batampos – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan membuat model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri berteknologi tinggi. Sebagai KEK berbasis industri pertama di Pulau Jawa, Kawasan Industri Kendal (KIK) diharapkan mampu menjadi percontohan sebagai kawasan industri yang berhasil di Indonesia.

Hingga Juli 2022, komitmen investasi telah mencapai Rp27 triliun yang berasal dari 75 pelaku usaha dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, dan Hongkong, serta termasuk juga investor dari dalam negeri. Investasi tersebut mampu menyerap 12.030 orang tenaga kerja dan telah menghasilkan nilai ekspor sebesar US$50 juta.

“Dari data-data tersebut, dapat kita lihat bahwa investasi dan fasilitas fiskal yang diberikan Pemerintah, termasuk juga tax holiday, berhasil mendorong peningkatan ekspor,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional KEK dalam kunjungannya ke KIK, Sabtu (23/7).

Sebagai sebuah kawasan yang menyandang status KEK, tentu saja banyak kelebihan yang didapatkan oleh KIK dibandingkan Kawasan Industri lainnya. Kelebihan tersebut ada pada fasilitas dan kemudahan yang didapatkan, berupa fasilitas fiskal dan non fiskal, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, saat ini telah diajukan fasilitas fiskal berupa PPN tidak dipungut untuk Barang Kena Pajak (BKP) milik Badan Usaha/Pelaku Usaha di KEK Kendal dan untuk Jasa Kena Pajak (JKP) milik Badan Usaha/Pelaku Usaha di KEK Kendal untuk transaksi hingga Juli 2022.

Lebih lanjut, di KEK Kendal juga terdapat 9 Badan Usaha/Pelaku Usaha yang telah memperoleh Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di KEK yakni PT Kawasan Industri Kendal, PT Masterkidz Indonesia, PT Maju Bersama Gemilang, PT Eclat Textile, PT Sinar Harapan Plastik, PT Auri Steel Metalindo, PT Borine Technology Indonesia, PT Global Textile, dan PT Dharma Shunli Industry.

Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan KEK Kendal agar dapat berkembang lebih pesat dan memberikan efek positif bagi peningkatan investasi di Indonesia. KEK Kendal ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019. Dengan berbagai kelebihannya ini, diharapkan KEK Kendal akan menjadi sebuah Kawasan Industri yang berbeda dan mampu untuk menjadi destinasi investasi terbaik.

“Perkembangan yang terlihat di KEK Kendal membuktikan bahwa kebijakan yang diambil Pemerintah telah memberikan hasil yang baik. Investasi yang hadir di sini telah membuahkan lapangan kerja yang banyak bagi masyarakat sekitar,” pungkas Menko Airlangga.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menko Airlangga melakukan peresmian Showroom PT Masterkidz Indonesia dan PT Borine Technology Indonesia di area KIK. Selain itu, bersama dengan rombongan juga menyempatkan diri untuk meninjau proses produksi yang berlangsung di kedua pabrik.(map/fsr)

Para anggota Komunitas Sumber Senang gowes Bandung–Denpasar sembari membantu puluhan pedagang bersepeda yang mereka temui. Tetap bekerja seperti biasa secara daring di sela waktu istirahat.

FERLYNDA PUTRI, Jakarta

DARI Suyud, dari Bu Paini, dan puluhan pedagang yang mereka temui sepanjang jalur gowes Bandung–Denpasar, Pradipta Dirgantara dkk seperti disadarkan: bahwa buku memang tak semestinya dinilai dari sampul. Menggemari sepeda, ternyata asumsi mereka juga bisa salah tentang orang-orang yang tiap hari menggantungkan hidup pada sepeda.

”Semula saya mengira bahwa mereka yang berjualan dengan sepeda itu karena keterpaksaan. Jadi, mereka pasti banyak mengeluh akan kerasnya hidup. Tapi, ternyata saya salah,” kata Pradipta kepada Jawa Pos.

Pada Juni lalu, Pradipta dan 10 kawannya yang tergabung dalam Komunitas Sumber Senang bersepeda bersama dari Bandung ke Denpasar. Sepanjang jalur sejauh 1.185 kilometer itu, sebagaimana nama komunitas mereka, belasan pegowes tersebut berbagi kegembiraan dengan lebih dari 20 pedagang bersepeda yang mereka temui.

Salah satunya, Suyud yang mereka temui di Nganjuk, Jawa Timur. Pradipta dkk memborong dagangan es potong kakek 71 tahun itu. ’’Dari Pak Suyud, kami mendapati bagaimana beliau begitu bersemangat menjajakan dagangan,” ujarnya.

Sepanjang obrolan, Suyud bercerita dengan santai, mengalir, tanpa sekali pun terdengar mengeluh. Padahal, jarak yang dia tempuh untuk mereguk penghasilan tak pendek. Dari Blitar dia naik bus, turun di Terminal Kertosono, Nganjuk, kemudian berganti sepeda pancal ke arah Nganjuk Kota. Dua kabupaten di Jawa Timur itu terpisah jarak lebih dari 70 kilometer.

”Saya bisa saja naik sepeda motor, tapi khawatir terlalu cepat, jadi nggak bisa dengar orang manggil,” kata Pradipta menirukan yang disampaikan Suyud.

Ratusan kilometer sebelumnya, di Kota Jogja, Bu Paini ringan saja bercerita bagaimana dagangan jamunya ikut terdampak pandemi Covid-19. Pendapatan menurun. ”Tapi, saya jualan dari awal memang saya niatkan tak cuma untuk nyari uang, untuk nyehatin para pembeli saya juga,” kata Paini, seperti ditirukan Pradipta.

Jadilah bagi komunitas yang baru setahun bersepeda bareng itu, perjalanan ribuan kilometer tersebut tak cuma memungut kenangan akan keelokan alam di kanan-kiri jalan. Tapi, juga asupan kesadaran yang membersihkan kerak-kerak asumsi yang keliru.

Awalnya, Komunitas Sumber Senang hanya lima orang. Kemudian, jumlahnya terus bertambah sampai 11 orang sekarang ini. Mereka datang dari latar beragam, tapi dipersatukan semangat bahwa bersepeda itu bukan soal mahalnya peranti, sejauh apa turnya, dan seberapa banyak anggotanya.

Mereka senang bersepeda dan ingin membagi kesenangan itu kepada orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan. Itu pula yang mereka lakukan dari Bandung ke Denpasar.

Mereka menggalang dana untuk didonasikan kepada para pedagang bersepeda dengan tagar ’’BerbagiSenang’’. Bukan dengan ’’mentahan”, tapi dengan memborong dagangan mereka.

Karena itu, butuh waktu sekitar setahun untuk mewujudkan rencana tersebut. Mereka menjalani pelan-pelan, mulai menggalang dana di salah satu platform digital hingga menyuarakan ke beberapa kerabat kalau saja ada yang mau jadi donatur.

Beberapa brand ternyata tertarik untuk menjadi sponsor. ”Ini tentu sangat membantu,” kata Rizky Ramadhan, anggota Komunitas Sumber Senang lainnya.

Persiapan lain yang tak kalah penting adalah mengatur waktu. Sebab, 11 anggota komunitas memiliki pekerjaan beragam.

Selama perjalanan, beberapa orang yang bisa work form anywhere tetap menjalankan pekerjaan. Misalnya, Pradipta yang berprofesi dosen tetap menggelar pertemuan secara daring.

Lelah fisik sudah pasti tidak bisa dielakkan lagi. ”Tapi, sering ketemu anak-anak yang ngajak tos saat kami lewat itu jadi penyemangat,” ujar Rizky yang jadi pencetus pilihan rute Bandung–Denpasar sebagai nazar setelah lulus S-3 dari sebuah kampus di Jepang.

Sesampai di Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa, kabar datang: ayah Rizky harus dirawat di salah satu rumah sakit karena ada masalah di kaki. Rizky gontai karena kedekatan dengan ayah baru bisa terbangun justru karena mereka sering gowes bersama.

”Dan ini dikabari saudara kalau ayah masuk rumah sakit karena ada masalah di kakinya. Saya takut ketika pulang, tidak bisa bersepeda lagi dengan beliau,” ungkapnya.

Rizky sempat menangis sejadi-jadinya. Dia ingin pulang saja, mendampingi sang ayah. Tapi, sang adik yang turut dalam rombongan menenangkan. Telepon dari keluarga di rumah pun mendukungnya untuk menyelesaikan misi sampai ke Denpasar.

”Ini betul-betul perjalanan spiritual bagi saya,” bebernya.

Yang khas dari komunitas itu adalah tak punya struktur organisasi. Tidak ada ketua. Semua anggota. Kenapa demikian? Sebab, sesuai misinya, sepeda menciptakan kesenangan.

Ketika ada ketua, hubungan antaranggota akan kaku. Tidak seperti keluarga. Sehingga setiap keputusan dilakukan dengan jalan musyawarah dulu. Diambil yang terbaik.

Contohnya, ketika tidak semua anggota bisa berangkat ke Bali bersama karena harus menyelesaikan pekerjaan. Untuk mengambil jalan tengah, dua orang anggota yang tidak bisa berangkat bersama bertemu di Probolinggo, Jawa Timur. Toh akhirnya semua dapat menikmati proses perjalanan tersebut.

Ke depan mereka ingin mengadakan tur serupa lagi, mungkin ke arah barat dari Bandung. Tapi, tak ada target tertentu.

#BerbagiSenang mereka akui bikin mereka mencandu. Sebab, mereka tak hanya bisa berbagi kesenangan, tapi mereka juga mendapat banyak pelajaran kehidupan. Baik dari pedagang es potong, penjual jamu, maupun lainnya. (*/c6/ttg)

batampos – Upaya untuk menggenjot penyerapan produk dalam negeri melalui Belanja Pemda Wajib 40 Persen pemerintah terus digalakkan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar memenuhi ketentuan tersebut dalam belanja kegiatannya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan, kewajiban penggunaan produk lokal sesuai dengan arahan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Yang mana, pengadaan barang dan jasa wajib memenuhi persentase minimal 40 persen produk lokal.

Untuk itu, dalam perencanaan, harus dipastikan bahwa persentase minimal itu terpenuhi dari total anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). ’’Produk-produk UMKM agar didorong oleh para kepala daerah baik Bapak Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota,’’ ujar Mendagri kemarin (23/7).

Tito mengingatkan, gerakan penggunaan produk lokal tidak lagi bersifat sukarela atau imbauan, tetapi sudah wajib dipenuhi. Hal itu sesuai dengan dikeluarkannya surat edaran bersama (SEB) antara Kemendagri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Karena itu, pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, perlu menindaklanjuti arahan tersebut.

Tito menjelaskan, untuk merealisasikannya, pemda dapat menggunakan produk yang berasal dari daerah setempat atau daerah lainnya. Untuk itu, produk asli daerah sebisa mungkin didaftarkan dalam katalog milik LKPP. ’’Karena LKPP sudah menyiapkan platformnya,’’ imbuhnya.

Dengan masuk katalog elektronik, akan memudahkan pemda mana pun untuk mengaksesnya. Sebab, produk tersebut dapat diketahui oleh calon pembeli lengkap dengan keterangan harganya, dan tidak memerlukan tender serta lelang.

Mantan Kapolri itu menekankan, kewajiban belanja 40 persen produk lokal diharapkan bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan ekonomi. Sebab, uang negara, termasuk APBD, menjadi salah satu tulang punggung ekonomi. Melalui upaya tersebut, diharapkan geliat perekonomian di sektor UMKM dapat terpacu dan ekosistem produk dalam negeri lebih hidup.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menambahkan, kewajiban 40 persen alokasi belanja untuk produk lokal akan dikawal. Salah satunya melalui review rancangan APBD. Jika dalam rancangan tidak menyertakan rencana pembelian produk lokal 40 persen, rancangan APBD tidak akan disetujui Kemendagri. ’’Jadi, ini tidak main-main,’’ tegasnya. (*)

Reporter: JP Group