batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Anggoro Sukartono yang saat ini juga menjabat sebagai Karowabprof Divisi Propam Polri, sebagai pelaksana harian (Plh) Karopaminal Divisi Propam Polri. Hal ini setelah Brigjen Hendra Kurniawan dinonaktifkan dari jabatan Karopaminal Divisi Propam Polri terkait kasus penembakan Brigadir J.

Penunjukan itu berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2149/VII/KEP./2022 tanggal 22 Juli 2022.

“Penunjukan Karowabprof Divpropam Polri sebagai Pelaksana Harian (Plh) Karopaminal Divpropam Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada awak media, Jakarta, Minggu (24/7).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menonaktifkan dua perwira tinggi dan satu perwira menengah terkait munculnya kasus penembakan Brigadir J.

Pertama, Irjen Ferdy Sambo yang dinonaktifkan sebagai Kadiv Propam. Kedua, Brigjen Hendra Kurniawan dinonaktifkan sebagai Karopaminal. Kemudian ketiga, Kombes Budhi Herdi Susianto dinonaktifkan selaku Kapolres Metro Jakarta Selatan.

Dedi mengungkapkan, penonaktifan tersebut guna menjaga independensi dalam mengusut peristiwa baku tembak antar kedua anggota Polri di kediaman Irjen Pol Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

“Untuk menjaga independensi, transparansi dan akuntabel,” pungkas Dedi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng (Migor), masih terus didalami Kejaksaan Agung.

Selain mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, total Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Dalam survei terbaru, Lembaga Survei Indonesia (LSI), menempatkan 1.206 responden, mayoritas masyarakat optimistis Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus tersebut. Totalnya mencapai 72,1 persen.

Survei dilakukan dalam rentang 27 Juni hingga 5 Juli 2022. Pada temuan lain, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan, mayoritas masyarakat juga meyakini ada keterlibatan mafia dalam kasus minyak goreng, totalnya mencapai 83,1 persen.

“Mayoritas percaya telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan mafia minyak goreng dalam penjualan (ekspor) minyak goreng ke luar negeri,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk Persepsi Publik Terhadap Penegakan Hukum, Tugas Lembaga-Lembaga Hukum, dan Isu-Isu Ekonomi secara virtual, Minggu (24/7).

Pada temuan lain di survei tersebut, LSI juga memotret keinginan masyarakat terkati sanksi yang harus diberikan jika ada keterlibatan pejabat negara dalam kasus minyak goreng.

Menurut Djayadi, dari mereka yang mengetahui bahwa mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menjadi tersangka, 38,5 persen menginginkan hukuman seumur hidup.

“Ada juga 16 persen yang menginginkan hukuman mati, sementara yang ingin sanksi 20 tahun mencapai 19,5 peren,” ungkap Djayadi.

Survei LSI juga mencatatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Hasilnya, Kejaksaan dan pengadilan mengalami peningkatan ketimbang Mei 2022.

“Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dari 64 persen (Mei 2022) menjadi 70 persen pada Juli 2022. Pengadilan juga naik, dari 60 persen (Mei 2022) menjadi 65 persen,” kata Djayadi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anak selalu menjadi pihak yang rentan dalam kasus kekerasan. Tidak terkecuali kasus kekerasan seksual. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima 2.739 laporan kasus tahun ini. Jumlah tersebut merupakan 52 persen dari akumulasi laporan yang masuk.

”Lokus kekerasan seksual sangat beragam,” tutur Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id), Rabu (20/7) lalu. Ironisnya, sebagian besar kasus justru terjadi di tempat-tempat yang seharusnya steril dari kekerasan seksual. Misalnya, rumah, sekolah, dan tempat bermain.

Yang membuat lebih miris, mayoritas pelaku kekerasan seksual justru orang-orang yang kenal dengan korban. Orang tua kandung atau sambung, guru, kerabat dekat, dan teman. ”Indonesia berada dalam situasi darurat,” kata Arist.

Menurut dia, hukum di Indonesia belum berpihak pada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Mulai penyidikan di kantor polisi hingga sidang di pengadilan. Pertanyaan yang dilontarkan sebagai bagian dari penyidikan sering kali justru membuat korban semakin trauma. Belum lagi perlakuan aparat dan masyarakat.

Di sisi lain, tekanan terhadap pelaku nyaris tidak ada. Ambil contoh, kasus kekerasan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia, Jawa Timur. Meski ancaman hukumannya di atas lima tahun, tersangka tidak ditahan. Padahal, korbannya lebih dari satu. Relasi kuasa memungkinkan pelaku untuk melakukan hal-hal yang bisa memengaruhi kesaksian korban.

Sebagai pendamping korban, Arist bisa berbicara banyak tentang trauma. Terutama trauma pada korban anak-anak. Trauma itu akan membuat para korban menderita kecemasan berlebih. Mudah insecure dan ketakutan. Termasuk gemetaran jika berhadapan dengan orang baru.

Gejala-gejala traumatik itu akan kian kentara jika korban diminta untuk menceritakan ulang kejadian yang dialaminya. Lagi dan lagi. Trauma itu bisa menghantui korban sepanjang hidupnya. ”Negara tidak hadir. Hukum lemah. Bagaimana negeri ini ke depan?” kritik Arist.

Apakah trauma korban bisa diobati? Arist menyatakan, jika pelaku dihukum berat, trauma korban bisa berkurang. Pemberatan hukuman untuk pelaku dengan profesi dan hubungan kedekatan tertentu dengan korban membuat korban merasa terlindungi. Misalnya, ancaman hukuman kebiri kimia dan hukuman mati. Sanksi berat dengan tujuan membuat pelaku jera juga akan mendatangkan kelegaan bagi korban.

Lebih lanjut, Arist menyatakan bahwa pemerintah belum menganggap serius kekerasan seksual terhadap anak. Juga bentuk-bentuk kekerasan lain. Misalnya, kasus perundungan yang berbuntut fatal seperti di Jawa Barat baru-baru ini atau di Sulawesi Utara bulan lalu. Jika ada kasus yang korbannya anak-anak, negara akan membebankannya pada keluarga atau lembaga terkait.

”Belum ada perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas,” kata Arist. Idealnya, setiap kampung punya wadah yang khusus melindungi korban kekerasan. Dengan demikian, kasus-kasus seperti itu bisa dipantau dari tingkat masyarakat yang paling bawah. Yakni, kampung.

Kasus-kasus kekerasan seksual, menurut Arist, sangat cepat viral. ”Kita hanya sering kaget. Tapi, sebenarnya kasus-kasus seperti itu tidak diberi atensi,” ucapnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat temuan yang mirip dengan data Komnas PA. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi laporan yang paling banyak diterima LPSK. ”Kekerasan seksual terhadap anak memang selalu menjadi permohonan perlindungan yang paling tinggi di LPSK,” ungkap Wakil Ketua LPSK Livia Iskandar kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id).

Fakta yang menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang-orang dekat perlu segera disikapi. ”Perlindungan terhadap anak harus diganti fokusnya. Kalau dulu jangan bicara atau jangan percaya sama orang asing, sekarang berbeda. Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru orang yang dikenal baik,” beber Livia.

Penting juga mengajarkan kepada anak untuk menolak dan berani bersuara. ”Sering kali kasus tidak terungkap karena dianggap aib dan malu mengungkapnya,” imbuh Livia. Akibatnya, korban tidak mendapat keadilan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakini rekaman CCTV bisa menjadi bukti penyebab kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Rekaman CCTV tersebut diyakini bisa melihat semua orang yang masuk ke rumah Irjen Pol Ferdy Sambo.

“Saya kira nanti enggak akan terlalu lama kita akan bisa melihat secara jelas siapa yang datang ke rumah itu,” kata Komisioner Kompolnas Albertus Wahyurudhanto dalam diskusi daring, Minggu (24/7).

Menurut Albertus, rekaman CCTV tersebut saat ini masih dalam dianalisa Pusat Laboratoriun Polri. Dia meminta, pendalaman CCTV itu tak perlu memakan waktu lama.

“Kita butuh waktu paling tidak satu dua hari untuk proses itu yang dilakukan tim dari laboratorium digital forensik,” tegas Albertus.

Albertus pun menduga, rekaman CCTV yang dimiliki Polri memperlihatkan banyak gambar. Karena rekaman CCTV itu diambil dari beberapa kamera pengawas di jalan dan rumah sekitar kediaman Irjen Pol Ferdy Sambo.

“Itu semua yang akhirnya ditemukan ada yang tidak rusak, ada yang bisa diperoleh, kemudian beberapa cctv itu akhirnya bisa diambil oleh tim dari digital forensik,” beber Albertus.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menegaskan bukti rekaman televisi sirkuit tertutup atau CCTV yang ditemukan penyidik dalam kasus tewasnya Brigadir J, bukanlah CCTV yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) rumah Irjen Pol Ferdy Sambo.

“Saya perlu luruskan juga masih beredar di beberapa media bahwa CCTV rusak kemudian ditemukan CCTV yang lain,” kata Dedi Prasetyo usai kegiatan prarekonstruksi di TKP rumah Irjen Pol. Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (23/7).

Jenderal bintang dua itu menjelaskan, bahwa CCTV yang sudah diamankan oleh penyidik adalah CCTV yang ditemukan di sekitar atau di luar TKP. Dalam kasus ini TKP adalah rumah Kadiv Propam non-aktif Irjen Pol. Ferdy Sambo. CCTV yang ditemukan tersebut, kata Dedi, terdapat di sepanjang jalur sekitar TKP, termasuk juga CCTV di sepanjang jalan dari Magelang hingga menuju TKP di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

“CCTV yang rusak sesuai yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan (non-aktif) CCTV di TKP. Tapi, CCTV yang disampaikan sepanjang jalur sekitar TKP ini sudah ditemukan oleh penyidik. Demikian juga CCTV sepanjang jalan dari Magelang sampai TKP itu juga sudah ditemukan penyidik,” pungkas Dedi. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan agar para kader tetap setia mengusung politik Islam Aswaja sebagai energi dan insipirasi perjuangan.

“Politik Islam Aswaja merupakan modal besar bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk ancaman Krisis global. Kami, kader PKB yang digembleng dalam 24 karat Islam Aswaja optimistis jika mampu mewarnai Indonesia dengan lebih baik,” kata Muhaimin dalam siaran pers, Minggu (24/7).

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan posisi politik PKB dengan warisan politik ahlussunah waljamaah wal jamaah (Aswaja) bisa menjadi kekuatan yang solutif bagi berbagai tantangan bangsa. Menurut Cak Imin, Politik Aswaja selama ini menjadi energi bangsa, tidak dalam hanya mengatasi krisis yang sedang terjadi tetapi juga membawa kemajuan yang lebih cepat.

“PKB harus menjadi aliran ombak lautan besar yang bisa masuk ke seluruh ruang-ruang cinta rakyat Indonesia dan bisa masuk ke seluruh masyarakat karena memang jargon NU untuk Indonesia,” ucap Cak Imin.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra ini mengaku bersyukur dan bangga PKB telah menjalankan seluruh tanggung jawab perjuangannya dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Pengabdian PKB yang tiada hentinya melalui peran kebijakan eksekutif maupun melalui pembuatan berbagai regulasi di DPR, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang terus dikawal menjadi bagian dari agenda-agenda yang belum selesai tetapi prestasi telah dibuat.

“Kita patut berbangga, 24 tahun PKB menjalankan seluruh tanggung jawab sejarah perjuangannya dengan berbagai produktivitas, kemampuan, mewarnai dengan berbagai prestasi-prestasi yang dahsyat baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten-kabupaten/kota di seluruh Tanah Air,” papar Muhaimin.

Cak Imin mengingatkan tensi politik Indonesia saat ini mulai menghangat. Aroma kompetisi menjelang Pemilu 2024 begitu terasa. Kendati demikian, dia meminta agar para kader PKB tidak hanya bekerja untuk sekadar memenangkan Pemilu, tetapi harus menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa sehari-hari.

“Politik kita saat ini sudah terasa memasuki masa kompetisi, tetapi tolong dicatat oleh kader PKB bahwa kompetisi kita tidak hanya sekadar memenangan Pemilu. Tetapi PKB harus tiap waktu bertempur untuk memenangkan kompetisi dalam mewarnai Indonesia. Memecahkan masalah-masalah sehari-hari,” ucapnya.

Oleh karena itu, Cak Imin pun meyakini ideologi dan nilai Islam Aswaja serta komitmen kuat perjuangan para kader PKB, target 100 kursi dalam Pemilu 2024 bisa tercapai.

“Sampai pada 2024, insyaallah target kita 100 kursi DPR RI, target kita secara nasional menjadi Presiden Indonesia. Hal itu dapat terwujud karena kerja keras dan pengabdian energi tulus yang diberikan para pengurus, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group