batampos – Penanganan kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika, Papua terus mengalir. Setelah melakukan serah terima jabatan, Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa langsung bertolak ke Mimika. Pengganti Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa tersebut menegaskan bahwa proses hukum terhadap enam prajurit TNI AD yang diduga terlibat dalam kasus tersebut akan dilakukan sampai tuntas.

Sebagai pejabat baru, Saleh mengungkapkan rasa prihatinnya atas peristiwa tersebut. Dia berharap seluruh keluarga korban kuat dan tambah melalui masa-masa berat akibat kejadian tersebut. Jenderal bintang dua TNI AD itu pun menyatakan bahwa saat ini penyidikan terus berjalan. Pihaknya juga sudah menjadikan enam prajurit Angkatan Darat sebagai tersangka. Tidak tanggung-tanggung, mereka dijerat pasal berlapis.

Dua pasal yang sudah dijeratkan kepada para tersangka, lanjut Saleh, telah dipastikan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. ”Pasal-pasal hukumnya sudah ditetapkan. Yaitu pasal 340 KUHP dan pasal 365 KUHP. Sehingga pasal berlapis,” tegas dia kemarin (5/9). Penerapan pasal 340 menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan alat bukti terkait dengan dugaan pembunuhan berencana. Ancaman hukuman dari penggunaan pasal tersebut juga tidak main-main.

Para pelaku terancam vonis hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun. Belum lagi penggunaan pasal 365 KUHP. Penggunaan pasal tersebut menunjukkan bahwa para tersangka diduga telah melakukan pencurian disertai kekerasan. Ancaman hukuman atas perbuatan tersebut tidak kalah berat. Sebab, korban sampai kehilangan nyawa. Kedua pasal tersebut digunakan untuk menjerat enam tersangka dari unsur TNI AD sebagai bukti bahwa Angkatan Darat tidak main-main dengan persoalan hukum.

Sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kodam XVII/Cenderawasih memastikan bahwa para tersangka mendapat hukuman sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, Saleh memastikan proses hukum terhadap para tersangka dilakukan secara transparan.

Untuk itu, pihaknya membuka pintu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sejauh ini, lanjut Saleh, berkas para tersangka masih dalam proses untuk dilengkapi. ”Sekarang dalam proses penyempurnaan berkas-berkas dan (Kodam XVII/Cenderawasih) akan bekerjasama dengan kepolisian dan Komnas HAM untuk ke tahap berikutnya,” terang dia. Pihaknya juga ingin proses hukum tersebut berjalan cepat.

Tujuannya tidak lain agar ada kepastian hukum bagi semua pihak. ”Dan juga para pelaku mendapat hukuman yang setimpal,” imbuhnya. Dia meminta semua pihak untuk terus mengikuti perkembangan penanganan kasus tersebut. Orang nomor satu di Kodam XVII/Cenderawasih itu pun mengajak semua pihak untuk terus mengawasi jalannya proses hukum. ”Sehingga bila ada yang terlewat, (kami) dapat diberi saran dan diingatkan,” tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama Perwakilan Komnas HAM Papua Ronal Rumbiak menyampaikan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih. Dia mengaku telah meminta dan juga sudah mendapat akses untuk mengikuti dan memantau proses hukum yang berjalan. Tidak hanya dengan pihak TNI, mereka juga telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian yang menangani kasus tersebut.

Bahkan, Ronal menyatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan para tersangka yang berasal dari unsur masyarakat sipil. ”Mendapatkan bukti-bukti dan kronologi kejadian, serta kami juga sudah bertemu Subdenpom untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan kedepan,” terang dia. Dalam kasus tersebut, empat korban meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, mereka dimutilasi kemudian dibuang oleh para pelaku untuk lari dari tanggung jawab. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Inggris kembali dipimpin perdana menteri perempuan. Dia adalah Liz Truss yang memenangi 57 persen pemungutan suara oleh Partai Konservatif, Senin (5/9/2022) waktu setempat.

BACA JUGA:
Ditinggalkan Parlemen, PM Inggris Boris Johnson Mengundurkan Diri

Liz menggantikan perdana menteri sebelumnya, Boris Johnson yang memilih mundur setelah mendapat tekanan dari warganya sendiri akibat berbagai skandal yang dilakukannya.

Truss mengalahkan pesaingnya, Rishi Sunak yang sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan. Demikian dilansir dari Reuters, Selasa (6/9/2022).

Pemilik nama lengkap Mary Elizabeth Truss ini akan melaksanakan serah terima jabatan dari Johnson. Setelahnya, ia akan berkunjung ke Skotlandia bertemu dengan Ratu Elizabeth, Selasa (6/9/2022) hari ini. Kegiatan ini dilakukan sebelum ia membentuk pemerintahan di bawah pimpinannya sendiri.

Truss menjadi perdana menteri keempat dari Partai Konservatif sejak pemilihan 2015. Selama periode itu Inggris diterpa berbagai krisis, dan kini diperkirakan menghadapi resesi panjang yang dipicu kenaikan inflasi hingga 10,1 persen pada Juli lalu. Selain itu, dia juga menjadi perdana menteri perempuan ketiga di Inggris setelah Margareth Thatcher dan Theresa May.

Sebelumnya, Truss sudah lama berkecimpung menjadi anggota parlemen Inggris. Dia juga menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah pemerintahan Boris Johnson.

Perempuan berusia 47 tahun ini, setelah terpilih, berjanji akan bekerja cepat dalam mengatasi krisis biaya hidup Inggris.

Dalam pekan pertama bertugas, ia menargetkan akan mengatasi kenaikan biaya energi dan mengamankan pasokan bahan bakar dalam menghadapi musim dingin dan di masa depan.

Truss telah memberi isyarat selama kampanye kepemimpinannya bahwa dia akan menantang konvensi dengan menghapus kenaikan pajak serta memotong pungutan lain. Langkah ini, menurut beberapa ekonom, akan memicu inflasi. Ia juga berjanji meninjau kewenangan Bank of England namun tetap melindungi independensinya.

Sebagai perdana menteri yang baru, Truss sudah memiliki daftar tugas yang panjang, termasuk menyelesaikan inflasi, krisis ekonomi, dan juga pengaruh pasokan bahan pangan akibat perang Rusia dan Ukraina yang berdampak ke gas energi di negerinya. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Dugaan rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Irjen Pol Ferdy Sambo dkk menunjukkan betapa mudahnya kepolisian merekayasa sebuah perkara. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut rekayasa semacam itu bukan yang pertama. Ada 27 dugaan rekayasa kasus diidentifikasi terjadi selama 2019-2022.

Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Rozy Brillian menjelaskan puluhan dugaan rekayasa kasus itu umumnya berupa jebakan perkara dalam pengedaran narkoba, mendapatkan pengakuan secara paksa melalui intimidasi serta tindak kekerasan, serta salah tangkap atau tindakan penangkapan tanpa prosedur yang diatur dalam KUHAP.

”Kontras mendampingi serta mengeluarkan respons terhadap empat rekayasa kasus (dari 27 dugaan rekayasa kasus) yang dilakukan oleh Polri, baik itu rekayasa kasus pembunuhan, kekerasan, hingga kasus narkoba,” kata Rozy dalam konferensi pers secara dalam jaringan (daring), kemarin (5/9).

Rozy memerinci, 27 dugaan rekayasa kasus itu tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Oknum polisi yang diduga melakukan rekayasa kasus itu tercatat bertugas di tiga institusi Polri. Mulai dari Polda, Polres hingga Polsek. ”Dari 27 peristiwa rekayasa kasus itu, delapan diantaranya merupakan rekayasa kasus terkait narkotika,” ungkapnya.

Menurut Rozy, jebakan perkara yang dimaksud dalam rekayasa kasus itu identik dengan tindakan kesengajaan memasukkan barang bukti narkoba kepada orang tertentu, kemudian menangkapnya. Sementara modus salah tangkap, identik dengan penindakan yang tidak disertai dengan surat tugas. ”Dan dilakukan dengan tindak penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang,” ujarnya.

Rekayasa kasus dengan modus jebakan perkara pernah menimpa RN, seorang remaja di Binjai, Sumatera Utara, yang dijebak membeli sabu oleh anggota Polres Binjai pada 21 Maret lalu. ”Akibat dari dugaan rekayasa itu, Kasat Narkoba Polres Binjai dicopot dari jabatannya,” terang Rozy.

Sementara contoh salah tangkap dialami MS, warga Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu terjadi pada 1 Oktober 2021 lalu. Dalam penangkapan tersebut, MS sempat dipukul hingga mengalami luka lebam. ”Padahal korban (MS) sama sekali tidak mengetahui apa pun,” imbuhnya.

Sementara Polri terbuka untuk menerima kritik dari Kontras terkait dugaan rekayasa kasus. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, analisa untuk memberikan penilaian terhadap Polri tentunya diterima dengan terbuka.”untuk siapapun itu, POlri menerima kritik,” ujarnya.

Analisa yang dilakukan Kontras tersebut akan menjadi bahan evaluasi. Semua catatan tersebut mendorong agar POlri menjadi lebih baik. ”Kami akan menghilangkan upaya-upaya yang disebutkan itu,” ujarnya.

Tugas utama Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Semua tugas itu akan dijalankan dengan baik untuk masyarakat. ”POlri akan menindak anggota yang melakukan pelanggaran,” terangnya. (*)

Reporter: JP Group