Wakapolres Karimun, Kompol Syaiful Badawi menunjukkan barang bukti perjudian tebak angka
batampos- Sat Reskrim Polres Karimun berhasil mengamankan tiga orang pelaku tindak pidana perjudian. Penangkapan terjadi di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun Kamis (18/08) pukul 11.30 WIB dan kemudian pada Sabtu (20/08) pukul 14.00 WIB.
”Pengungkapan dugaan kasus perjudian ini berawal dari informasi masyarakat. Yakni, pada Kamis (18/8) di Jalan A Yani, kolong Kelurahan Sungai Lakam Timur ada lokasi yang dijadikan tempat perjudian jenis tebak angka. Kemudian, informasi ini ditindaklanjuti Sat Reskrim Polres Karimun segera menuju ke lokasi yang dimaksud,” ujar Wakapolres Karimun Kompol Syaiful Badawi dan didampingi Kasat Reskrim AKP Arsyad Riyandi dan Kasubsipenmas Iptu Jordan Manurung.
Setelah sampai di lokasi, sambung Wakapolres, anggota Unit Lidik Pidum Sat Reskrim Polres Karimun melihat pelaku berinisial Pm sedang menulis angka-angka di buku rekapan dan kemudian melakukan interogasi terhadap pelaku. Dan diakui bahwa dia memang melakukan perjudian permainan tebak angka dan selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Karimun.
”Saat menjalani pemeriksaan penyidik, Pm mengaku bahwa bandar permainan judi tersebut adalah warga berinisial As. Informasi dari pelaku ini langsung dikembangkan. Diketahui As beralamat di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun. Setelah itu, As berhasil ditangkap tanpa perlawanan,” papar Wakapolres.
Sementara itu, menurut Kasat Reskrim, AKP Arsyad Riyandi menyebutkan, untuk pengungkapan kasus tindak pidana perjudian kedua pada Sabtu (20/8) terjadi di Puakang, Jalan Setia Budhi, Kecamatan Karimun. ”Kita dapat informasi bahwa di salah satu ruko di lokasi tersebut (Puakang, red) diduga ada penjualan nomor atau tebak angka,” jelasnya.
Selanjutnya, tambah Arsyad, Tim Unit Lidik Sat Reskrim Polres Karimun menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi tim menemukan pelaku berinisial B beserta barang bukti. Dari hasil penangkapan ini polisi berhasil mengamankan barang bukti yaitu toa atau kertas kecil yang biasa ditulis untuk nomor togel yang sudah di bakar.
”Kemudian, juga disita kalkulator, pulpen warna hitam, 1 unit handphone yang berisi foto rekapan angka-angka kertas togel. Dari pelaku berinisial B diamankan juga barang bukti uang sebesar Rp165 ribu. Sementara dari pelaku Pm dan As uang yang disita sebesar Rp4.390.000. Ketiga pelaku dipersangkakan melanggar pasal 303 KUH-Pidana dengan ancaman penjara diatas 5 tahun,” kata Arsyad. (*)
Ahmad Mahbub atau yang dikenal sebagai Abob saat menjalani sidang. (Dok.Batampos)
batampos – Ahmad Mahbub atau yang dikenal sebagai Abob meninggal dunia di RS Awal Bros Pekanbaru, Senin (22/8) siang, sekitar pukul 14.57 WIB. Abob yang juga berstatus narapidana Lapas Pekanbaru ini wafat diusia 54 tahun.
Sebelum wafat, Abob yang dikenal sebagai raja minyak merupakan pasien kontrol rutin setiap bulan dengan dokter jantung RS Awal Bros Pekanbaru. Awalnya, ia dirujuk ke rumah sakit tersebut pada pada 6 Agustus malam.
Sebelum wafat, Abob didiagnosa memiliki riwayat sakit jantung (CHF), DM type II dan Insufisiensi Ginjal.
Abob dikenal sebagai raja minyak. Bisnisnya tersebar di Batam hingga ke berbagai wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, di tahun 2014, bisnis ilegal Abob mulai terendus aparat.
PPATK mengendus transaksi mencurigakan rekening PNS Pemko Batam, Niwen Khairiah yang angkanya mencapai Rp 1,3 triliun dalam lima tahun terakhir. Niwen tmerupakan adik Abob, dan ternyata transaksi di rekening Niwen itu hasil bisnis Abob.
Dari penyelidikan itu, petugas menangkap Abob pada 6 September 2014 di Jakarta. Kemudian pada Juni 2015 Abob divonis penjara 4 tahun oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Sedangkan adiknya Niwen divonis bebas karena tak terbukti terlibat dalam pencucian uang hasil bisnis haram BBM Abob.
Namun pada Februari 2016, Jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Hukuman Abob menjadi 14 tahun. Jaksa belum puas hingga melanjutkan kasus ini ke Mahkamah Agung (MA). Hingga Mei 2016, Mahkamah Agung menambah hukuman Abob menjadi 17 tahun penjara. (*)
Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD menyapa wartawan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022). RDP membahas mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. (HENDRA EKA/JAWA POS)
batampos – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahmud MD menjadi sasaran pertanyaan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI kemarin (22/8). Pejabat asal Madura itu dicecar mulai motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo hingga konsorsium judi online.
Pimpinan dan anggota Komisi III sangat bersemangat menghujani Mahfud dengan berbagai pertanyaan terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Selain Mahfud, hadir dalam rapat itu Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo.
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni yang memimpin rapat itu misalnya, bertanya terkait motif Irjen Sambo membunuh bawahananya Brigadir J. Sebab, sebelumnya Mahfud menyatakan bahwa motif pembunuhan itu hanya bisa didengar orang dewasa. “Tweet Pak Mahfud itu mengundang pertanyaan dan menimbulkan keramaian,” terangnya.
Dia pun meminta Mahfud menjelaskan motif pembunuhan yang disebut menjijikan itu. Menurut Sahroni, perkara yang dilakukan Sambo itu betul-betul menyedot perhatian publik. Republik ini seolah-olah hanya mengurusi kasus Sambo. Kasus yang betul-betul melelangkan.
Selain Sahroni, anggota Komisi III Arteria Dahlan juga mengajukan pertanyaan yang sama terkait motif pembunuhan. Menurut dia, dengan disebutkannya motif pembunuhan hanya bisa didengar orang dewasa dan menjijikkan, seolah-olah publik diajak nonton film porno. “Semua otak asosiasinya mikir ke sana,” ucapnya.
Selain motif pembunuhan, Mahfud juga ditanya terkait ‘Kerajaan Sambo’ dan kaitannya dengan konsorsium judi online yang ramai menjadi perbincangan publik. Sambo seolah menjadi sosok yang sangat berkuasa di internal Mabes Polri. “Prof (Mahfud MD) katanya paham soal ini,” tutur Arteria.
Mahfud pun menjawab pertanyaan soal motif pembunuhan. Menurut dia, saat itu dirinya ditanya wartawan terkait motif. Ia pun menjawabnya dengan penilaian pribadinya. Saat itu, kasus tersebut dikaitkan dengan pelecehan seksual, sehingga berkaitan dengan buka baju, menunjukkan sesuatu. “”Yang itu mungkin hanya boleh didengar orang dewasa,” papar dia.
Dia pun meminta wartawan bertanya langsung ke polisi terkait motif pembunuhan, karena penyidiklah yang lebih mengetahui. Tentu, motif pembunuhan itu akan dibuka oleh polisi. Dia sudah berkooridnasi dengan pihak kepolisian agar membuka semuanya dan jangan ada yang ditutup-tutupi.
Soal Kerjaan Sambo, Mahfud mengatakan bahwa hal itu tidak berkaitan dengan diagram konsorsium 303 judi online. Dia mengaku tidak mengetahui terkait jaringan judi online tersebut. Dirinya baru mengetahui ketika informasi itu ramai menjadi perbincangan di media.
Dia menegaskan, kerjaan Sambo yang ia maksud adalah berkaitan dengan jabatan Sambo sebagai Kadiv Propam Mabes Polri yang membawahi tiga jenderal bintang satu. Kewenangan Sambo dinilai sangat besar. Ia pun mengusulkan agar kewenangan dan tugas divisi dipisah.
Selanjutnya, Mahfud juga dicecar terkait jenderal bintang tiga yang mengancam akan mundur jika Irjen Sambo tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sebab, Mahfud sebelumnya menyinggung jenderal bintang tiga yang akan muncul.
Anggota Komisi III Sarifuddin Suding mengatakan, pernyataan Mahfud itu memunculkan spekulasi adanya ketidakkompakan di internal Polri terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Suding pun mendesak Mahfud mengungkap nama jenderal bintang tiga yang mengancam akan mundur.
Desakan yang sama juga disampaikan anggota Komisi III dari PKB Rano Alfath. Menurutnya, Mahfud harus membukanya, sehingga tidak menimbulkan berbagai pertanyaan di publik. Rano menegaskan bahwa apa yang disampaikan Mahfud dalam rapat tersebut normatif dan sudah disampaikan kepada media sebelumnya. “Normatif dan kurang greget. Tidak seperti yang disampaikan Pak Mahfud di media sosial,” tegasnya.
Bahkan dalam pertemuan itu, anggota Komisi III Benny K Harman meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan selama penanganan kasus Sambo dilakukan. Menurut politisi Partai Demokrat itu, penghentian sementara Listyo Sigit dari jabatan Kapolri dilakukan untuk menjaga agar penanganan kasus itu berjalan obyektif.
Benny menegaskan bahwa dirinya kecewa dengan penanganan kasus tersebut. Sebab, awalnya polisi menyatakan, kasus itu adalah baku tembak antara ajudan Sambo, yang diawali dengan kasus pelecehan seksual terhadap istri Sambo. Tapi, akhirnya terungkap bahwa yang terjadi bukan baku tembak, tapi kasus pembunuhan berencana.
Benny merasa dibohongi oleh polisi. Bahkan, publik Indonesia dibohongi polisi. Untuk itu, dia mendesak agar Sigit diberhentikan sementara dari posisi kapolri agar penanganan perkara pembunuhan itu berjalan obyektif dan transparan. Posisi Sigit bisa diambil alih sementara oleh Menkopolhukam Mahfud.
Mahfud menolak menjawab terkait sosok jenderal bintang tiga yang mengancam akan mundur. Dia berhak menolaknya, karena RDP dengan Komisi III merupakan forum politik. Sebelumnya, dia sudah berkomunikasi dengan Kapolri terkait masalah tersebut. “Saya berhak tidak menjawab, kecuali ada jenderal bintang tiga yang mengungatnya ke pengadilan,” paparnya.
Mahfud menyatakan, pihaknya akan fokus pada kasus pembunuhan yang dilakukan Sambo. Dia tidak ingin melebar ke kasus lainnya, seperti konsorsium judi online, narkoba, dan persoalanya lainnya. Menurutnya, itu merupakan hal yang terpisah.
Mantan politisi PKB itu berjanji akan mengawal kasus Sambo sampai tuntas. Mulai penyidikan di polisi, penuntutan di kejaksaan, hingga ke pengadilan. Jika ada pihak yang ingin bermain dan membelokkan kasus itu, dia akan teriak. “Itu yang jangka pendek. Kalau jangka menengah, kami akan membuat memorandum untuk perbaikan polri,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua LPSK Hasto mengatakan, saat ini pihaknya memberikan perlindungan tehadap Bharada Richard Ellizer Pudihang alias Bharada E sejak menyatakan siap menjadi justice collaborator (JC). Saat ini Bharada E ditahankan di rumah tahanan Barerskrim Polri. “Ada tiga petugas yang selalu mengawal Bharada E,” terangnya. Pihaknya menjamin makanan polisi yang ditetapkan tersangka itu. Dia pun siap memberikan perlindungan kepada pihak-pihak lainnya. (*)
TPID Provinsi Kepulauan Riau melakukan launching Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Foto: Bank Indonesia
batampos – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau melakukan launching Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Senin (22/8/2022).
Wakil Ketua TPID Kepri, Musni Hardi K. Atmaja, mengatakan, kegiatan tersebut mengusung tema Sinergi Memperkuat Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan di Kepri.
“GNPIP merupakan wujud komitmen dan aksi nyata Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kepri, Bank Indonesia Kepri serta pihak terkait lainnya dalam merespon peningkatan inflasi pangan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut lanjutnya, para kepala daerah se-Kepri dan Bank Indonesia melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung GNPIP yang memiliki tiga fokus utama. Yaitu upaya peningkatan produksi pangan, perluasan kerjasama antar daerah, dan stabilisasi harga pangan.
Sebagai langkah konkrit dalam meningkatkan produksi pangan, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepri dan Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri, tentang pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya komoditas pangan (urban farming).
Kegiatan tersebut lanjutnya, mencakup penyediaan bibit tanaman cabai merah, pupuk dan pelaksanaan pelatihan. Kegiatan urban farming juga dilakukan di kota dan kabupaten di Kepri berkolaborasi dengan Pemerintah daerah, dengan melibatkan kelompok wanita tani dan Tim Penggerak PKK.
“Sebagai dukungan terhadap program tersebut, Bank Indonesia Kepri bersama Pemprov telah menyiapkan paket bibit tanaman cabai merah berikut pupuk sebanyak 25.000 paket,” tutur Kepala Perwakilan BI Kepri tersebut.
Sementara itu kata dia, DKPPKH Provinsi Kepri dan BPTP Kepri akan memberikan dukungan informasi kelompok pelaksana dan memberikan pelatihan budidaya cabai termasuk pendampingan.
Melalui kegiatan tersebut lanjutnya, diharapkan akan memperkuat penyediaan bahan pangan segar dari pekarangan dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
Sinergi TPID se-Kepri untuk meningkatkan produksi pangan juga diperkuat dengan komitmen kolektif untuk terus memperluas lahan tanaman pangan di Kepri melalui pembinaan kelompok tani dan replikasi teknik budidaya Proliga.
Selanjutnya dalam rangka memperkuat ketersediaan pasokan bahan pangan juga dilakukan penandatanganan dua kerjasama antar daerah yaitu antara Koperasi Kelompok Tani Sukses Bersama (KTSBB), Batam dan Koperasi Plasma Agri Kundur, Karimun, serta antara KTSBB Batam dengan Kelompok Juli Tani, Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Melalui kerjasama ini diharapkan kontinuitas pasokan komoditas pangan khususnya cabai merah ke Kepri semakin meningkat dengan rantai distribusi yang lebih efisien,” jelasnya.
Di samping itu apabila diperlukan, TPID se-Kepri akan melakukan upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar/pasar murah untuk mengantisipasi peningkatan harga bahan pangan yang terlalu tinggi.
Dalam dua bulan terakhir, telah dilakukan empat kali operasi pasar di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang sebagai wilayah dengan jumlah konsumen terbesar di Kepri.
“Ke depan, kegiatan serupa akan dilakukan melalui kolaborasi dengan produsen pangan lokal, BUMD, Bulog dan distributor mitra,” jelasnya.
Pelaksanaan GNPIP di Provinsi Kepri juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Inflasi nasional pada 18 Agustus 2022 yakni agar TPID memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli dan pemulihan ekonomi nasional.
Sebagaimana diketahui, inflasi nasional terus mengalami peningkatan dan pada Juli 2022 telah mencapai 4,94% (yoy) yang dipengaruhi peningkatan inflasi global akibat gangguan rantai pasokan global dan penerapan kebijakan proteksionisme di berbagai negara.
Sementara itu inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juli 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 6,09% (yoy), lebih tinggi dari target sasaran inflasi nasional (2% – 4%).
Peningkatan inflasi tersebut terutama didorong oleh kelompok komoditas bahan pangan (volatile food) yang telah mencapai 12,59% (yoy).
Melalui GNPIP diharapkan dapat turut mendorong kestabilan harga khususnya bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan di Kepri secara berkesinambungan sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat dapat tetap terjaga.(*)
Kerabat memegang foto almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J saat pemakaman kembali jenazah setelah autopsi ulang di Sungai Bahar, Muarojambi, Jambi, Rabu (27/7/2022). (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp.)
batampos – Tim forensik gabungan telah menuntaskan ekshumasi atau otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Hasilnya, tim yang dipimpin dr Ade Firmansyah tersebut memastikan tidak ada luka selain kekerasan senjata api. Namun, fakta terbaru yang ditemukan adalah jumlah luka tembak masuk mencapai lima titik.
Jumlah luka tembak masuk itu berbeda dengan yang dikemukakan Polri sebelumnya. Mengacu pada hasil otopsi pertama disebutkan, hanya ada empat luka tembak masuk. Dalam paparan kronologi awal disebutkan, empat tembakan itu berasal dari tembakan Bharada E.
Dokter Ade Firmansyah menjelaskan, di antara lima luka tembak masuk, hanya ada empat luka tembak keluar atau luka akibat tembusan peluru. Dengan demikian, satu proyektil tidak menembus atau tetap bersarang di tubuh Brigadir Yosua. Tepatnya peluru berhenti di dekat tulang belakang.
Di antara lima luka tembak itu, ada dua luka tembak yang paling fatal. Yakni, tembakan di kepala dan dada. Namun, Ade tidak bisa menyimpulkan luka di kepala dan dada ini yang menewaskan Brigadir Yosua atau tidak. ”Kami hanya menyimpulkan paling fatal,” katanya.
Menurut dia, otopsi ulang tersebut tidak bisa mengetahui jarak tembakan. ”Karena jenazahnya diotopsi untuk kali kedua. Dalam otopsi pertama, sudah pasti dibersihkan,” ungkapnya.
Jarak tembakan bisa diketahui jika kondisi jenazah masih fresh. Upaya itu dilakukan dengan melihat warna, bentuk luka, serta kemungkinan adanya bekas serbuk amunisi. ”Jenazah yang kami otopsi ini tidak sesuai dengan aslinya, tidak bisa kami tentukan jaraknya,” ujarnya.
Dia menyatakan, tim juga tidak bisa menentukan mana luka tembak pertama yang diterima Brigadir Yosua. Yang jelas, hanya ada luka fatal di kepala dan dada. ”Ada informasi yang tidak bisa kami buka karena bagian dari penyidikan,” tuturnya.
Dia juga menegaskan bahwa tim forensik gabungan tidak menemukan luka selain akibat kekerasan senjata api. Semua informasi luka yang disampaikan telah dicek. Misalnya, luka yang disebut seperti sayatan di wajah, luka di jari tangan, dan luka kuku dicabut. ”Kami cek semua luka sesuai dengan informasi keluarga,” paparnya.
Luka di wajah yang mirip sayatan, lanjutnya, dipastikan merupakan luka akibat rekoset atau pantulan dari serpihan proyektil. Begitu juga luka di jari kelingking dan jari manis. Semuanya disebabkan peluru. Hal itu bisa diketahui karena sesuai dengan alur lintasan peluru. ”Peluru masuk ke tubuh, lalu keluar mengenai organ tubuh lain, termasuk jari. Untuk istilah awamnya, peluru menyambar jari,” jelasnya.
Tim juga sama sekali tidak menemukan luka kuku dicabut. Artinya, tidak ada kuku Brigadir Yosua yang dcabut. ”Enggak ada,” katanya.
Lalu, soal luka memar di rusuk kanan dan kiri Brigadir Yosua, dia menyampaikan bahwa tim tidak menemukan luka akibat kekerasan selain kekerasan senjata api. ”Tapi, perlu diakui otopsi ulang ini memiliki keterbatasan. Berbeda dengan otopsi pertama dengan kondisi jenazah yang fresh,” terangnya.
Adanya lima luka tembak masuk di jenazah Brigadir Yosua semakin menguatkan dugaan Irjen Ferdy Sambo turut menembak secara langsung. Sebab, beberapa waktu lalu Bharada E mengaku tiga kali menembak tubuh Brigadir Yosua. Bahkan, Bharada E mengakui bahwa Sambo menembak Brigadir Yosua secara langsung sebanyak dua kali. ”Ya, Richard bilang begitu,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
Pakar Forensik FKIK Ukrida dr Anton Castilani menjelaskan, dalam proses otopsi, pembusukan jenazah menurunkan kualitas pemeriksaan. Lalu, formalin untuk menghambat pembusukan bisa menyulitkan pemeriksaan tertentu. Salah satunya, pemeriksaan DNA. ”Pasti menghambat,” tegasnya.
Yang pasti, sebagai purnawirawan polisi sekaligus dokter kepolisian, dia mengetahui bahwa seorang dokter kepolisian itu selama ini profesional. ”Setahu saya, semua dokpol (dokter kepolisian, Red) profesional,” jelasnya.
Sementara itu, Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, merespons hasil otopsi ulang tersebut. Menurut dia, saksi atau tersangka telah memberikan pengakuan bahwa Yosua dijambak sebelum ditembak. ”Dijambak itu kan termasuk penganiayaan,” paparnya.
Menurut dia, jika saksi mengakui ada penganiayaan, tetapi tim forensik menyebut tidak ada penganiayaan, terdapat perbedaan dari kedua pihak. ”Yang benar tersangka atau saksi atau dokternya,” katanya.
Dia kembali mengungkit adanya dua dokter perwakilan keluarga yang ikut serta melihat otopsi ulang. Menurut dia, pernyataan dari dokter tersebut telah dinotariatkan. Kalau hasil tim forensik berbeda dengan yang dinotariatkan, tentu ada kebohongan. ”Kalau dokter bekerja benar, pasti selamat. Kalau dokter tidak bekerja dengan benar, nanti Tuhan yang akan menghukum,” tuturnya kemarin (22/8).
Permintaan otopsi ulang itu diajukan keluarga Brigadir Yosua. Sebab, mereka melihat banyak kejanggalan pada jenazah Yosua. Perilaku anggota kepolisian yang mengantar jenazah juga menjadi sorotan. Keluarga dilarang melihat jenazah. Selain itu, jenazah sempat tidak dikebumikan secara kedinasan. (*)
Petugas BKP Tanjungpinang memeriksa puluhan kotak sayur dan cabai yang dibawa dari Batam. F .ist
batampos-Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Tanjungpinang mengirimkan kembali pulukan kotak sayur dan cabai seludupan yang masuk dari Batam.
Kepala BKP Kelas II Tanjungpinang, Raden Nurcahyo mengatakan upaya penyeludupan komoditas pertanian masih saja terjadi, padahal pengurusan persyaratan karantina tidaklah sulit.
“Kita melakukan penolakan komoditas sayuran segar asal Batam yang diangkut dengan kapal kayu, sayuran tersebut diduga tidak jelas jaminan kesehatannya sehingga dikembalikan ke daerah asal,” kata Raden, Senin (22/8).
Dijelaskan Raden, sayur merupakan komoditas pertanian yang termasuk media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), sehingga setiap lalu lintasnya wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dari daerah asal.
“Sayur dan kacang hijau yang ditolak ke daerah asal tersebut merupakan barang tegahan Bea dan Cukai Tanjungpinang, dari hasil operasi satgas patroli lautnya,” papar Raden.
Karena tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dari daerah asal, lanjut Raden komoditas pertanian yang terdiri dari 40 kotak wortel, 36 kotak brokoli, 40 karung cabe dan 42 karung kacang hijau dilakukan penegahan.
“Setelah pemilik dipastikan tidak dapat melengkapi dokumen KT12, maka komoditas tersebut dilakukan penolakan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan sertifikat kesehatan tumbuhan yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian merupakan jaminan kesehatan bagi komoditas pertanian, sebelum diterbitkannya sertifikat tentunya pejabat BKP akan melakukan serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu.
“Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setiap lalu lintas OPTK yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan akan dilakukan penahanan, penolakan bahkan sampai pemusnahan,” ujarnya.
Pemusnahan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan apabila, pemilik tidak bersedia membawa kembali ke daerah asal atau bila ditemukan adanya OPTK setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium. (*)
Ilustrasi pendidikan anak usia dini (ANTARA/Shutterstock/Wee Dezign)
batampos- Ada untungnya memasukkan anak ke sekolah formal sejak usia dini. Namun sebelum memutuskan, ada beberapa hal yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan.
Damar Wijayanti, Montessori & Certified Positive Discipline Parents Educator mengatakan penting bagi para orang tua untuk memahami kondisi anak sebelum mendaftar sekolah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenalkan berbagai macam kegiatan kepada anak, agar menemukan minatnya.
“Kita perlu mengenalkan segala macam kegiatan ke anak jadi enggak cuma itu-itu aja. Perlu juga ada variasi, karena setiap orang kan cara belajarnya beda-beda, dengan variasi itu yang dia serap lebih optimal,” ujar Damar dalam diskusi daring “Lazada Mother and Baby Festival” pada Senin (22/8).
Lebih lanjut, Damar menjelaskan bahwa keinginan anak untuk sekolah baiknya datang dari dirinya sendiri sehingga memiliki dorongan yang kuat dalam belajar. Orang tua juga perlu untuk menyiapkan stimulus seperti sensorik dan motorik sebelum anak memasuki sekolah.
Mempersiapkan anak masuk sekolah, tidak hanya soal mencari tempat dengan akreditas bagus. Namun, orang tua harus melakukan persiapan secara menyeluruh seperti menentukan jarak antara rumah dan sekolah, kualitas dan kuantitas pengajar, peraturan hingga kurikulumnya.
“Kalau anak enggak siap masuk sekolah, dia akan kewalahan. Bukannya senang saat pulang sekolah tapi malah stres, akhirnya waktu mainnya berkurang karena dia harus mengelola stresnya, waktu belajarnya juga bisa berkurang,” kata Damar.
Anak juga perlu merasa aman saat di sekolah, sebab perasaan terancam dapat menghambat kemampuan belajarnya.
Damar mengatakan setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan dengan anak lain. Penting bagi para orang tua untuk memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dengan karakternya.
Selain itu, menurut Damar, anak yang sudah mampu mengelola emosinya berarti sudah siap untuk bersekolah.
“Kalau dia sudah mampu sedikit-sedikit bisa mengelola emosinya, ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa dia siap sekolah,” katanya. (*)
Proses pembangunan jembatan kaca yang menghubungkan Seruni Point dengan shuttle area di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo. (ZAINAL/JAWA POS RADAR BROMO)
Akhir Bulan Depan Jembatan Kaca di Kawasan Bromo Tengger Semeru Ditargetkan Rampung
Jembatan kaca dibangun sepanjang 120 meter di atas jurang dengan kedalaman 80 meter. Kehadirannya diyakini para pelaku wisata akan menambah alasan orang untuk datang ke kawasan Bromo.
RIZKY PUTRA DINASTI, Kabupaten Probolinggo
DI atas jembatan itu kelak, yang melintas bakal disuguhi panorama Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru. Sambil tentu menguji adrenalin.
”Jembatan kaca ini memang diharapkan jadi destinasi wisata adrenalin yang menghubungkan Terminal Wisata Seruni Point dengan shuttle area. Tujuannya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru,” tutur Achmad Riza, pejabat pembuat komitmen, kepada Jawa Pos Radar Bromo.
Jembatan tersebut adalah jembatan kaca yang pijakan atau kakinya dibangun di Seruni Point di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Membentang sampai ke shuttle area yang berada di desa yang sama.
Jembatan kaca untuk pejalan kaki itu akan membentang sepanjang 120 meter di atas jurang dengan kedalaman 80 meter. Lebarnya 1,8 meter pada bentang utama dan 3 meter di bagian awal dan tengah.
Proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut mulai digarap pada September 2021. Dengan anggaran Rp 15 miliar, jembatan tersebut ditargetkan rampung akhir September atau bulan depan.
Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, para pekerja tengah ngebut agar proyek itu rampung tepat waktu. Sebab, seperti disebut Riza, proyek itu diharapkan bisa memulihkan ekonomi setelah pandemi Covid-19 menghantam keras dunia pariwisata di tanah air.
Kawasan Bromo Tengger Semeru adalah destinasi wisata andalan Jawa Timur. Kawasan tersebut sekaligus merupakan taman nasional yang membentang di empat kabupaten di provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu. Yakni, Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang.
Untuk memperlancar pembangunan proyek tersebut, pihak pelaksana membatasi warga yang hendak melihat progresnya. Puluhan dinding dari bambu dipasang rapi mengelilingi proyek. Salah satunya di Seruni Point di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, yang menjadi pijakan atau kaki jembatan.
Menurut Riza, sistem struktur lantai/dek jembatan gantung berupa kaca pengaman berlapis (laminated glass). Terdiri atas dua lembar kaca atau lebih. Kaca-kaca yang dipakai tebal dan dibangun dengan sistem yang terjamin keamanannya. Setiap kaca direkatkan dengan menggunakan satu atau lebih lapisan laminasi (interlayer) dengan total ketebalan 25,55 mm.
Kemudian, struktur jembatan dilengkapi dengan double protection steel berupa baja galvanis yang dilapisi cat epoxy agar lebih tahan terhadap karat. ”Jembatan ini dibangun dengan tipe suspended cable. Hingga kini, progres fisik pekerjaan sudah mencapai 85 persen,” terangnya.
Jembatan kaca itu juga dibangun dengan perhitungan perencanaan yang komprehensif. Sesuai standar serta melalui proses uji laboratorium. ”Jadi, jembatan ini akan aman bagi wisatawan,” ujarnya.
Pembangunan jembatan yang memadukan dua sensasi berupa adrenalin dan keindahan alam itu juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab, itu melintasi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pemkab Probolinggo menjadi penyedia lahan untuk salah satu kaki jembatan.
Bukan hanya jembatan kaca. Nantinya pembangunan infrastruktur lain juga direncanakan secara terpadu. Mulai penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk.
Para pelaku wisata di kawasan Bromo pun tak sabar menunggu jembatan kaca itu rampung. Dengan potensi yang dimiliki dan dukungan pemandangan alam yang indah, jembatan tersebut dipercaya akan menjadi destinasi favorit.
Iwandoyo, pelaku wisata asal Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, misalnya, percaya daya tarik jembatan kaca bisa mengerek pendapatan para pelaku wisata.
”Dampak saat pandemi luar biasa bagi kami yang mencari sumber rezeki dari sektor wisata,” ucapnya.
Efek jembatan, lanjut dia, akan dirasakan semua pihak. ”Mulai para jasa travel, sopir jip, pemilik penginapan, UMKM, maupun pelaku wisata lain yang menggantungkan hidup dari sektor wisata,” paparnya.
Khoirul Umam, 33, pelaku wisata lain di kawasan yang sama, juga meyakini bahwa jembatan kaca itu akan menambah minat orang untuk datang. ”Selain bisa menikmati sunrise, saat turun dari Gunung Bromo bisa ke Seruni Point untuk menikmati indahnya jembatan kaca. Banyak harapan yang terbangun seiring dengan dibangunnya jembatan ini,” katanya. (*)
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menegaskan, pihaknya tidak akan melanjutkan investigasi terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansayh Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hal ini dilakukan karena Polri sudah melakukan penyidikan sesuai prosedur.
“Kami di internal sudah sepakat bahwa tidak akan melanjutkan investigasi lagi,” kata Taufan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
Menurut Taufan, pengusutan kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan Polri telah berjalan lancar. Terlebih terduga pelaku utama, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain Ferdy Sambo, Polri juga mentersangkakan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, Brigadir Ricky Rizal (RR), Kuat Maruf (KM), dan Putri Candrawathi istri Ferdy Sambo. “Arah dari penyidikan itu sudah mulai on the track,” tegas Taufan.
Taufan mengamini, investigasi awal yang dilakukan Komnas HAM sangat menggelitik Polri. Hal ini penting, agar Polri bisa mengusut kasus kematian Brigadir J secara transparan. “Kalau di awal agak nakal. Saya katakan nakal saya setuju, dikatakan nakal, Pak Anam, Pak Beka, tapi kalau nggak dinakalin begitu kan nggak disebut-sebut Pak,” cetus Taufan.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan, pihaknya menemukan adanya perintah dari mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo untuk menghilangkan jejak digital dari rekaman CCTV terkait dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir J. Diduga, Brigadir J tewas karena ditembak di rumah dinas Ferdy Sambo pada Jumat (8/7) lalu.
“Kami juga mendapatkan salah satu yang juga penting adalah perintah untuk terkait barang bukti, itu supaya dihilangkan jejaknya. Itu juga ada. Jadi jejak digital itu kami mendapatkan,” ungkap Anam.
Anam menjelaskan, setelah pihaknya menemukan bukti tersebut, Komnas HAM meyakini kalau peristiwa ini telah direkayasa oleh Ferdy Sambo. “Kami meyakini, walaupun ini belum kami simpulkan, meyakini adanya obstraction of justice, jadi apa ya, menghalangi, merekayasa, membuat cerita dan lain sebagainya yang itu membuat kenapa proses ini juga mengalami hambatan untuk dibuat terang benderang,” ungkap Anam.
Anam mengungkapkan, bukti rekam digital itu sedianya memudahkan dalam menyusun fakta-fakta baru dugaan pembunuhan Brigadir J. “Ketika kita mendapatkan berbagai rekam jejak digital itu, itu memudahkan kita semua sebenarnya untuk mulai membangun kembali fakta-fakta dan terangnya peristiwa,” tegas Anam. (*)
Ilustrasi. Rusunawa milik Pemko Batam di Tanjunguncang, Batuaji. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Rumah Susun Sewa (Rusunawa) milik Pemko Batam yang berada di kawasan Tanjunguncang, Batuaji, sepi peminat.
Kepala UPT Rusunawa Pemko Batam, Roni, mengatakan, minimnya penghuni di rusunawa tersebut dikarenakan suplai air bersih yang kurang maksimal.
“Air hanya mengalir di malam hari dan tidak bisa naik ke lokasi hunian. Penghuni harus mengambil air dari lokasi bak penampungan yang ada di halaman rusun,” ujarnya, Senin (22/8/2022).
Kata dia, saat hanya ada 100-an penghuni di rusunawa tersebut
Ia menjelaskan, rusunawa yang terisi hanya blok A bagian bawah yang memang dekat dengan lokasi bak penampungan air.
Sementara blok lain termasuk blok F dan G yang selama ini dijadikan lokasi karantina PMI kosong.
“Air tak bisa naik sampai ke atas makanya tak ada penghuni,” kata Roni.
Secara umum sebut Roni, rusunawa tersebut sangat siap untuk menampung masyarakat atau pekerja yang membutuhkan tempat tinggal.
Namun karena terkendala suplai air, minat masyarakat untuk menyewa minim. Warga lanjutnya hanya mau menempati blok rusunawa bagian bawah yang memang dekat dengan bak penampungan air bersih.
“Tak ada masalah lain. Untuk harga sewa masih terjangkau sesuai perwako. Keamanan cukup aman. Cuma suplai air bersih ini yang jadi masalah,” katanya.
Untuk diketahui sesuai dengan perwako, harga sewa Rusunawa Pemko Batam adalah lantai satu sebesar Rp 400 ribu, lantai dua sebesar Rp 385 ribu, lantai tiga sebesar Rp 370 ribu dan lantai empat sebesar Rp 355 ribu perbulan.(*)
