetapi tidak terkena cahaya matahari secara langsung. ”Kalau berlebihan, bakal merusak kecambahnya,” katanya.
Bunga kenop membutuhkan sinar matahari yang cukup. Tanaman itu bisa diletakkan di dalam atau di luar ruangan. Namun, Raka menekankan agar berhati-hati saat tanaman tersebut terkena hujan atau penyiraman karena tangkai bunganya mudah patah. ”Nanti membuat bunga kenop mudah layu,” ujarnya.
Warna ungu menambah pesona bunga kenop. (JAWA POS)
Raka menjelaskan, bunga kenop tergolong dalam tanaman asiri karena memiliki kandungan minyak. Tanaman itu dapat diolah menjadi pewarna makanan hingga minuman alami seperti tisane. Yaitu, minuman yang penyeduhannya menggunakan bagian tanaman asiri. Bisa bagian akar, daun, atau bunga. ”Bisa dijadikan minyak esensial juga. Namun, belum ada di sini,” ungkapnya.
Cara mendapatkan manfaatnya biasanya meminum air rebusan bunga segar atau kering. ”Caranya, meminum air rebusan bunga segar atau bunga kering. Atau juga bisa digunakan untuk mengatasi memar di bagian luar tubuh. Bunganya ditumbuk sampai halus, lalu dioleskan di bagian yang terasa sakit,” papar Raka. (*)
Sipol membuat partai tidak perlu lagi mendaftar dengan membawa kontainer berkas dan KPU jadi gampang mengecek keanggotaan ganda atau pencatutan nama. Tengah disiapkan pula super app yang nanti mengintegrasikan berbagai sistem.
FOLLY AKBAR, Jakarta
JARUM jam di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, baru menunjukkan pukul 11.30. Namun, nasib berkas pendaftaran yang dibawa Partai Gelora sudah bisa diketahui: dinyatakan lengkap.
Artinya, itu hanya sekitar 50 menit setelah pengurus Partai Gelora menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024. Yang isinya rekapitulasi salinan dokumen kepengurusan di semua provinsi, 75 persen kepengurusan kabupaten/kota, dan lebih dari 50 persen kepengurusan tingkat kecamatan.
Bukan hanya itu, ada juga daftar anggota partai sebanyak 1.000 orang atau satu per seribu jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota. Jika dijumlahkan, ada ratusan ribu anggota. Semua itu bisa dicek hanya dalam 50 menit.
”Kalau dulu (2017) periksa berkas partai politik, meski sudah rapi, paling cepat delapan jam,” kata Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos saat ditemui di kantornya.
Bahkan, lanjut dia, jika dibandingkan dengan data agregat pemeriksaan 40 partai politik (parpol) yang mendaftar, catatan waktu pengecekan Partai Gelora masih tergolong lama. Sebab, rata-rata pemeriksaan saat ini memakan waktu sekitar 34 menit saja.
Capaian itu menjadi salah satu rekor yang berhasil memecahkan kegiatan serupa di pemilu sebelum-sebelumnya. Semua efektivitas tersebut terjadi berkat penggunaan teknologi sipol (sistem informasi partai politik). Sebuah platform digital yang berhasil dibangun dan di-upgrade KPU.
Betty menjelaskan, sejak awal digagas sekitar 10 tahun lalu, sipol digulirkan dengan dua tujuan utama: menciptakan sistem kerja yang efisien dan mengutamakan efektivitas. Khususnya pada tahap pendaftaran parpol.
Efektivitas itu tidak hanya bermanfaat bagi penyelenggara, tetapi juga peserta pemilu, yakni parpol. Dengan sistem baru, tradisi partai membawa berkontainer-kontainer berkas dokumen ke kantor KPU tidak lagi terjadi.
Kini partai cukup mengunggah ribuan dokumen kepengurusan di berbagai level ke sipol. Ratusan ribu keanggotaan partai juga bisa diinput lengkap dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda anggota (KTA).
Dan, penginputan semua itu bisa dilakukan jauh-jauh hari. ”Sejak 24 Juni, jadi hampir dua bulan,” kata Betty.
Data yang sudah diunggah, lanjut dia, juga akan memberikan manfaat jangka panjang. Sebab, partai difasilitasi untuk memiliki database keanggotaannya. Dan, dengan prinsip sipol berkelanjutan, ke depan partai cukup meng-update data saat mendaftar sebagai calon peserta pemilu pada tahun-tahun berikutnya.
Efektivitas dan efisiensi sipol, kata Betty, juga terlihat dalam fungsi pengecekan. Saat verifikasi administrasi yang sekarang berjalan, sipol menunjukkan perannya. Misalnya, mengecek keanggotaan ganda.
Penyalahgunaan lain seperti kasus mencatut nama orang untuk diklaim sebagai anggota partai juga bisa dilakukan. Tanpa bantuan sipol, penyelenggara nyaris tidak mungkin melakukan itu.
Maklum saja, dari data tabulasi KPU, rata-rata parpol menyetorkan sekitar 300 ribu nama anggota. Jika dikalikan dengan 40 partai pendaftar, ada sekitar 12 juta nama yang validitasnya harus dicek. ”Tidak mungkin kami cek satu-satu secara manual,” ujar perempuan berdarah Minang tersebut.
Meski terlihat simpel, keberhasilan sipol sejatinya melewati proses yang panjang. Sejak diluncurkan pada 2012, sipol melalui berbagai pembenahan dari waktu ke waktu. Salah seorang sosok yang berperan adalah Andre Putra Hermawan. Pria yang kini dipercaya sebagai Kabag Data dan Informasi (Datin) KPU tersebut merupakan salah seorang saksi sejarah perjalanan sipol.
Andre menjelaskan, jika dibandingkan dengan sebelumnya, teknologi sipol saat ini sudah jauh lebih baik. Untuk pemilu kali ini, KPU menggandeng para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
”Desainernya pimpinan KPU. Kami di Pusdatin menuangkan dalam kertas kerja. Teman-teman ITB yang menuangkan dalam bentuk skrip-skrip sistem informasi,” paparnya.
Sederhananya, lanjut Andre, upgrading sipol mencakup cara kerja yang lebih fleksibel. Penambahan fitur bisa dilakukan kapan saja sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Peningkatan lainnya terjadi pada hardware. Akibatnya, bottleneck atau hambatan-hambatan yang banyak dikeluhkan sebelumnya jauh lebih minim. ”Khususnya saat parpol meng-upload secara berbarengan data yang mereka punyai,” ujarnya.
Adakah kesulitan penjagaan keamanan sipol? Andre menilai relatif aman. Sejauh ini belum ada upaya gangguan siber. Itu tidak terlepas dari upaya mitigasi. Sipol sudah dijaga gugus tugas keamanan siber yang terdiri atas enam lembaga. Selain KPU, ada Cyber Crime Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Sipol juga sudah diakreditasi. Salah satunya melalui IT security assessment oleh BSSN. Dalam proses tersebut, tim BSSN melakukan sejumlah rangkaian tes. Mulai tes beban hingga tes penetrasi untuk menguji kekuatan dari serangan.
”Mereka melapor ke kami ketika ditemukan kelemahan. Kami segera melakukan tindakan preventif. Kami tutupi lubangnya,” tuturnya.
Hal lain yang menjadi kunci adalah kredibilitas sumber daya manusia. Andre menyebut, tim yang mengelola sistem TI di KPU memiliki standar ketat. Semua tokoh kunci sudah dipastikan berintegritas.
Pihaknya hanya memberikan akses kepada orang-orang yang sudah kenyang pengalaman. Rata-rata usia kerja di atas 10 tahun dan berstatus pegawai negeri sipil sehingga kendalinya bisa dijaga. Tidak ada outsourcing, pegawai pemerintah non pegawai negeri atau pihak luar.
”Karena sistem sebaik apa pun, kalau orang nggak punya integritas, ya akan jebol,” tegasnya.
Sipol hanya satu di antara sekian banyak sistem TI yang dikembangkan KPU. Sejumlah perangkat lain juga tengah dikembangkan dan kemampuannya di-upgrade. Yakni, sistem informasi partai politik (sipol), sistem informasi data pemilih (sidalih), sistem informasi logistik, dan berbagai sistem lainnya yang berjumlah belasan.
Betty mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan super app yang nanti menggabungkan berbagai sistem secara terintegrasi. ”Misal kita klik Jakarta, akan terlihat siapa calonnya, ada berapa pemilih, logistik pemilu di Jakarta sampai mana, dan sebagainya,” ungkap Betty.
Jika rencana itu terwujud, kelak super app menjadi data politik terbesar di Indonesia. ”Target di 2024, tapi ya bisa dikembangkan berkelanjutan,” katanya. (*/c14/ttg)
Ilustrasi. Pelayanan dokumen kependudukan di Disdukcapil Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Ditjen Dukcapil telah melakukan pencanangan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat sehingga semua proses Adminduk dapat dilakukan secara online dan terkoneksi digital.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Heryanto, mengatakan, SIAK Terpusat ini merupakan salah satu terobosan terbaru Ditjen Dukcapil dalam mendorong sistem digitalisasi agar pelayanan pendidikan dan catatan sipil dapat terkoneksi daring secara nasional.
“Karena sudah siak terpusat maka layanan online yang sebelumnya kita laksanakan saat ini tidak bisa digunakan lagi. Ini upaya Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil dalam memanfaatkan sistem pelayanan adminitrasi kependudukan,” kata Haryanto, Minggu (28/8/2022).
Khusus untuk Kota Batam lanjutnya, maka pihaknya sudah mulai mensosialisasi tindak lanjut adanya pencanangan SIAK Terpusat. Sistem SIAK Terpusat ini dikatakan lebih efisien dari segi sistem keamanan siber, serta dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dengan lebih cepat dan mudah.
“Jadi dalam mendukung siak terpusat ini kita harus membuat aplikasi online terbaru dan saat ini sedang dikerjakan kominfo,” ungkap Heryanto lagi.
Direncanakan aplikasi online terbaru sudah bisa dijalankan awal Oktober 2022 ini. Sehingga dengan aplikasi online terbaru ini masyarakat Kota Batam yang ingin mengurus di administrasi kependudukan tak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil Batam.
“Semua kepengurusan. Nantiya masyarakat cukup mendaftar dan mengupload semua persyaratan secara online. Jadi datang ke Disdukcapil pada saat mengambil dokumen yang sudah selesai,” ujarnya.
Persyaratan yang sudah masuk via online itu nantinya akan diverifikasi petugas dan sistem akan memberi tahu via whatsapp kepada pemohon yang bersangkutan.
“Temasuk jadwal pengambilan dan sebagainya. Jadi ke depan semua pelayanan kita arahkan online semua,” pungkasnya.(*)
Kerabat memegang foto almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J saat pemakaman kembali jenazah setelah autopsi ulang di Sungai Bahar, Muarojambi, Jambi, Rabu (27/7/2022). (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp.)
batampos – Mabes Polri telah menjadwalkan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabarat (Brigadir J), Selasa (30/8) besok. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan telah mendapat pemberitahuan dan bakal hadir.
Mereka bertindak sebagai pihak eksternal yang turut mengawal penanganan kasus tersebut dan bakal mengawasi proses rekonstruksi. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyampaikan bahwa Polri selama ini selalu mengajak instansinya melihat rangkaian penyelidikan dan penyidikan peristiwa yang terjadi di rumah dinas mantan Kadivpropam Polri Irjen Ferdy Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta, tersebut. ”Sebelumnya, kami juga diundang menghadiri sidang KKEP FS (Sidang Irjen Ferdy Sambo oleh Komisi Kode Etik Polri, Red),” terang dia saat diwawancarai Jawa Pos (jaringan batampos.co.id). kemarin (28/8).
Kehadiran Kompolnas dalam setiap proses penanganan kasus itu, kata Poengky, ditekankan kembali saat Kompolnas bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada 2 Agustus lalu. ”Kami sudah sampaikan untuk mengawal proses penyidikan kasus FS guna memastikan Tim Khusus (Polri) bekerja secara profesional dan mandiri,” bebernya.
Khusus rekonstruksi, Kompolnas juga sudah menyurati Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto sebagai ketua Timsus Polri. Dalam surat tersebut, Poengky mengungkapkan bahwa Kompolnas meminta agar diberi izin untuk mengikuti proses rekonstruksi dan sidang etik. Dua permintaan itu diterima secara terbuka oleh Polri.
”Kami akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan rekonstruksi kasus (dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua) berjalan dengan profesional dan mandiri,” jelas dia.
Tugas itu bakal dilaksanakan oleh Kompolnas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Baik aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri maupun Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas. ”Kompolnas juga mempunyai MoU (memorandum of understanding) yang secara detail mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang Kompolnas selaku pengawas fungsional Polri,” imbuh alumnus Universitas Airlangga itu.
Menurut Poengky, Kompolnas juga tidak akan segan memberikan catatan-catatan kepada Polri. ”Jika (dalam proses rekonstruksi) nantinya ada catatan, kami akan sampaikan kepada Kapolri dalam bentuk rekomendasi,” imbuhnya.
Terpisah, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyampaikan bahwa pihaknya juga sudah mendapat pemberitahuan dari Polri dan bakal hadir. Namun, dia belum bisa menyampaikan siapa saja yang akan datang. ”Masih kami diskusikan,” kata dia.
Dalam rekonstruksi besok, rencananya Polri menghadirkan semua tersangka. Baik Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliazer Pudihang Lumiu, Brigadir Polisi Ricky Rizal, maupun Putri Candrawathi. Selain itu, tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) juga diundang oleh penyidik untuk melihat langsung rekonstruksi tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumendana pun sudah menyampaikan bahwa rekonstruksi penting untuk menunjang pembuktian dalam persidangan. Karena itu, penting bagi tim JPU hadir dalam rekonstruksi. ”Biasanya, kerja sama antara JPU dengan kepolisian untuk turun langsung ke lapangan (untuk melakukan rekonstruksi),” terang Ketut. Kejagung memastikan bahwa 30 JPU akan bekerja maksimal untuk mengungkap kasus tersebut.
Terpisah, Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang ditemui setelah melepas Kirab Merah Putih di depan Istana Merdeka menyatakan bahwa Sambo berhak untuk mengajukan banding. ”Semua itu bagian dari proses,’’ katanya.
Pada sidang kode etik lalu, Ketua Sidang Kode Etik Profesi Polri Komjen Ahmad Dofiri memberikan putusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Sambo. Namun, Sambo menyatakan banding. Listyo menuturkan bahwa banding itu juga akan diproses. Sekaligus menandakan Sambo belum resmi dipecat sebagai anggota Polri. ”Nanti ada putusan lagi terkait masalah permohonan yang bersangkutan,’’ ujarnya.
Mengenai penolakan surat pengunduran diri yang diajukan Sambo, Listyo menyebut bahwa Komisi Kode Etik Polri sudah memutuskan. ”Tentunya kan ada aturan,’’ ucapnya. (*)
batampos-Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan, kebutuhan nelayan harus menjadi prioritas utama. Salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk aktivitas melaut atau menangkap ikan.
“Sekarang ini, nelayan sudah diberatkan dengan proses pengurusan izin. Karena untuk kapal dengan bobot 10 GT keatas harus di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Wahyu Wahyudin, Minggu (28/8).
Ditegaskannya, dengan kondisi ini, kebutuhan nelayan untuk mendapatkan solar subsidi juga jangan sampai dipersulit. Karena beberapa waktu lalu untuk solar non subsidi sudah mengalami kenaikan dari Rp8.000 menjadi Rp18.000. Maka dari itu, pembagian solar bersubsidi harus tepat sasaran.
“Dari data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, saat ini jumlah nelayan di Kepri pada tahun 2022 tercatat sebanyak 194.225 orang. Adapun jumlah armada penangkapan di Kepri sebanyak 62.671 unit,” jelasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengatakan, masih dari data DKP Provinsi Kepri, nelayan yang berhak menggunakan solar bersubsidi adalah sebanyak 30.297 orang. Sedangkan, kuota kebutuhan solar bersubsidi di Kepri mencapai 120.244 kilo liter.
Sementara realisasi kuota sesuai SK. BPH Migas No. 32 Tahun 2022 untuk Kepulauan Riau sebesar 126.556 kilo liter.
Kuota tersebut mencakup semua sektor yang meliputi rumah tangga, pertanian, sektor perikanan, dan transportasi,” jelasnya lagi.
Belum lama ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri akan membentuk tim pengawasan, dengan menggandeng TNI Polri untuk mengawasi penyaluran solar bersubsidi, kepada nelayan. Langkah ini dilakukan, supaya penyaluran solar subsidi tepat sasaran.
Kadis Infokom Kepri Hasan (kacamata) mendampingi Gubkepri Ansar ahmad saat memberi keterangan pers
“Kita akan bentuk tim pengawasan dengan melibatkan TNI-Polri. Tujuannya supaya solar subsidi tepat sasaran, dan nelayan kecil yang berhak, yang mendapatkan solar bersubsidi untuk melaut,” ujar Gubernur Ansar, Kamis (26/8) lalu di Tanjungpinang.
Pada kesempatan itu, Ansar mengingatkan Pertamina sebagai penyalur, mengenai pentingnya pengawasan dalam alokasi distribusi solar subsidi untuk nelayan. Ditegaskannya, Pemprov Kepri juga akan terus berkoordinasi dengan BPH Migas agar kuota solar bersubsidi bagi nelayan bisa ditambah.
“Nelayan dengan kapal 1 sampai 10 GT akan mendapatkan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan solar bersubsidi,” tegasnya. (*)
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi (kiri) dengan salah seorang Pimpinan Redaksi saat mengunjungi MRO Lion Air. Sebelumnya, Kepala BP Batam menerima kunjungan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di ruang VVIP Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menerima kunjungan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred), di VVIP Bandara Hang Nadim, Sabtu (27/8/2022).
Kedatangan delegasi sebanyak 8 orang pemred tersebut atas inisiasi dan undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dihadapan Kepala BP Batam dan para Pemred mengatakan pemerintah ingin membangun suatu narasi yang baik dan positif kepada dunia usaha dan masyarakat betapa dalam dua tahun terakhir kemajuan ekonomi dan pembangunan di Batam begitu pesat.
“Di tengah kelesuan perekonomian global akibat pandemi Covid-19, Batam justru tak berhenti membangun infrastruktur dan memberikan sinyal ekonomi yang semakin baik,” kata Susiwijono.
Di Batam, rombongan akan meninjau sejumlah kawasan industri dan perusahaan yang berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi dan pembangunan di Batam.
Pada kesempatan pertama rombongan meninjau Hanggar Baru KEK dari PT. BAT Lion. KEK Batam Aero Technic (BAT) terletak di kawasan Bandara Hang Nadim yang memiliki luas 30 ha.
KEK Batam Aero Technic berfokus pada pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara (Maintenance, Repair, Overhaul/MRO).
“Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic ini yang menjadi andalan untuk menangani MRO bagi pesawat udara, kedepannya akan kita dorong sebagai proyek mercusuar sekaligus mendukung ekosistem penerbangan di tanah air.” terang Sesmenko usai meninjau.
Lokasi KEK BAT yang strategis dengan pasar asia pasifik mampu menarik 12.000 unit pesawat dengan target investasi sebesar 7,2 triliun rupiah serta secara bertahap mampu menyerap Tenaga Kerja 9.976 orang pada 2030 mendatang.
Proyeksi cerah di industri penerbangan membuat pemerintah dan BP Batam mengambil langkah cepat untuk mendongkrak investasi.
Lanjut Susiwijino, ia memberikan apresiasinya kepada BP Batam yang mampu memberikan kontribusi peningkatan investasi dengan gencar membangun dan mengembangkan infrastruktur serta kawasan khusus di Batam.
“Mudah-mudahan hasil kunjungan Pemred ini dapat membantu dalam menyiarkan dan menyampaikan pembangunan Batam yang luar biasa ini kepada publik agar lebih dikenal masyarakat luas,” harap Susiwijino.
Sementara itu, mendampingi sepanjang lawatan berlangsung, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyambut baik atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat khususnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga merupakan Ketua Dewan Kawasan KPBPB.
Dirinya berharap kehadiran Forum Pemred dapat membangun suatu narasi yang baik dan positif kepada dunia akan kemajuan ekonomi dan pembangunan di Batam.
“BP Batam mendukung penuh program pemerintah ini, kami tentu berharap, kehadiran Pimpinan Redaksi yang diinisiasi Menko akan berdampak positif untuk memberikan informasi kepada dunia bahwa Batam terus tumbuh dan mampu berkontribusi untuk nasional,” tutur Rudi.
Adapun Pemred yang mengikuti kegiatan yaitu, Presiden Direktur Metro TV Selamun Yohanes Bosco, Pemimpin Umum Rakyat Merdeka Ratna Susilowati, Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Hodings Primus Dorimulu, Pemimpin Redaksi Jak TV Herbert Timbo Siahaan, Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaidi, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Taufiqurrohman, Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel Panjaitan dan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV dan Indosiar Retno Pinasti.
Selanjutnya rombongan akan mengunjungi Nongsa Digital Park (NDP), PT. McDermott Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam pada Minggu, 28 Agustus.(*)
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi (kiri) dengan salah seorang Pimpinan Redaksi saat mengunjungi MRO Lion Air. Sebelumnya, Kepala BP Batam menerima kunjungan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di ruang VVIP Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menerima kunjungan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred), di VVIP Bandara Hang Nadim, Sabtu (27/8/2022).
Kedatangan delegasi sebanyak 8 orang pemred tersebut atas inisiasi dan undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dihadapan Kepala BP Batam dan para Pemred mengatakan pemerintah ingin membangun suatu narasi yang baik dan positif kepada dunia usaha dan masyarakat betapa dalam dua tahun terakhir kemajuan ekonomi dan pembangunan di Batam begitu pesat.
“Di tengah kelesuan perekonomian global akibat pandemi Covid-19, Batam justru tak berhenti membangun infrastruktur dan memberikan sinyal ekonomi yang semakin baik,” kata Susiwijono.
Di Batam, rombongan akan meninjau sejumlah kawasan industri dan perusahaan yang berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi dan pembangunan di Batam.
Pada kesempatan pertama rombongan meninjau Hanggar Baru KEK dari PT. BAT Lion. KEK Batam Aero Technic (BAT) terletak di kawasan Bandara Hang Nadim yang memiliki luas 30 ha.
KEK Batam Aero Technic berfokus pada pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara (Maintenance, Repair, Overhaul/MRO).
“Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic ini yang menjadi andalan untuk menangani MRO bagi pesawat udara, kedepannya akan kita dorong sebagai proyek mercusuar sekaligus mendukung ekosistem penerbangan di tanah air.” terang Sesmenko usai meninjau.
Lokasi KEK BAT yang strategis dengan pasar asia pasifik mampu menarik 12.000 unit pesawat dengan target investasi sebesar 7,2 triliun rupiah serta secara bertahap mampu menyerap Tenaga Kerja 9.976 orang pada 2030 mendatang.
Proyeksi cerah di industri penerbangan membuat pemerintah dan BP Batam mengambil langkah cepat untuk mendongkrak investasi.
Lanjut Susiwijino, ia memberikan apresiasinya kepada BP Batam yang mampu memberikan kontribusi peningkatan investasi dengan gencar membangun dan mengembangkan infrastruktur serta kawasan khusus di Batam.
“Mudah-mudahan hasil kunjungan Pemred ini dapat membantu dalam menyiarkan dan menyampaikan pembangunan Batam yang luar biasa ini kepada publik agar lebih dikenal masyarakat luas,” harap Susiwijino.
Sementara itu, mendampingi sepanjang lawatan berlangsung, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyambut baik atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat khususnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga merupakan Ketua Dewan Kawasan KPBPB.
Dirinya berharap kehadiran Forum Pemred dapat membangun suatu narasi yang baik dan positif kepada dunia akan kemajuan ekonomi dan pembangunan di Batam.
“BP Batam mendukung penuh program pemerintah ini, kami tentu berharap, kehadiran Pimpinan Redaksi yang diinisiasi Menko akan berdampak positif untuk memberikan informasi kepada dunia bahwa Batam terus tumbuh dan mampu berkontribusi untuk nasional,” tutur Rudi.
Adapun Pemred yang mengikuti kegiatan yaitu, Presiden Direktur Metro TV Selamun Yohanes Bosco, Pemimpin Umum Rakyat Merdeka Ratna Susilowati, Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Hodings Primus Dorimulu, Pemimpin Redaksi Jak TV Herbert Timbo Siahaan, Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaidi, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Taufiqurrohman, Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel Panjaitan dan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV dan Indosiar Retno Pinasti.
Selanjutnya rombongan akan mengunjungi Nongsa Digital Park (NDP), PT. McDermott Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam pada Minggu, 28 Agustus.(*)
Monitoring oleh BNSP saat pelaksanaan uji kompetensi program sertifikasi kompetensi kerja 2022. Program ini dilaksanakan oleh LSP Digital TIK di Golden View Hotel, Sabtu (27/8). Foto: Hadrus untuk Batam Pos
batampos – Lembaga Sertifikasi Profesi Digital TIK menggelar uji kompetensi bagi pekerja, dan pencari kerja yang ada di Provinsi Kepri. Uji kompetensi ini diikuti 600 peserta dari berbagai profesi yang bergerak di bidang TIK.
Uji kompetensi ini merupakan program dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk Kepri diselenggarakan oleh LSP Digital TIK. Ada lima skema uji kompetensi yang dilaksakan di antaranya, analis program, teknisi utama jaringan komputer, desain grafis muda, junior web programmer, dan operator komputer madya.
Bagian sertifikasi BNSP, Mujiono yang turut hadir dalam monitoring kegiatan uji kompetensi mengatakan program ini dibuka se Indonesia. selanjutnya LSP mengajukan permohonan untuk mendapatkan program yang dibiayai oleh negara ini. Untuk di Kepri saat ini yang diberikan kesempatan menggelar kegiatan uji kompetensi adalah LSP Digital TIK.
“LSP merupakan perpanjang tangan BNSP. Jadi lembaga yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP berkesempatan mendapatkan program dari pemerintah ini, termasuk Digital TIK ini,” kata dia, saat dijumpai di Golden View Hotel, Sabtu (26/8).
Uji kompetensi ini bertujuan untuk menunjang keahlian atau kemampuan peserta di bidang yang mereka geluti. Sertifikasi ini merupakan pengakuan atas keahlian yang mereka miliki. Seperti diketahui untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, banyak perusahaan yang meminta calon pekerja yang sudah mahir sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.
“Tentu ini akan memudahkan owner dari perusahan dalam menerima pekerja. Selain itu sertifikasi ini juga bermanfaat dalam meningkatkan jenjang karir tentunya,” jelas Mujiono.
Manfaatnya sertifikasi bagi peserta adalah kemampuan mereka diakui oleh negara. Tentu ke depannya sertifikasi ini diharapkan bisa mendorong kemajuan dalam pekerjaan peserta. Uji kompetensi sebagai pemenuhan syarat sertifikasi profesi yang menyatakan peserta ini kompeten di bidangnya.
Peserta uji kompetensi saat mengikuti program sertifikasi kompetensi kerja 2022. Foto: Hadrus untuk Batam Pos
Direktur LSP Digital TIK, Hadrus mengatakan kegiatan ini diikuti 600 peserta yang berasal dari Kepri. Di Indonesia terdapat tidak lebih dari 15 LSP Bidang TIK yg sdh terlisensi BNSP, dan LSP Digital Tik satu satunya LSP P3 Bid. TIK yang ada di Sumatera
Ia menjelaskan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja, maupun pencari kerja wajib memiliki sertifikasi. Uji kompetensi ini untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi bagi warga Kepri saat ini.
“Peserta sudah bekerja dan memiliki basic di bidangnya, namun untuk pembuktian tentu mereka harus mengantongi sertifikasi. Melalui uji kompetensi ini kemampuan mereka akan diuji. Dan nanti mereka akan diberikan sertifikat BNSP sebagai bukti mereka sudah lulus uji kompetensi,” jelasnya.(*)
ILustrasi. Sejumlah peserta Ujian Tulis Bersama Kampus (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) usai mengikuti ujian yang diigelar oleh Umrah di SMAN 3 Batam, Selasa (17/5). (Cecep Mulyana/ Batam Pos)
batampos – Forum Rektor Indonesia (FRI) sepakat soal rencana evaluasi penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Namun, mereka enggan bila jalur itu disebut sarat korupsi.
Ketua FRI Panut Mulyono mengatakan, pihaknya mendukung evaluasi dan usaha perbaikan terhadap seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN). Terlebih, upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik-praktik yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan, pihaknya telah mendorong para pemimpin PTN untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola sistem seleksi jalur mandiri.
Kendati demikian, menurut dia, perlu disadari juga bahwa kasus dugaan korupsi pada mantan Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani tidak dapat digeneralisasi. ’’Tidak bisa diambil kesimpulan bahwa jalur mandiri sarat dengan korupsi dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan dilakukan oleh semua PTN,’’ jelasnya kemarin (28/8).
Dia menerangkan, seleksi mandiri di PTN merupakan salah satu bentuk diskresi dari rektor yang pada dasarnya merupakan implementasi kebijakan pemerintah tentang penerimaan mahasiswa baru. Salah satunya tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Aturan itu menyebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN dilakukan melalui tiga jalur. Pertama, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Kedua, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Ketiga, jalur lain yang dilakukan berdasar seleksi dan tata cara yang ditetapkan masing-masing pemimpin perguruan tinggi. ’’Seleksi tersebut harus dilaksanakan secara adil, akuntabel, fleksibel, efisien, dan transparan,’’ tegasnya.
Selain itu, waktu seleksi lainnya tersebut jelas. Yakni, dilakukan setelah pengumuman hasil SNMPTN dan SBMPTN. Seleksi harus rampung paling lambat akhir Juli pada tahun berjalan. Penetapan hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya itu merupakan kewenangan rektor. ’’Seleksi mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru pada PTN adalah sah dan berdasar hukum karena merupakan implementasi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi lainnya,’’ paparnya.
Lebih lanjut, Panut menjelaskan, seleksi mandiri dapat dilaksanakan untuk memberikan afirmasi kepada calon mahasiswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu, calon mahasiswa dengan kondisi khusus, hingga calon mahasiswa berbakat. Baik dari jalur olahraga, seni, maupun kemampuan akademik yang dibuktikan dengan capaian medali emas lomba olimpiade sains nasional dan/atau internasional.
Nah, kendati jadi kewenangan masing-masing perguruan tinggi, seleksi mandiri juga memiliki aturan daya tampung yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Untuk program studi pada PTN badan hukum (PTN BH) ditetapkan paling banyak 50 persen dari daya tampung seluruh program studi. Untuk PTN badan layanan umum (BLU) dan satker maksimal 30 persen dari daya tampung.
Terkait biaya pendidikan, kata dia, jalur mandiri itu dimungkinkan berbeda dengan jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Namun, penerimaan dan pemanfaatan biaya tersebut telah disebutkan harus jelas serta transparan. ’’Dan ini untuk sebesar-besarnya kemajuan pendidikan, tidak untuk keuntungan pribadi, apalagi keuntungan para pimpinan PTN,’’ tegas akademisi Universitas Gadjah Mada tersebut.
Sementara itu, imbuh dia, sumbangan lainnya di luar uang kuliah tunggal (UKT) dalam seleksi mandiri dimaksudkan untuk pembiayaan subsidi silang dan pengembangan institusi.
Sebagaimana diberitakan, KPK telah mengadakan rapat bersama Kemendikbudristek terkait seleksi mandiri. KPK memberikan empat rekomendasi. Yakni, meminta kementerian pimpinan Nadiem Makarim itu melakukan audit terbatas secara cepat kepada PTN untuk memetakan kelemahan seleksi mandiri. Audit dapat dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kemudian, Kemendikbudristek diminta memastikan transparansi dan akuntabilitas yang berisi ketentuan untuk membuka informasi tentang jumlah kursi atau kuota yang tersedia pada seleksi mandiri. Termasuk indikator atau kriteria penentuan kelulusan, seleksi berbasis akademik melalui tes yang dilakukan secara mandiri, konsorsium, atau menggunakan hasil tes lainnya; serta transparansi terkait kuota untuk kelompok afirmasi. (*)
