batampos – Forum Rektor Indonesia (FRI) sepakat soal rencana evaluasi penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Namun, mereka enggan bila jalur itu disebut sarat korupsi.

Ketua FRI Panut Mulyono mengatakan, pihaknya mendukung evaluasi dan usaha perbaikan terhadap seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN). Terlebih, upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik-praktik yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan, pihaknya telah mendorong para pemimpin PTN untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola sistem seleksi jalur mandiri.

Kendati demikian, menurut dia, perlu disadari juga bahwa kasus dugaan korupsi pada mantan Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani tidak dapat digeneralisasi. ’’Tidak bisa diambil kesimpulan bahwa jalur mandiri sarat dengan korupsi dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan dilakukan oleh semua PTN,’’ jelasnya kemarin (28/8).

Dia menerangkan, seleksi mandiri di PTN merupakan salah satu bentuk diskresi dari rektor yang pada dasarnya merupakan implementasi kebijakan pemerintah tentang penerimaan mahasiswa baru. Salah satunya tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Aturan itu menyebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN dilakukan melalui tiga jalur. Pertama, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Kedua, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Ketiga, jalur lain yang dilakukan berdasar seleksi dan tata cara yang ditetapkan masing-masing pemimpin perguruan tinggi. ’’Seleksi tersebut harus dilaksanakan secara adil, akuntabel, fleksibel, efisien, dan transparan,’’ tegasnya.

Selain itu, waktu seleksi lainnya tersebut jelas. Yakni, dilakukan setelah pengumuman hasil SNMPTN dan SBMPTN. Seleksi harus rampung paling lambat akhir Juli pada tahun berjalan. Penetapan hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya itu merupakan kewenangan rektor. ’’Seleksi mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru pada PTN adalah sah dan berdasar hukum karena merupakan implementasi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi lainnya,’’ paparnya.

Lebih lanjut, Panut menjelaskan, seleksi mandiri dapat dilaksanakan untuk memberikan afirmasi kepada calon mahasiswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu, calon mahasiswa dengan kondisi khusus, hingga calon mahasiswa berbakat. Baik dari jalur olahraga, seni, maupun kemampuan akademik yang dibuktikan dengan capaian medali emas lomba olimpiade sains nasional dan/atau internasional.

Nah, kendati jadi kewenangan masing-masing perguruan tinggi, seleksi mandiri juga memiliki aturan daya tampung yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Untuk program studi pada PTN badan hukum (PTN BH) ditetapkan paling banyak 50 persen dari daya tampung seluruh program studi. Untuk PTN badan layanan umum (BLU) dan satker maksimal 30 persen dari daya tampung.

Terkait biaya pendidikan, kata dia, jalur mandiri itu dimungkinkan berbeda dengan jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Namun, penerimaan dan pemanfaatan biaya tersebut telah disebutkan harus jelas serta transparan. ’’Dan ini untuk sebesar-besarnya kemajuan pendidikan, tidak untuk keuntungan pribadi, apalagi keuntungan para pimpinan PTN,’’ tegas akademisi Universitas Gadjah Mada tersebut.

Sementara itu, imbuh dia, sumbangan lainnya di luar uang kuliah tunggal (UKT) dalam seleksi mandiri dimaksudkan untuk pembiayaan subsidi silang dan pengembangan institusi.

Sebagaimana diberitakan, KPK telah mengadakan rapat bersama Kemendikbudristek terkait seleksi mandiri. KPK memberikan empat rekomendasi. Yakni, meminta kementerian pimpinan Nadiem Makarim itu melakukan audit terbatas secara cepat kepada PTN untuk memetakan kelemahan seleksi mandiri. Audit dapat dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kemudian, Kemendikbudristek diminta memastikan transparansi dan akuntabilitas yang berisi ketentuan untuk membuka informasi tentang jumlah kursi atau kuota yang tersedia pada seleksi mandiri. Termasuk indikator atau kriteria penentuan kelulusan, seleksi berbasis akademik melalui tes yang dilakukan secara mandiri, konsorsium, atau menggunakan hasil tes lainnya; serta transparansi terkait kuota untuk kelompok afirmasi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Aksi kekerasan di dunia pondok pesantren (ponpes) kembali terjadi. Seorang santri ponpes di wilayah Kecamatan Cipondoh, Tangerang, berinisial RAP, 13, dikeroyok sesama santri hingga meninggal.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombespol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan, kasus itu terjadi di Ponpes Darul Qur’an Lantaburo. Pengeroyokan dipicu ketersinggungan pelaku. Kemudian, seorang santri berinisial AI, 15, memprovokasi teman-temannya. Dia menyebut korban sering berbuat tidak sopan. Yakni, membangunkan seniornya dengan kaki. Pengeroyokan itu pun terjadi pada Sabtu (27/8) pukul 08.30.

Zain menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi setelah korban selesai mengaji di lantai bawah. Dia lalu naik ke lantai 4 untuk mandi. Namun, tiba-tiba korban ditarik salah seorang pelaku ke kamar dan langsung dikeroyok, dipukul, ditendang, dan diinjak-injak hingga pingsan. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Sari Asih Cipondoh. Namun, nyawanya tidak tertolong.

Menurut Zain, pihaknya telah menangkap 12 santri yang diduga mengeroyok RAP. Ke-12 santri adalah AI, 15; BA, 13; FA, 15; DFA, 15; TS, 14; S, 13; RE, 14; DAP, 13; MSB, 14; BHF, 14; MAJ, 13; dan RA, 13. Kasus tersebut saat ini ditangani Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satuan Reskrim Polres Metro Tangerang Kota.

”Para pelaku dan saksi dibawa ke Mako Polres Metro Tangerang Kota untuk penyidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Kepala Kantor Kemenag Kota Tangerang Samsudin menyayangkan terjadinya pengeroyokan santri tersebut. ”Belum lama ini, peristiwa santri tewas terjadi di ponpes di Kabupaten Tangerang. Sekarang malah ada lagi di Kota Tangerang. Saya sangat prihatin dengan kejadian seperti ini,” tutur Samsudin kepada Tangerang Ekspres kemarin (28/8).

Menurut Samsudin, ponpes telah melakukan komunikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua korban. ”Kita serahkan ke kepolisian. Masalah ini sudah ditangani kepolisian,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Aturan bepergian dengan kereta api kembali berubah. Mulai besok (30/8), seluruh penumpang kereta api jarak jauh berusia di atas 18 tahun diwajibkan untuk menjalani vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan.

Syarat vaksinasi booster tersebut bersifat mutlak. Artinya, penumpang yang belum mendapatkan booster tidak bisa menggantinya dengan hasil negatif tes PCR atau antigen. Sementara itu, anak berusia 6 hingga 17 tahun hanya wajib telah divaksin dosis kedua.

VP Public Relations PT KAI Joni Martinus mengungkapkan bahwa aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19 tanggal 26 Agustus 2022. Pada aturan sebelumnya, orang dewasa yang belum menjalani vaksinasi booster masih bisa melakukan perjalanan dengan menunjukkan hasil negatif tes antigen dan PCR. ”Namun, mulai 30 Agustus hal itu tidak berlaku lagi,” jelas Joni.

Karena itu, pihaknya mengingatkan pelanggan agar segera menjalani vaksinasi booster ataupun vaksinasi dosis kedua bagi pelanggan usia 6–17 tahun. ”Mulai 30 Agustus pelanggan yang tidak dapat menunjukkan bukti vaksinasi tersebut tidak akan diperkenankan naik KA,” tegasnya. Vaksinasi dapat dilakukan di lokasi yang disediakan KAI maupun pemerintah.

Selain syarat vaksinasi, lanjut Joni, pelanggan tetap diwajibkan dalam kondisi sehat. Juga, mengenakan masker selama dalam perjalanan kereta api dan saat berada di stasiun.

Joni menambahkan, untuk masa transisi sosialisasi aturan baru tersebut, khusus pelanggan dengan tiket keberangkatan 30 Agustus sampai 12 September yang tidak dapat menunjukkan persyaratan vaksinasi itu bisa membatalkan tiketnya. Pengembalian (refund) sebesar 100 persen dari harga tiket. Pembatalan dapat dilakukan paling lambat H+7 tanggal keberangkatan KA di loket stasiun atau contact center KAI.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, Kemenhub juga telah mengeluarkan SE baru soal syarat perjalanan menyesuaikan dengan terbitnya SE terbaru Satgas Covid-19 Nomor 24 Tahun 2022. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kawasan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), Senin pukul 00.04 WIB diguncang gempa berkekuatan 5,2 Magnitudo.

Dilansir dari laman www.bmkg.go.id, di Jakarta, lokasi gempa terletak pada 1,00 derajat Lintang Selatan (LS) dan 98,58 derajat Bujur Timur (BT) yang berpusat 14 kilometer di kedalaman laut.

BACA JUGA: Lampung Diguncang Gempa

Tidak dilaporkan potensi tsunami akibat gempa tersebut, namun BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada atas kemungkinan gempa susulan.

Indonesia merupakan salah negara rawan gempa di dunia, karena letaknya di kawasan cincin api (Ring of Fire). Sejak tahun 1950 hingga 2022, Indonesia tercatat memiliki 58 gunung berapi aktif.

Menurut laporan Smithsonian Institution Global Volcanism Program, Indonesia menduduki peringkat pertama negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia per 5 Juni 2022.

Banyaknya jumlah gunung berapi aktif di Indonesia disebabkan oleh letak geografis negara yang berada di zona Cincin Api Pasifik atau The Pacific Ring of Fire, di mana 75 persen gunung berapi di dunia berasal dari kawasan ini. (*)

reporter: antara