batampos –  Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani diajak berkuda oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat mengunjungi kediaman Menteri Pertahanan RI itu di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu, (4/9).

Puan mengaku cukup sulit awalnya, karena menurutnya berkuda itu tidak semudah saya lihat di film-film atau di TV.

“Ternyata, main kuda itu juga perlu suatu keberanian, juga semangat untuk kemudian bisa bersama bersinergi bersama kudanya dan ternyata ini tidak semudah,” kata Puan di Hambalang, Minggu, (4/9).

Sebelumnya, ia tiba di Hambalang sekitar pukul 10.45 WIB dan disambut langsung oleh Prabowo di pendopo rumah sang menteri pertahanan itu.

Puan yang datang mengenakan kaos polo berwarna hitam dan celana berwarna biru dongker, Puan hadir didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Ada pula sejumlah tokoh PDIP lainnya, seperti Said Abdullah, Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Charles Honoris, Dolfie OFP, Mufti Anam, Agustina Wilujeng Pramestuti, Gilang Dhielafararez, dan Alex Indra Lukman.

Sementara itu, Prabowo didampingi oleh beberapa elite Gerindra, seperti Sekjen Ahmad Muzani dan Ketua Harian Partai Sufmi Dasco Ahmad.

Penyambutan kedatangan Puan itu diiringi oleh keluarga Gerindra dengan melantunkan lagu Indonesia Raya, Mars PDIP, dan Mars Gerindra. Usai penyambutan, Puan kemudian menuju ruang ganti untuk mengenakan baju berkuda.

Selanjutnya, mereka berkuda di arena pacuan yang ada di rumah Prabowo itu. Puan menaiki kuda jenis Lusitano keturunan Portugal bernama Salero. Kuda berwarna putih itu sebelumnya sempat ditunggangi oleh Presiden Joko Widodo saat mengunjungi rumah Prabowo pada tahun 2016.

Sementara itu, Prabowo menunggangi kuda cokelat bernama Cunhal. Dalam kesempatan itu, Puan diberi pelatihan singkat oleh instruktur sebelum mulai berkuda selama sekitar 15 menit. Puan pun sempat memamerkan keahlian half pass, yakni gaya berkuda dengan kaki depan dalam posisi menyilang. Kemudian, Puan memberi makan kuda dengan buah-buahan dan wortel.

“Ini yang ngasih makan kau Ketua DPR,” canda Prabowo sambil mengelus kuda Salero.

Selesai berkuda, Puan juga dijamu Prabowo untuk menikmati sajian makanan di sebelah arena berkuda. Mereka duduk berhadapan di meja segi empat. Selepas istirahat usai jamuan makan siang, Puan dan Prabowo mengadakan pertemuan empat mata di Wisma 1 Hambalang yang berada di sebelah pendopo utama.

“Kehormatan besar kedatangan Ibu Puan Maharani. Saya merasa sangat dekat sama keluarga Bu Puan, keluarga Presiden Ke-5 RI Ibu Megawati Soekarnoputri Presiden dan Pak Taufik Kiemas. Jadi, hubungan kekeluargaan sudah lama terjalin,” jelas dia.

Berikutnya, Puan mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Prabowo dan jajaran Gerindra.

“Terima kasih atas sambutan yang hangat pada kesempatan ini. Saya diperkenankan untuk mencoba kuda kesayangan beliau. Berkuda perlu teori yang benar, perlu ketenangan, tidak boleh grogi dan saya ke sini penuh ketenangan karena saya merasa datang ke rumah keluarga sendiri. Seperti yang disampaikan Mas Prabowo, hubungan keluarga kami sudah jauh berjalan,” ucap Puan. (*)

Reporter: JP Group

batampos  – Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diklaim bisa memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Namun, agak kontradiktif ketika remisi datang.

Karenanya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak memberikan remisi bagi para predator seksual ini. Mereka harus diberikan sanksi maksimal sebagai upaya memberi efek jera.

Sebagai informasi, remisi merupakan pengurangan masa hukuman diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.

”Saya memohon kepada Bapak Presiden agar nantinya para pelaku ini tidak diberikan remisi,” ujarnya dalam kunjungannya ke Mapolres Sidoarjo, Minggu (4/8).

Risma mengingatkan semua pihak jika UU No 12 tahun 2022 tentang TPKS sudah berlaku sejak disahkan. UU ini dapat digunakan untuk menjerat para pelaku kejahatan seksual. Di mana, dalam UU ini secara tegas mengatur sanksi berat untuk pelaku kejahatan seksual, terutama pada anak.

Pada Pasal 11 misalnya, disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual tidak hanya mendapat hukuman penjara dan denda, namun terancam mendapatkan pidana tambahan. ”UU ini akan memberikan hukuman tambahan kepada pelaku kejahatan seksual dan akan ditambah hukumannya bila dilakukan oleh keluarga dekat,” tegas Mantan Walikota Surabaya tersebut.

Selain itu, kata dia, UU TPKS juga bisa menjerat korporasi. Pada pasal 13 UU TPKS diterangkan bahwa korporasi yang melakukan kekerasan seksual akan dikenakan denda sekitar Rp200 juta hingga Rp 2 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Mensos hadir di Mapolres Sidoarjo untuk menemui korban kekerasan seksual dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi setimpal. Korban merupakan siswa SD yang mendapat kekerasan seksual dari orang tuanya sendiri.

Diterima oleh Kapolres Sidoarjo Kombes pol Kusumo Wahyu Bintoro, Risma pun mendapat penjelasan terkait sejauh mana penanganan kasus tersebut. Korban pun saat ditemui menyampaikan keengganannya untuk bertemu dengan orang tuanya lagi. Ia merasa sangat trauma. Saat ini korban berada di rumah aman dan didampingi psikolog guna membantu pemulihan traumanya.

Yang juga menjadi atensi adalah sekolah korban yang saat ini menginjak kelas 6 SD. Dikhawatirkan akan sangat terdampak terhadap kondisi mentalnya. Risma sendiri menyatakan siap membantu proses pindah sekolah jika nantinya korban menginginkan hal tersebut. korban bisa ditempatkan di dalam lingkungan dan pengawasan balai milik Kemensos.

”Sudah ada laporan dari pendamping terkait sekolah korban yang saat ini telah menginjak kelas 6 SD. Saya sampaikan jika memang nantinya terpaksa pindah maka saya akan memprosesnya dan siap menempatkannya di salah satu balai kita,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – CCTV tewasnya Brigadir Joshua dibuat ajang nonton bareng oleh empat perwira polisi. Keempatnya sampai diancam Ferdy Sambo agar tak membocorkan CCTV ke orang-orang.

Keempat perwira polisi yang nonton bareng melihat CCTV tewasnya Brigadir J ini antara lain Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, AKBP Ridwan Soplanit, dan AKBP Arif Rahman.

Acara nonton bareng CCTV tewasnya Brigadir J ini disebut terjadi pada Selasa (12/7) pukul 02.00 WIB. Sebanyak tiga perwira polisi ini sudah ditetapkan tersangka menghalangi penyidikan kasus Brigadir Joshua. Sementara AKBP Ridwan tidak ditetapkan tersangka.

“Kalau bocor, berarti kalian berempat yang bocorin,” ancam Ferdy Sambo yang saat itu masih Kadiv Propam Polri sebagaimana diceritakan ulang oleh AKBP Arif Rahman seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Minggu (4/9).

Dalam sidang etik Ferdy Sambo yang digelar di Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri pada Kamis 25 Agustus 2022, AKBP Arif Rahman menceritakan mengenai CCTV ini. Dalam sidang etik Irjen Ferdy Sambo bulan lalu, terungkap Kompol Chuck bersama polisi lain bersama-sama nonton rekaman CCTV yang terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua.

Salah satu yang diungkap yakni momen Kompol Chuck mulai menyerahkan rekaman CCTV tewasnya Brigadir J ke Polres Metro Jaksel, dan memintanya lagi karena takut dimarahi Ferdy Sambo. Tak sampai di situ, Kompol Chuck sempat menonton rekaman CCTV tewasnya Brigadir Joshua ini bersama Kompol Baiquni Wibowo dan AKBP Arif Rahman.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit belakangan disebut juga menonton rekaman CCTV itu. Arif menyebut barang bukti penting itu telah dia laporkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra dikabarkan menyampaikan informasi itu kepada Sambo.

Selanjutnya, Arif dipanggil Sambo ke ruangannya pada Rabu 13 Juli 2022. Saat itu Ferdy Sambo bertanya siapa saja yang sudah melihat rekaman CCTV itu. AKBP Arif menjawab bahwa hanya dia, Ridwan, Chuck, dan Baiquni yang melihatnya.

Ferdy Sambo lantas memerintahkan AKBP Arif segera memusnahkan semua barang bukti penting ini. “Kalau bocor, berarti kalian berempat yang bocorin,” kata Sambo sebagaimana diceritakan ulang oleh Arif. Dalam rekaman CCTV tewasnya Brigadir Joshua, terlihat Joshua masih hidup saat Ferdy Sambo tiba di rumah dinasnya di Duren Tiga atau lokasi pembunuhan Joshua.

Diketahui, tujuh perwira polisi yang ditetapkan tersangka ini antara lain Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuk Putranto, AKP Irfan Widyanto.

Para perwira polisi berstatus tersangka ini mulai pangkat Irjen hingga AKP. Selain Ferdy Sambo, enam perwira lainnya ini terpedaya skenario busuk yang dijalankan Sambo. Penetapan tujuh perwira polisi sebagai tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir Joshua ini disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Kamis (1/9) malam.

“Ini sampai dengan malam ini sudah 7 orang, IJP FS (Ferdy Sambo), BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, KP BW, KP CP, dan AKP IW,” kata Dedi soal kasus tewasnya Brigadir J. (*)

Reporter: JP Group

batampos — Pelajaran telah dipetik dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dengan kewenangan yang begitu besar, Polri malah menjadi alat segelintir oknum untuk kepentingan pribadinya. Irjen Ferdy Sambo telah menjawab kecurigaan selama ini, bahwa benar penjahat paling sempurna adalah polisi.

Bila penjahat melakukan kejahatan, dia akan berupaya lari dari kejaran polisi. Namun, bila polisi yang melakukan kejahatan, apalagi yang berpangkat, justru menggunakan kewenangannya untuk berupaya membolak-balikkan keadilan. Yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar.

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, problem utama selama ini adalah Polri telah menjadi lembaga super. Perencanaan anggaran, perumusan kebijakan, operasional dan sekaligus pengawasan berada dalam satu tubuh, Korps Bhayangkara. ”Pengawasan dilakukan internalnya dengan perkoncoannya,” ujarnya.

Antara satu sama lain, atas nama korps, letting, jiwa korsa atau apalah itu, penegak hukum malah melakukan kejahatan. ”Polisi tidak bisa seperti ini,” terangnya kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id) kemarin.

Pengawasan eksternal yang dilakukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) justru diracuni. Kewenangannya sekedar rekomendasi, komposisi dan personalnya justru dari kepolisian. ”Di negara lain, Kompolnas ini membawahi polisi. Di Indonesia, Kompolnas kawan sendiri,” ujarnya.

Buktinya, Kompolnas sekarang ini tiga anggotanya dari polisi. Kedoknya purnawirawan. Problem Kompolnas bukan lembaganya, tapi karena personalnya justru rawan konflik kepentingan. ”Maka perlu perbaikan sistem kepolisian,” jelasnya.

Kalau Menkopolhukamnya bukan seorang Mahfud M.D, tentunya jalan cerita kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan berbeda. ”Maka, revisi UU 2/2002 tentang kepolisian sudah wajib hukumnya,” paparnya.

Dengan Polri berada di bawah kementerian. Bukan hanya di bawah Kemendagri, namun bisa kementerian-kementerian lainnya. Kalau perlu nomenklatur baru. Gambarannya bisa seperti UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU 34/2004 tentang TNI. Kemenhan membawahi anggaran TNI. Tapi, Panglima TNI langsung berada di bawah Presiden. ”Dimana Polri secara anggaran di bawah kementerian, tetapi Kapolri langsung berada di bawah presiden,” jelasnya.

Sementara Komnas HAM membuka fakta baru bahwa kemungkinan ada sosok ketiga penembak brigadir Yosua. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, dari hasil uji balistik yang dilakukan, muncul dugaan adanya pelaku lain yang menembak Yosua. Artinya, penembak Yosua bukan hanya dua, tapi tiga orang. ”Polri harus menyelidiki,” ujarnya.

Dugaan itu muncul dari besarnya lubang peluru yang berbeda. Diduga ada dua senjata yang digunakan untuk menembak Brigadir Yosua. Bila Sambo menyebut hanya Bharada E yang menembak, Bharada E justru mengaku penembak bukan hanya dirinya. Lalu, siapa yang menembak dengan senjata berjenis berbeda dari BHarada E. ”Penyidik harus mencari bukti-bukti pendukung kuat, selain keterangan saksi,” jelasnya.

Pernyataan Kompolnas tersebut berbeda dengan kronologi yang dirilis Polri menggunakan animasi. Dalam kronologi tersebut, digambarkan bahwa Bharada E menembak Yosua tiga atau empat kali. Lantas, Sambo menembak Yosua di kepala bagian belakang dengan senjata Bharada E. Kalau uji balistik menemukan peluru jenis senjata lain, siapa penembak ketiga ini? (*)

Reporter: JP Group