batampos – Peristiwa kekerasan yang terjadi pada September tahun lalu antara sebagian warga Desa Pangke Barat dengan pihak RSBT akhirnya berhasil diselesaikan dengan jalan perdamaian. Proses perdamaian ini dilakukan di rumah dinas Bupati Karimun.
Bupati Karimun Aunur Rafiq
”Alhamdulillah, penyelesaian masalah kekerasan yang terjadi antara sebagian masyarakat Pangke Barat, Kecamatan Barat dengan pihak Rumah Sakit Bhakti Timah (RSBT) Karimun pada Rabu (25/8) di rumah dinas ini berhasil diselesaikan. Perdamaian ini dihadiri oleh perwakilan RSBT bersama kuasa hukumnya, perwakilan warga dan kuasa hukumnya serta pihak kepolisian,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq.
Menurut Bupati, dalam persoalan antara sebagian warga Pangke Barat dengan RSBT, dia sebagai kepala daerah berqda di tengah-tengah. Karena, pihak RSBT dan sebagian warga Pangke Barat, semuanya merupakan masyarakat Kabupaten Karimun. Dari pihak RSBT sudah ikhlas memberikan maaf atas peristiwa kekerasan yang terjadi hampir setahun lalu.
”Dari pihak perwakilan sebagian warga Desa Pangke Barat sudah menyampaikan penyesalannya dan juga telah meminta maaf kepada perwakilan tenaga medis RSBT yang menjadi korban kekerasan. Pemerintah kabupaten Karimun menjamin adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Khususnya, tenaga kesehatan di RSBT dari tindakan kekerasan dan diskriminasi bagi tenaga kesehatan yang sedang bertugas,” papar Bupati.
Sementara itu, Ketua RW 003 Desa Pangke Barat, Burhanuddin secara terpisah menyebutkan, atas nama warga dengan ini menyatakan permohonan maaf sedalam-dalamnya dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana dalam bentuk apa pun terhadap RSBT Karimun.
”Termasuk juga terhadap perawat dan Satpam RSBT. Dan tidak akan mempermasalahkan permasalahan yang telah terjadi. Kami saling memaafkan. Melalui permohonan maaf ini, diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara RSBT dengan masyarakat Pangke Barat,” ungkap Burhan sapaannya. (*)
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Foto: Immanuel Sebayang/Batam Pos
batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, berencana kembali melakukan perombakan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengisi kekosongan beberapa jabatan yang ditinggal pejabatnya, termasuk yang habis masa tugas atau memasuki masa pensiun.
Ia menyebutkan pegawai yang memilki kemampuan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Batam silakan mengikuti seleksi pengangkatan nantinya.
Beberapa pegawai juga berkesempatan promosi untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa OPD.
“Syaratnya satu saja bisa mengikuti harapan dan visi yang sudah saya susun dan rencanakan. Kalau mampu silakan ikut. Karena nanti akan digelar terbuka,” ujarnya, Senin (29/8/2022).
Kekosongan jabatan ini harus segera diisi, guna mengoptimalkan kinerja OPD dalam mendukung rencana Pemko Batam.
Beberapa jabatan yang kosong di antaranya, Sekretaris Dinas Pendidikan Batam, Kepala Bidang SD Disdik Batam, beberapa jabatan eselon dua yang juga akan segera habis. Sehingga diperlukan pejabat baru.
Rudi menjelaskan mutasi, dan pelantikan pejabat baru merupakan suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan Pemko Batam. Jabatan merupakan amanah, sehingga pejabat yang terpilih nantinya diharapkan bisa menjalankan tugas dengan baik.
“Nanti akan digelar terbuka. Kalau memang mampu silakan ikuti prosesnya,” imbuhnya.
Rudi menambahkan pelantikan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Ia berharap pegawai yang diberikan amanah nantinya bisa menjalankan tugas dengan baik.
Hal ini karena pihaknya memiliki banyak rencana untuk memajukan Batam sebagai kota Madani.
“Nanti tunggu saja waktunya. Sekarang masih proses,” imbuhnya.(*)
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Foto: Immanuel Sebayang/Batam Pos
batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, berencana kembali melakukan perombakan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengisi kekosongan beberapa jabatan yang ditinggal pejabatnya, termasuk yang habis masa tugas atau memasuki masa pensiun.
Ia menyebutkan pegawai yang memilki kemampuan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Batam silakan mengikuti seleksi pengangkatan nantinya.
Beberapa pegawai juga berkesempatan promosi untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa OPD.
“Syaratnya satu saja bisa mengikuti harapan dan visi yang sudah saya susun dan rencanakan. Kalau mampu silakan ikut. Karena nanti akan digelar terbuka,” ujarnya, Senin (29/8/2022).
Kekosongan jabatan ini harus segera diisi, guna mengoptimalkan kinerja OPD dalam mendukung rencana Pemko Batam.
Beberapa jabatan yang kosong di antaranya, Sekretaris Dinas Pendidikan Batam, Kepala Bidang SD Disdik Batam, beberapa jabatan eselon dua yang juga akan segera habis. Sehingga diperlukan pejabat baru.
Rudi menjelaskan mutasi, dan pelantikan pejabat baru merupakan suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan Pemko Batam. Jabatan merupakan amanah, sehingga pejabat yang terpilih nantinya diharapkan bisa menjalankan tugas dengan baik.
“Nanti akan digelar terbuka. Kalau memang mampu silakan ikuti prosesnya,” imbuhnya.
Rudi menambahkan pelantikan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Ia berharap pegawai yang diberikan amanah nantinya bisa menjalankan tugas dengan baik.
Hal ini karena pihaknya memiliki banyak rencana untuk memajukan Batam sebagai kota Madani.
“Nanti tunggu saja waktunya. Sekarang masih proses,” imbuhnya.(*)
Karung berisi potongan tubuh korban yang ditemukan di Kampung Pigapu, Mimika. (SUMBER UNTUK JAWA POS)
batampos – Polisi Militer Kodam (Pomdam) XVII/Cenderawasih telah menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan dan mutilasi empat masyarakat sipil di Kabupaten Mimika, Papua. Mereka adalah enam personel TNI AD yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Untuk mempercepat proses penyidikan, Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) mengirimkan penyidik ke Papua untuk membantu penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih.
Langkah cepat dilakukan oleh Puspomad setelah mendapat arahan langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. ”TNI AD telah menetapkan enam oknum prajurit sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan di Kabupaten Mimika,” ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna kepada awak media di Jakarta kemarin sore (29/8).
Penetapan tersangka itu sekaligus menegaskan bahwa penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih telah memiliki dua alat bukti atas dugaan keterlibatan enam prajurit tersebut. ”Saat ini Pomdam XVII/Cenderawasih telah melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut terhadap para pelaku,” terang Tatang. Jenderal bintang satu TNI AD itu menegaskan, pihaknya tidak akan main-main memproses hukum para prajurit Angkatan Darat yang terlibat dalam kasus hukum.
Apalagi enam prajurit yang berdinas di Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo itu dinilai telah mencoreng nama baik institusi dan satuan TNI AD. ”TNI AD akan memberikan sanksi yang berat dan tegas,” imbuh Tatang. Hal senada disampaikan oleh Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa. Usai meninjau persiapan rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua, Teguh menyatakan, sanksi berat akan diberikan kepada prajurit yang melanggar aturan.
Sebagai pandam yang memiliki tanggung jawab di seluruh wilayah Papua, Teguh menyampaikan bahwa dirinya memberi atensi penuh terhadap penanganan kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Mimika. ”Panglima TNI dan Bapak KSAD sudah memberikan perintah kepada kami untuk melakukan pemeriksaan, investigasi terhadap kejadian tersebut,” jelas perwira tinggi TNI AD dengan dua bintang di pundak tersebut.
Teguh memastikan, sanksi tegas akan diberikan kepada enam prajurit Angkatan Darat yang bersekongkol dengan empat orang masyarakat sipil melakukan pembunuhan dan mutilasi tersebut. ”Kami Angkatan Darat berkomitmen dalam hal ini hukum harus ditegakkan,” kata dia tegas. Sejauh ini, dia menyebutkan, pihaknya masih terus menggali beberapa hal. Termasuk soal motif, dugaan praktik jual beli senjata, dan latar belakang para korban.
Bersama Polda Papua dan jajaran, Teguh menyebut, Kodam XVII/Cenderawasih akan mengungkap kasus tersebut secara terang benderang. Apapun itu, dia menyatakan bahwa persoalan jual beli senjata merupakan perilaku dan tindakan yang tidak benar. ”Indikasi-indikasi itu semuanya kami akan lakukan proses pendalaman dan pemeriksaan,” jelas dia. Berkaitan dengan latar belakang empat korban, sejauh ini mereka masih terdeteksi sebagai masyarakat sipil.
Namun demikian, penyidik masih melakukan pendalaman. ”Adapun nanti keterlibatan dari KKB atau KST itu nanti dari hasil pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi mungkin terhadap pelaku juga,” beber Teguh. ”Semuanya nanti akan terungkap dan kami akan berusaha mengungkap itu semuanya secara terang benderang,” tambah perwira tinggi TNI AD yang pernah bertugas sebagai komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tersebut.
Terpisah, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M. Kamal mengatakan, kronologi kejadian itu pada Selasa lalu. Sekitar pukul 21.50. ”Setelah dibunuh, empat korban dibawa ke Sungai Kampung,” ujarnya. Selanjutnya, empat korban dimutilasi dan dikarungi. Dibuanglah jenazah yang telah di mutilasi itu ke Sungai Kampung. ”Karungnya diberi pemberat dengan batu,” paparnya kemarin.
Setelah jenazah dibuang, para pelaku membakar mobil yang digunakan para korban. Dia mengatakan, jenazah korban ditemukan pada Jumat (27/8) dan setelah diidentifikasi merupakan simpatisan KST. ”Setelah diperdalam diketahui bahwa korban hendak membeli senjata,” tuturnya.
Menurutnya, para korban ini hendak membeli senjata dari para pelaku. Namun, ternyata para pelaku menjebak dan melakukan pembunuhan kepada keempatnya. ”Pelaku menyiapkan benda yang mirip senjata,” urainya. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56. Dia mengatakan, pelaku diduga merencanakan pembunuhan tersebut. ”Untuk korban juga masih pencarian,” ujarnya.
Sementara itu, kelompok separatis teroris mengecam pembunuhan disertai mutilasi terhadap empat warga asli Papua, yang diduga juga simpatisan dari KST. Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengatakan, pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan enam anggota TNI itu sangat terkutuk. ”Harus ada yang bertanggungjawab,” paparnya.
Karena pelakunya diduga anggota TNI, maka TPNPB-OPM meminta Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab. Jika tidak segera bertanggung jawab, maka rakyat Papua dan TPNPB-OPM akan melakukan pembalasan. ”Dengan cara yang sama,” papanya. Walau begitu, selama ini TPNPB-OPM sering kali merekrut anggota dari TNI. Hampir setiap tahun terdengar kabar adanya oknum yang bergabung dengan TPNPB-OPM. ”Kami merekrut pasukan asli Papua,” jelasnya. (*)
Pesawat Batik Air di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (4/8/2022). ANTARA/Virna P Setyorini)
batampos – Batik Air akan kembali melayani rute Kuala Lumpur dan Medan empat kali dalam seminggu mulai 30 September 2022.
Pejabat tertinggi eksekutif Batik Air Kapten Mushafiz Bin Mustafa Bakri dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan layanan kembali dibuka ke Medan karena melihat lalu lintas penumpang yang kuat dan faktor beban di semua wilayah.
Sejak pembatasan di seluruh dunia mulai dilonggarkan, kata Mushafiz, pihaknya mulai meningkatkan kapasitas layanan penerbangan yang memungkinkan maskapai untuk menangkap permintaan yang signifikan.
“Kami berharap konektivitas ini akan membantu merangsang pertumbuhan bisnis dan perdagangan antara Malaysia dan Indonesia,” ujar dia.
Menurut dia, layanan pemesanan tiket penerbangan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) ke Bandara Internasional Kualanamu, Medan, sudah mulai dibuka. Penerbangan disediakan empat kali seminggu, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat dan Minggu.
Batik Air memberikan tarif promosi untuk rute yang diluncurkan kembali itu mulai dari 199 ringgit Malaysia (RM) (sekitar Rp660 ribu) kelas ekonomi sekali jalan termasuk semua, sedangkan tarif dari Medan ke Kuala Lumpur akan mulai dari Rp657,550 sekali jalan.
Tarif termasuk jatah bagasi gratis 20 kilogram.
Penerbangan Batik Air OD 326 akan berangkat dari KLIA pukul 14.00 waktu Kuala Lumpur dan dengan waktu penerbangan satu jam. Dari situ, penerbangan akan tiba di Bandara Internasional Kualanamu pada 14.00 WIB.
Ada perbedaan waktu satu jam antara Kuala Lumpur dan Medan. Penerbangan kemudian akan berangkat dari Medan pada 14.40 WIB dan tiba di KLIA pukul 16.40 waktu Kuala Lumpur.
Mushafiz mengatakan Medan adalah tujuan liburan yang terkenal di kalangan wisatawan Malaysia, dengan Danau Toba yang terkenal sebagai daya tarik utama.
“Kami dengan senang hati menawarkan pilihan dan kenyamanan perjalanan lain kepada pelanggan kami dengan menjembatani kesenjangan antara Kuala Lumpur dan Medan,” kata Mushafiz.
“Tentu saja, lalu lintas pariwisata antara kedua negara diharapkan tumbuh dengan dimulainya layanan baru Batik Air, dan ini akan secara langsung berkontribusi pada aspirasi Pemerintah untuk menjadikan KLIA sebagai transit dan pusat pariwisata pilihan di kawasan ini,” ujarnya, menambahkan. (*)
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)
batampos – Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) kembali memantik kontroversi. Pemicunya adalah penghapusan pasal-pasal yang mengatur tentang tunjangan profesi guru (TPG). Kemendikbudristek bersikukuh guru tetap mendapatkan penghasilan yang memadai.
Sorotan tajam disampaikan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan sudah mendengar penjelasan dari Kemendikbudristek. ’’Kembalikan dulu pasal TPG ke dalam draft RUU Sisdiknas,’’ katanya kemarin (29/8).
Unifah mengatakan jaminan kesejahteraan atau penghasilan guru yang memadai tidak cukup dari lisan atau omongan pejabat saja. Tetapi harus benar-benar dicantumkan di dalam bagian utama draft UU Sisdiknas. Dia mengatakan begitu kecewa dengan penghapusan pasal-pasal tentangn TPG.
’’Bagi kami TPG adalah prinsip,’’ katanya. Ketika pasal tentang TPG tersebut dihapus, pemerintah sudah menafikkan peran guru. Serta tidak menghargai guru sebagai sebuah profesi. Meskipun menyampaikan kritikan keras, Unifah menegaskan para guru untuk tidak mogok mengajar terkait polemik penghapusan pasal TPG tersebut.
Unifah menceritakan penghapusan pasal-pasal TPG muncul dalam draft RUU Sisdiknas terbaru tertanggal 22 Agustus 2022. Di dalam naskah tersebut, hanya ditulis soal kesejahteraan guru secara umum. Yaitu bunyinya guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya berhak untuk memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut berbeda sekali dengan bunyi di UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Di dalam UU ini, ketentuan tentang TPG dibahas dengan sangat detail. Termasuk aturan bahwa besaran TPG untuk guru PNS sebesar satu kali gaji pokok. Pembahasan RUU Sisdiknas tidak hanya menggantikan UU Sisdiknas yang lama. Tetapi juga meleburkan UU Guru dan Dosen serta UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti). Unifah mengatakan keberadaan RUU Sisdiknas yang meleburkan tiga UU tersebut sebagai omnibus law di sektor pendidikan.
Aliansi Peduli Pendidikan mengirim surat terbuka pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI perihal RUU Sisdiknas ini. Dalam surat yang 28 orang tokoh dan pemerhati pendidikan ini secara tegas meminta penundaan pembahasan RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2022.
Indra Charismiadji, anggota Aliansi Peduli Pendidikan, mengatakan RUU Sisdiknas 2022 ini setara dengan Omnibus Law bidang Pendidikan Nasional. Menggabung tiga UU namun pengintegrasiannya tidak jelas. Sehingga, dikhawatirkan, ketika diimplementasikan akan mengalami persoalan di lapangan. ”Mengingat banyak hal yang diatur dalam UU Guru dan Dosen maupun dalam UU Pendidikan Tinggi tidak termuat di dalam RUU Sisdiknas ini,” keluhnya.
Bukan hanya itu, RUU Sisdiknas ini juga dinilai cacat unsur legislasi formil. Pasalnya, dalam penyusunan RUU ini tidak transparan. Selain itu, penyusunannya pun tidak melibatkan para ahli dari berbagai bidang, minim kolaborasi antara kementerian dan para penyelenggara pendidikan di lapangan.
Lalu, hingga kini belum tersedia road Map, cetak biru atau grand design pendidikan nasional yang merupakan prasyarat untuk dapat menyusun RUU Omnibus Law Sisdiknas. ”Seperti hantu, terburu-buru, dan dikerjakan di ruang gelap,” ungkapnya.
Catatan lainnya diberikan pada tidak adanya kepastian sikap yang jelas dari pemerintah mengenai wajib belajar itu gratis atau membayar. Peran masyarakat dalam pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga dihilangkan pada RUU ini.
”RUU Sisdiknas ini akan mendorong percepatan alih status PTN menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Padahal dalam prakteknya, PTN BH yang ada saat ini cenderung komersial,” papar aktivis pendidikan dari Vox Populi Institute ini. Kondisi ini tentu akan merugikan masyarakat. Karena bakal membuat pendidikan makin sulit diakses oleh masyarakat.
”Kami berharap RUU Sisdiknas yang akan mengatur nasib bangsa dan negara disusun secara cermat dengan melibatkan banyak pihak dan tidak tergesa-gesa,” tuturnya. Menurutnya, kerusakan dalam regulasi pendidikan itu berarti akan timbulnya kerusakan bangsa selama tiga generasi. ”Oleh karena itu kami dengan sangat memohon kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI untuk menunda pembahasan RUU Sisdiknas tersebut,” sambungnnya.
Meski tak masuk secara eksplisit di RUU Sisdiknas, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Iwan Syahril menjamin bahwa tunjangan untuk guru bakal tetap ada. Dia mengatakan, dalam RUU diatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun. Dengan catatan, masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sayangnya, belum ada kepastian besaran tunjangan yang akan diberikan. Apakah sama dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Iwan sendiri meminta seluruh pihak tak mengkhawatirkan hal tersebut. Dia menjamin, jika RUU Sisdiknas akan tetap memberikan kesejahteraan pada guru.
”RUU ini juga mengatur guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi,” paparnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, guru ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai Undang-Undang ASN. Dengan demikian, mereka akan otomatis mendapat kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam UU ASN tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi yang panjang.
Sedangkan untuk guru non-ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik, kata dia, pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan. Tujuannya, membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. ”Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya,”
Iwan mengatakan, saat ini ada 1,6 juta guru yang masih belum tersertifikasi karena masih menunggu antrian pendidikan profesi guru. Di mana, butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah ini.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari menyatakan, pihaknya akan mempelajari hal-hal yang menjadi keberatan publik mulai dari proses penyusunannya hingga poin-poin substansi yang ada di dalamnya. “Saya akan mendengarkan kritikan tersebut dan mendalami usulan RUU sekaligus akan menghimpun masukan dan keberatan dari masyarakat,” katanya.
Menurut Taufik, pelibatan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan menjadi sangat penting. RUU Sisdiknas diharapkan bisa menjadi acuan yang terintegrasi dalam pengaturan pendidikan di Indonesia.
Dia mengatakan, semua pihak harus berhati-hati dan cermat dalam menyusun RUU itu. Apalagi pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam membentuk karakter anak bangsa. “Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara yang secara eksplisit dituangkan dalam pembukaan UUD 45” jelas Taufik.
Terkait dihapusnya tunjangan profesi guru, Taufik mengatakan, semua poin penting dalam RUU itu harus dikaji secara mendalam. Menurut dia, sebelum diajukan ke prolegnas, harus dilakukan pembahasan penyusunan naskah akademik dan draf RUU bersama masyarakat. (*)
Suasana ruas Jalan Jalan R. Suprapto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bukit Daeng, Mukakuning, pada Senin (29/8/2022). Foto: Dalil harahap/Batam Pos
batampos – Video pengendara motor terjatuh di Jalan R. Suprapto, Bukit Daeng, Mukakuning, viral di media sosial (medsos), Senin (29/8/2022). Terjatuhnya pesepeda motor tersebut disebabkan tumpahan oli yang berceceran di jalan.
Kanit Turjawali Polresta Barelang, Ipda Yudhi Patra, mengatakan, usai menerima laporan video viral tersebut, pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Hasilnya tidak ditemukan ceceran oli atau pengendara yang terjatuh.
“Kita mendatangi TKP dan mencari kendaraan yang tumpah. Namun tidak ditemukan. Jadi dugaan itu video lama, dan diviralkan lagi sekarang,” ujar Yudhi.
Yudhi menjelaskan, kasus tumpahnya oli kendaraan di jalan sudah beberapa kali terjadi. Ia menegaskan untuk pengendara ataupun terhadap pelaku penumpahan oli tersebut bisa dikenakan sanksi kelalaian berkendara hingga sanksi tilang.
“Itu ada pidananya. Nanti dari pihak laka lantas, karena membahayakan nyawa orang lain. Tapi dari penanganan di jalan, pengendara (penumpahan oli) langsung kita tilang,” katanya.
Menurut Yudhi, bagi masyarakat yang mengetahui tumpahan oli tersebut bisa melapor ke Pos Satlantas terdekat. Sehingga kejadian ini bisa langsung diatasi dan pengendaranya ditindak.
“Langsung lapor saja. Kita datangi lokasi dan tindak pengendaranya,” tegasnya.
Sebelumnya, peristiwa tumpahan oli pernah terjadi di Jalan Gajah Mada atau tepatnya di sekitar Rumah Duka, Batu Batam, Jumat (15/7) pagi, sekitar pukul 10.00 WIB. Akibatnya, jalan licin hingga sejumlah pengendara motor terjatuh.
Pihak Satlantas mendatangi lokasi dan untuk mengatasi korban, polisi menyiramkan pasir ke tumpahan oli tersebut. Hanya saja, penumpah oli belum berhasil ditangani pihak kepolisian.(*)
batampos- Satlantas Polresta Tanjungpinang terus berupaya mengungkap peristiwa tabrak lari yang memakan korban tewas di simpang yang merah Jalan WR Supratman Tanjungpinang.
AKP I Made Putra Hari Sugana
Kasatlantas Polresta Tanjungpinang, AKP I Made Putra Hari Suargana, mengatakan dalam proses penyelidikan, pihaknya mengalami kendala. Sebab kamera pengawas (CCTV) milik Dinas Perhubungan (Dishub) yang terpasang di lokasi kejadian mengalami kerusakan. “Informasi dari Dishub seperti itu (CCTV rusak). Yang jelas kami masih melakukan penyelidikan,” katanya, Senin (29/8).
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Lalu-lintas Dishub Tanjungpinang, Syavrant Shadiq Alustco membenarkan kamera pengawas di Jalan WR Supratman rusak sejak April 2022 lalu. “CCTV rusak saat bulan puasa yang lalu. Saat hujan lebat dan petir,” ungkapnya.
Saat inki, Dishub Tanjungpinang belum bisa berbuat banyak untuk mengatasi masalah kamera pengawas yang rusak tersebut. “CCTV tersebut belum punya Dishub. Itu milik BPTD Kementerian Perhubungan. Jadi kami belum bisa merawat, karena belum diserahkan ke kami (Dishub),” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, seorang pengendara motor inisial JD tewas setelah ditabrak lari oleh mobil di Jalan WR Supratman Batu 9, Tanjungpinang, Senin (22/8) lalu. Saat ini masih melacak keberadaan pengendara mobil yang tidak bertanggung jawab itu. (*)
Rumah dinas Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo dipasangi garis polisi saat pra-rekonstruksi kasus yang menewaskan Brigadir J di Kompleks Polri Duren Tiga. (Hafidz Mubarak A./Antara)
batampos – Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di dua lokasi tempat kejadian perkara (TKP). Yakni TKP perencanaan di Saguling III dan TKP penembakan di Duren Tiga No 46 Jakarta.
”Informasi terakhir dari penyidik, rekonstruksi di dua tempat, Duren Tiga dan Saguling,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo seperti dilansir dari Antara di Jakarta.
TKP Saguling III merupakan kediaman pribadi tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Dari hasil penyidikan penembakan terhadap Brigadir J direncanakan di rumah tersebut.
Kemudian rumah di Duren Tiga No 46 merupakan rumah dinas yang ditempati Ferdy Sambo saat menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Lokasi tersebut merupakan tempat penembakan terhadap Brigadir J. Termasuk skenario tembak-menembak ke dinding yang dibuat Ferdy Sambo.
Menurut Dedi, proses rekonstruksi diupayakan selesai dalam satu hari, dilaksanakan secara berurutan mulai dari lokasi perencanaan di Sanguling, kemudian di TKP penembakan di Duren Tiga.
”Ya dari Saguling ke TKP penembakan,” terang Dedi.
Dedi menyebutkan, pihak-pihak yang akan hadir dalam rekonstruksi adalah penyidik Polri, kelima tersangka didampingi pengacaranya, dan jaksa penuntut umum (JPU). Selain itu, pihak dari eksternal Polri, yakni Kompolnas dan Komnas HAM.
Kelima tersangka tersebut, yakni Irjen Pol Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi. Untuk tersangka Bharada Richard Eliezer karena berstatus saksi pelapor atau Justice Collaborator, penyidik Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
”Apakah akan dihadirkan langsung di TKP atau menggunakan peran pengganti, sedang dikoordinasikan dengan LPSK,” Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi.
Dalam pelaksanaan rekonstruksi nanti, lanjut Andi, pengamanan terhadap para tersangka dilakukan sesuai standar pengamanan terhadap tahanan.
Terpisah, Kejaksaan Agung mengirimkan tim jaksa penuntut umum berjumlah delapan orang untuk mengikuti rekonstruksi. ”Setiap berkas perkara ada dua jaksa penuntut umum yang ditunjuk, jadi kurang lebih delapan sampai 10 JPU, karena total ada lima perkara,” kata Jaksa Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana. (*)
Personel Polsek Lubukbaja mengecek stufio foto yang terbakar di Komplek Sakura Anpan Blok E, Nagoya, Minggu (28/8/2022) kemarin, Foto: Budi untuk Batam Pos
batampos – Kebakaran terjadi di Ruko lantai III di Komplek Sakura Anpan Blok E, Nagoya, Minggu (28/8/2022) siang kemarin. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun api menghanguskan lantai III ruko yang berisikan peralatan studio foto.
Kapolsek Lubukbaja, Kompol Budi Hartono, mengatakan, kebakaran itu pertama kali diketahui pekerja studio. Kemudian, pekerja melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan damkar.
“Untungnya api berhasil cepat diatasi sama personel yang patroli dan damkar. Hanya lantai III yang terbakar,” kata Budi.
Budi menjelaskan untuk memadamkan api, pihaknya turut dibantu warga sekitar dan 5 unit damkar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam.
“Di lantai I itu toko tas, dan lantai II nya tempat tinggal. Jadi hanya peralatan studio foto yang hangus terbakar,” katanya.
Dari pemeriksaan, kata Budi, kebakaran itu disebabkan korsleting. Sedangkan untuk kerugian korban mencapai Rp 166 juta.
“Dugaan penyebabnya korlseting MCB (Miniature Circuit Breaker) di lantai III. Kemarin kerugian juga sudah dihitung pihak korban,” ungkapnya.
Dengan peristiwa ini, Budi mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan atau mencegah terjadinya korsleting listrik. Seperti menggunakan alat listrik yang memenuhi standar, mencabut alat elektronik yang tidak digunakan, dan hindari tumpukan colokan listrik.
“Kita imbau juga untuk rutin melakukan pengecekan instalasi listrik. Agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” tutupnya.(*)
