PENIPUAN yang mengatasnamakan pajak kembali merebak dan semakin meresahkan masyarakat.

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai laporan bermunculan dari wajib pajak yang mengaku dihubungi pihak yang mengaku sebagai petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Modus yang digunakan terbilang baru, yaitu penyamaan data (data mirroring) yang membuat banyak korban sulit membedakan mana petugas resmi dan mana penipu.

Modus Baru: Penyamaan Data agar Terlihat Resmi
Modus penyamaan data dilakukan dengan cara meniru atau memanfaatkan informasi pribadi wajib pajak yang sudah tersebar. Pelaku biasanya menggunakan:
•Nama lengkap, NIK, NPWP, atau data pelaporan SPT korban,
•Nomor telepon palsu yang dimanipulasi agar terlihat seperti nomor kantor pajak,
•Pesan atau surat elektronik yang dibuat menyerupai format resmi DJP,
•Tautan situs tiruan yang tampak meyakinkan.

Baca juga: Hati-hati!!! Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak Akan Terjadi

Kombinasi elemen-elemen ini membuat para pelaku terlihat seperti benar-benar berasal dari institusi pajak.

Dalam banyak kasus, mereka akan menyampaikan bahwa ada ketidaksesuaian data, verifikasi ulang, atau pemeriksaan mendadak, lalu meminta korban mengirimkan dokumen atau bahkan melakukan pembayaran ke rekening tertentu.

Cara Pelaku Mengelabui Korban
Penipu biasanya memanfaatkan dua hal: ketidaktahuan dan rasa takut masyarakat terhadap urusan pajak.

Pelaku menciptakan kesan mendesak, seperti:
•“Tagihan pajak Anda belum terselesaikan,”
•“Data Anda tidak sesuai sistem,”
•“Akan ada pemeriksaan bila tidak segera dikonfirmasi.”

Bagi masyarakat yang tidak terbiasa berurusan dengan perpajakan, tekanan seperti ini membuat mereka panik dan akhirnya mengikuti instruksi penipu.

Beberapa korban mengaku bahwa pelaku bahkan bisa menyebutkan detail yang sangat spesifik tentang mereka. Ini membuat mereka percaya bahwa kontak tersebut benar-benar dari DJP.

Mengapa Penipuan Ini Mudah Menjerat?
Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:
1. Banyaknya kebocoran data pribadi yang beredar di dunia digital.
2. Kemiripan tampilan situs atau pesan yang sulit dibedakan dari sumber resmi.
3. Kurangnya literasi digital, terutama di kalangan wajib pajak yang jarang berurusan dengan layanan online.
4. Kecenderungan masyarakat untuk panik ketika menerima ancaman sanksi.

Situasi ini membuat penipuan penyamaan data menjadi salah satu modus paling efektif karena memadukan teknik rekayasa sosial (social engineering) dan manipulasi identitas.

Baca juga: PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, Bentuk Keadilan Fiskal Bagi Masyarakat

Laporan Korban Semakin Meningkat
Saluran resmi DJP, seperti Kring Pajak dan kanal media sosial, belakangan menerima banyak laporan dari masyarakat. Beberapa di antaranya hampir menjadi korban, namun ada juga yang mengalami kerugian karena terlanjur mentransfer dana atau memberikan data sensitif.

Sebagian besar pelaku menggunakan nomor luar daerah, akun WhatsApp bisnis palsu, atau email yang menyerupai domain pajak.go.id.

Beberapa laporan juga menyebutkan adanya situs tiruan yang mengarahkan korban untuk mengisi data pribadi melalui formulir palsu.

Bagaimana Masyarakat Bisa Melindungi Diri?
Untuk menghindari penipuan, masyarakat disarankan untuk:
• Tidak panik ketika menerima pesan terkait pajak,
• Memverifikasi nomor atau email melalui saluran resmi DJP,
• Tidak memberikan kode OTP kepada siapa pun,
• Mengabaikan permintaan pembayaran yang tidak melalui dashboard resmi DJP,
• Melaporkan pesan mencurigakan ke nomor resmi Kring Pajak 1500-200.

DJP menegaskan bahwa petugas tidak pernah meminta OTP, tidak menghubungi lewat pesan WhatsApp pribadi, serta tidak memerintahkan pembayaran ke rekening pribadi atau atas nama individu.

Edukasi Publik Menjadi Kunci
Meningkatnya kasus penipuan ini menunjukkan pentingnya literasi digital masyarakat di era layanan pajak yang semakin serba daring.

Pemahaman dasar mengenai cara kerja layanan resmi DJP, saluran komunikasi yang sah, serta cara verifikasi identitas menjadi faktor penting untuk melindungi diri dari kejahatan digital.

Pihak otoritas pajak juga terus melakukan edukasi melalui media sosial, kampanye informasi, serta kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memblokir saluran-saluran penipu.

Penutup
Penipuan pajak dengan modus penyamaan data telah membuktikan bahwa pelaku kejahatan semakin canggih dalam memanfaatkan teknologi.

Masyarakat diharapkan tetap waspada dan tidak mudah percaya pada pihak yang mengatasnamakan petugas pajak, terlebih jika meminta data sensitif atau pembayaran mendesak.
Kewaspadaan kolektif dan literasi digital menjadi benteng utama dalam mencegah korban semakin bertambah. (*)

Oleh: Irfan Nuddin Syah
*) Penulis adalah Penyuluh Pajak Muda pada Kanwil DJP Kepulauan Riau
**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan instasi tempat berkerja

Artikel Awas, Penipuan Pajak Semakin Marak dengan Modus Penyamaan Data pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran keras kepada kepala daerah yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di wilayahnya. Pesan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang diduga pergi menunaikan ibadah umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda bencana.

Dalam rapat penanganan bencana di Banda Aceh, pada Minggu (7/12) malam, Prabowo mengawali arahannya dengan menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah.

Namun, ia menegaskan para bupati memang dipilih untuk menghadapi situasi-situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.

“Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian melontarkan sindiran kepada kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya ketika terjadi bencana. Ia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak tegas bupati yang tidak berada di tempat saat rakyat membutuhkan.

“Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” tegas Prabowo.

“Bisa, Pak,” jawab Mendagri Tito Karnavian.

Prabowo menyebut, dalam dunia militer tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi. Ia menekankan, hal itu sama sekali tidak dapat ditoleransi.

“Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentilnya.

Meski demikian, Prabowo memastikan pemerintah pusat akan terus memberi dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan menangani bencana.

“Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kemendagri menyayangkan tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang diduga pergi umrah di tengah terjadinya bencana. Mirwan terancam dijatuhi sanksi akibat sikapnya tersebut.

“Kami sangat menyayangkan begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Ka puspen) Kemendagri Benni Irwan, Sabtu (6/12).

Benni menuturkan, Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana. Kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.

Ia pun menegaskan, tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri juga sudah bergerak menuju Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.

“Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri dan akan pulang besok (Minggu, Red),” pungkasnya. (*)

Artikel Presiden Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah saat Bencana pertama kali tampil pada News.