batampos – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap satu (I) tersangka Putri Candrawathi dari Penyidik Bareskrim Polri, Senin (29/8).

 
Reporter: Antara

batampos – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, akselerasi ekonomi dan keuangan digital, serta penguatan kerja sama Indonesia di Asia Tenggara dilakukan sejalan dengan peran Indonesia sebagai pimpinan Presidensi G20, forum ekonomi terbesar di dunia tahun ini.

“Mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta penguatan kerja sama internasional khususnya di ASEAN sejalan dengan keketuaan Indonesia dalam G20 Tahun 2022, recover together recover stronger,” ujar Perry dalam Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, lewat tayangan daring di Jakarta, Senin, (29/8/2022).

BI menginisiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara yang secara resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo hari ini.

Perry menjelaskan, KKP Domestik akan dapat memfasilitasi pembelian barang dan jasa dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.

Hal itu, kata Perry, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang penggunaan transaksi non tunai untuk belanja pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan penggunaan produk dalam negeri.

Penerapan KKP domestik ini, kata Perry, dalam tahap awal dilakukan melalui interkoneksi QRIS yang sudah didukung 85 penyelenggara sistem pembayaran dengan 20,3 juta toko usaha atau merchant.

“Sehingga ini betul-betul bisa langsung dilakukan. Sekaligus QRIS ini juga sudah dilakukan untuk mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia khususnya bagi pelaku UMKM untuk dapat bertransaksi secara digital,” ujarnya.

Perry juga menjelaskan QRIS yang diluncurkan sejak Mei 2019, telah menjadi satu-satunya standar sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia. Para pengguna QRIS juga didominasi oleh pengguna dari UMKM.

Selain QRIS, BI juga telah meluncurkan Standar Nasional Open API Indonesia dan infrastruktur sistem pembayaran ritel BI-Fast.

Terkait koneksi QRIS antarnegara, Perry menjelaskan, Indonesia mendapatkan komitmen dari empat negara ASEAN yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, untuk mengkoneksikan sistem pembayaran.

“QR, fast payment, currency, ini kami akan sambungkan. Hari ini mulai dengan implementasi penuh dengan Thailand. QR Indonesia dengan QR Thailand sudah kami uji cobakan dan mulai hari ini implementasi penuh. Sehingga untuk transaksi pariwisata, perdagangan UMKM sudah bisa menyambungkan QR,” kata Perry.

Selain itu, kata Perry, penerapan koneksi sistem pembayaran QR sudah diujicobakan dengan Malaysia sejak Januari 2022, sedangkan dengan Singapura sedang difinalisasi.

“Dalam waktu dekat 5 negara kita bisa melakukan digitalisasi sistem pembayaran, cross border, QR, fast payment dengan pembayaran mata uang lokal yang sekaligus mendukung pariwisata, mendukung UMKM, dan juga mendukung ekonomi keuangan digital secara nasional,” kata Perry.

Menurut data BI, nilai transaksi QRIS dalam satu tahun mampu tumbuh 305,49 persen ke Rp4,52 triliun pada Februari 2022. Sementara itu, volume transaksi QRIS juga tumbuh 268,64 persen (year on year) ke 54,91 juta pada Februari 2022 lalu. (*)

Sumber: Antara

Empat Korban Dipancing Beli Senjata Api Rp 250 Juta

batampos – Kasus mutilasi empat warga Nduga yang jenazahnya ditemukan di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, diduga melibatkan oknum personel TNI-AD. Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos tadi malam (28/8), enam di antara sepuluh pelaku yang terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan tersebut merupakan prajurit TNI. Sedangkan empat lainnya adalah masyarakat sipil. Bersama-sama mereka menghabisi nyawa dan memutilasi para korban.

Markas Besar TNI-AD (Mabesad) mengonfirmasi telah mendapat informasi terkait keterlibatan enam prajurit mereka. Subdenpom Kodam XVII/Cenderawasih Mimika telah mengamankan enam prajurit tersebut. ”Dan, memeriksa enam oknum prajurit TNI-AD atas dugaan keterlibatan mereka,” ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna melalui keterangan resmi.

Tatang menyebutkan, dua di antara empat jenazah korban ditemukan pada Sabtu (27/8). Menurut jenderal bintang satu TNI-AD tersebut, Subdenpom XVII/Cenderawasih Mimika juga sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Persisnya, aparat Polres Mimika. ”Untuk mengungkap keterlibatan oknum TNI-AD,” lanjutnya. Dari sepuluh pelaku, satu orang yang berlatar belakang masyarakat sipil masih buron.

Sumber Jawa Pos menyebutkan, dua di antara enam personel TNI-AD yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut merupakan perwira. Satu perwira menengah berpangkat mayor dan satu perwira pertama berpangkat kapten. Namun, Tatang belum mau membuka identitas enam prajurit itu. ”Apabila hasil pemeriksaan ditemukan keterlibatan para oknum tersebut, TNI Angkatan Darat akan melakukan proses hukum dan memberikan sanksi tegas,” beber dia.

Sumber itu juga menyebutkan bahwa pembunuhan terhadap empat masyarakat sipil tersebut terjadi pada Senin (22/8) malam lalu. Lokasi pembunuhan di SP 1 Distrik Mimika Baru. ”Setelah dibunuh, semua korban dipotong kepala dan kakinya,” ungkapnya. Potongan tubuh keempat korban lantas dipisahkan ke dalam enam karung.

Empat korban dibuang di Sungai Pigapu yang berada di Distrik Iwaka. Tidak berhenti sampai di situ, para pelaku lantas membakar satu mobil Toyota Calya yang sebelumnya digunakan para korban untuk bertemu pelaku.

Aparat kepolisian di Papua telah menyampaikan bahwa sebelum pembunuhan terjadi, para pelaku dan para korban memang sepakat untuk bertemu. Pelaku memancing korban untuk membeli senjata api jenis AK 47 dan senjata api lainnya berjenis FN dengan harga Rp 250 juta. Setelah sepakat, mereka pun bertemu. Dalam pertemuan itu, pembunuhan terjadi. Uang Rp 250 juta yang dibawa korban diambil dan dibagi oleh para pelaku. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban bencana banjir di Pakistan. KBRI Islamabad dan KJRI Karachi telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan berkomunikasi dengan simpul komunitas Indonesia, hingga saat ini tidak terdapat WNI yang menjadi korban bencana banjir tersebut, demikian disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Pakistan mengalami bencana alam banjir bandang di Provinsi Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (NDMA) Pakistan mencatat sekitar 1.000 orang tewas akibat bencana banjir tersebut.

BACA JUGA: Bus Terjun ke Jurang di Pakistan, 20 Penumpang Tewas

Pemerintah Pakistan pun telah mengumumkan kondisi darurat di wilayah terdampak.

Terkait kondisi tersebut, KBRI Islamabad dan KJRI Karachi telah menyampaikan imbauan kepada WNI di Pakistan untuk selalu tanggap dan waspada serta memantau informasi yang disampaikan NDMA dan Departemen Meteorologi Pakistan (PMD).

Selain itu, para WNI di Pakistan juga diimbau untuk menunda perjalanan ke daerah-daerah yang sedang rawan bencana di negara itu dan segera menghubungi otoritas setempat dan Perwakilan RI terdekat jika terjadi situasi darurat.

Bagi WNI di Pakistan yang membutuhkan informasi atau bantuan lebih lanjut, dapat menghubungi hotline KBRI Islamabad pada nomor +92 345 8571989 dan hotline KJRI Karachi pada nomor +92 300 0340346.

Menurut catatan KBRI Islamabad, WNI di Pakistan berjumlah 1.267 orang dan mayoritas bertempat tinggal di Islamabad, Lahore, Karachi, Rawalpindi, Sialkot, Gujrat dan Peshawar. (*)

reporter: antara