Penyerahan hibah barang milik negara dari Bea Cukai kepada Pemko Tanjungpinang, Senin (25/7). f. Peri Irawan
batampos- Bea Cukai Tanjungpinang serahkan beras sebanyak 880 Kilogram (Kg) hasil tegahan tahun 2021 kepada Pemko Tanjungpinang.
Kepala Bea dan Cukai Tanjungpinang, Tri Hartana menjelaskan penyerahan barang tegahan kepada Pemko Tanjungpinang itu sudah mendapat izin dari Badan Pangan Nasional dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) nantinya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima.
“Ini kita lihat azas manfaatnya, ini barang tegahan 2021,” kata Tri Hartana, Senin (25/7).
Dijelaskan Tri Hartana barang tegahan itu berasal dari kawasan bebas yang tertangkap dari penindakan tugas, kemudian diproses dan mendapat izin dari instansi berwenang.
“Sepertinya produk dari luar negeri yang masuk kawasan bebas,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Tanjungpinang, Elfiani Sandri perwakilan Pemko Tanjungpinang yang menerima beras mengatakan setelah diterima tentunya akan diserahkan kepada penerima yang berhak nantinya.
“Kita juga bekerjasama dengan BINDA, ketika ada kegiatan vaksinasi tentunya beras itu menjadi daya tarik atau stimulasi warga untuk ikut mengikuti vaksinasi,” katanya.
Itu juga salah satu cara yang digunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi mensukseskan capaian vaksin, karena sekarang kasus covid-19 masih belum hilang.
“Jumlahnya tergantung stok yang ada, tergantung kondisi nantinya agar tidak menimbulkan kekecewaan di masyarakat,” sebutnya.
Beras tersebut berdasarkan hasil uji kelayakan masih bagus dan layak digunakan karena beras tersebut termasuk dalam kualitas yang bagus.
“Masih bisa dikonsumsi, berasnya ini masuk kriteria khusus,” tambahnya. (*)
Ilustrasi wisuda di Uniba. Foto diambil sebelum pandemi Covid-19. Foto Uniba untuk Batam Pos
Berhak Buka Jurusan Spesialis Dokter Dasar dan Kedokteran Keluarga
batampos – Pada semester kedua tahun 2022 ini, Salah satu perguruan tinggi (PTN) terbesar di Kepri, Universitas Batam (Uniba) mencatat sejarah dengan keberhasilan Prodi Pendidikan Dokter, meraih Akretisi Unggul, No SK 0484/ LAM-PTKes/ Akr/ Sar/ VII/2022; dan Prodi Profesi Dokter, meraih Akredisi Unggul, No SK 0485/ LAM-PTKes/ Akr/ Pro/ VII/ 2022, tertanggal, Senin 25 Juli 2022.
Dekan Fakultas Kedokteran Uniba, Dr dr Ibrahim SH MSc MKn MPd Ked Sp KKLP FISQua menyebutkan, raihan akreditasi Unggul ini tidak terlepas dari dukungan semangat Civitas Academica Uniba meningkat akreditasi dari C tahun 2012, akreditasi B tahun 2017, dan kini meningkat secara spektakuler dengan meraih peringkat Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes),.
Penilaian akreditasi ini sendiri dimulai pada 23-26 Juni 2022 lalu. Beberapa point y ang dinilai seperti SDM, Visi Misi, outcome, kurikulum, proses belajar mengajar, fasilitas laboratorium, proses belajar di kampus dan Rumah Sakit (RS) dan lainnya.
Pasca raihan akreditasi ini, Uniba berhak untuk membuka Pendidikan Dokter Spesialis. Ada tujuh bidang spesialis yang dibutuhkan yaitu Spesialis Dasar yaitu bedah, kebidanan, anak, penyakit dalam, anastesi, radiologi. Kemudian Spesialis Kedokteran Keluarga Pelayanan Primer (SpKKLP).
Ketua Prodi Kedokteran Uniba, Dr Suryanti, MSi MKes, MPd Ked menyebutkan, Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad SE ME sangat mendukung atas semangat dan kerja keras Unbia dan Yayasan Griya Husada Batam untuk menghadirkan pendidikan tinggi dan andal di Negeri Segantang Lada ini.
H Ansar Ahmad SE MM menyebutkan, indeks keberhasilan pembangunan adalah berhasilnya meningkatkan derajat kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat, dan meningkatnya sistem pendidikan (wisuda, red).
‘’Kepri membutuhkan SDM, dokter Uniba. Banyak pulau-pulau terluar membutuhkan dokter Uniba,’’ papar Ansar di kampus Uniba, Batam Kota, Selasa (11/1/2022).
Pemprov Kepri sangat mendukung. Malah dulu, ketika Ansar masih menjadi Bupati Bintan, datang 40 dokter dari beberapa rumah sakit Singapura. Mereka siap bekerja sama, saling tukar SDM, dan mentransfer teknologi. Ini perlu ditindaklanjuti Uniba. (*)
batampos – Seorang pria bernama Firdaus Pangaribuan menjadi korban pengeroyokan hingga tewas di Jalan Letjen Sutoyo, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia tewas dengan luka bacok di bagian tubuh.
Dewi, adik korban, mengatakan peristiwa yang menewaskan kakaknya itu terjadi pada Selasa (19/7) pagi. Saat itu kakaknya yang sedang berbincang bersama temannya melihat pemuda tanggung buang air kecil didepan rumahnya. Melihat hal itu, Firdaus pun menegur.
“Awalnya ada anak tanggung, dia kencing di depan rumah, posisi ada abang (Firdaus). Ditegur sama abang, anak ini nggak terima. Sampai ribut, dan dikejar. Anak itu lari, sambil bilang ‘Bang jangan sampai ada pertumpahan darah’,” kata Dewi saat menghubungi Jawa Pos (jaringan batampos.co.id) Senin (25/7).
Setelah itu, lanjut Dewi, Firdaus kembali ke rumah dan berbincang kembali dengan temannya. Teman kakaknya pun mengira situasi udah aman sehingga memutuskan untuk pulang ke rumah.
Tidak lama, Firdaus pun kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah Dewi untuk mengambil barang yang tertinggal. Belum sampai ke rumah Dewi, korban tiba-tiba dicegat oleh sekumpulan pemuda.
Disitu sempat terjadi cekcok hingga berujung pengeroyokan. “Abang dicegat oleh 3 sampai 5 orang. Sebelumnya masih ngomong biasa dan cekcok. Kemudian dibantai lah abang saya di situ,” jelas Dewi sambil menangis.
“Abang dihajar di bagian tengkorak belakang dan dibacok di sebelah kiri atas kepala, jari kiri hampir putus dan mata dihantam sampai warnanya biru. Abang ditemuin warga tergeletak di depan warung minuman,” sambungnya.
Dikatakan Dewi, Firdaus berprofesi sebagai seorang wartawan di salah satu media online di Papua Barat. Ia pulang ke Jakarta karena ada keperluan keluarga. “Temen-temen abang yang di Papua juga sudah nanyain, pelaku udah ketangkap belum,” ujarnya.
Sementara, saat dikonfirmasi kejadian tersebut, Kapolsek Kramat Jati Kompol Tuti Aini mengatakan pihaknya masih melakukan pengejaran pelaku pengeroyokan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
“Tersangka masih dalam pengejaran, mohon doanya biar segera tertangkap,” katanya. (*)
batampos – Lembaga Survei Politika Research and Consulting (PRC) meriliis survei nasional terkait elektabilitas simulasi pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden periode 2024-2029, dan hasilnya paslon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo – Menparekraf Sandiaga Uno unggul atas paslon lain.
Direktur Eksekutif PRC, Rio Prayogo mengatakan bahwa elektabilitas pasangan Ganjar-Sandi berada di paling atas dengan perolehan 44,8 persen. Angka ini jauh di atas paslon lainnya seperti Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Prabowo Subianto-Muhaimim Iskandar.
“Pasangan Ganjar-Sandi berada di nomor satu dalam simulasi paslon ini. Anies dan AHY di bawahnya mendapat 32,4 persen serta Prabowo dan Cak Imin dengan 13,8 persen,” kata Rio.
Sementara itu, lanjut Rio, simulasi elektabilitas paslon Ganjar Pranowo disandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mendapat raihan tertinggi dalam model simulasi yang lain. Elektabilitas paslon Ganjar-RK melesat di atas Anies-AHY dan Prabowo-Airlangga Hartarto.
“Pasangan Ganjar dan Ridwan Kamil terpaut jauh di atas Anies dan AHY serta Prabowo Airlangga dengan angka 42,2 persen. Sementara Anies-AHY dapat 33,1 persen dan Prabowo-Airlangga sebanyak 15,1 persen,” imbuhnya.
Selain itu, survei PRC ini juga menjelaskan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hasilnya, sebanyak 62,8 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Jokowi dalam tiga tahun belakangan.
“Para responden ditanya ‘Setelah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berjalan hampir 3 tahun, apakah Bapak atau Ibu puas terhadap kinerja Presiden Jokowi?’,” jelas Rio.
Adapun survei dilakukan pada 12 Juni 2022 sampai 3 Juli 2022 yang diikuti 1.200 responden di seluruh Indonesia melalui wawancara telepon. Pengambilan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap populasi nasional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebanyak 2,74 persen. (*)
Asap abu menjulang ke langit setelah meletusnya Gunung Sakurajima di Kagoshima, barat daya Jepang, dalam foto handout yang diambil dan disiarkan oleh Badan Meteorologi Wilayah Kagoshima, Minggu (18/8). Letusan gunung berapi setinggi 1.117 meter, satu dari gunung berapi paling aktif di Jepang, memuntahkan debu tertinggi dalam sejarah setinggi 5.000 meter. Ini juga merupakan letusan ke 500 tahun ini, menurut keterangan media dikutip dari Badan Meteorologi setempat. (REUTERS/Kagoshima Local Meteor)
batampos – Badan Meteorologi Jepang memberlakukan tingkat kewaspadaan tinggi pada sekitar Gunung berapi di Sakurajima, Prefektur Kagoshima, barat daya Jepang. Pasalnya, gunung itu kembali erupsi pada Senin (25/7) dini hari.
Belum ada laporan kerusakan saat gunung meletus kemarin, ketika Badan Meteorologi Jepang meningkatkan peringatan erupsi pada level tertinggi untuk gunung berapi Sakurajima.
Setelah terjadi letusan pada Minggu pukul 8.05 malam waktu setempat, badan meteorologi Jepang meningkatkan peringatan erupsi dari level 3 menjadi level 5 dalam skala 5 poin, menghimbau masyarakat untuk evakuasi.
Jepang untuk pertama kalinya mengeluarkan peringatan level 5 untuk letusan gunung berapi.
Setelah terjadi letusan pada Minggu, yang memuntahkan bebatuan gunung berapi sejauh 2,5 kilometer, Perdana Menteri Fumio Kishida menginstruksikan pemerintahannya untuk segera mengumpulkan informasi tentang kerusakan yang terjadi dan membantu penduduk setempat untuk mengungsi.
Badan Metereologi Jepang mendesak masyarakat dalam radius tiga kilometer dari kawah Minamidake dan Showa waspada terhadap bebatuan yang jatuh, dan menyerukan kewaspadaan tinggi terhadap semburan batuan piroklastik bagi mereka yang berada dalam radius dua kilometer dari kawah.
Operator hotel setempat mengatakan kepada Kyodo melalui sambungan telepon bahwa para staf melakukan evakuasi sejalan dengan peringatan letusan.
Sejak hari Minggu, Badan Metereologi Jepang telah melakukan observasi atas gerakan kerak bumi kecil yang menunjukkan perluasan gunung berapi.
Sakurajima merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jepang dan terhubung dengan Semenanjung Osumi di Kyushu, pulau utama bagian barat daya Jepang. (*)
Kepala Disdik Provinsi Kepri, Andi Agung. F.Dalil Harahap
batampos- Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Batam tetap mengadakan seragam sekolah kepada siswa baru. Alasannya adalah ciri khas masing-masing sekolah. Seragam yang diadakan ini adalah seragam Melayu, Batik dan Olahraga.
SMAN 19 Batam misalkan tak menampik jika sekolah berencana mengadakan tiga jenis seragam tersebut sebagai ciri khas sekolah.
“Iya, karena itu ciri khas sekolah tapi baru sebatas wacana. Untuk sementara siswa masih pakai seragam yang ada dulu. Kalau belum ada seragam putih – abu abu, bisa pakai dulu seragam SMP. Tidak ada unsur pemaksaan. Setiap tahun juga seperti itu karena seragam batik, Melayu dan olahraga itu beda setiap sekolah dan sekolah yang tentukan,” ujar Wakil Humas SMAN 19 Batam Agustin, Senin (25/7).
Dijelaskan Agustin, yang boleh beli sendiri diluar oleh orangtua siswa adalah seragam putih abu-abu dan seragam Pramuka. Namun untuk seragam Melayu, Batik dan Olahraga tetap diadakan oleh sekolah entah itu melalui komite atau koperasi sekolah. “Tapi itu tadi belum diputuskan. Sementara anak pakai dulu yang ada,” kata Agustin.
Jikapun nanti sudah diadakan untuk tiga jenis seragam yang diadakan sekolah ini sistem pembayarannya bisa dilakukan bertahap sesuai kemampuan orangtua siswa. Untuk orangtua yang benar tidak mampu nanti didaftarkan ke KIP (Kartu Indonesia Pintar).
“Untuk masalah seragam ini belum jadi pembahasan yang serius, karena memang Dinas juga sudah mewanti-wanti. Seorang kami fokus dengan kelancaran aktifitas belajar mengajar anak di kelas. Tahun ini kami terima sekitar 400 an siswa dan satu lokal diisi sampai 50 an siswa. Ini yang kami prioritaskan dulu biar lancar belajar mengajar di kelas,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung sebelumnya sudah mewanti-wanti kepada kepala sekolah dan jajaran untuk tidak terlalu membebani orangtua siswa dengan pengadaan seragam sekolah. Jikapun bisa diadakan sendiri oleh orangtua di laut sebaiknya dibiarkan orangtua memilih sendiri di luar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. (*)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah mendelegitimasi perjanjian bisnis antarperusahaan dalam menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, terkait kasus dugaan suap pelimpahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Sebelumnya, dalam jawaban tertulis di sidang praperadilan yang diajukan Maming, KPK menganggap perjanjian bisnis empat perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani Maming sebagai pintu masuk suap.
“Padahal, transaksi bisnis antara empat perusahaan itu dengan PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) adalah murni bisnis,” kata anggota tim kuasa hukum Mardani Maming, dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU, Abdul Qadir dalam keterangannya, Senin (25/7).
Menurut Abdul Qodir, dua dari empat perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani Maming berdiri sebelum PT PCN mendapatkan pelimpahan IUP pada 16 Mei 2011. PT Angsana Terminal Utama (PT ATU) berdiri pada 21 Februari 2011 dan PT Batulicin Enam Sembilan (PT BES) pada 18 Maret 2003. Dua perusahaan lainnya, yakni PT Trans Surya Perkasa (PT TSP) dan PT Permata Abadi Raya (PT PAR) masing-masing berdiri pada 2014 dan 2015.
“PT PCN bahkan baru masuk sebagai investor di PT ATU, yang mengelola pelabuhan batu bara, pada April 2012,” ujar Abdul Qodir.
Abdul Qodir memandang, KPK sebenarnya mengakui ada perjanjian formal di antara keempat perusahaan dengan PT PCN. Bahkan, setiapkali memerinci transaksi keuangan antarperusahaan, KPK menyebut semua didasarkan pada perjanjian antarperusahaan.
Namun, KPK memang berkukuh perjanjian kerja sama formal itu hanya bungkus untuk menampung aliran uang suap yang diberikan oleh Almarhum Henry Soetio sebagai Direktur PT PCN kepada Mardani Maming. KPK mencatat total uang lebih daripada Rp 104 miliar.
Dia menyebut, tak ada satu pun catatan yang menunjukkan nama Mardani Maming sebagai penerima. “Jadi, seluruhnya memang transaksi antarperusahaan, business to business.Oleh karena itu, bagi kami, ini upaya mendelegitimasi perjanjian bisnis,” cetus Abdul Qodri.
Anggota tim kuasa hukum lainnya, Denny Indrayana, mengatakan keterangan ahli dari KPK Yunus Husein, justru memperkuat bahwa perkara Mardani Maming murni bisnis semata. Itu karena transaksi keempat perusahaan tersebut didasarkan atas bisnis pengelolaan pelabuhan batu bara, perjanjian formal dan menggunakan rekening perusahaan.
“Nanti akan kami buktikan bahwa ini memang transaksi bisnis karena dicatat, tidak dalam bentuk tunai, dan jelas siapa yang menerimanya,” ucap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menandaskan.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri sebelumnya menegaskan, kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, murni penegakan hukum. Dia memastikan, tidak ada unsur bisnis dalam perkara itu.
“Kami tegaskan bahwa tidak ada kepentingan lain, selain murni penegakan hukum,” tegas Ali beberapa waktu lalu.
Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyatakan, para tersangka dalam perkara ini terjerat berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Karena itu, KPK memastikan semua proses hukum sudah sesuai dengan aturan.
Selain itu, KPK juga menyayangkan tim kuasa hukum Mardani Maming memainkan opini dalam melakukan upaya hukum praperadilan.
“Kami menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencoba menggiring opini substansi perkara ini tanpa berdasarkan argumentasi hukum yang tepat,” ujar Ali.
Oleh karena itu, KPK meminta kepada tim kuasa hukum Mardani Maming untuk tidak sembarang melontarkan pernyataan. Argumentasinya itu diharapkan bisa dibuktikan dalam langkah praperadilan di pengadilan.
“Sama-sama kita ikuti uji keabsahan syarat formil proses penyidikan perkara ini di depan persidangan yang terbuka untuk umum dimaksud,” pungkas Ali. (*)
batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun dalam sidang paripurna DPRD Karimun dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran dan Pendapatan Akhir (Banggar) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelasanaan ABPD Karimun tahun 2021 menyoroti kinerja empat badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Karimun.
” Ada lima fraksi yang menyoroti kinerja BUMD Karimun, kami mohon ditindaklanjuti oleh saudara Bupati Karimun,” terang Juru bicara Banggar Nyimas Novi Ujiani dari delapan fraksi, Rabu (20/7) lalu.
Adapun keempat masing-masing pandangan fraksi yang menyoroti kinerja BUMD Karimun mulai dari Fraksi PKS yang menyampaikan bahwa keinginan pemerintah untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tampak secara jelas bahwa saat ini belum dapat memberikan kontribusi PAD ke daerah. Dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, sehingga berdampak pada outputnya dan seri kali tidak tercapai target-target yang ditetapkan.
Kemudian, fraksi Golkar Plus meminta agar BUMD menyampaikan laporan keuangan sesuai batas watu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, fraksi Gerindra yang menyampaikan bahwa hakikatnya pembentukan BUMD Karimun yaitu PD BPR Karimun, Perumda Bumi Berazam dan PT KKM BUP Karimun utamanya adalah guna memperkuat kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari PAD atau bisa disebut sebagai salah satu tulang punggung daerah untuk mencari pendapatan.
Namun, setelah melihat perkembangan dari masing-masing BUMD yang dibentuk. Fraksi Gerindra menilai keberadaan BUMD tidaklah signifikan mempengaruhi pemasukan daerah, hal tersebut tentunya sangat aneh. Untuk itu fraksi Gerindraa meminta saudara Bupati Karimun agar mendorong masing-masing BUMD melengkapi neraca yang menunjukkan posisi keuangan (kekayaan termasuk aset-aset, kewajiban dan modal) yang akubtable dan profesional guna mengetahui taktor esensial penyebab keadaan yang dimaksud.
” Sedangkan, pandangan fraksi Demokrat ada satu BUMD Karimun yang masih ditemukan belum melaporkan neracara keuangannya sampai LHP tahun anggaran 2021 terbit. Bupati seharusnya dapat bertindak secara langsung. Bahwa, berdirinya BUMD Karimun bertujuan untuk menopadan ABPD Karimun, jika memang dalam pengelolaannya pihak BUMD tidak mampu sebaiknya dilakukan evaluasi,” terangnya.
Dan terakhir dari pandangan fraksi Demokrat yang menyampaikan terkait kerjasama terhadap salah satu BUMD Karimun yang dapat diambil contoh yaitu kerjasama dengan TPR yang saat ini sedang berjalan. Kita mengharapkan kerasama seperti ini BUMD harus tetap menjadi pemegang kewenangan, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang kita berikan kerjasama. Disini kami melihat seolah-olah kita tidak mampu melakukan pengelolaan.
” Untuk itu fraksi partai Demokrat meminta adanya peninjauan kembali, sehingga kita tidak dirugikan,” kata juru bicara Banggar Nyimas Novi Ujiani.
Sementara itu Bupati Karimun memberikan tanggapan secara langsung terhadap penyampaian kinerja empat BUMD Karimun. Ia mengakui, bahwa hingga saat ini empat BUMD Karimun belum memberikan kontribusi kepada daerah. Kemudian, tentang laporan keuangan BUMD Karimun kedepan akan dilakukan perbaikan dari hasil temuan BPK.
Bupati Karimun Aunur Rafiq
” Insyallah, tahun depan kinerja dan laporan keuangan empat BUMD akan lebih baik lagi. Termasuk kerjasama terhadap pihak ketiga,” jawabnya.
Masih kata Rafiq lagi, pihaknya menyampaikan apakah BUMD Karimun ini perlu di diswastanisasikan atau dihapuskan . Dan, berharap bisa duduk bersama untuk dilakukan pembahasa lebih lanjut kepada BUMD Karimun ini. Sebab, BUMD Karimun tidak hanya mencari pendapatan tapi ada orientasinya pelayanan kepada masyarakat. Seperti, air bersih, pasar yang bersifat pelayanan.
” Sayang, keempat BUMD Karimun tidak dapat hadir untuk mendengarkan pandangan-pandangan akhir fraksi terhadap penyampaian laporan Badan Anggaran dan Pendapatan Akhir (Banggar) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelasanaan ABPD Karimun tahun 2021,” terangnya.
Sedangkan, informasi yang dihimpun salah satu BUMD Karimun ditemukan tidak menyerahkan Neraca Keuangannya tahun sebelumnya hingga Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 81.B/LHP/XVIII.TJP/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 terbit.(*)
Komisoner KPU Kota Batam berfoto bersama pengurus LAM Kota Batam. Foto: Istimewa untuk Batam Pos
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam mendatangi Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam untuk memohon sosialisasi dan menyampaikan ke masyarakat luas terkait Pemilu dengan tujuan agar jumlah pemilih meningkat.
Pasalnya selama ini berdasarkan catatan KPU, jumlah pemilih di Kota Batam kerap naik turun.
Di Gedung LAM, komisioner yang datang masing-masing Ketua KPUD Martius, anggota Jernih Milyati Siregar, Herigen Agusti, dan Sekretaris KPU Anwar.
Di LAM, mereka diterima Wakil Ketua LAM Batam Raja Erwan, Wakil Sekretaris Candra Ibrahim, Ketua Biro Penegakan dan Bantuan Hukum Mustari SH, serta Biro Keagamaan Syarifah Normawati.
Naik-turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan haknya, dalam pandangan KPUD maupun LAM Batam, sebetulnya merugikan masyarakat itu sendiri. Pasalnya, tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah pemilih, akan tetapi berapapun warga yang mendatangi TPS dan menggunakan haknya, maka peraih suara terbanyak akan tetap terpilih.
Oleh sebab itu, ketiga komisioner memohon bantuan para stake holders, termasuk LAM Batam, untuk dapat meneruskan ke grass root (akar rumput) untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 14 Februari 2022 dan Pilkada 27 November 2022.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua LAM Batam, YM Raja Erwan, meminta kepada KPU Batam untuk menjadwalkan kembali pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan seluruh pengurus LAM kecamatan, OKP, dan ormas.
Wakil Sekretaris LAM Batam, Candra Ibrahim menambahkan, selain melibatkan seluruh LAM kecamatan, ada baiknya nanti pertemuan yang akan datang lebih representatif dengan melibatkan pengurus inti LAM Batam.
Seperti Ketua Dato’ Sri Setia Amanah Drs H Nyat Kadir, Sekum YM Raja M Amin, dan segenap pengurus lainnya.
Ketua KPUD Batam, Martius, berjanji akan mengagendakan kembali pertemuan lanjutan dengan berkoordinasi dengan LAM Batam.
Komisioner Jernihwati dan Herigen menambahkan, sejak tahapan pemilu serentak diluncurkan pada 14 Juni 2022 yang lalu, maka tahapan selanjutnya adalah pendaftaran dan verifikasi 38 parpol mulai 1 Agustus 2022.
Kemudian dilanjutkan dengan penentuan daftar pemilih tetap pada 14 Okt 2022 dan penataan dapil serta jumlah kursi untuk DPRD dan seterusnya.(*)
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam telah memulai proyek peningkatan jalan arteri Gajah Mada tahap 2. Proyek ini adalah peningkatan jalan arteri sepanjang Jalan Gajah Mada Tiban dari Simpang Vitka sampai Pura Agung Amerta Bhuana.
Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, proyek ini dikerjakan oleh BP Batam di tahun anggaran 2022. Proyek ini akan dilaksanakan dari bulan Juni hingga Desember 2022.
“Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana yaitu PT. Amanah Anak Negeri dengan nilai proyek sebesar Rp. 32,83 miliar,” ujarnya.
Untuk saat ini lanjutnya, sedang dilaksanakan pengalihan arus lalu lintas dari U Turn Pura Guna hingga U Turn setelah Southlink.
Pengalihan arus ini, untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh alat berat.
“Dikarenakan pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan pemotongan bukit dengan elevasi yang ekstrim,” katanya.
Dijelaskannya, lingkup pekerjaan peningkatan jalan arteri Gajah Mada tahap 2 itu adalah, penambahan satu lajur jalan kiri dan kanan selebar 3,5 meter; bahu Jalan selebar dua meter; trotoar 2,2 meter; drainase selebar 2,45 meter.
Selanjutnya pembuatan dinding penahan tanah di area yang kritis di area Tiban Kampung dan Area Southlink. Sehingga total lebar pekerjaan kurang lebih 15 meter dari tepi aspal eksisting.
“Proyek tersebut untuk meningkatkan konektivitas perhubungan bidang darat jalan di Jalan Arteri Gajah Mada dan mengurangi kemacetan jalan di area tersebut,” imbuhnya. (*)
